bambangsoesatyo | 4 Apr 04:27 2014
Picon

OPINI: Anas dan Kejahatan. Pemilu 2009

Anas, Century dan Kejahatan Pemilu 2009

Bambang Soesatyo
Anggota Timwas Bank Century DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
 
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mulai menguak misteri Rp 6,7 triliun lebih
gelembung dana talangan atau bailout Bank Century. Dari data yang diungkap Anas kepada penyidik
KPK, layak untuk memunculkan kesimpulan sementara bahwa ada kekuasaan atau institusi di atas KSSK
yang patut diduga menunggangi keputusan KSSK menyetujui dana talangan atau bailout untuk Bank Century.
 
Penggelembungan dana bailout Rp 6,7 triliun tersebut mestinya bukanlah misteri. Akan menjadi misteri
jika pemerintah cq KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bersama
BI (Bank Indonesia) tidak bisa atau terus menolak mempertanggungjawabkannya. Memang, sampai hari ini,
tak satu pun dari tiga institusi itu yang bersedia menjelaskan atau mempertanggungjawabkannya. Tentu
saja rakyat melihat hal ini sangat janggal . Dengan model manajemen seperti apakah negara ini dikelola?
 
Tidak mungkin penggelembungan itu dilakukan siluman. Maka, sejatinya, harus bisa
dipertanggungjawabkan. Sebab, dana sebanyak itu dikeluarkan dari kas sebuah institusi negara yang
dikelola oleh orang-orang pandai dalam bidangnya. Orang-orang pandai itu jabatannya tinggi karena
mengelola dana publik. Persoalannya sekarang adalah sampai kapan sikap menolak bertanggungawab yang
dipertontonkan pemerintah dan BI ini akan ditoleransi?
 
Ketika diperiksa penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) baru-baru ini, Anas Urbaningrum memberi
indikasi tentang penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kegiatan politik pada 2009.
Kepada KPK, Anas mengungkap hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2009. Total sumbangan itu mencapai Rp 232 miliar.
 
Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada donatur
individu atau korporasi yang identitasnya dipalsukan. Identitas donatur terdaftar, namun mereka
(Continue reading)

MEDIACARE | 1 Apr 17:15 2014
Picon

File - mediacare-welcome.txt


Mohon abaikan bagi Anda yang sudah pernah mengisi....

------------------------------------------

Dear members,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung
di milis MEDIACARE. Hingga kini, tercatat lebih dari 9,000 anggota milis
yang datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang profesi yang 
berbeda. Ada wartawan, praktisi kehumasan, periklanan, komunikasi pemasaran,
EO, penyiar radio, news anchor, politisi, penulis lepas, dosen, 
redaktur bahasa, para pengamat berbagai bidang, pekerja seni, 
pelaku bisnis, penggiat LSM, juga dari kalangan mahasiswa, dan lainnya.

Kami berharap, milis ini dapat dijadikan ajang tukar menukar gagasan,
informasi, dan pemikiran-pemikiran positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan media massa dan juga kegiatan-kegiatan kreatif di Indonesia. 
Di masa mendatang, siapa tahu kita bisa garap members gathering secara 
berkala dengan tajuk yang berbeda-beda.

Apabila Anda berkenan, mohon diisi data sebagai berikut:

Nama lengkap:
Nama panggilan:
Domisili (kota/negara):
Profesi: 
Tanggal lahir: 
No telp/HP:
E-mail:
(Continue reading)

kumo | 1 Apr 06:05 2014
Picon

Cultural Trip to SLAWI TEGAL 11-13 April 2014

Cultural Trip to SLAWI TEGAL
11-13 April 2014

'Cipok' (moci karo ndopok) : Tradisi Persahabatan Dalam Secangkir Teh
Slawi adalah sebuah kecamatan di kabupaten Tegal, yang terkenal dengan produksi teh dan budaya moci (minum teh poci). Meskipun terkenal dengan tehnya, Slawi bukan merupakan dataran tinggi berhawa dingin dan banyak kebun teh. Slawi merupakan daerah yang dekat dengan pantai utara sehingga suhunya cenderung panas dengan kontur tanah yang landai tidak berbukit-bukit. Sebagai penghasil teh terbesar yang memasok setidaknya 60% produk teh di Indonesia, di Slawi justru hampir tidak ada perkebunan teh. Ramuan tehnya pun spesifik dengan campuran bunga melati dan gambir, yang tidak ditemukan di daerah lain.
Uniknya, disinilah secangkir teh 'wasgitel' (wangi, sepet, legi, kentel) memiliki makna lebih dari sekedar minuman. Bagi masyarakat Tegal, moci adalah sarana untuk menjalin silaturahmi antar manusia.
Minuman ini menjadi semacam perekat, ketika dua orang yang telah lama berpisah bertemu kembali. Wedang teh hadir pula saat para pelancong melepaskan penatnya di alun-alun kota. Minum teh ala Tegal atau moci, bisa dilakukan sendirian. Tetapi akan lebih asyik bila dilakukan bersama rekan, sahabat, ataupun keluarga.

Lalu, apa yang membuat Slawi menjadi primadona teh Nusantara, meski hampir tak ada perkebunan teh di sana? Ikuti Cultural Trip ke Slawi Tegal, dan rasakan beragam keunikan keseharian masyarakatnya mulai dari secangkir teh, warung tegal yang kondang ke pelosok negeri, hingga kesenian rakyatnya yang khas!

[ Program ini dipersembahkan oleh Gelar didukung oleh National Geographic Traveler ]

BIAYA :
3.000.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi dari Jakarta-Tegal-Jakarta, transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan selama trip, narasumber lokal, donasi keberlanjutan seni budaya tradisi dan berlangganan majalah National Geographic Traveler selama 6 bulan.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke
meeting point yang ditentukan, kargo, tur tambahan, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.

Meeting point : Jakarta

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0812-90188682
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 27 Mar 09:22 2014
Picon

Undangan Diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 047/ AJIJAK/ III/ 2014

Lampiran            : Kerangka Acuan Kegiatan

Perihal                 : Undangan Diskusi

 

 

Yth.
Rekan-rekan Jurnalis Media Massa,

Akademisi, Praktisi & Aktifis
di Jakarta
 
Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan diskusi jurnalis yang bertema "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" 
 
Diskusi ini akan mengupas bagaimana perspektif perempuan dan media dalam Pemilu 2014? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?
 
Maka melalui surat ini kami mengundang rekan-rekan untuk menghadiri diskusi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:


Hari, tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014
Pukul                  : 14.30 WIB – selesai
Tempat              : Gedung Dewan Pers Lt. 7. Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Narasumber      :
1. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem).
Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik.
2. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan).
Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg.
3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan).
Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan.
 
Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sekretariat AJI Jakarta di nomor telepon (021) 7984105 atau bisa melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menghadiri acara tersebut kami ucapkan terima kasih.
 
 
Jakarta, 26 Maret 2013
Hormat kami,
 
 
Umar Idris                                                       Kustiah
Ketua AJI Jakarta                                             Koordinator Divisi Perempuan

 

 

----------

Kerangka Acuan Kegiatan
Diskusi Jurnalis “Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Latar Belakang

Media memainkan peranan penting dalam memberitakan calon legislatif perempuan dalam pesta demokrasi 2014. Di sini, pemberitaan media akan menjadi bingkai yang bisa mempertegas keterlibatan perempuan, mendorong partisipasi perempuan, bahkan juga bisa menjadi sarana komunikasi politik para caleg perempuan. Namun tak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, bingkai media dapat memburamkan atau mengalihkan fokus dari substansi program caleg perempuan itu sendiri. Kerap terjadi pula bias pemberitaan yang lebih mengangkat penampilan fisik caleg perempuan ketimbang apa yang ia suarakan.

 

Peran media dalam menyoroti caleg perempuan akan vital di pemilu kali ini. Seperti diketahui, batasan minimum 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik seketika mendongkrak jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014. Menurut catatan KPU, kali ini jumlah caleg perempuan mencapai rekor terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.  Tercatat 2.467 caleg perempuan atau 37% dari total 6.707 caleg yang memperebutkan kursi DPR tahun ini. Angka tersebut naik 7% jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.

 

Kita berharap kenaikan jumlah caleg perempuan dapat mendongkrak keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi itu sendiri, baik sebagai caleg maupun sebagai pemilih.  Namun harapan paling utamanya tetap adalah penguatan representasi perempuan di parlemen nantinya. Dus, suara untuk memperjuangkan regulasi yang menyuarakan kepentingan perempuan, anak-anak, dan kesetaraan gender akan bisa lebih lantang.

 

Sementara saat ini, Pemilu 2009 silam menghasilkan 18% anggota DPR perempuan dari total 560 anggota.  Namun menurut riset Perludem berjudul Peta Politik Perempuan dalam Pemilu 2014, sebanyak 25% dari jumlah tersebut merupakan figur populer, dan 41% tak lain adalah pewaris atau anggota dinasti politik. Peta ini sebenarnya bisa berbunyi lain jika pada periode sekarang DPR berhasil mengegolkan legislasi yang berpihak pada kesetaraan gender.

 

Kenyataannya, sejumlah regulasi penting masih belum berhasil diperjuangkan, seperti rencana UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, amandemen UU Perkawinan, dan revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri. Di luar itu, makin banyak peraturan daerah kontroversial yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok minoritas.

 

Agar representasi perempuan menjadi lebih baik dalam parlemen yang akan datang, tak hanya kuantitas tapi juga kualitas para caleg perempuan yang harus diperhatikan. Masalah kuota 30% keterwakilan perempuan di partai acap menjadi topik hangat di media. Satu bingkai yang kerap muncul adalah soal partai yang asal mencomot caleg perempuan hanya demi memenuhi kuota, tanpa menimbang kualitasnya. Kaderisasi dan pendidikan politik bagi caleg perempuan juga disebut minim.

 

Kurangnya kualitas caleg perempuan lebih sering menjadi sorotan pemberitaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar pernah menyampaikan protesnya soal ini, "Tak semua caleg perempuan miskin potensi. Ada juga caleg laki-laki yang tidak potensial. Tapi kenapa perempuan yang selalu diangkat?" Di bingkai yang lain, media juga sering mengupas penampilan fisik caleg, popularitasnya, hingga kehidupan pribadi terutama untuk para caleg perempuan selebritis sebagai latarnya.

 

Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa saja bingkai media dalam memberitakan caleg perempuan? Kenapa media memberitakannya seperti itu? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?  Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi diskusi terbuka bersama para pembicara dalam diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" yang diadakan Divisi Perempuan AJI Jakarta menyambut Pemilu 2014.

 

Narasumber
1. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan). Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg  
2. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem). Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik

3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan). Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari                       : Jumat

Tanggal                : 28 Maret 2014

Waktu                  : Pukul 14.30 WIB – Selesai

Tempat                : Ruang Rapat Gedung Dewan Pers Lt.7, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

 

Kontak

Kustiah

Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta

Hp: 08170565654

 

Annisa

Sekretariat AJI Jakarta

021-7984105

ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

www.matamassa.org


Yuk! Awasi Pemilu Kita
www.matamassa.org

Rekan-rekan Sekalian,

Hingar-bingar kampanye partai politik jelang hari pencoblosan makin  
marak. Seperti yang diberitakan media massa, hampir semua partai  
politik peserta pemilu melanggar aturan kampanye yang ditetapkan  
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, Matamassa sebagai gerakan  
pemantau Pemilu ingin kembali mengajak para pemantau semua. Mari kita  
semakin aktif mengawasi parpol dan caleg yang curang di sekitar kita.

Hingga kini, MataMassa telah menerima 1200-an laporan pelanggaran  
pemilu yang terdiri dari  pelanggaran administratif dan pidana. Dari  
jumlah itu, 454 laporan sudah ditindaklanjuti Bawaslu. Jumlah laporan  
pelanggaran yang cukup besar itu menandakan partisipasi masyarakat  
yang baik dalam memantau Pemilu.

Kami masih terus mengajak para pemantau dan calon pemilih muda untuk  
terlibat dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam genggaman. Amati  
dan foto pelanggaran yang terjadi, lalu kirimkan ke Matamassa.

Laporan bisa dikirim melalui:
1. Aplikasi Matamassa untuk HP Android dan iOS
Download di Play Store atau App Store. Klik setting untuk mengisi nama  
dan nomor telepon. Lalu klik tombol laporkan dan isi sesuai petunjuk.  
Isi form laporan dengan menyertakan foto/video yang menjadi bukti  
pelanggaran.

2. Situs Matamassa.org
Klik tombol biru 'Laporkan' di kanan atas halaman utama situs  
Matamassa. Kemudian tinggal ikuti dan isi form pelaporan sesuai  
petunjuk. Unggah pula foto dan video sebagai bukti pelanggaran di  
dalam kolom yang disediakan.

3. Email ke lapor@...
Pertama, lampirkan foto bukti pelanggaran. Lalu, jelaskan dugaan  
pelanggarannya: kapan, di mana, dan pelakunya (nama caleg, parpol,  
dapil). Terakhir, tuliskan nama dan nomor telepon Anda.

4. SMS
Kirim SMS ke 0813-7020-2014 dengan format : Lapor (spasi) Nama  
Pelapor#Tanggal Peristiwa#Isi Laporan
Selanjutnya, AJI Jakarta dan iLab selaku pengembang aplikasi  
MataMassa, akan melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang  
masuk, sebelum menerukannya ke Bawaslu. Semua laporan yang lengkap  
akan lolos verifikasi lalu kami tampilkan di situs Matamassa. Dan  
jangan khawatir, identitas pelapor akan selalu kami rahasiakan.

Yuk! Awasi Pemilu Kita.

CP : M. Irham 085695530132
         Arthur Gideon 085691151555

?
Lampiran
Dugaan pelanggararan yang dapat dipantau di saat kampanye terbuka (16  
Maret 2014-5 April 2014):
1.	Jika peserta pemilu baik itu partai politik atau pun caleg  
membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang ikut berkampanye, hal ini  
adalah dugaan pelanggaran pidana.?Misalnya, Caleg atau partai pada  
saat berkampanye membagikan uang kepada orang yang datang di lokasi  
kampanye.
2.	Jika para peserta pemilu baik itu partai politik atau pun caleg,  
membagi-bagikan barang dalam bentuk apa pun,?Misalnya, sembako, dll,  
maka perbuatan ini masuk dalam dugaan pelanggaran pidana.
3.	Jika para peserta pemilu, baik partai politik atau pun caleg,  
berkampanye dengan menghina seseorang atau golongan, agama, suku ras,  
dan/atau peserta pemilu lainnnya.?Misalnya, jangan pilih caleg yang  
keturunan Tionghoa dll, hal ini adalah dugaan pelanggaran pidana.
4.	Jika ada partai atau caleg, yang menghasut warga, atau mengadu  
domba masyarakat. Maka ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran  
pidana,?Misalnya: Menghasut warga untuk membenci atau menyerang  
kelompok pendukung partai tertentu.
5.	Jika partai politik dan caleg mengganggu ketertiban umum,?Misalnya,  
membuat panggung di tengah jalan dan membuat kemacetan, pendukung yang  
konvoi dan ugal-ugalan di jalan, hal ini masuk ke dugaan pelanggaran  
pidana.
6.	Jika partai politik dan peserta pemilu mengancam atau melakukan  
kekerasan terhadap seseorang, atau sekelompok orang, atau peserta  
pemilu lain. Hal ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran  
pidana.?Misalnya, Kelompok Partai Kuning mengancam Partai Biru jika  
masih berkampanye ditempat tertentu dll
7.	Jika partai politik atau caleg merusak atau menghilangkan alat  
peraga kampanye peserta pemilu lain.?Misalnya, bendera partai Merah  
dirusak oleh kelompok pendukung partai Putih. Hal ini masuk ke dalam  
dugaan pelanggaran pidana.
8.	Jika partai politik atau caleg, menggunakan fasilitas pemerintah,  
tempat ibadah, dan tempat pendidikan.?Misalnya, ada partai atau caleg  
yang memakai mobil dinas dalam berkampanye, kemudian menggunakan  
gedung pemerintah untuk berkampanye. Kemudian jika partai atau caleg  
berkampanye di dalam mesjid, gereja dll. Kemudian partai atau caleg  
yang berkampanye di dalam sekolah, kampus dll. Hal ini masuk ke dalam  
dugaan pelanggaran pidana.
9.	Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari  
tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang  
bersangkutan.?Misalnya, kampanye Partai Hijau, pendukung atau peserta  
kampanyenya membawa bendera Partai Merah, atau membawa bendera Grup  
Band Slank. Hal ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran pidana

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 26 Mar 09:28 2014
Picon

Undangan Diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 047/ AJIJAK/ III/ 2014

Lampiran            : Kerangka Acuan Kegiatan

Perihal                 : Undangan Diskusi

 

 

Yth.
Rekan-rekan Jurnalis Media Massa
di Jakarta
 
Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan diskusi jurnalis yang bertema "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" 
 
Diskusi ini akan mengupas bagaimana perspektif perempuan dan media dalam Pemilu 2014? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?
 
Maka melalui surat ini kami mengundang rekan-rekan untuk menghadiri diskusi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:


Hari, tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014
Pukul                  : 14.30 WIB – selesai
Tempat              : Gedung Dewan Pers Lt. 7. Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Narasumber      :
1. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem).
Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik.
2. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan).
Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg.
3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan).
Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan.
 
Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sekretariat AJI Jakarta di nomor telepon (021) 7984105 atau bisa melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menghadiri acara tersebut kami ucapkan terima kasih.
 
 
Jakarta, 25 Maret 2013
Hormat kami,
 
 
Umar Idris                                                       Kustiah
Ketua AJI Jakarta                                             Koordinator Divisi Perempuan

 

 

----------

Kerangka Acuan Kegiatan
Diskusi Jurnalis “Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Latar Belakang

Media memainkan peranan penting dalam memberitakan calon legislatif perempuan dalam pesta demokrasi 2014. Di sini, pemberitaan media akan menjadi bingkai yang bisa mempertegas keterlibatan perempuan, mendorong partisipasi perempuan, bahkan juga bisa menjadi sarana komunikasi politik para caleg perempuan. Namun tak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, bingkai media dapat memburamkan atau mengalihkan fokus dari substansi program caleg perempuan itu sendiri. Kerap terjadi pula bias pemberitaan yang lebih mengangkat penampilan fisik caleg perempuan ketimbang apa yang ia suarakan.

 

Peran media dalam menyoroti caleg perempuan akan vital di pemilu kali ini. Seperti diketahui, batasan minimum 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik seketika mendongkrak jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014. Menurut catatan KPU, kali ini jumlah caleg perempuan mencapai rekor terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.  Tercatat 2.467 caleg perempuan atau 37% dari total 6.707 caleg yang memperebutkan kursi DPR tahun ini. Angka tersebut naik 7% jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.

 

Kita berharap kenaikan jumlah caleg perempuan dapat mendongkrak keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi itu sendiri, baik sebagai caleg maupun sebagai pemilih.  Namun harapan paling utamanya tetap adalah penguatan representasi perempuan di parlemen nantinya. Dus, suara untuk memperjuangkan regulasi yang menyuarakan kepentingan perempuan, anak-anak, dan kesetaraan gender akan bisa lebih lantang.

 

Sementara saat ini, Pemilu 2009 silam menghasilkan 18% anggota DPR perempuan dari total 560 anggota.  Namun menurut riset Perludem berjudul Peta Politik Perempuan dalam Pemilu 2014, sebanyak 25% dari jumlah tersebut merupakan figur populer, dan 41% tak lain adalah pewaris atau anggota dinasti politik. Peta ini sebenarnya bisa berbunyi lain jika pada periode sekarang DPR berhasil mengegolkan legislasi yang berpihak pada kesetaraan gender.

 

Kenyataannya, sejumlah regulasi penting masih belum berhasil diperjuangkan, seperti rencana UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, amandemen UU Perkawinan, dan revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri. Di luar itu, makin banyak peraturan daerah kontroversial yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok minoritas.

 

Agar representasi perempuan menjadi lebih baik dalam parlemen yang akan datang, tak hanya kuantitas tapi juga kualitas para caleg perempuan yang harus diperhatikan. Masalah kuota 30% keterwakilan perempuan di partai acap menjadi topik hangat di media. Satu bingkai yang kerap muncul adalah soal partai yang asal mencomot caleg perempuan hanya demi memenuhi kuota, tanpa menimbang kualitasnya. Kaderisasi dan pendidikan politik bagi caleg perempuan juga disebut minim.

 

Kurangnya kualitas caleg perempuan lebih sering menjadi sorotan pemberitaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar pernah menyampaikan protesnya soal ini, "Tak semua caleg perempuan miskin potensi. Ada juga caleg laki-laki yang tidak potensial. Tapi kenapa perempuan yang selalu diangkat?" Di bingkai yang lain, media juga sering mengupas penampilan fisik caleg, popularitasnya, hingga kehidupan pribadi terutama untuk para caleg perempuan selebritis sebagai latarnya.

 

Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa saja bingkai media dalam memberitakan caleg perempuan? Kenapa media memberitakannya seperti itu? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?  Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi diskusi terbuka bersama para pembicara dalam diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" yang diadakan Divisi Perempuan AJI Jakarta menyambut Pemilu 2014.

 

Narasumber
1. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan). Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg  
2. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem). Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik

3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan). Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari                       : Jumat

Tanggal                : 28 Maret 2014

Waktu                  : Pukul 14.30 WIB – Selesai

Tempat                : Ruang Rapat Gedung Dewan Pers Lt.7, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

Tema                    : Diskusi Bersama "Media Membingkai Caleg Perempuan"

 

Kontak

Kustiah

Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta

Hp: 08170565654

 

Annisa

Sekretariat AJI Jakarta

021-7984105

ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 24 Mar 08:53 2014
Picon

Siaran Pers: Belum Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Yuk Lapor ke MataMassa

No. 044/ AJIJAK/ III/ 2014

 

Senin, 24 Maret 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

Belum Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Yuk Lapor ke MataMassa

 

JAKARTA - Proses pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) tinggal menghitung hari. Namun sampai saat ini masih banyak warga negara Indonesia belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal DPT ini adalah syarat bagi masyarakat agar bisa memilih pada Pemilu Legislatif pada 9 April 2014. Dengan kata lain, tercantum di DPT merupakan hak asasi masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya.

 

Untuk menfasilitasi hak masyarakat, MataMassa telah menambah item pelaporan bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT. Dengan memasukkan NIK, nama, jenis kelamin, alamat, dan status, laporan masyarakat ke matamassa ini nanti akan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akan dilakukan dampingan advokasi. "Kami ingin memfasilitasi hak masyarakat yang ingin memilih. KPU harus dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin terdaftar dalam DPT,"ujar Umar Idris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Senin (24/3).

 

Sejak awal Januari hingga hari Minggu (23/03), MataMassa menerima 1278 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1200 laporan telah terverifikasi. Dari total laporan yang telah terverifikasi oleh tim MataMassa kurang lebih 1000 laporan merupakan laporan dugaan pelanggaran administratif dan sisanya merupakan dugaan pelanggaran pidana.

 

Di masa kampanye terbuka, Matamassa telah memverifikasi 5 laporan dugaan pelanggaran. Di antaranya pemasangan bendera parpol di jalan tol, caleg yang kampanye di kampus, dan lain sebagainya. Sebanyak 78 laporan selama masa kampanye yang masuk masih dalam tahap proses verifikasi. Sebagian laporan tidak mencantumkan identitas sehingga laporan tersebut belum diverifikasi.

 

Fadli Ramadhanil, Researcher Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan berbagai dugaan pelanggaran Pemilu tersebut telah diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Sampai saat ini ada 454 laporan sudah masuk dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu," jelas Fadli.

 

Pelanggaran selama masa kampanye terbuka diperkirakan terus bertambah. Beberapa praktik-praktik pelanggaran yang diperkirakan banyak terjadi pada masa kampanye ini adalah penggunaan fasilitas negara untuk keperluan kampanye, politik uang untuk ikut kampanye partai, kampanye menggunakan isu SARA dan fitnah oleh peserta Pemilu, membawa atau memanfaatkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan kampanye partai politik.

 

Selain itu, pemasangan alat peraga di tempat dan fasilitas umum juga masih merupakan pelanggaran. Serta tayangan iklan di televisi yang melebihi ketentuan KPU. Di dalam peraturan KPU, iklan satu partai politik di televisi hanya boleh ditayangkan sebanyak 10 kali setiap hari, dengan durasi setiap iklan maksimal 30 detik.

 

Untuk itu, MataMassa mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu dan melaporkannya ke MataMassa. Laporan tersebut harus disertai identitas pelapor (Nama, nomor telpon atau email) agar MataMassa dapat melakukan verifikasi kebenaran laporan. Namun ketika laporan tersebut dipublikasi dan disampaikan ke Bawaslu dan KPU, identitas pelapor akan dirahasiakan. "Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan semua pelanggaran pemilu ke MataMassa," kata Umar.

 

MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja  bareng antara AJI Jakarta, iLab dan SEATTI. Sejumlah lembaga pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil juga ikut terlibat seperti Perludem, LBH Pers, Transparansi Internasional Indonesia, Public Virtue Indonesia (PVI), dan pers mahasiswa (Universitas Multimedia Nusantara, UIN Syarief Hidayatullah, Universitas Atmajaya dan lain-lain). Sejumlah media juga menjadi media partner yang ikut berbagi data dan informasi dengan MataMassa, yakni Tempo.co, Kontan.co.id, Jurnalparlemen.com, PortalKbr.com, Green Radio, dan Radio Pelita Kasih.

 

Pada pemilu legislatif ini, MataMassa membatasi wilayah laporan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) karena keterbatasan tim verifikator. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui situs www.matamassa.org, aplikasi di Android dan iOs (ketik MataMassa), email lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org, pesan singkat (SMS) ke 0813-7020-2014.

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, 0818 111201,  

Sekretariat AJI Jakarta, kontak Annisa di nomor telpon (021) 798-4105.

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Undangan Konferensi Pers Masalah DPT Pada Aplikasi MataMassa

Kepada Yth.
Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu
Di Tempat

      Dengan hormat, bahwa mengingat semakin dekatnya waktu  
pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU, maka penting untuk  
diberikan informasi kepada masyarakat agar segera memeriksa dan  
melaporkan jika masih ada yang belum terdaftar atau ingin pindah  
memilih sesuai dengan domisili pada hari H pemilihan umum legislatif,  
9 April 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, tim matamassa mencoba  
memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan hal apa saja terkait dengan  
daftar pemilih tetap (DPT) melalui pengaduan kepada aplikasi matamassa.

       Bagi masyarakat yang belum terdaftar, atau mengalami persoalan  
apa pun terkait dengan DPT, maka sekarang bisa melaporkan ke  
matamassa, yang sebelumnya matamassa fokus untuk menerima pelaporan  
dugaan pelanggaran pemilu. Terkait dengan hal ini, Kami mengundang  
rekan-rekan untuk hadir pada konferensi pers yang akan dilaksanakan  
pada;
Hari, tanggal     : Senin, 24 Maret 2014
Waktu             : Pukul 13.00 Wib-selesai
Tempat            : Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat
Pembicara         : 1. Fery Kurnia Rizkiyansyah (Komisioner KPU)
                     2. Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem)
                     3. Muhammad Irham (Matamassa)

        Demikianlah undangan ini Kami sampaikan, besar harapan Kami  
rekan-rekan dapat hadir dalam  acara ini. Atas berkenannya  
rekan-rekan, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Matamassa-Perludem

CP:
Veri Junaidi (Perludem) 085263006929
Yus Ardiansyah (Matamassa) 08118071416

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 21 Mar 09:23 2014
Picon

OPINI: Pejabat Bukan Malaikat

Perumus Kebijakan Bukan Malaikat
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Wakil Presiden Boediono mengaku tidak terpikir bahwa kebijakan bailout Century itu kini dipersoalkan.
Apalagi sampai dibawa keranah hukum.

"Saya tidak berpikir sampai sejauh itu, saya bersama teman-teman hanya merasakan harus mengambil
keputusan cepat dan tepat menangani Bank Century dalam situasi krisis waktu itu," kata Boediono dalam
acara "Mata Najwa" di Metro TV, Rabu (19/3/2014).

Boediono mengatakan kasus tersebut terjadi saat ia baru menjabat beberapa waktu sebagai Gubernur BI. Ia
menceritakan telah 30 tahun menggeluti masalah ekonomi sejak tahun 1980-an. Jadi, saya merasakan
krisis itu bagaimana. Kata Budiono, meyakinkan. 

Bagi masyarakat yang tidak mengetahui fakta kejadian dan bukti material dalam skandal Bank Century
tersebut, pasti akan terkecoh. Karena dalam acara yang dikemas secara luar biasa itu menggambarkan
bahwa Boediono adalah korban politik. Tanpa mengungkap atau mempertanyakan alasan atau latar belakang
mengapa Boediono dan jajaran BI 'menggutak-gatuk' aturan, serta melakukan rekayasa agar kebijakan
yang diambilnya itu seolah-olah sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu, mengapa baru sekarang dia menuding Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang harus bertanggung jawab?

Saya tidak ingin berprasangka buruk bahwa penampilan Boediono yang tiba-tiba tersebut bertujuan untuk
mempengaruhi pengadilan yang sedang berlangsung. Dan sepertinya paralel dengan pernyataan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini yang menegaskan bahwa Wakil Presiden Boediono – dalam
kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) – tak bisa diadili atas langkahnya memberi dana
talangan kepada Bank Century. Kebijakan, menurut presiden, tidak bisa diadili karena akan sulit
memutuskan kebijakan untuk kepentingan pembangunan.

Presiden keliru. Perumus kebijakan dan regulator itu juga  manusia, bukan malaikat. Maka, tidak logis dan
sangat berbahaya jika negara ini mengadopsi pandangan yang menyebutkan kebijakan tidak bisa dipidana.
Bukankah niat jahat bisa dibungkus dalam sebuah manuver yang disebut ‘kebijakan’?
 
Pandangan yang sama kemudian dimasukan dalam eksepsi terdakwa kasus Bank Century Budi Mulya. Dalam
eksepsinya, Budi Mulya menegaskan bahwa pejabat BI tidak dapat dihukum karena telah mengambil
keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya.
 
Pertanyaannya, apakah pejabat BI itu orang-orang suci atau malaikat sehingga keputusan atau kebijakan
mereka wajib dipercaya tanpa reserve? Boediono dan pejabat BI lainnya itu manusia biasa, bukan malaikat
yang tidak punya hawa nafsu dan tidak mungkin selalu benar. Bahkan, sudah terbukti bahwa BI pun punya
catatan sejarah yang buruk akibat perilaku tak terpuji sejumlah oknum di bank sentral itu.
 
Baru beberapa tahun lalu seorang mantan gubernur BI harus menjalani  hukuman penjara. Dua mantan deputi
gubernur BI dan beberapa mantan direktur BI pun masuk bui. Semuanya karena nafsu menyalahgunakan
wewenang untuk memperkaya diri dan kolega mereka. Oleh pengadilan, sejumlah oknum pimpinan BI itu
dituduh membungkus kejahatan mereka dengan apa yang disebut kebijakan. Misalnya, kebijakan  Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BI) yang berujung pada kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
 
Kalau seperti itu rekam jejak sejumlah oknum pimpinan BI, mengapa pula pemberian dana talangan untuk Bank
Century harus dipercaya sebagai kebijakan yang bersih sehingga tidak bisa dipidana? Apalagi, hingga
kini, BI dan pemerintah cq KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) tidak bisa menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan gelembung dana talangan hingga Rp 6,7 triliun menjelang pemilu 2009 dan plus
Rp.1,5 triliun akhir Desember 2013 atau menjelang pemilu 2014 denga alasan untuk menaikan CAR Bank
Century yang kini bernama Bank Mutiara pada posisi aman.
 
Berarti, boleh diasumsukan bahwa ada siluman yang melakukan penggelembungan sekaligus menikmati dana
talangan itu. Apakah negara harus memerintahkan penegak hukumnya mencari dan menangkap siluman serta
menyeretnya ke pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan gelembung dana talangan Bank Century?
 
Mengacu pada rekam jejak BI, eksepsi Budi Mulia dan penegasan presiden tentang kebijakan yang tidak
dipidana benar-benar kehilangan makna. Persolan ini sudah diperjelas dalam UU No.20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini menetapkan bahwa kebijakan yang merugikan negara dan
memperkaya orang lain termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dan, menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP,  pihak
yang memfasilitasi sebuah tindak kejahatan bisa dipidana.

Konstruksi hukum skandal Bank Century sudah jelas. ‘Kebijakan’ menyelamatkan bank kecil sarat
masalah itu justru ditunggangi para perampok. Setelah dirampok Rp 2,7 triliun, pencairan dana talangan
bukannya dihentikan, tetapi terus dilanjutkan selama berbulan-bulan hingga mencapai total Rp 6,7
triliun. Mengapa kebijakan dana talangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini tidak bisa
dipidanakan? Bukankah unsur tentang perumus dan pelaksana kebijakan memfasilitasi tindak kejahatan
sudah terpenuhi?
 
Agar tidak bias, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan  bahwa KPK tidak mengadili kebijakan,
melainkan mendakwa pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP dan
penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
 
Can Do No Wrong?
 
Maka, penegasan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana merupakan argumentasi yang menyesatkan, bahkan
berbahaya. Harus dieliminasi karena argumen ini cenderung memaksa rakyat untuk percaya begitu saja
bahwa perumus kebijakan dan penguasa adalah orang-orang suci. Penegasan yang demikian hanya merupakan
upaya meyakinkan publik; bahwa kebijakan mereka pasti mulia karena minus kepentingan sempit atau
kepentingan kelompok.
 
Bisa jadi, makna lain dari argumentasi seperti itu adalah refleksi ketidaknyamanan pihak tertentu.
Dakwaan Jaksa penuntut dari KPK terhadap Budi Mulia membuat pemerintah tidak nyaman. Dengan mengatakan
kebijakan tidak bisa diadili, ada kecenderungan memengaruhi jalannya persidangan Budi Mulia. Apalagi
dibumbui dengan alasan bisa mengganggu kelancaran pembangunan.
 
Lagi pula, sangat berbahaya jika setiap kebijakan tidak bisa diadili. Kalau paham atau pandangan ini
diadopsi, perumus kebijakan dan regulatornya akan berevolusi menjadi penguasa tiran atau diktator.
Paham ini memberi akses bagi perumus dan pelaksana kebijakan bertindak semena-mena, represif dan
koruptif. Di negeri komunis seperti Korea Utara, Kim Jong-un leluasa bertindak represif karena tidak
ada yang berani mengadili kebijakannya sebagai pemimpin. Kim, seturut aturan di negerinya, tidak boleh
dipersalahkan (can do no wrong).
 
Kalau ‘kebijakan’ menyelamatkan Bank Century tidak bisa diadili, sama artinya BI dan pemerintah cq
KSSK tidak bisa berbuat salah atau dipersalahkan. Kalau begitu, model demokrasi apakah yang diadopsi
pemerintahan sekarang ini? Tampaknya, penegasan bahwa kebijakan tidak bisa diadili itu berangkat
dari angan-angan mengawinkan model monarki absolut dengan sistem demokrasi. Dalam kasus Bank Century,
BI-pemerintah diposisikan sama seperti raja-ratu dalam sistem monarki absolut dengan konsep ‘the
king can do wrong’. Dengan begitu, kebijakan memberi dana talangan untuk Bank Century tidak bisa
diadili. Keblinger.
 
KPK dan majelis Hakim TIpikor hendaknya tidak terpengaruh. Proses hukum kasus BLBI bisa dijadikan
acuan.  Agustus 1997, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Bank Indonesia (BI) bidang Analisis
Perkreditan, Boediono mengikuti rapat pimpinan BI yang membidani lahirnya kebijakan BLBI. Ratusan
triliun realisasi BLBI kacau balau. Negara menanggung rugi Rp 650 triliun. Presiden Soeharto geram dan
memecat Boediono.
 
Dalam audit BPK tahun 2004, dimunculkan kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana yang merugikan negara
akibat penyimpangan penyaluran BLBI oleh BI dan bank penerima BLBI. Sekitar 95 persen atau Rp 138 triliun
dari total penyaluran BLBI yang Rp 145 triliun itu tidak jelas pertanggungjawabannya.
 
Setelah rangkaian persidangan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 2004, beberapa mantan
direktur  BI divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. Hanya Boediono yang lolos. Entah kenapa. 
Artinya, kalau kebijakan BLBI bisa diadili, mengapa dugaan manipulasi pada langkah penyelamatan Bank
Century tidak bisa diadili?
 
Pada Oktober-November 2008, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur BI, Boediono memimpin rapat dewan
gubernur (RDG) BI dengan agenda menyelamatkan Bank Century. Bank bobrok ini sudah tak layak ditolong.
Namun, didukung data abal-abal, RDG BI itu merekayasa sejumlah argumen untuk mendapatkan keabsahan
menggunakan instrumen FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).
 
Dari  Rp 630 miliar yang disetujui, dalam hitungan jam, pencairan FPJP membengkak jadi Rp 2,7 triliun
rupiah pada hari Sabtu dan Minggu saat semua bank libur. Dan, triliunan rupiah lenyap seketika begitu
saja, tanpa kejelasan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.
 
Perampokan itu  terjadi karena ada kebijakan manusia biasa yang memfasilitasi. Jadi, sekali lagi
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono perlu menahan diri dengan tidak membuat pernyataan yang dapat
memengaruhi jalannya persidangan kasus Bank Century. Tidak etis ketika Presiden menegaskan kebijakan
mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menyelamatkan Bank Century tidak bisa diadili. Bukankah
Presiden SBY sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah bertekad "katakan tidak! Pada korupsi?". 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

kumo | 21 Mar 00:15 2014
Picon

Kind Reminder : Cultural Trip NYEPI (Bali) 30 Maret-1 April 2014

Meditation Trip to BALI
30 Maret – 1 April 2014
“Nyepi”


Nyepi, yang berasal dari kata sepi atau tenang, adalah hari raya menyambut tahun baru Saka yang sarat akan makna filosofis dan relijius bagi saudara-saudara kita penganut Hindu di Bali. Berbeda dengan tahun baru Masehi, tahun baru Saka dimulai dengan menyepi. Saat nyepi merupakan waktu sempurna untuk melakukan kontemplasi serta penyucian jiwa yang dilakukan dalam keheningan. Dalam Catur Brata Penyepian, dikenal empat pengendalian diri yang terdiri dari amati geni (tidak menyalakan api/penerangan atau mengendalikan api amarah dalam diri), amati karya (tidak melakukan aktivitas/bekerja), amati lelungan (tidak bepergian ke luar rumah), dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu atau tidak menikmati hiburan). Demikianlah, tahun baru diawali dengan lembaran baru dari jiwa yang kembali putih, suci, bersih, fitri.

Belajar dari kearifan lokal leluhur yang terdapat pada tradisi nyepi, peserta akan diajak untuk berkontemplasi dalam perjalanan mengenal diri sendiri melalui aktivitas meditasi di tengah keheningan. Retret meditasi ini akan dipandu oleh narasumber ahli Diddi Agephe, aktivis meditasi yang secara khusus melakukan riset mendalam tentang frekuensi/vibrasi dan dampaknya terhadap jiwa manusia, dimana kini ia aktif mengkampanyekan inner-healing melalui meditasi vibrasi.
 
*Program akan dilakukan di dalam area akomodasi yang tertutup serta dilaksanakan dengan hening, sehingga tidak akan mengganggu peribadatan Nyepi pada umumnya.
**Program ini terbuka bagi siapapun dan tidak terkait dengan agama apapun.

--------------------------
BIAYA :
Rp. 5.985.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan & minum, narasumber ahli/fasilitator.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point yang ditentukan (Denpasar), kargo, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

Meeting point : Denpasar, Bali

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0818-08188666  |  0812-90188682    
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara

---------------------------------------
MEDITATION TRIP - NYEPI
The Power of Sound
“Inner Journey Retreat”

HARI 1 : Minggu 30 Maret 2014                                                                                                                                 &n bsp;                                   
08.45 Berangkat dari di meeting point bandara Ngurah Rai (bisa juga bertemu di Ubud)
09.30 Bertemu di lokasi – pembagian kamar
(Sapulidi Resort, Ubud)
10.00 Perkenalan dan pengenalan “The Power of Sound”
  • Masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan diri (nama dan nama panggilan), mengetahui kelas ini darimana dan apa alasannya mengikuti program ini.
  • Penjelasan mengenai peraturan, penjelasan mengenai mindfulness walking, mindfulness eating dan mindfulness in silence (tidak berbicara dengan sesama teman sekamar mulai pukul 21 malam, sehingga boleh mempergunakan kesempatan terakhir ini untuk berbicara dengan teman sekamar untuk menyepakati/janjian misalnya : temperatur kamar, siapa akan mandi lebih dulu, dan lain-lain - karena selama 3 hari ke depan tidak diperkenankan bicara dgn bahasa isyarat sekalipun. Hal ini akan dijelaskan pula alasannya, mengapa dan apa manfaatnya).
  • Alat komunikasi disimpan.
12.00 Makan Siang (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
13.00 Diskusi
14.30 Smile Meditation  |  Meditasi Senyum
15.30 Coffee Break (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
16.00 Water Meditation  |  Meditasi Kungkum
17.30 Break (waktu untuk mandi)
18.30 Makan malam (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
19.15 Melihat ritual Ogoh-Ogoh menjelang Nyepi* (dalam konfirmasi)
20.00 Introduction into Cosmic Dance & Dance Meditation  |  Pengenalan tentang gerak semesta dan Meditasi Gerak
21.30 Tidur / Istirahat


HARI 2 : Senin 31 Maret 2014 (Nyepi)
04.30 Wake-up call dari hotel (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
05.00 Love Meditation
06.30 Walking Meditation
07.30 Sarapan
08.30 Toning dan mengakses frekuensi Theta dengan mata terbuka
10.00 Smile Meditation  |  Meditasi Senyum
12.00 Makan Siang (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
13.00 Mengenali Vibrasi, mengamati vibrasi dan memancarkan vibrasi dari tubuh, pikiran dan perasaan.
14.30 Meditasi Bicara | Berbicara dalam kondisi meditasi, mengamati diri dan sekitar kita saat berkomunikasi. Berfoto dan bersosialisasi antar peserta dan sekitar.
16.30 Coffee Break (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
17.00 Break (waktu untuk mandi)
18.00 Waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
18.30 Makan malam
19.30 Walking and Life Meditation
20.30 Vishudha Meditation
21.30 Ajna Meditation
22.30 Sahasrara Meditation.
23.30 Coffee Break
00.00 Love Meditation
01.00 Solar Plexus and Smile Meditation
02.00 Tidur / Istirahat


HARI 3 : Selasa 1 April 2014
07.30 Sarapan
08.30 Diskusi dan Tanya-Jawab
11.00 Program selesai
12.00 Acara bebas

(Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat)



Celebrating Diversity, Presenting Indonesia

GELAR – Sustainable Development Programs for Indonesian Art & Culture
E  : info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org     |     reservation-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org
W : www.gelarculturaltrip.com     |     www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara   |   FB Groups : Friends of GELAR (2)   |   FB Fanpage : GELAR - Presenting Indonesia

The Information contained in this e-mail maybe privileged and confidential and is intended only for the use of the individual entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to the above address via the postal service.
Thank you.
   
Gelar Nusantara


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 19 Mar 06:53 2014

Kontribusi Untuk Kritik Ideologi dan Ekonomi-Politik Televisi (Bagian I)

Kontribusi Untuk Kritik Ideologi dan Ekonomi-Politik Televisi (Bagian I)
Oleh: Yovantra Arief
Ada dua tesis yang biasa kita pakai untuk mengkritik televisi kita dewasa ini. (1) Televisi memberikan gambaran yang keliru tentang realitas dan kita melihat gambaran tersebut sebagai yang lebih nyata ketimbang kenyataan itu sendiri. Hal ini ditumpu oleh (2) dunia pertelevisian, sebagai dunia industrial, bergerak sepenuhnya untuk memproduksi laba, dan dengan demikian akan terus terombang-ambing dalam mekanisme pasar.
Untuk memudahkan, kita sebut tesis pertama sebagai kritik ideologi, dan tesis kedua sebagai kritik ekonomi-politik. Kedua tesis ini punya banyak turunan. Dalam kritik ideologikita bisa melihat televisi sebagai kelanjutan rasa minder bangsa bekas-jajahan di hadapan kebudayaan penjajah, sebagai perpanjangan ideologi patriarkal untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, atau sebagai media penghibur serta reproduksi tenaga buruh agar tetap bisa bahagia dan melupakan penindasan kapitalisme, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dalam kritik ekonomi-politik, kita bisa melihatnya sebagai penghisapan kapital atas tenaga kerja, sebagai perampokan ruang publik berupa frekuensi yang digunakan sebagai medium penyiaran televisi, lemahnya negara dalam memberikan perlindungan publik serta mengatur industri, atau ruang bebas pakai bagi perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Tulisan ini tidak berpretensi untuk memformulasikan cara baca baru atas televisi. Model basis-superstruktur yang tercermin dalam analisis kedua tesis tersebut, menurut hemat saya, adalah alat yang paling produktif untuk menggambarkan dinamika industri pertelevisian secara makro. Tulisan ini pun tidak berniat untuk membetulkan pembacaan yang “keliru” atas televisi. Roy Thaniago dan Fajri Siregar pernah melakukan kritik atas sesat logika umum yang direpresentasikan oleh Pandji dengan ciamik (baca “Menguji Logika Pandji” dan “Bias Kelas dan Literasi Media”). Tulisan ini bersumber pada permasalahan teoretis dan praksis: apabila kita punya seperangkat pengetahuan tentang suatu realitas, kenapa kita tidak mampu mengubah realitas tersebut?
Pertanyaan ini bisa dijawab dari aras strategi-taktik, yakni dengan melakukan otokritik atas metode gerakan dalam mengorganisasi perlawanan terhadap hegemoni industri, atau dari aras paradigmatik, yakni dengan mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dasar yang melandasi gerakan itu sendiri. Tulisan ini akan masuk lewat aras paradigmatik dengan mengembangkan kembali kedua tesis kritik atas televisi.
Baca selengkapnya >> www.remotivi.or.id
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane