Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

TRIBUNNEWS.COM, , BATAM - Nurdin Harahap, seorang tersangka yang ditahan dalam kasus pembunuhan Putri Mega Umboh, dipaksa mengaku telah melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap istri perwira polisi itu.

Nurdin mengakui hal itu, kepada Tribun, Minggu (31/7/2011), setelah permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan Polda Kepri, Sabtu (30/7/2011).

Tersangka Nurdin Harahap dan Suprianto, menceritakan intimidasi dan penganiayaan yang mereka alami selama di tahan di Polda Kepri.

"Kami benar-benar dipaksa mengakui melakukan pembunuhan itu. Bahkan saat kami dibawa melakukan rekontruksi, kami dipaksa melakukan adegan peerkosaan. Saya benar-benar tidak mau saat itu, karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan bejat itu," beber Nurdin.

"Saya sendiri tetap bertahan tidak mengakui melakukan pembunuhan, tapi teman-teman saya sudah tidak kuat lagi. Bahkan Pak Sahrul yang sudah tua itu juga dipaksa. Pak Sahrul setiap dipukul selalu menangis sejadi-jadinya, karena tidak tahan dipukuli," lanjutnya.

Nurdin menambahkan, saat penyidikan pertama dan kedua, kondisinya saat itu sedang tidak normal. Setiap kali penyidik yang berada di depannya bertanya, dua penyidik yang berada di belakangnya bergantian memukul perut dan menampar kedua telinganya.

"Selama tiga hari pertama itu, mungkin ada 200 kali kami dipukul dengan tangan, pentungan, dan ikat pinggang. Sudah tidak ada rasanya lagi badan saya ini dipukul, karena sudah terlalu banyak kena pukul."

"Kata hati saya mengatakan saat itu, mungkin saya akan mati. Tapi saya selalu berdoa minta pada Tuhan. Sudah lebih dari binatang kami diperlakukan di Polda. Kita saja sama binatang tidak sampai hati menyiksa separah apa yang dilakukan penyidik Polda ke kami," beber Nurdin seraya memperlihatkan bekas-bekas luka yang masih terlihat jelas di punggungnya.


http://www.tribunnews.com/2011/08/02...perkosaan-pula

apa ini masih bisa di sebut sebagai kelakuan "MANUSIA"

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

Marzuki Alie: Kontroversi Saya Akan Terus Sampai 2014
Monday, August 1, 2011

Selama menjabat sebagai ketua DPR RI, tidak hanya sekali saja pernyataan kontroversial keluar dari mulut Marzuki Alie. Politisi asal Partai Demokrat itu bahkan menegaskan, kontroversi yang terlontar dari mulutnya tak akan berhenti setidaknya sampai 2014.

“SELAMA saya masih bersuara, kontroversi saya akan terus sampai 2014,” kata Marzuki, Senin (1/8/2011).

Akhir pekan lalu, beberapa pernyataan kontroversial kembali terlontar dari anggota Dewan Pembina PD ini. Marzuki menyampaikan pernyataan soal pengampunan bagi koruptor.

Dia mengusulkan agar para koruptor yang saat ini masih buron di luar negeri diampuni. Alasannya, aset para koruptor yang ada di luar negeri, kata Marzuki, cukup besar. Jika aset para koruptor ditarik ke dalam negeri, maka roda perekonomian akan berjalan.

Marzuki juga mewacanakan membatasi transaksi keuangan dalam bentuk tunai. Dikatakannya, semua transaksi keuangan di atas Rp 1 juta seharusnya dilakukan melalui transaksi tunai. Hal itu, menurut Marzuki, untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Selain soal metode transaksi tunai, Marzuki juga mengusulkan agar Undang-Undang Antikorupsi mengandung prinsip pembuktian terbalik bagi para koruptor. Satu hal yang paling disesalkan banyak orang adalah, pernytaan Marzuki yang mengusulkan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan jika memang tidak ada lagi orang yang dianggap kredibel memimpin lembaga itu.

Akibat dari pernyataannya tersebut, Marzuki mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Namun dia menyatakan tak gentar dengan kecaman-kecaman ini.

Marzuki justru mempertanyakan kecaman yang dilakukan berbagai pihak ini karena terkesan menghakimi. “Saya prihatin dengan mereka yang mengaku penegak demokrasi, tapi saya dihakimi, bukannya diajak berdiskusi,” katanya.

Menurut Marzuki, apa yang dia lontarkan terkadang memang di luar cara berpikir masyarakat biasa. Karena itu, ide serta gagasannya sering kali menimbulkan kontroversi. “Tetapi dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang ini, terkadang dibutuhkan pemikiran yang tidak normal juga untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya.

Marzuki mengatakan, setelah 2014 mendatang, dirinya akan mengundurkan diri dari panggung politik. Dia mengaku punya keinginan untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. “Sepertinya saya memang tidak cocok menjadi politisi. Saya mau jadi guru saja di Palembang,” katanya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=41939

Inilah Daftar Akrobat Politik Si Badut Marzuki
Monday, August 1, 2011, 22:39

Sebelum menjadi Ketua DPR RI, Marzuki Alie dikenal sebagai politisi yang jarang bicara ke publik. Namun semenjak menjadi orang nomor satu di Senayan, lontaran dari mulut Marzuki kerap mengundang kontroversi dan polemik.

NAMUN jauh sebelum pernyataannya yang ingin membubarkan KPK dan mengampuni koruptor. Marzuki kerap melontarkan berbagai pernyataan yang kerap mengundang kecaman. Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten, Rudy Gani menilai, kontroversi tersebut sepatutnya tidak terlentorkan dari mulut Ketua DPR. Tidak heran jika Marzuki Alie dituding sebagai badut politik belaka yang tidak lucu. Berikut adalah berbagai pernyataan Marzuki Alie yang kontroversi:

26 Oktober 2009.

Marzuki mendukung rencana pemerintahan SBY menaikkan gaji para menteri meski tiga hari kemudian ia membantah pernyataannya. Pernyataan tersebut dikecam karena banyak yang menilai tidak sensitif terhadap rakyat kecil.

28 Oktober 2009:

Marzuki secara sepihak membatalkan dua rapat kerja menteri yakni rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama.

21 Januari 2010:

Tanpa didampingi pimpinan DPR lainnya Marzuki menghadiri pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso merasa tidak terwaikili dengan kehadiran Marzuki itu.

2 Maret 2010:

Marzuki dicerca anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI soal rekomendasi Pansus Angket Bank Century karena secara sepihak menghentikan rapat.

15 September 2010:

Marzuki Alie menilai studi banding yang dilakukan Panja Pramuka DPR RI ke Korea Selatan, Jepang, dan Afrika Selatan bukanlah pemborosan. Lawatan ke tiga negara itu kabarnya beranggaran Rp 3,7 miliar.

27 Oktober 2010:

Marzuki berceloteh soal bencana tsunami yang melanda Mentawai, Sumatera Barat. Dia menyalahkan para korban yang tetap tinggal di tepi pantai. Ia juga menyarankan agar warga pindah ke daratan. Gerakan kecam Marzuki beredar di media sosial Facebook dan Twitter.

29 November 2010:

Marzuki diam-diam kunjungan kerja ke luar negeri Syria di tengah keprihatinan saat ini akan bencana alam yang melanda tanah air pascatsunami di Mentawai. Padahal saat itu semua alat kelengkapan DPR membatalkan agenda kunjungan ke luar negerinya sampai akhir tahun sebagai bentuk empati terhadap rangkaian bencana alam di tanah air.

24 Desember 2010:

Marzuki mengakui kinerja anggota dewan di sepanjang tahun 2010 buruk dengan hambatan utama terutama faktor komunikasi. Ini mengundang reaksi dari kawan-kawannya sesama anggota DPR RI.

11 Januari 2011:

Marzuki geram dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyebutkan pimpinan DPR melakukan kebohongan publik tentang persetujuan semua fraksi dalam pembangunan gedung baru DPR. Marzuki tegas menyatakan, fraksi Gerindra di DPR serta fraksi lainnya sudah setuju terkait  pembangunan itu.

26 Februari 2011:

Marzuki meminta pemerintah menghentikan arus pengiriman TKW  sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri karena semakin memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Migrant Care mendesak Marzuki minta maaf atas pernyataannya itu.

1 April 2011:

Marzuki terus berceloteh soal pembangunan gedung mewah DPR dan   menyebut pembangunan gedung baru DPR sudah ada sejak Agung Laksono menjadi ketua DPR periode sebelumnya.

15 April 2011:

Tiba-tiba Marzuki keberatan dengan keberadaan salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) di lingkungan gedung DPR RI.

30 Mei 2011:

Marzuki berang dengan pemilik akun Twitter Benny_Israel dan akan melaporkannya ke Polisi.

27 Juni 2011:

Marzuki membuat berang pimpinan DPD RI terkait pernyataannya ada penggelembungan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi.

29 Juli 2011:

Secara mengejutkan Marzuki mengusulkan KPK dibubarkan. Para koruptor diampuni dan duitnya dikembalikan ke negara.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=41946

Lekat dengan Kontroversi, MA Diminta Tiru Gaya Akbar Tandjung
Monday, August 1, 2011

Pernyataan kontroversi selalu lekat dengan sosok politisi kelahiran Palembang 6 November 1955 silam. Dialah Marzuki Alie, pernyataan penyandang gelar PhD Program studi Marketing Politics dari University Utara Malaysia ini selalu menyulut polemik.

POSISI Marzuki sebagai Ketua DPR RI, wajar rasanya bila banyak yang berpendapat bahwa pernyataan kontroversinya kerap membawa efek politik. Sebagai politisi, Marzuki tidak piawai dalam berbasa-basi, dia tidak bisa memoles citra dari pernyataannya.

Hal ini berbanding terbalik dengan politisi Partai Demokrat lainnya seperti Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY tak terkecuali Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang kerap mengedepankan pencitraan.

Simak pernyataan Marzuki soal Tsunami Mentawai, Marzuki menyatakan Kabupaten Mentawai jauh dan bencana tsunami tersebut konsekuensi bagi warga yang tinggal di pulau. Marzuki mengatakan, seharusnya warga yang takut ombak jangan tinggal di daerah pantai.

Alasannya, jika ada bencana seperti tsunami, proses evakuasinya menjadi sulit. Bahkan ia juga menyarankan agar warga Mentawai dipindahkan saja, guna menghindari bencana serupa. “Kalau takut ombak, jangan tinggal di tepi pantai,” katanya.

Di bawah kepemimpinan Marzuki Alie, DPR terkesan semakin menjauh dari rakyat. Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten, Rudy Gani menilai, sejak Marzuki menjadi Ketua DPR lembaga wakil rakyat itu juga menunjukkan ketidakkompakan antara pimpinan dan anggotanya.

’’DPR terkesan tidak menyatu dalam menanggapi persoalan publik. Mulai dari pembangunan gedung DPR, gedung DPD, hingga kini, tentang wacana pembubaran KPK. Seharusnya sebagai ketua lembaga tinggi politik, Marzuki harusnya memberikan ide-ide yang cemerlang, bukan menyulut kegaduhan. Pernyataannya hanya menyulut kontroversi yang berujung cacian publik,” ujar Rudy.

Rudy membandingkan, masa kepemimpinan Akbar Tandjung dengan Marzuki. Menurutnya, di masa kepemimpinan Akbar, DPR cenderung lebih solid dan dekat dengan rakyat. Walaupun isu-isu politik di masa Akbar begitu deras menerpa, namun DPR sejalan dengan keinginan rakyat.

“Ini menjadi bukti bahwa leadership Akbar jauh lebih unggul ketimbang Marzuki. Akbar berhasil mengeluarkan krisis di DPR tanpa dihujat oleh publik hingga selesai. Sedangkan Marzuki, belum selesai menjadi Ketua saja sudah dihujat kanan-kiri,’’ katanya.

Untuk itu, Marzuki pun diminta meniru kepemimpinan Akbar Tandjung. “Bang Akbar menjadi contoh bagaimana seharusnya ketua DPR berperilaku. Jangan sedikit-sedikit komentar dan memancing kontroversi. DPR itu lembaga politik yang seharusnya mencerahkan publik,” serunya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=41949

Marzuki Membuat DPR Semakin Dibenci Rakyat

Politisi asal Partai Demokrat itu mengusulkan pembubaran KPK, jika seleksi pimpinan KPK tidak berhasil mendapatkan calon-calon pimpinan yang kredibel. Selain itu, Marzuki Alie juga mengusulkan agar para koruptor dimaafkan saja.

PERNYATAAN tersebut sontak mendapatkan ‘perhatian’ dari banyak kalangan, tidak sedikit yang menyarankan agar Marzuki mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti berpendapat, pernyataan Marzuki Alie tentang pembubaran KPK sudah cukup untuk dijadikan alasan memintanya mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Pernyataan dan tindakan kontroversial Marzuki yang dilakukan berulang-ulang tidak dapat dilihat sebagai semata-mata karena kekhilafan semata, tetapi lebih pada niat jujurnya terhadap bangsa ini.

“Pernyataan kontroversial seperti ini bukanlah kali pertama dilakukan oleh Beliau. Lebih dari itu tindakan-tindakannya juga mencerminkan perilaku yang tak patut sebagai Ketua DPR. Misalnya, cara beliau memimpin sidang paripurna Bank Century, audiensi pribadinya dengan calon kapolri, dan tentunya dukungannya yang sangat kuat atas keberlangsungan pembangunan gedung DPR,” kata Ray, Senin (1/8/2011).

Menurut Ray, tindakan tersebut amat disayangkan di tengah upaya sebagian anggota DPR membangun citra dan substansi DPR agar lebih dapat dipandang positif oleh masyarakat. Catatan negatif atas pernyataan dan tindakan Marzuki Alie telah dua kali dilaporkan oleh masyarakat ke Badan Kehormatan DPR.

“Pernyataan dan tindakan Marzuki Alie itu jelas dapat membuyarkan berbagai upaya yang dimaksud. Karena bagaimanapun pernyataan dan tindakan Ketua DPR selalu akan dilihat sebagai bagian dari DPR secara menyeluruh,” katanya.

Ditambahkan Ray, akan lebih baik jika ada upaya anggota DPR untuk meminta Marzuki mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Logika Marzuki Alie untuk pembubaran KPK dapat dipakai untuk meminta beliau mundur.

“Bila KPK diminta bubar karena kemampuannya yang rendah, maka logika yang sama sebaiknya berlaku bagi Marzuki Alie. Bahkan sejatinya, Beliau memberlakukan hal itu terlebih dahulu bagi dirinya. Bukankah di era kepemimpinannya saat ini, kualitas moral, disiplin, bahkan hingga kualitas pembuatan UU DPR juga merosot. Jadi sudah selayaknya Beliau mundur dari Ketua DPR,” tukasnya.

Senada dengan Ray, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurkholis Hidayat juga mengemukakan pendapat yang sama. Pasalnya, Marzuki yang kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial akan membuat DPR semakin tidak dipercayai masyarakat.

“Dia itu sudah beberapa kali membuat pernyataan yang menyakiti hati masyarakat Indonesia, kalau begini terus DPR tidak akan dipercaya masyarakat,” kata Nurkholis, Senin (1/8/2011).

Pernyataan Marzuki Ali soal pembubaran KPK dan pengampunan koruptor adalah pernyataan sesat dan tidak layak diucapkan oleh pimpinan DPR yang dinilai mewakili kepentingan rakyat. Pernyataan itu  justru dapat dinilai sebagai dukungan  terhadap para koruptor yang menginginkan KPK dilemahkan atau dibubarkan dan koruptor diampuni kesalahannya.

“Pernyataan Marzuki juga berseberangan dengan kehendak publik yang ingin KPK dipertahankan dan koruptor dihukum seberat-beratnya,” tegas Nurkholis.

Dia juga menilai, pernyataaan Marzuki dianggap mewakili kepentingan (respresentasi) dari DPR dan bahkan Partai Demokrat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena kepentingan DPR yang terganggu dengan keberadaan KPK. Lembaga ad hoc itu sudah dan telah memproses sedikitnya 43 mantan dan anggota DPR dari berbagai fraksi DPR, memeriksa puluhan kepala daerah maupun kader atau orang dekat yang berasal dan atau mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik. KPK juga melakukan pengawasan terhadap rencana DPR dalam penyusunan anggaran, dana aspirasi dan pembangunan gedung baru DPR RI .

Terganggunya kepentingan DPR akhirnya menimbulkan ketidaksukaan sebagian DPR kepada KPK dan berdampak negatif pada upaya ‘pembunuhan’ terhadap KPK baik melalui wacana publik, pemangkasan anggaran atau pemangkasan kewenangan dalam proses legislasi ataupun melalui proses seleksi calon pimpinan KPK yang nantinya dilakukan di DPR.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=41956

‘’Omong Salah Melulu, Ganti Marzuki Alie’’

Kejadian menarik terjadi ketika Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso sedang memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, sosok artis lawas, Pong Hardjatmo tiba-tiba muncul.

PONG membawa spanduk bertuliskan ‘Omong Salah Melulu, Ganti Marzuki Alie, Jujur Adil Tega’. Setelah Priyo selesai memberikan keterangan pers, Pong pun ikut mengomentari pernyataan Marzuki Alie soal pembubaran KPK dan pemutihan para koruptor.

“Karena dia sering mengelurkan pernyataan kontroversial dan itu bukan sekali. Marzuki sudah seringkali menyakiti rakyat,” katanya.

Pong lalu menunjukkan spanduk tersebut kepada Priyo, dengan tersenyum Priyo berkata, “Sebentar, spanduk apa ini. Yang ada di dalam spanduk itu saya tidak setuju. Tidak perlu sedramatis itu.”

Namun di lain pihak, pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie terkait usulan pembubaran KPK tampaknya mulai berkembang lebih jauh. Sejumlah anggota DPR tidak lagi sekadar melontarkan kritikan, tapi mulai menggulirkan kemungkinan melakukan mosi tidak percaya kepada Marzuki.

Anggota Komisi III dari Partai Hanura, Syarifuddin Suding menyatakan kekecewaannya. Dia meminta Demokrat untuk segera menurunkan kadernya tersebut dari posisinya sebagai Ketua DPR RI.

Menurutnya, sebagai orang yang memimpin lembaga terhormat, mestinya lontaran yang keluar dari Marzuki mencerminkan tindak tanduk dan ucapan yang patut dan layak. “Pernyataan kontroversialnya ini sudah terjadi berulang kali dan berpengaruh pada citra lembaga. Saya akan menggalang mosi tidak percaya terhadap beliau,” kata Suding, Senin (1/8/2011).

Untuk itu, Suding berencana akan mulai menggalang mosi tidak percaya, dia akan berkomunikasi dengan fraksi lain di DPR untuk membuat surat evaluasi kinerja Marzuki yang kerap berbicara di luar batas.

Dirinya khawatir pernyataan Marzuki erat dikaitkan dengan sikap resmi Demokrat. “Kita lihat saja apakah pernyataan Pak Marzuki ini sebagai sikap resmi partai yang diminta SBY sehingga tidak akan ada sanksi yang diberikan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, meski tetap mendukung KPK, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaklumi pernyataan Marzuki Alie tentang pembubaran KPK.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY memaklumi pernyataan Marzuki Alie tidak lebih sebagai pernyataan pribadi dan hal tersebut merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh negara.

“Kalau ada pernyataan yang sifatnya kontroversi terhadap keberadaan KPK maka perlu kita cermati lagi, kapasitas pribadi atau lembaga karena mewakili lembaga ada proses lain, tidak semudah itu. Dan kalau itu berangkat dari pribadi dan pandangan seseorang saya kira semua dari kita punya hak menyatakan pendapat atau bebas untuk berfikir tentang sesuatu yang berbeda sebagai seorang warga negara. Jadi ya bisa di maklumi juga,” papar Julian Aldrin Pasha, Senin (1/8/2011).

Meski begitu, Julian menegaskan bahwa Presiden SBY tetap mendukungmkeberadaan KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi. “KPK punya undang-undang sendiri sebagai lembaga adhoc yang sangat di butuhkan untuk beberapa waktu kedepan demi pemberantasan korupsi kedepan. Sejalan pemerintahan SBY- Boediono bahwa memang harus di dukung,” katanya.

Julian menambahkan, komitmen Presiden SBY untuk memberantas korupsi telah tegas sejak 2004 diawal masa kepemimpinannya. Komitmen itu, kata Julian, tidak akan berubah, apalagi saat ini keberadaan KPK sangat dibutuhkan di Indonesia.

“Pada intinya Presiden telah tegaskan sejak 2004, bahwa Presiden SBY jelas berantas korupsi, perang terhadap korupsi. Dan ini tidak berubah, tetap konsisten sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan komitmen Presiden yang intinya memberantas korupsi,” ujarnya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=41963

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

80 Persen Pemda Kaya Utang, Gila .. Tahun 2009 Capai 7,8 T
Apa Karena Ada Aturan Pinjaman Daerah?
Selasa, 02 Agustus 2011

RMOL.Perilaku buruk pemerintah pusat yang suka menumpukkan utang menular ke level pemerintah daerah. Lebih dari 80 persen pemerintah daerah memiliki utang.

Dari penelusuran Forum Indo­ne­sia untuk Transparansi Ang­garan (FITRA), pada tahun 2008 berdasarkan APBD di 33 provinsi dan 406 kabupaten/kota, ditemu­kan 365 kabupaten/kota dan 26 provinsi memiliki utang.

Sedangkan untuk 2009, FITRA mengolah data APBD di 387 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Hasilnya ada 26 provinsi dan 365 kabupaten/kota yang memiliki utang.

Sebagai catatan, jumlah kabu­pa­ten/kota di Indonesia sampai saat itu adalah 495, lalu bertam­bah menjadi 497 pada 2009, dan 33 provinsi.

“Permasalahan utang rupanya bukan hanya domain pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mem­punyai hobi berutang. Bah­kan, lebih dari 80 persen peme­rin­tah daerah memiliki utang. Da­tanya kurang lengkap, karena ba­nyak daerah yang nggak mem­be­rikan datanya ke Ditjen Perim­ba­ng­an Anggaran, atau daerah yang nggak mau up date data. Padahal Ditjen sudah menyediakan form­nya” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Khadafi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Uchok menerangkan, lembaga­nya memperoleh data itu dari ba­han mentah APBD (Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah) da­ri Direktorat Perimbangan Ke­ua­ngan, Kementerian Keua­ngan.

Dari penelusuran FITRA, Jawa Timur memegang rekor sebagai provinsi dengan utang paling ba­nyak. Jawa Timur mencatat utang Rp 448,6 miliar pada 2008. Sete­lah itu menyusul DKI Jakarta Rp 371,9 miliar, Kalimatan Selatan Rp202,3 miliar, dan Jawa Tengah Rp 161,7 miliar.

Pada 2009, Jawa Timur Rp 445 mi­liar, Jawa Tengah Rp168,1 mi­liar, Sumatera Utara (Sumut) Rp144,6 miliar, dan Riau Rp96,7 miliar. “Jadi, juaranya Jawa Timur,” ucap Uchok.

Bagaimana dengan level kabupaten/kota? Menurut Uchok, pada 2008. Pengutang paling banyak adalah Kabupaten Kutai, yakni Rp 604,1 miliar, Kota Surabaya menjadi runner up dengan utang Rp 181,5 miliar. Di bawahnya adalah Kota Medan Rp 174,7 miliar, Kabupaten Banyua­sin Rp 134,3 miliar, dan Kota Ma­kassar Rp 133,4 miliar.

Sedangkan, untuk 2009, Kabupaten Kutai tetap tertinggi de­ngan utang Rp 286,3 miliar. Kemudian, Kota Medan Rp 211,5 miliar, Kota Surabaya Rp 203 mi­liar, dan Kabupaten Bojone­goro Rp194,2 miliar.

Untuk tahun 2010 dan 2011, Uchok mengaku, FITRA baru mem­peroleh data yang sangat ter­batas dan saat ini dilakukan ana­lisis. Tapi, dengan melihat tren 2008 dan 2009, FITRA menduga ada kecenderungan utang di dae­rah sama sekali tidak surut. “Ke­mungkinan sih jumlah utang­nya justru akan bertam­bah,” tu­tur­nya.

Uchok mengatakan utang pe­merintah daerah merupakan sa­lah satu indikator menuju pem­bang­krutan daerah, di samping ting­gi­nya anggaran yang dialo­kasi­kan untuk belanja pegawai. Utang ini juga dinilai mem­berat­kan masya­rakat karena pada akhir­nya masya­rakat yang harus membayar utang ini melalui pa­jak.

Pengelola daerah, menurut Uchok, memiliki keberanian ber­utang karena memperoleh keun­tungan berupa insentif dari donor. Oleh karena itu pengambil kebi­jakan dalam hal ini legislatif dan eksektuif sering secara sengaja menyusun rencana anggaran de­fisit supaya para donatur bersedia memberikan utang. Biasanya, RAPBD sengaja dibuat defisit agar menarik para donatur untuk membiayai RAPBD tersebut.

“Gaya para pengambil kebija­kan di daerah, tak jauh berbeda dengan elit pusat. Bila di pusat, APBN selalu dibuat defisit, maka di daerah, APBD juga sengaja di­susun defisit. Maksudnya, untuk menarik minat para donatur, baik asing, maupun domestik supaya memberi utang kepada APBD. Mereka berani berutang kepada pihak ketiga juga karena berharap memperoleh persenan dari pihak donor ketika daerah berutang,” ungkap Uchok.

Ironisnya para pengambil kebi­jakan mengetahui kalau yang mem­bayar utang bukan mereka, teta­pi, yang membayar utang ada­lah masyarakat melalui pajak yang mereka bayar kepada ne­ga­ra. Dikatakannya, besarnya utang pemda sebetulnya dapat dikate­gorikan sebagai indikator pem­bangkrutan daerah, setelah ba­nyaknya anggaran APBD yang dipergunakan untuk gaji pegawai ne­geri dibandingkan untuk ang­garan publik. “Utang Pemda sa­ngat memberatkan masyarakat, dibayar melalui pajak. Di mana pa­jak masyarakat akan mem­ba­yar kewajiban berupa pem­ba­ya­ran pokok maupun bunganya kepada pemberi peminjaman,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Pusat Pene­rangan Kementerian Dalam Ne­geri, Reydonnyzar Moenek me­nga­takan, pemda memang tidak dilarang berutang atau meng­aju­kan pinjaman kepada pihak ke­tiga.  Ketentuan ini diatur da­lam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah.

“Peraturan ini menetapkan ba­tas maksimal kumulatif pinja­man pemerintah dan pemerintah dae­rah tidak persentase dari yang su­dah ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, pinjaman yang boleh dilakukan pemda harus se­suai dengan kemampuan pengem­baliannya. Pinjaman itu me­liputi pinjaman jangka pendek, me­nengah, dan panjang.

Pinjaman jangka pendek digu­nakan untuk menutup keku­rang­an arus kas pada tahun ang­garan ber­sangkutan. Sedangkan pin­ja­man jangka menengah diper­gu­nakan untuk membiayai pe­nye­diaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

“Sebaliknya pemerintah daerah boleh mengajukan pinjaman jangka panjang untuk membiayai proyek investasi yang meng­hasil­kan penerimaan,” terangnya.

Pria yang akrab dipanggil Donny ini menjelaskan, pinjaman daerah tersebut termasuk dalam peraturan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut setidaknya ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi pem­da. Pertama, jika daerah ber­sangkutan sedang defisit, ambang batas toleransi pinjaman yang dapat dilakukan adalah kumulatif sebesar 4 persen.

“Jika pinjaman daerah sebesar kumulatif lebih dari 4 persen ma­ka harus ada izin pembe­ritahuan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Da­lam Negeri. Kalau  kurang dari 4 persen diperbolehkan dan tidak perlu persetujuan dari Kemenkeu dan Kemendagri, tapi hanya sepengetahuan dua Kementerian tersebut saja,” paparnya.

Kedua, pinjaman tersebut ha­nya boleh digunakan untuk be­lanja modal untuk menambah rekapitulasi aset pemda, dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai.

Ketiga, pinjaman yang dilaku­kan pemda harus sesuai dan da­lam batas tingkat suku pinjaman daerah, dan sesuai dengan tingkat suku bunga daerah yang diikat pemda.

“Tingkat suku bunga di daerah haruslah atraktif. Pinjaman dila­ku­kan asalkan tidak melebihi ba­tas akumulasi dan kesanggupan dari setiap masing-masing dae­rah. Jika ada yang melanggar ma­ka akan diberikan sanksi tegas,” tegasnya.

Tahu di Ujungnya

Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR

Maraknya Pemda melaku­kan utang disebabkan proses pencairannya yang terlalu gam­pang. Mekanisme hutang selama ini ditempuh dalam dua bagian, bisa melalui utang bank di dae­rah dan utang luar negeri melalui Kementrian Keuangan.

“Di tingkat Kemenkeu ini yang harusnya perlu pengen­dalian,” kata Wakil Ketua Komi­si II DPR Abdul Hakam Naja, ke­marin.

Anggota Fraksi PAN ini meng­ungkapkan, dalam proses pengajuan utang di Kemenkeu, pro­sesnya selalu lepas dari penga­wasan Komisi II DPR, se­bagai alat kelengkapan DPR ber­peran pengawas otonomi dae­rah. “Kita baru tahu di uju­ngnya, karena prosesnya memang tidak di Komisi II DPR,” ucapnya.

Anggota DPR dari daerah pe­m­i­­lihan Jawa Tengah X ini me­ngungkapkan, saat berkunjung di daerah pemilihannya, Hakam me­nemukan fakta, Pemkab Pe­ka­longan pada APBD 2011 me­ngaku sudah defisit sebesar Rp 32 miliar.

Potensi dari utang yang me­numpuk ini sangat negatif. Ku­rangnya kontrol dari DPR atas utang daerah bisa berpotensi ke­bangkrutan. Sebab, dana pin­jaman terutama dari luar negeri tidak pernah gratis. “Soft loan (hu­tang lunak) sudah mem­be­bani, apalagi kalau comercial loan (hutang komersil), itu di­la­rang,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada peru­bahan dalam UU Perimbangan Pusat dan Daerah dengan me­li­bat­kan Menteri Dalam Negeri dalam proses pengajuan utang daerah. Selain itu, harus ada hie­rar­ki yang jelas bagaimana me­kanisme pengajuan utang agar bisa diawasi. “Sebelum diaju­kan ke Mendagri dan Menkeu, harus ke Gubernur dulu sebagai perwakilan pusat di daerah,” tandasnya.

Modus Baru Korupsi  

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LIMA

Pinjaman yang dilakukan pe­mer­intah daerah merupakan utang baru yang nantinya harus di­bayarkan rakyat melalui pem­bayaran pajak. Padahal belum tentu rakyat merasakan dan me­manfaatkan hasil utang daerah tersebut.

“Tidak hanya masyarakat di daerah yang menanggung utang­nya. Jika terus dibiarkan maka utang itu dapat berdampak pada kondisi keuangan dan pere­ko­nomian Indonesia secara umum,­”­ kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, kemarin.

Diungkapkan, sering kali ke­pala daerah melakukan pinjaman tersebut karena menganggap kucuran dana dari pemerintah pu­­sat tidak mencukupi untuk pem­bangunan di daerahnya. Aki­bat­nya, kalau utang yang dipe­roleh dari pihak ketiga terse­but tidak bisa dibayarkan, pada akhirnya akan menjadi beban APBN.

“Semua ada peraturan dan Undang-undangnya. Kalau ti­dak bisa dibayar pemda akan men­­jadi utang turunan kepada peme­rintah daerah selanjutnya, dan bisa berlanjut ke pem­be­ba­nan utang APBN negara,” tan­das­nya.

Selain itu, bila pemerintah pusat tidak melakukan penga­wa­san terhadap proses dan penggunaan utang pemda itu, besar kemungkinan dananya akan diselewengkan pejabat setempat.

“Bisa jadi pinjaman utang ini merupakan modus baru kepala pemda untuk melakukan korup­si dan penyelewengan, dengan ala­san perlu dana tambahan un­tuk pembangunan dan penam­bahan aset daerah,” tudingnya. [rm]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=35015

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962d110366d23eba5c105efa8ee85ceb84a

Politisi Golkar Tersangka Korupsi Juanda Rp 10 M

Johan Tedja Ngaku Belum Diberi Tahu Kejati Jatim

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya menetapkan secara resmi tersangka dugaan korupsi proyek tollgate Bandara Juanda Rp 10 miliar, Jumat (29/7). Meski penyidik Pidana Khusus (Pidsus) hanya menyebutkan inisial JT dan SPD, sudah bisa ditebak jika inisial itu mengarah ke Johan Tedja dan Y.A.Y. Supardji. Johan dikenal sebagai pengusaha properti dan politisi Partai Golkar. Sedang Supardji, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I. Penelusuran Surabaya Pagi, Johan Tedja memang yang menggarap proyek tollgate bandara Juanda, dengan menggunakan perusahaannya, PT Sidomakmur Maju Industrial Estate. Selain tollgate, Perumahan Bumi Citra Fajar, Sidoarjo, juga garapan Johan. Sayang, pengusaha keturunan Tionghoa ini gagal masuk Senayan (DPR RI) pada Pemilihan Legislatif 2009 silam dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo). Johan dikalahkan rekannya, Priyo Budi Santoso yang sekarang menjabat wakil ketua DPR RI dari Golkar. “Ada dua nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya, berinisial JT dan SPD. Dua nama ini memiliki peranan dalam kasus tersebut,” ujar Aspidus Kejati Jatim Sudung Situmorang. Penetepan tersangka ini setelah penyidik Pidsus melakukan serangkaian penyidikan. Hasilnya, ternyata ada dugaan korupsi sekitar Rp 10 miliar pada pembangunan tolgate. Jumlah ini tentu mengagetkan, karena saat kasus ini disidik Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes) BPKP Jawa Timur hanya menemukan kerugian negara Rp 4,1 miliar. Untuk diketahui, kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Hanya saja, hingga kini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan. Padahal, kasus ini disidik sejak Polwiltabes dijabat Anang Iskandar yang sekarang dinas di Mabes Polri. Saat itu, penyidik Polwil juga telah menetapkan Johan Tedja dan Supardji sebagai tersangkanya. Sementara indikasi penyimpangan muncul dari proses pembangunan tolgate yang dianggap tidak sesuai prosedur. Untuk diketahui, dalam proses pembangunan tolgate ini, PT Angkasa Pura menyerahkan pendanaan dan proses pembangunan kepada pihak kedua. Sebagai kompensasinya terhadap pihak kedua diberikan lahan untuk space iklan dengan luasan 1400 m2. Jadi ini sifatnya seperti tukar bangun. Pihak kedua dapat lahan untuk space iklan, sedangkan bandara dapat pembangunan tolgate. Melihat dari situ, proses inilah yang kemudian dianggap telah menyalahi prosedur. Pasalnya, dengan proses yang bernilai tinggi tersebut, harusnya ada proses lelang. Namun, proses inilah yang rupanya tidak dilakukan oleh PT Angkasa Pura. Tak hanya itu, nilai kompensasi dalam tukar bangun ini, juga dianggap terlalu rendah. Pasalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, untuk penggunaan iklan di lokasi yang sama dengan luasan lahan 1.400 meter persegi harusnya seharga Rp 7 miliar, tapi kenyataannya hanya diganti dengan bangunan Rp 4 miliar. Anehnya lagi, pihak kedua ini ternyata tidak memakai sendiri lahan itu, tapi dijual kembali kepada pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha reklame dengan harga yang cukup fantastis, yakni Rp 13 miliar. Sementara itu, dikonfirmasi mengenai upaya penahanan atas dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, Kasi Penkum Kejati Muljono menyatakan hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun, mekanisme itu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. “Ya kita lihat saja hasilnya nanti. Namun yang jelas, sampai saat ini dua inisial tersebut masih belum dipanggil sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan,” pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Johan Tedja tampak santai-santai saja. Ia juga mengaku belum tahu soal kebenaran kabar tersebut. Ia hanya mengatakan, sampai saat ini tidak pernah ada pemberitahuan soal kasus tollgate Juanda. “Saya tidak tahu, sampai sekarang tidak ada pemberitahuan,” kata Johan melalui ponselnya tadi malam. Menurutnya, permasalahan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan saat ada pemeriksaan di Polrestabes. “Tidak sampai (tersangka) begitu, dulu sudah saya jelaskan duduk perkara sebenarnya,” singkat orang dekat Menko Kesra Agung Laksono ini. n rko/nt http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962044038bd77e982590f9b28ca8b71ce3c

Kejati Lamban Tuntaskan Kasus Tolgate Juanda

SURABAYA – Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diragukan dalam mengusut kasus besar yang sudah lama ngendon di aparat. Hal ini tampak pada penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan tol gate di Bandara Juanda yang merugikan Negara Rp 10 miliar.

Menariknya, kepada wartawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Abdul Taufiq meminta untuk bersabar. Pasalnya, hingga saat ini tim penyidik kejaksaan tinggi terus melakukan pendalaman dan memperbanyak bukti-bukti terkait kasus dugaan pembangunan tol gate Bandara Juanda Surabaya yang diduga negara dirugikan mencapai Rp 10 miliar. “Sabar mas, nanti waktunya akan kita berikan,” ujar Taufiq di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur didampingi Kasipenkum Muljono kemarin (25/7). Namun, penyidik Kejaksaan yakin sudah mengarah pada dua tersangka. Namun, untuk identitas dan perannya, Kajati meminta untuk bersabar.

Seperti diketahui, pembangunan tol gate Bandara Juanda Surabaya dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Tak tanggung-tanggung, dalam kasus tersebut ditaksir nilai kerugian yang dialami negara berkisar hingga Rp 10 miliar. Dari hasil penyidikan tim Pidsus Kejati Jatim terungkap adanya dugaan korupsi sekitar Rp 10 miliar dibalik pembangunan tol gate yang ternyata hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp 4 miliar tersebut.

Indikasi adanya penyimpangan tersebut muncul dari proses pembangunan tol gate yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Untuk diketahui, dalam proses pembangunan tol gate ini, PT Angkasa Pura menyerahkan pendanaan dan proses pembangunan kepada pihak ke dua. Sebagai kompensasinya pihak kedua diberikan lahan untuk space iklan dengan luasan 1400 m2. Dari penyidikan diketahui, bahwa harga antara lahan yang ditukar gulingkan dengan pembangunan tol gate, melebihi dari harga pasaran.

Kepastian atas penetapan dua tersangka kasus tukar bangun tol gate ini, diungkapkan oleh Kejati Jatim Abdul Taufiq kemarin (22/7). Ia menyatakan, dalam kasus tersebut, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti untuk kemudian menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Bukti permulaan sudah cukup. Untuk itu, kita pastikan sudah ada tersangka dari kasus tersebut,” ujarnya. Namun sayangnya, saat didesak siap tersangka dari kasus tersebut, Taufiq menyatakan baru akan mengumumkannya minggu depan. Mengapa demikian, ia tidak memiliki alasan yang jelas mengapa baru akan diumumkan minggu depan jika sudah cukup bukti. “Maaf, untuk sementara ini baru itu yang dapat saya informasikan. Minggu depan saja siapa tersangka yang sudah ditetapkan,” tukasnya.

Saat dikonfirmasi ulang apakah tersangka berasal dari PT Angkasa Pura atau pun dari pihak kedua yang terikat perjanjian tukar bangun? Meski masih tidak mau mengakui, namun secara tersirat ke dua belah pihak tersebutlah yang dipastikan tersangkanya berasal. “Kita lihat saja minggu depan ya,” ujarnya tersenyum.nt

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296242f268750a7ac422e232773719a0b146
Johan Lobi Penyidik Polwil untuk Hentikan Kasus TollGate Juanda

Riko-Faishal, SURABAYA
Latif, SIDOARJO

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda Rp 4,1 miliar yang lambat, dinilai tak lepas dari sosok Johan Tedja, pengusaha yang juga politisi Partai Golkar. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu bersama Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I Y.A.Y. Supardji sejak Oktober 2009, hingga kini Polwiltabes Surabaya belum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kabarnya, Johan berupaya menghentikan kasus itu melalui makelar kasus (Markus). Benarkah?

Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, Selasa (16/2), dari orang internal salah satu perusahaan Johan menyebutkan, bahwa bosnya itu lebih kuat di Jakarta ketimbang di Surabaya-Sidoarjo. Selain memiliki jaringan biro iklan di Jakarta, dia juga kerap mendapat proyek dari PT Angkasa Pura. “Dia (Johan Tedja, red) itu dapat iklan dari Jakarta, terus dijual ke perusahaan advertising di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi seperti makelar,†ungkap sumber ini yang meminta namanya tidak disebutkan.

Mengenai PT Sidomakmur Maju Industrial Estate yang menjadi rekanan PT Angkasa Pura, sumber ini mengaku Johan memang dekat dengan petinggi BUMN tersebut. â€Sebenarnya beberapa bisnisnya Pak Johan seperti pergudangan di Sidoarjo macet. Untungnya dapat proyek dari Angkasa Pura,†beber dia.

Yang lebih mengagetkan, menurut sumber ini, ketika kasus tollgate Bandara itu disidik, Johan berupaya menyetop kasus tersebut melalui makelar kasus (Markus). “Yang saya dengar Pak Johan siapkan dana Rp 1 miliar,†tuturnya.

Kapolwiltabes Surabaya Komber Pol Ike Edwin yang dikonfirmasi melalui ponselnya, tadi malam, tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Sementara Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo meminta waktu untuk mempelajari kasus tersebut. â€Saya minta waktu dulu,†ucap Anom.

Informasi lain menyebutkan, sosok Johan Tedja dikenal kuat. Khususnya di Partai Golkar. Meski tidak pernah masuk pengurus di level kota ataupun provinsi, kini Johan tercantum sebagai Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie.

Seorang sumber di internal Partai Golkar Jawa Timur mengungkapkan, Johan selama ini dikenal dekat dengan Ridwan Hisjam (mantan Ketua Partai Golkar Jatim). Selain itu, Johan juga dikenal loyal dengan Ketua Dewan Penasehat DPP PG sekaligus mantan Ketua DPP PG Akbar Tanjung. “Kedekatan itu pasti ada kaitannya dengan bisnis juga, selain Ridwan juga ada beberapa lainnya, tapi tidak banyak,†kata sumber yang tak mau namanya dikorankan ini, kemarin (16/2).

Maklum, Johan juga dikenal sebagai pengusaha real estate di Jawa Timur. Menurut sumber tersebut, Johan Tedja, kerap kali memberikan sumbangan dana untuk setiap keperluan sejumlah politisi Partai Golkar. Terutama kelompoknya Akbar Tanjung. “Di mana ada acaranya Akbar Tanjung, atau Ridwan Hisjam, Johan Tedja selalu ada,†ujarnya.

Menurutnya, perilaku pengusaha semacam Johan ini diduga kuat agar bisnisnya aman. Dengan menjadikan Partai Golkar sebagai bamper untuk urusan-urusan dengan pemerintah. “Johan pasti ingin usahanya aman, wajar dia merapat ke sejumlah politisi yang kuat dan ke Partai besar seperti Golkar,†paparnya.

Sekarang ini, karena kontribusinya ke oknum-oknum pengurus itu, Partai Golkar memberinya hadiah jabatan di kepengurusan DPP yang baru. “Sekarang Johan termasuk orang kuat, karena yang merekom juga kuat,†ujarnya.

Petinggi Golkar Bungkam

Sementara itu, sejumlah pengurus di tingkat DPD PG Jatim tidak satupun mau memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatan Johan Tedja dalam kasus di Bandara Juanda. Hampir semua pengurus partai menolak berkomentar, dengan dalih pengurus provinsi tidak etis mengomentari pengurus di tingkat DPP.

Namun, mantan Wakil Ketua Bidang Humas DPD Partai Golkar Jatim, Heroe Sukotjo berani sedikit cerita tentang sepak terjang Johan. Ia mengungkapkan figur Johan Tedja memang kurang dikenal luas. Baik di internal Golkar sendiri ataupun kader di tingkat bawah. “Memang dia (Johan Tedja) kurang dikenal di Golkar, wong tidak pernah ikut kegiatan partai, dia dulua bukan pengurus partai,†kata Heroe.

Setahunya, Johan adalah orang yang dibawa Ridwan Hisjam sejak sekitar 10 tahun lalu. Johan pun diangkat sebagai ketua Perhimpunan Pengusaha Kosgoro 1957 sampai sekarang. “Tapi tidak ada kiprahnya di Golkar, tapi nggak tahu lagi kalau sekarang sudah masuk di pusat,†tukasnya.

Sementara itu, saat Surabaya Pagi berupaya mengkonfirmasi mengenai kasus tersebut, Johan Tedja tidak ada di kantornya. “Bapak tidak ada di tempat dan soal kembali ke kantor tidak tahu,'' kata satpam bernama Sugiono.

Pemilik perumahan Bumi Citra Fajar (BCF) ini juga saat ditelp melalui ponselnya (0811158xxx) dan flexinya (O31-72253xxx) juga tidak diangkat walau ada nada masuk. Bahkan Surabaya Pagi mencoba konfirmasi melalui SMS, juga tidak dibalas. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?90dfc3c2034751781d5ec2847c76b8b1e17c329cc5e725c729bf0637c90f92d0

Polrestabes Surabaya Nyimpan Kasus Korupsi Juanda, Kejari Sidoarjo Geleng-geleng Kepala Kasus 2009 masih Mangkrak di Polwiltabes

Dihapuskannya Polwiltabes menjadi Polrestabes Surabaya, ternyata menyisakan masalah. Pasalnya, kasus besar yang semula ditangani semasa Polwiltabes, sekarang ini menjadi tidak jelas. Salah satunya, kasus dugaan korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda Rp 4,1 miliar, dengan tersangka pengusaha yang juga elit Partai Golkar, Johan Tedja. Kasus ini terjadi sebelum 2009.

Hingga Rabu (7/7), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo belum menerima limpahan berkas kasus itu. Padahal, sebelumnya penyidik Polwil (sebelum berganti Polrestabes) sudah mnetapkan 6 tersangka. Celakanya lagi, berkas kasus itu kini semakin misterius. Sebab, Polrestabes Surabaya menyatakan sudah tak menangani kasus itu.

Kabag Binamitra Polrestabes Surabaya AKBP Sri Retno Rahayu menyatakan berkas kasus yang pernah ditangani Polwiltabes, sudah dilimpahkan ke Polres-Polres bersangkutan, sesuai locus delicti (tempat kejadian perkara). Seperti kasus korupsi tollgate Juanda diserahkan ke Polres Sidoarjo.

“Semua berkas sudah diditribusikan ke Polres-Polres, termasuk juga kasus yang di Polsek-Polsek juga sudah didistribusikan. Untuk tunggakan kasus yang ada di Surabaya tetap masih akan ditangani oleh Polrestabes. Sekarang fokus kita hanya di Surabaya,” tandas Yayuk dikonfirmasi, kemarin.

Kapolres Sidoarjo AKBP M Iqbal yang dikonfirmasi terpisah mengaku sudah menerima limpahan berkas kasus dari Polwiltabes. Hanya saja, pihaknya belum tahu pasti, apakah kasus tollgate Juanda termasuk yang dilimpahkan. “Saya belum melakukan pengecekan secara detail,” ucap Iqbal yang dihubungi melalui ponselnya, tadi malam.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo Sugeng Riyanta SH, geleng-geleng kepala mengikuti kasus Johan Tedja, pengusaha properti Sidoarjo yang sejak tahun 2009 belum jelas juntrungannya. Ia menyesalkan tidak jelas berkas Johan yang ditangani Polwiltabes Surabaya. Padahal, penyidik Polwiltabes Surabaya saat itu sudah memberitahukan pemberkasan kasus itu dengan menyerahkan bukti surat penyidikan No SP-Sidik/11.83/VI/2007/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2009 silam.

Atas surat tersebut, pada 19 Oktober 2009, Kejari Sidoarjo lantas membuat surat perintah (sprint) No:6700/0.5.30/FD.1/10/2009 kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, untuk segera mengikuti perkembangan penyidikan perkara tersebut. Setelah itu, dari beberapa pertemuan informal yang kami lakukan selama November 2009 dengan pihak penyidik Polwiltabes. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, penyidik sudah menetapkan sedikitnya 6 tersangka.

"Sampai saat ini kita sudah melayangkan surat kepada Polrestabes hingga 2 kali, namun hingga kini belum ada jawaban dari sana", ungkap Sugeng.

Tersangka itu sebut Sugeng di antaranya Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I Y.A.Y. Supardji, dan Direktur PT Sidomakmur Maju Industrial Estate Johan Teja S. Dalam catatan Surabaya Pagi, Johan diketahui politisi Partai Golkar asal Sidoarjo, yang kini masuk kepengurusan DPP Partai Golkar. Dia juga mantan caleg no urut 2 DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) pada Pemilu 2009 lalu, tapi gagal menjadi anggota DPR RI.

Keduanya dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal tersebut ancaman hukumannya pidana penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Meski keduanya telah menjadi tersangka, penyidik tidak menahannya. Tentu saja, ini menimbulkan tanda Tanya. Sebab, kasus ini ditangani polisi sudah cukup lama.

Sugeng juga mengungkapkan pihaknya belum tahu persis alasan penyidik
Polrestabes, mengapa berkas penyidikan kasus tersebut belum diserahkan ke
Kejaksaan. "Secara prosedur, kami berkewajiban untuk menanyakan perkembangan pelimpahan berkas perkara itu masimal 3 bulan setelah pihak penyidik menyerahkan bukti penyidikan kepada pihak Kejaksaan. Namun surat yang kami layangkan belum mendapat jawaban. Kami sebenarnya juga menunggu," aku Sugeng.

Masih kata Sugeng, dalam beberapa pertemuan terakhir yang dilakukan dengan penyidik Polwiltabes, ia menyarankan untuk melakukan upaya pemisahan (splitzing) berkas perkara atas tersangka.

Pokok Perkara

Ada dua hal yang dianggap melanggar dalam proyek lahan reklame seluas lebih 1.000 meter persegi tersebut. Pertama, secara tertulis dan nonprosedural, direktur komersial dan pengembangan usaha PT Angkasa Pura I menunjuk langsung rekanan untuk proyek pembangunan tollgate tersebut. Tidak melalui tender/lelang.

Perusahaan yang ditunjuk adalah PT Sidomakmur Maju. Sebagai kompensasi,
perusahaan itu meminta space iklan di tollgate tersebut. Kemudian, perusahaan ini menjual space iklan itu dan laku Rp 14,05 miliar untuk iklan rokok.

Selain itu, penyidik menemukan adanya markup anggaran pembangunan
tollgate. Dari yang seharusnya Rp 4,1 miliar menjadi Rp 4,3 miliar. Tollgate
tersebut juga ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan rancang anggaran
bangunan (RAB) yang ada.

Atas pelanggaran itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Hasilnya, ditemukan kerugian negara senilai Rp 4.174.000.000. Kerugian ini dari adanya sejumlah mekanisme pemanfaatan lahan untuk reklame yang tidak  prosedural (seperti beauty contest) dan pembangunan tollgate itu sendiri. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=52352

Desak Usut Markus Korupsi Juanda
Buntut Penyidikan Tersangka Johan Tedja Lamban

Adrian-Faishal-Arif, SURABAYA

Lambanya penyidikan korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda Rp 4,1 miliar di Polwiltabes Surabaya, menjadi perhatian anggota DPRD Jatim dan kalangan advokat Surabaya. Apalagi, dalam kasus ini salah satu tersangka, yakni Johan Tedja yang dikenal pengusaha dan pengurus DPP Partai Golkar, dikabarkan berupaya menyetop kasus itu melalui makelar kasus (Markus). Mereka pun meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum turun tangan menyelidikinya.

Demikian diungkapkan advokat senior, Trimoelja D Soerjadi serta dua anggota Komisi A DPRD Jatim, Amar Syaifuddin dan Kusnadi, Kamis (18/2). ‘’Saya tidak tahu apakah memang benar lambannya penanganan kasus ini karena kurangnya bukti-bukti atau ada penyebab lainnya. Tapi kalau melihat lamanya kasus ini, sangat besar kemungkinan kasus ini sudah dimasuki oleh makelar kasus,’’ kata Trimoelja.

Menurutnya, jika satu kasus sudah ‘terkontaminasi’ markus, akan sangat sulit berjalan sesuai aturan. Apalagi, lanjut dia, ada kabar yang menyebutkan bahwa tersangka Johan Tedja sudah menyiapkan uang Rp 1 miliar agar kasusnya tidak diproses penyidik. ‘’Sekarang tergantung, apakah uang itu sudah mengalir atau belum. Kalau sudah mengalir, bisa jadi keterlibatan markus semakin kuat dalam kasus ini,’’ tandasnya.

Ia berharap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bisa turun tangan, menyelidiki kasus korupsi yang ditangani Polwiltabes. Sebab, Satgas ini sepertinya masih belum berjalan efektif di tingkat daerah. Khususnya terhadap kasus-kasus yang nilai korupsinya tidak terlalu besar.

Untuk kasus Tol Gate Bandara Juanda sendiri, berdasar audit BPK kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 4,1 miliar. Dan dua tersangka sudah ditetapkan. Masing-masing Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I, YAY Supardji dan Direktur PT Sidomakmur Maju Industrial Estated, Johan Tedja.

Karena itu pula, Trimoelja menyatakan peran media sangat penting untuk mengawal kasus-kasus korupsi, baik di Kepolisian maupun Kejaksaan. ‘’Meski ada beberapa institusi misalnya LSM seperti ICW yang selalu memonitor perkembangan kasus-kasus korupsi, namun yang paling efektif adalah peran media,’’ tandasnya.

Terpisah, Amar Syaifuddin meminta penyidik Polwiltabes Surabaya bersikap profesional dalam menyidik kasus tollgate Bandara Juanda. ”Jangan sampai kasus yang menjadi perhatian publik ini kemudian terbengkalai,” ujar politisi PAN ini.

Kalau penyidik Polwil, lanjut dia, tidak mampu menangani kasus tollgate Bandara Juanda, lebih diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau memang tidak bisa, lempar saja ke KPK atau Kejaksaan,” tegasnya.

Kusnadi juga mengungkapkan hal sama. Dia mengaku tidak tahu pasti kasus korupsi tollgate bandara Juanda. Hanya saja, jika proses penyidikan terlalu lama akan timbul kesan negatif. Penyidik Polwil bisa dicap “main-main”. Apalagi, proses penyidikannya cenderung tak transparan. “Jangan sampai timbul opini publik, bahwa polisi memainkan perkara,” tutur Kusnadi, yang menyayangkan lambatnya proses penyidikan kasus tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo ketika dikonfirmasi belum juga bersedia menjelaskan. Begitu juga dengan Johan Tedja. Bos Perumahan Bumi Citra Fajar dan PT Sidomakmur Maju Industrial Estate ini, masih bungkam. Dihubungi melalui ponselnya (0811158xxx) dan flexinya (O31-72253xxx) juga tidak diangkat, meski terdengar nada masuk. Bahkan Surabaya Pagi mencoba konfirmasi melalui SMS, juga tidak dibalas.

Seperti diberitakan, Johan Tedja ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I Y.A.Y. Supardji. Mereka dijerat pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal tersebut ancaman hukumannya pidana penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Untuk diketahui, kasus ini disidik sejak tahun 2007. Namun, berkasnya belum dilimpahkan ke Kejari Sidoarjo.

Ada dua hal yang dianggap melanggar dalam proyek tollgate bandara. Pertama, secara tertulis dan nonprosedural, direktur komersial dan pengembangan usaha PT Angkasa Pura I menunjuk langsung rekanan untuk proyek pembangunan tollgate tersebut. Tidak melalui tender/lelang. Perusahaan yang ditunjuk adalah PT Sidomakmur Maju. Sebagai kompensasi, perusahaan itu meminta space iklan di tollgate tersebut. Kemudian, perusahaan ini menjual space iklan itu dan laku Rp 14,05 miliar untuk iklan rokok.

Selain itu, penyidik menemukan adanya markup anggaran pembangunan
tollgate. Dari yang seharusnya Rp 4,1 miliar menjadi Rp 4,3 miliar. Tollgate tersebut juga ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan rancang anggaran bangunan (RAB).

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626ccffbd53e9c74fdcc36a14b386a560f


Polwiltabes ”Mainkan” Korupsi Bandara, 4 Kapolwiltabes Belum Mampu Rampungkan Berkas Perkara

Adrian-Faishal-Uciek, SURABAYA

Kasus dugaan korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda senilai Rp 5 miliar, hingga kini tidak jelas jluntrungnya. Padahal, kasus ini ditangani Polwiltabes Surabaya sejak tahun 2007. Berarti sekitar dua tahunan mengendap. Polwil pun disinyalir “main-main”

Ini jelas aneh, sebab berdasar informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyerahkan hasil audit atas proyek itu ke penyidik. Dalam audit tersebut, lembaga ini menemukan adanya kerugian negara senilai Rp 4.174.000.000. Kerugian ini dari adanya sejumlah mekanisme pemanfaatan lahan untuk reklame yang tidak prosedural (seperti beauty contest) dan pembangunan tollgate itu sendiri.

Namun hingga Minggu malam tadi (14/2), kasus yang disebut-sebut melibatkan pejabat PT Angkasa Pura I Cabang Juanda maupun pusat ini, tetap saja mengendap di meja penyidik Polwil. Bahkan, tersangkanya belum ditetapkan. Padahal awal-awal penyidikan, sudah diumumkan ada sejumlah tersangka dari pejabat PT Angkasa Pura I Cabang Juanda. Mengingat, tim penyidik Satreskrim Polwiltabes telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Menariknya lagi, kasus ini tidak ada perkembangan, padahal sudah ganti empat Kapolwil. Yakni, sejak masa Kombes Anang Iskandar, Bambang Suparno, Ronnie F Sompie, dan kini Kombes Pol Ike Edwin.

Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo enggan memberi keterangan menyangkut kasus tersebut. Alasannya, dia baru saja menjabat Reskrim belum genap sebulan. “Maaf, saya belum mempelajari berkasnya. Saya baru dipindah ke Polwil. Saya tidak bisa mengomentari apa-apa sebelum mempelajari berkas-berkas perkaranya,” ujar Anom, saat dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (14/2). Beberapa hari sebelumnya, saat dikonfirmasi masalah ini, jawabannya juga sama.

Kabag Binamitra AKBP Sri Retno Rahayu juga mengatakan tidak bisa memberi komentar apapun menyangkut masalah tersebut. “Saya tidak bisa ngasih komentar masalah tersebut. Coba tanyakan ke Sat Reskrim,” ucapnya. Sementara Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ike Edwin yang dihubungi ponselnya, tadi malam, tidak diangkat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Fadil Jumhana yang ditanya soal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus korupsi tollgate Bandara Juanda, dia mengaku belum tahu. Sebab, kasus tersebut merupakan kasus lama. “Saya belum cek. Coba ke Pidsus,” tutur Fadil Jumhana yang dikonfirmasi via telepon, tadi malam. Namun, dia menegaskan belum ada pelimpahan berkas dari Polwil.

Dari catatan redaksi, kasus ini bermula dari pembangunan gerbang bandara pada 2006. Proyek ini dikebut untuk menyambut kedatangan Presiden SBY, yang akan meresmikan operasional Bandara Juanda baru. Rekanan yang ditunjuk adalah PT Sidomaju Industrial Estate dan PT Duprinta Advertising. Anehnya, rekanan ini mendapat kompensasi pemasangan iklan di tempat yang paling strategis.

Setidaknya ada tiga kejanggalan terhadap lahan reklame seluas lebih 1.000 meter persegi tersebut. Pertama diferensiasi harga yang sangat jomplang dengan harga sewa lahan yang di-beauty contest kepada perusahaan lain.

Kedua, untuk lahan paling strategis yang disewakan dengan harga paling murah, rekanan ini mendapatkannya dengan cara ditunjuk langsung. Indikasi adanya permainan reklame ini semakin diperkuat kejanggalan ketiga. Yakni, pembangunan fisik gerbang tersebut yang jauh mendahului terbitnya surat perintah kerja (SPK). Pembangunan dimulai sekitar November 2006, sementara SPK baru terbit Maret 2007.

Saat kasus ini ditangani semasa Kasat Reskrim AKBP Dedi Prasetyo, penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat PT Angkasa Pura I, mulai manajer teknik, komersial, hingga general manager PT Angkasa Pura I Cabang Juanda. Selain itu, penyidik juga menggandeng tim ahli dari Intitut Sepuluh November Surabaya (ITS) dan Dinas PU. Mereka ini bertugas mengaudit proyek tollgate tersebut.

Saat itu, penyidik yakin ada tindak pidana korupsi. Setidaknya, penunjukan langsung (PL) yang dilakukan PT Angkasa Pura tidak sesuai dengan Keppres 80/2003. Berdasarkan Keppres 80, proyek bernilai di atas Rp 50 juta harus dilakukan lelang, bukan PL. Ada indikasi Kolusi dengan rekanan tertentu, sehingga sejumlah rekanan yang kalah dalam proses lelang disana menjerit. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962d067c86f51fb78289b8db70613708ba4

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe