AJI JAKARTA | 28 Apr 10:47 2014
Picon

FW: Undangan Liputan: Aktifis Buruh Dijadikan Tersangka oleh Polsek Gambir, Hasil Cawe-cawe dengan Pemilik Batavia Air

FYI.

--meneruskan--

From: Odie Hudiyanto <odmspm-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>;
To: AJI JAKARTA <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>; AJI JAKARTA <ajijak-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>;
Subject: Undangan Liputan : AKTIFIS BURUH DIJADIKAN TERSANGKA OLEH POLSEK GAMBIR, HASIL “CAWE-CAWE DENGAN PEMILIK BATAVIA AIR”
Sent: Mon, Apr 28, 2014 7:56:16 AM

 

Jakarta, 28 April 2014

 

Kepada Yth,                                                                                                                                                                                       

Jurnalis,

Pemimpin Redaksi

Media Cetak dan Elektronik

di tempat                                                                                                                            & nbsp;                                                                                              

 

 

AKTIFIS BURUH DIJADIKAN TERSANGKA OLEH POLSEK GAMBIR, HASIL “CAWE-CAWE DENGAN PEMILIK BATAVIA AIR”

 

Dengan hormat,

 

Menjelang Hari Buruh “May Day” pada tanggal 1 Mei, Polsek Gambir memberikan “HADIAH” berupa penetapan aktifis buruh Odie Hudiyanto sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan dalam aksi unjuk rasa di ex Kantor Pusat PT Metro Batavia yang terletak di Jalan Ir H. Juanda No 15, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2014.

 

Tindakan Polsek Gambir merupakan kriminalisasi aktifis buruh oleh pengusaha melalui tangan Kepolisian. Odie Hudiyanto selaku kuasa hukum karyawan menuntut pembayaran pesangon untuk 3000 karyawan. Tampak jelas Seharusnya polisi melindungi perampok pesangon buruh. Penetapan Odie Hudiyanto bertujuan  untuk membungkam gerakan buruh yang mengikuti dan mengawal persidangan gugatan action pauliana (gugatan tarik asset) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2014.

 

Untuk diketahui, pada tanggal 20 Desember 2012, International Lease Finance Corporation mengajukan gugatan pailit terhadap PT Metro Batavia (Batavia Air) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus Perkara Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menyatakan PT Metro Batavia dinyatakan pailit.

 

Namun seminggu setelah gugatan pailit diajukan, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2012, Kantor Pusat PT Metro Batavia yang terletak di Jalan Ir H. Juanda No 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, oleh Yudiawan Tansari selaku Pemilik dan Direktur Utama telah dialihkan kepada Rio Sulistyo (Keponakan Yudiawan) berdasarkan akta jual beli Nomor 112/2012 tanggal 28 Desember 2012. Selanjunya pada tanggal 28 Januari 2013, tanah dan bangunan tersebut dialihkan lagi kepada Harun Sebastian berdasarkan akta pengikatan jual beli No 80 tanggal 28 Januari 2013.

 

Ternyata dalam proses pemberesan pailit dikerjakan oleh Tim Kurator, 70% dari daftar boedel pailit adalah asset yang dijaminkan kepada Pihak Bank seperti Bank Muamalat, Bank Capital dan Bank Harda. Akibatnya boedel pailit yang diserahkan oleh PT Metro Batavia (dalam pailit) diduga tidak akan mencukupi untuk membayarkan pesangon 3000 karyawan senilai Rp 150 miliar, pajak senilai Rp 48 miliar rupiah dan sisa hutang kepada Bank Muamalat maka Tim Kurator mendaftarkan gugatan action pauliana (gugatan tarik asset) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2014.

 

Untuk menjamin proses persidangan berjalan dengan adil dan asset tetap aman maka pada tanggal 20 Maret 2014 Jam 10.30, sekitar 200 karyawan yang dipimpin oleh Odie Hudiyanto mendatangi gedung ex Kantor Pusat PT Metro Batavia yang terletak di Jalan Ir H. Juanda No 15, Keluarahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir. Tujuannya untuk memberitahukan penghuni gedung agar menjaga gedung ini dengan baik karena akan ditarik dan dijual untuk membayar pesangon karyawan. TIDAK ADA AKSI KEKERASAN, PENGEROYOKAN ATAU PERUSAKAN SELAMA AKSI UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SELAMA 5(LIMA) MENIT TERSEBUT.

 

Akibat gerakan karyawan yang dipimpin oleh Odie Hudiyanto membuat Yudiawan Tansari menjadi panik dan menggunakan tangan Polsek Gambir agar harta yang disembunyikannya lewat jual beli “bodong”. Odie Hudiyanto harus ditahan. Polsek Gambir Gerak Cepat. Atas laporan EKO SAPUTRA PUTRA DENGAN NOMOR POLISI 174/K/III/2014/Sektro Gbr, TANGGAL 20 MARET 2014 DENGAN SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl/65/III/2014/Res JP, Odie dipanggil sebagai saksi dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan.

 

 

Walau pemanggilan kurang dari 2(dua) hari dan tidak sesuai dengan KUHAP namun Odie Hudiyanto tetap menjalankan panggilan tersebut tepat waktu pada tanggal 3 April 2014 dan selanjutnya diperiksa oleh Kompol Joko Waluyo yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir.

 

Dalam pemeriksaaan, Odie Hudiyanto menyatakan bahwa tidak ada kekerasan dan perusakan terhadap pintu gerbang besi yang las-lasan pada seng-nya terlepas. Tidak juga ada perintah melakukan kekerasan atau perusakan. Bahkan Odie Hudiyanto menyatakan seharusnya Polisi mengusut jual beli “bodong” yang dilakukan oleh Yudiawan Tansari selaku Pemilik dan Direksi PT Metro Batavia (dalam pailit) karena melawan hukum.

 

Pada tanggal 23 April 2014 Jam 19.07 seseorang yang mengaku bernama Oka dari Polsek Gambir dengan Nomor HP 0813-11217707 menghubungi Odie Hudiyanto dan meminta untuk bertemu. Odie Hudiyanto bertanya “ untuk keperluan apa?”

Dijawab : “ ini ada surat panggilan yang sudah ditanda-tangani Kapolsek untuk hadir pada tanggal 25 April 2014 di Polsek Gambir. Alamat Pak Odie yang tercantum dalam BAP sesuai KTP tidak ketemu,”.

 

Odie menjawab : “Tidak mungkinlah. Bohong kamu. Itu alamat sudah sesuai KTP tempat saya tinggal,”.

 

Oka : “Tolong, Pak Odie, Saya diperintahkan Kapolsek. Saya antar kemana suratnya?”

 

Odie : “Mana ada sejarahnya panggilan melalui telpon?!!! Kamu polisi bukan?? Saya tanggal 25 dan 26 April 2014 ada di Bandung mengurus PHK Karyawan Hotel Papandayan.

 

Pada tanggal 25 April 2014 Jam 10.42, Kompol Joko Waluyo dengan Nomor HP 0812-8496318 mengirimkan SMS pada Odie yang isinya : “Bos Pagi saya antar panggilan alamatnya tidak ada padahal sudah sesuai alamat KTP yang bapak kasih. TOLONG KOPERATIF”.

 

Odie menjawab : “Saya sudah sampaikan hari ini ada di Bandung. Alamat sudah benar,”.

 

Pada tanggal 26 April 2014 sekitar Jam 10.00, petugas Pos Indonesia melemparkan surat dari Polsek Gambir ke halaman rumah orang tua Odie Hudiyanto di Pondok Pinang. Isi suratnya adalah Surat Panggilan untuk Odie Hudiyanto sebagai tersangka  dalam tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP atas nama pelapor IGNATIUS VENDY  DENGAN NOMOR POLISI 174/K/IV/2014/Sektro Gambir, TANGGAL 20-3-2014 DENGAN SURAT PANGGILAN NOMOR : S.Pgl/65/IV/2014/Res JP.

 

Laporan polisi atas nama Ignatius Vendy itu membuka borok Polsek Gambir. Odie Hudiyanto tidak pernah diperiksa terlebih dahulu namun sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA. Perhatikan nomor laporan polisi. Laporan Polisi Nomor 174/K/IV/2014/Sektro Gambir tapi tertanggal 20-3-2014. Jelas laporan tersebut dibuat di bulan 4 atau April 2014 namun dibuat mundur (ada tanda tips ex).

 

Penjualan gedung ex Kantor Pusat PT Metro Batavia (dalam pailit) pada tanggal 28 Desember 2012 adalah melanggar UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa 1 tahun sebelum pailit tidak boleh ada pindah tangan.

 

Terkait hal tersebut diatas, kami mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam jumpa pers yang akan kami adakan pada :

Hari / Tanggal     : Selasa, 29 April 2014

Jam                        : 13. 00 WIB - selesai

Tempat                : Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Jalan Kalibata Timur  IV G Nomor 10

                                   (samping kantor Majalah Gatra, dekat ICW). 

 

Demikianlah undangan dari kami, terima kasih kami sampaikan.

 

 

 

Kontak

Odie Hudiyanto : 0817-808326 dan 0818-808326            

Hamzah Fansyuri SH (Kuasa Hukum Odie) : 0856-1330729

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 28 Apr 10:03 2014

Politik Media dalam Penyebutan "Ical" atau "ARB"

Politik Media dalam Penyebutan "Ical" atau "ARB"

Oleh Amil Alfi Arifin

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sejak kecil biasa disebut dengan panggilan Ical. Panggilan kecil itu bahkan tetap bertahan ketika ia menjadi “orang besar” dan terkenal seperti sekarang. Hampir semua koleganya—terlebih yang karib—memanggil Aburizal Bakrie cukup dengan panggilan Pak atau Bang Ical.

Tapi, sejak Ical ditetapkan sebagai capres dari Partai Golkar untuk Pemilu 2014. Atau barangkali lebih tepat, saat ia mendeklarasikan pencapresannya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat pada 1 Juli dua tahun lalu, panggilan “Ical” diganti dengan panggilan “ARB”. Akronim tiga huruf besar ini dianggap lebih mustajab dan mampu mendatangkan keuntungan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Iya, pergantian panggilan atau sebutan nama Aburizal Bakrie itu memang didasarkan pada pertimbangan marketing dan strategi politik untuk mendulang dukungan dan suara pada pemilihan mendatang. Menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, panggilan Ical itu bukan hanya tidak pas bagi pencapresan Aburizal Bakrie, melainkan juga mengandung asosiasi yang negatif (lipi.co.id, Selasa 3 September 2013).

Baca selanjutnya >>> remotivi.or.id
 
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 25 Apr 09:08 2014

[Siaran Pers] KPI: Evaluasi Izin Frekuensi RCTI, TV One, dan Metro TV!

Siaran Pers

KPI: Evaluasi Izin Frekuensi RCTI, TV One, dan Metro TV!

Pemilu legislatif baru saja berakhir. Partai politik yang dipimpin oleh pemilik stasiun televisi mendapat jumlah perolehan suara yang variatif. Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara yang ada menunjukkan dua hal. Pertama, kerja kampanye media yang intensif berpengaruh pada perolehan suara Pemilu. Kedua, fakta ini harus dilihat sebagai hasil nyata dari praktik media yang tidak berimbang, bias kepentingan politik pemilik, dan karenanya menciderai demokrasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Remotivi atas dukungan Dewan Pers menemukan bahwa informasi yang disuguhkan RCTI, Metro TV, dan TV One kepada publik terindikasi tercemar oleh kepentingan politik pemilik. Penelitian yang mengambil sampel tayangan televisi berbentuk produk berita, iklan, dan produk non-berita pada 1-7 November 2013 itu menemukan bahwa, frekuensi kemunculan, penonjolan, serta nada pemberitaan tokoh maupun partai politik punya hubungan yang erat dengan afiliasi pemilik stasiun TV dengan partai politik.

Surya Paloh, misalnya, mendapat porsi pemberitaan paling banyak di Metro TV. Dalam periode penelitian, tercatat ada 15 judul berita dengan durasi 6.297 detik (30.6% dari seluruh pemberitaan tokoh politik) yang memberitakan Surya Paloh. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah durasi yang didapat oleh Mahfud MD yang ada di urutan kedua tokoh politik paling banyak diberitakan, yaitu sebesar 3.955 detik (19.8%).

Penelitian ini juga mencatat variabel “durasi penonjolan”, yakni pencatatan yang dihitung ketika terdapat suara dan gambar kontestan politik yang secara bersamaan muncul di dalam tayangan, baik diwawancarai langsung maupun ketika sedang berpidato atau beraktivitas lainnya. Dalam konteks ini, Metro TV memberikan “durasi penonjolan” kepada Surya Paloh sebanyak 43.6%, sementara Mahfud MD hanya ditonjolkan sebesar 19.8%.

Keberpihakan Metro TV terhadap Surya Paloh kian kentara dengan fakta bahwa tidak ada satu pun berita negatif mengenainya. Dari 15 berita mengenai Ketua Umum Partai NasDem ini, 10 berita bernada positif dan 5 lainnya netral. Tidak hanya itu, selama periode penelitian, juga ditemukan setidaknya 5 berita yang berjudul sama dengan slogan NasDem, yaitu “Gerakan Perubahan” dan “Restorasi Indonesia”, dan ini berpotensi mengaburkan judul berita degan slogan parpol. Sementara tokoh politik yang mendapat porsi pemberitaan negatif tertinggi adalah Hidayat Nur Wahid (27.2%), disusul Mahfud MD (27.2%), dan kemudian Luthfi Hasan Ishaaq (18.2%) (Data penelitian diambil ketika kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS terkuak).

Sejalan dengan itu, tingginya pemberitaan Metro TV terhadap Golkar (25.4% secara frekuensi, dan 18.4% secara durasi), juga diiringi oleh besarnya berita negatif atasnya yang mencapai 37.5% dari seluruh berita negatif di Metro TV, disusul PKS (29.2%) dan Demokrat (29.2%). Sebaliknya, pemberitaan atas NasDem yang meski secara frekuensi berada di bawah Golkar (17.2%), tapi memiliki durasi tertinggi di Metro TV (33.7%). Artinya, dalam tiap pemberitaan NasDem, Metro TV menyediakan durasi yang lebih panjang ketimbang partai lainnya. NasDem juga adalah partai dengan nada pemberitaan positif tertinggi, di mana 50% dari seluruh berita positif yang ada di Metro TV adalah milik NasDem. Kenyataan ini masih ditambah oleh fakta bahwa NasDem adalah satu-satunya partai yang beriklan secara ekslusif di Metro TV dengan frekuensi 100 kali selama seminggu.

Aburizal Bakrie, selaku Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus pemilik TV One, hanya mendapat porsi 11.1% dari durasi total pemberitaan tokoh politik TV One. Meski tidak banyak, namun semua berita tersebut bernada positif. Bakrie adalah tokoh politik dengan nada berita positif tertinggi di TV One (54.5%). Hal yang sama terjadi pada Partai Golkar, yang mendapat 60% dari total seluruh pemberitaan partai bernada positif. TV One cenderung memberikan pemberitaan bernada negatif terhadap partai lain, seperti Partai Demokrat yang menjadi partai dengan pemberitaan negatif tertinggi di TV One (50%)...

Baca selengkapnya >>> www.remotivi.or.id
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 24 Apr 04:10 2014
Picon

OPINI: Ketika Sengkuni Menjadi Brutus

Ketika Sengkuni Menjadi Brutus  
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Para sengkuni di lingkar dalam pusat kekuasaan sedang bergerilya. Langsung berevolusi jadi Brutus, para
sengkuni di sekitar istana dan Presiden mulai meninggalkan sosok Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka aktif blusukan ke kelompok-kelompok politik yang diprediksi bakal ikut gerbong pemerintah baru.
 
Kebiasaan buruk muncul lagi menjelang peralihan kekuasaan di negara ini. Kebiasaan atau perilaku
menjelek-jelekan presiden dan keluarganya. Presiden SBY dan keluarga pun tak luput dari situasi
seperti itu. Akhir-akhir ini, SBY dan keluarga plus para pembantu terdekatnya mulai dihujani ragam isu
tak sedap dan mengganggu kenyamanan mereka. Ada serangan yang dilakukan terbuka, ada juga yang kasak
kusuk menebar cerita tak sedap tentang SBY dan keluarganya.
 
Sekitar 10 tahun lalu, ketika popularitas SBY memuncak menuju pemilihan presiden tahun 2004, Presiden
(saat itu) Megawati Soekarnoputri juga diperlakukan seperti itu. Ragam isu atau cerita tak sedap
berseliweran di ruang publik. Para penebar gosip itu mencoba peruntungan dengan menghancurkan
kakakter presiden dan keluarganya, termasuk para menteri.
 
Akhir-akhir ini, SBY dan keluarga pasti merasakan serangan itu datang bertubi-tubi, terutama untuk
serangan yang bersifat terbuka sebagaimana bisa disimak dari pemberitaan media massa. Namun, yang tak
kalah jahatnya adalah serangan berupa kasak kusuk sejumlah orang yang menebar gosip tentang karakter
SBY dan keluarganya. Tentu saja gosip itu menggambarkan hal-hal yang serba buruk.
 
Mengapa dikatakan sangat jahat? Sebab para penebar gosip itu adalah orang-orang yang selama ini justru
sangat dekat dengan SBY dan keluarganya. Bahkan mereka yang selama ini mungkin mendapat kepercayaan
ekstra dari SBY sebagai menteri atau kepala lembaga tertentu. Mereka sebenarnya sangat mudah dikenali.
Lihat saja dari sekian banyak menteri dan orang dekat presiden, siapa yang paling kencang menjilat dan
menyanjung-nyanjung bahkan seolah rela berkorban dan pasang badan untuk SBY. Mereka itulah yang selama
ini digambarkan sebagai para Sengkuni di sekitar presiden.
 
Hari-hari ini, SBY dan keluarga mungkin hanya bisa menghitung-hitung siapa sahabat sejati, dan siapa
saja yang benar-benar berperilaku Sengkuni. Mereka yang selama ini kerjanya menjilat, mencari muka 
mencari peruntungan dengan dan hanya memanfaatkan kedekatan. Hari-hari ini, mereka bermuka dua alias
bertopeng. Tetap manis dan memberi kesan loyal saat berhadapan dengan SBY dan keluarga. Namun, perangai
mereka berubah total, ketika para Sengkuni itu mulai mencari dan membangun akses ke pusat-pusat
kekuasaan baru. Pada saat itulah mereka benar-benar beperangai layaknya Brutus, si pembunuh diktator
Republik Romawi Julius Caesar. Kalau Brutus tega berkonspirasi membunuh Caesar yang telah
mengangkatnya menjadi Gubernur Gaul, para Sengkuni pun tanpa ampun bisa menghancurkan karakter SBY dan
keluarganya.  
 
Untuk berevolusi menjadi Brutus, para sengkuni itu berpatokan pada hasil pemilihan anggota legislatif
(Pileg) 2014.  Hasil perhitungan sementara Pileg 2014 sudah cukup jelas. Perubahan atau pergeseran
peta kekuataan politik mulai terbaca. Pemerintahan pun dipastikan berubah menjelang akhir tahun 
ini. Dalam hitungan bulan, Kabinet Indonesia Bersatu-II akan demisioner.
 
Produktivitas atau kinerja pemerintah pun diperkirakan tidak signifikan. Para menteri mungkin saja
kurang bergairah lagi merealisasikan program. Itu sebabnya, sudah terlihat gejala lambannya
penyerapan anggaran pada sejumlah instansi atau Pemda. Kecenderungan inilah yang semakin mendorong
para Sengkuni di seputar istana mulai menjauhi SBY.
 
Para Sengkuni juga melihat bahwa pendaftaran figur Capres-Cawapres untuk Pilpres akan ditutup selepas
pertengahan Mei 2014, sementara pelantikan presiden terpilih dijadualkan Oktober 2014. 

Artinya, bagi para sengkuni, masih tersedia cukup waktu untuk membangun akses ke poros-poros kekuatan
politik yang akan dipercaya rakyat memegang tampuk pemerintahan baru di negara ini. Kalau kabinet baru
mulai bekerja sekitar Oktober, setidaknya ada periode waktu enam-tujuh bulan bagi para sengkuni untuk
membuka akses dan membangun jaringan ke pusat pemerintahan baru.
 
Dengan caranya yang licik, para sengkuni akan melebur dalam proses politik itu. Mulai dari ikut-ikutan
mendorong koalisi antar Parpol, sosialisasi sosok Capres, terlibat dalam kompromi dan tarik menarik
kepentingan, hingga rancangan formasi anggota kabinet.
 
Bocorkan Rahasia
 
Tak dapat dipungkiri bahwa anjloknya perolehan suara Partai Demokrat (PD) pada Pileg 2014 akan mengubah
peta perpolitikan nasional. Perubahan itu adalah sebuah konsekuensi logis. Tak hanya itu, hasil Pileg
2014 ternyata juga mengubah perilaku para Sengkuni menjadi Brutus.
 
Menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden SBY pada Oktober 2014 mendatang, perilaku "all the
president’s man" atau orang-orang dekat presiden yang dikenal sebagai Sengkuni telah menjelma
menjadi Brutus. Perilaku licik mereka tak berubah, tapi mereka tidak lagi berniat cari muka di hadapan
SBY dan keluarganya.
 
Para Sengkuni itu akurat dalam berhitung.  Mareka tahu bahwa kekuasaan SBY akan berakhir. Madu di Cikeas
akan segera habis. Alih-alih berterimakasih pada SBY, pada waktunya nanti, para sengkuni itu hanya
mengibaratkan Cikeas tanah yang tandus. Karena licik, di kemudian hari para sengkuni itu bahkan berani
menyangkal kedekatannya dengan Cikeas.
 
Hari-hari ini, fokus atau orientasi para sengkuni itu hanya satu; menghalalkan segala cara agar bisa
memperoleh jabatan di pemerintahan baru, atau minimal tetap berada di ring satu istana. Untuk target
itu, para sengkuni tak segan sedikit pun untuk menyerahkan kepala tuannya kepada penguasa baru. Dari
kebiasaaan menyanjung, para sengkuni itu tak segan untuk menista SBY demi potensi bisnis dan
kekuasaan yang bisa didapat dari pemerintah baru.
 
Sebenarnya, gejala evolusi sosok Sengkuni menjadi Brutus sudah dirasakan hari-hari ini, di tengah ingar
bingar tahun politik 2014. Pada Oktober 2013, tercatat tiga kali percakapan rahasia Presiden SBY
melalui pesan singkat seluler bocor ke media. Begitu pula ketika belum lama ini ada seorang Kepala
Lembaga yang dulu begitu setia dan memuji-muji SBY, sehingga dia diberi jabatan. Kini berbalik
menyerang dan mengkritik kebijakan mantan majikannya itu. Bahkan sekarang dia tak malu-malu
memuji-muji ketua umum partai yang   capresnya selalu menempati rangking teratas dalam berbagai survei
tersebut. 

Yang lebih celaka, cerita buruk yang masuk klasifikasi rahasia justru dibuka dan dijadikan ’ barang
dagangan’ oleh para sengkuni untuk mendapatkan simpati dari calon penguasa baru. Jadi, hati-hatilah
para capres/cawapres dan timses nya. Karena bukan tidak mungkin, mereka akan berkhianat kembali.

Sebab, usai pelaksanaan Pileg 2014, beredar informasi tentang aktivitas blusukan sejumlah orang
kepercayaan SBY. Bukan karena diutus menjajaki koalisi, mereka blusukan untuk mewujudkan
kepentingannya sendiri. Para sengkuni itu menemui sejumlah tokoh dari Parpol yang diprediksi akan
mengajukan calon presiden. Mereka blusukan dengan membawa ragam cerita buruk tentang SBY dan
keluarganya. Untuk mendapatkan simpati dari calon penguasa baru. Atau, minimal bisa diterima di
lingkungan calon pemimpin baru.
 
Mudah-mudahan, sepak terjang para pengkhianat SBY itu disimak oleh para tokoh yang akan maju dalam
pemilihan presiden tahun ini. Para pengkhianat seperti itu sebaiknya tidak diberi kesempatan atau
ruang. Karena itu, sangat penting bagi para tokoh untuk selektif manakala didekati figur-figur yang
sebelumnya begitu dekat dengan SBY.
 
Para sengkuni itulah yang diduga selama ini merusak reputasi pemerintahan SBY. Memanfaatkan kedekatan
dengan kekuasaan, mereka antara lain membangun kartel pangan, melakukan mark up atas sejumlah proyek
pemerintah hingga mengambil keuntungan dari jabatannya melalui kebijakan yang dikeluarkan. Meski itu
merugikan rakyat.
 
Kalau mereka bisa berkhianat pada SBY sebagai majikan yang selama ini memberikan kekuasaan dan
kenikmatan sebagai orang dekat Istana, para Sengkuni itupun bisa menjadi brutus-brutus baru yang akan
menikam dan mengkhianati majikan baru mereka untuk mendapat tempat kembali ke majikan atau penguasa
berikutnya. Waspada, waspadalah!
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 23 Apr 10:03 2014
Picon

Undangan Workshop Fotografi Jurnalistik

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                   : 059/ AJIJAK/ IV/ 2014

Perihal            : Undangan Workshop Fotografi Jurnalistik

 

 

Kepada Yth.

Anggota AJI, Jurnalis media massa & mahasiswa

di tempat

 

Dengan hormat,

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan workshop fotografi jurnalistik. Workshop dengan bentuk kelas ini akan diadakan sebanyak 6 kali pertemuan, seminggu sekali. Terbuka bagi jurnalis anggota dan non anggota AJI, mahasiswa dan siapa saja yang tertarik dengan fotografi. Workshop akan dipandu oleh Feri Latief, pewarta foto freelance dan kontributor untuk National Geographic Indonesia.

 

Maka bersama ini kami mengundang Anda untuk hadir mengikuti workshop fotografi, pertemuan pertama akan diadakan pada:

Hari, tanggal            : Sabtu, 26 April 2014

Waktu                        : 13.00 – 15.00 WIB

Tempat                      : Sekretariat AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG #10 Jakarta Selatan

Agenda, materi        :

26 April 2014 Mengenali cahaya, Pengantar foto jurnalistik

3 Mei 2014     Visual Literacy : Dari Kata Jadi Citra

10 Mei 2014  Visual Litearcy : Esensi Peristiwa

17 Mei 2014  Visual Literacy : Portrait

24 Mei 2014  Foto Cerita

31 Mei 2014  Editing/Final Cut foto cerita

Di setiap pertemuan akan ada penugasan dan evaluasi karya.

 

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran di workshop, dapat menghubungi Rio di sekretariat AJI Jakarta, di nomor telepon 021-7984105 atau melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih.

 

 

Jakarta, 22 April 2014

Salam,

                                                                   

Umar Idris                                                    

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No       		: 058/ AJIJAK/ IV/ 2014
Perihal  	: Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi  
Pemilu Kita!

Kepada Yth.
Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014
di Jakarta

Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for  
Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu  
2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ?MataMassa?.  
Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu  
2014.

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan April 2014,  
MataMassa telah menerima 1824 laporan tindakan pelanggaran pemilu.  
Termasuk pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilihan umum 9 April  
2014. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab  
dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi  
tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan  
Indonesia lebih baik.
.
Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam diskusi  
Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

Hari/tanggal	: Senin, 21 April 2014
Waktu		: Pukul 15.00 WIB ? Selesai
Tempat	: Media Center Komisi Pemilihan Umum
		 Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

Pembicara	:
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengupas mengenai dugaan pelanggaran  
politik uang, pemberian sembako, asuransi dan lainnya.*
2.	Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan evaluasi pemilihan umum  
legislatif 2014 dan persiapan pemilihan umum presiden mendatang.*
3.	Daniel Zuchron, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil  
laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.
4.	Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk  
melalui aplikasi MataMassa.
5.	Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili  
Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran apa saja  
yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk  
informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di  
sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email   
ajijak@...

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya  
kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 April 2014
Hormat kami,

Umar Idris
Ketua AJI Jakarta

*) Dalam Konfirmasi

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 15 Apr 04:39 2014
Picon

OPINI: Jangan Salah Memilih Presiden

Jangan Lagi Salah Memilih Presiden

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Dan Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 
 
MEWUJUDKAN kesejahteraan rakyat butuh perubahan pendekatan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Rakyat sudah memberi pesan sekaligus menanam benih perubahan itu dalam pemilihan anggota legislatif
(Pileg) yang sekaligus menentukan partai pemenang pemilu baru-baru ini. Elit politik terutama partai
pemenang pemilu tersebut  harus mampu memaknai tuntutan perubahan itu.
 
Tuntutan itu sederhana saja. Pembangunan nasional  harus fokus membangun manusia Indonesia dalam arti
sebenar-benarnya. Pada aspek pangan, konteksnya tidak hanya cukup, tetapi juga terjangkau.  Tidak
seperti kondisi terkini; stok bahan pangan dikatakan mencukupi, tetapi daya beli sebagian besar rakyat
yang rendah tak bisa menjangkau harga sejumlah komoditi bahan pangan. Misalnya, harga daging sapi yang
masih sangat mahal.
 
Tak kalah pentingnya adalah aspek papan atau perumahan rakyat. Masih banyak warga di banyak daerah,
termasuk perkotaan seperti Jakarta,  yang bermukim di rumah tak layak huni. Selain itu, Pembangunan
nasional pada akhirnya juga harus mampu memberi jaminan dan layanan kesehatan yang layak bagi semua
lapisan masyarakat. Dan, semua anak usia belajar harus mendapat akses mengikuti kegiatan belajar
hingga perguruan tinggi.
 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas agar bisa
menyelesaikan sejumlah masalah, seperti terciptanya lapangan kerja baru dan memperkecil kesenjangan
pendapatan. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Jawa. Berapa pun biayanya, negara harus berani
membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, utamanya di Indonesia bagian timur dan tengah.
 
Seperti itulah kurang lebih tuntutan perubahan yang dikehendaki rakyat. Memang, beberapa program
pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat sudah diterapkan. Tetapi realisasinya masih
sangat terbatas, dan sekilas penuh hambatan, utamanya karena human error atau korupsi. Tetapi faktor
hambatan ini tak bisa dijadikan alasan. Negara cq pemerintah harus mampu memastikan semua program yang
berkait dengan ambisi membangun manusia itu harus berjalan lancar dan tepat sasaran. Artinya,
pemerintah harus efektif.
 
Pileg 2014 memunculkan dua pesan. Pertama, menjatuhkan hukuman kepada partai pemerintah. Kekalahan
telak partai pemerintah mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Mungkin benar bahwa per statistik,
pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 5 persen dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun,
rakyat merasakan sendiri bahwa tingginya pertumbuhan itu tidak bertransmisi pada kesejahteraan
banyak orang. Itu sebabnya, masyarakat tidak antusias menyikapi pertumbuhan yang tinggi itu. Bahkan,
sering muncul pertanyaan: seperti apa sih nilai tambah pertumbuhan itu bagi rakyat kebanyakan?
 
Pesan kedua, harus ada perubahan pendekatan dalam pembangunan nasional. Pembangunan harus fokus pada
pembangunan manusia Indonesia. Itulah kehendak rakyat  yang semestinya didengar oleh semua partai
politik (Parpol) yang akan menentukan arah perubahan  dalam lima tahun ke depan.
 
Karena itu, rangkaian proses politik pasca Pileg 2014 hendaknya mengacu pada tuntutan perubahan itu.
Pileg 2014 yang terlaksana dengan sukses memang belum cukup untuk  menetapkan arah perubahan.
Apalagi, hitung cepat (quick count) atas hasil Pileg tidak memperlihatkan satu pun Parpol yang memenuhi
syarat untuk sendirian mengajukan calon presiden. Jika ada satu-dua Parpol mampu memenuhi
persyaratan, masyarakat mungkin sudah bisa membaca peta perubahan yang akan ditawarkan.
 
Bagi komunitas pemilih, tawar menawar koalisi antar Parpol yang sedang berlangsung sekarang ini
barangkali membosankan. Sebagian orang bahkan mungkin menilai proses itu bertele-tele dan tidak
produktif. Akan tetapi, proses itu memang tak terhindarkan.  Undang-undang tentang pemilihan
presiden mengharuskan proses itu dijalani. Koalisi harus dijajaki untuk menemukan pasangan calon
presiden-wakil Presiden (Capres/Cawapres). Dari Capres itulah rakyat akan membaca perubahan seperti
apa yang ditawarkan.
 
Kualitas dan Efektivitas
 
Selama 10 tahun terakhir, publik sering mengeluhkan pemerintahan yang lemah, lamban, bahkan tidak
responsif. Keluhan ini tidak hanya dialamatkan ke pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga ke banyak
pemerintah daerah. Persepsi ini hendaknya digarisbawahi betul oleh sejumlah Parpol yang sedang
menjajaki koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.
 
Pemerintahan yang lemah, lamban dan tidak responsif sudah menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) pemerintahan itu. Sudah pasti bahwa figur-figur yang ditunjuk menduduki
jabatan-jabatan pemerintahan adalah para cerdik pandai dalam bidangnya. Tetapi, dalam konteks
memerintah dan mengelola berbagai aspek kepentingan rakyat, mereka tidak memenuhi kualifikasi ahli.
Itu sebabnya keputusan mereka sering sembrono karena kalkulasinya asal-asalan. Coba maknai kebijakan
menaikkan harga gas elpiji awal 2014, kebijakan pengadaan daging sapi impor hingga pengadaaan komoditi kedelai.
 
Kesalahan ini hendaknya tidak berulang. Karena itu, Parpol yang tengah menjajaki koalisi jangan sampai
hanya fokus pada sosok Capres dan Cawapres, tetapi juga peduli pada aspek mutu SDM kabinet. Pintar saja
tidak cukup. Kabinet harus ahli memerintah dan berani menggunakan wewenang demi kemaslahatan rakyat.
 
Tak kalah pentingnya adalah kualitas SDM pemerintah daerah (Pemda). Kendati otonomi daerah sudah
diberlakukan, pemerintah pusat di Jakarta harus peduli juga terhadap kualitas SDM Pemda. Progres
pembangunan di banyak daerah sangat lamban karena SDM Pemda belum mumpuni.  Itu sebanya, gejala
lambannya penyerapan anggaran di banyak daerah sudah menjadi penyakit menahun. Sangat prihatin
melihat Infrastruktur jalan dan jembatan seperti tak tersentuh program pembangunan daerah. Kalau ruas
jalan di Jalur Pantura Jawa terus menerus rusak parah karena ketidakpedulian pemerintah, pasti banyak
ruas jalan dan jembatan di daerah lain yang nasibnya lebih buruk.
 
Karena keterbatasan kualitas SDM itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di banyak daerah
menuntut efektivitas koordinasi pusat-daerah. Kalau pemerintah pusat lepas tangan dengan alasan
otonomi daerah, rakyat lagi-lagi akan merasa bahwa peran pemerintah tidak efektif. Benar bahwa warga
lokal akan mengecam Pemda, tetapi pemerintah pusat pun akan dinilai tidak efektif karena tidak peduli.
Karena itu, untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, aspirasi daerah hendaknya didengar dan
disikapi dengan bijaksana.
 
Bagaimana strategi memerangi kemiskinan di negara ini? Publik pun masih harus menunggu sampai Parpol dan
Capres memaparkan programnya. Untuk masalah ini, program yang ditawarkan hendaknya solutif, bukan
lagi sumbangan sesaat atau iming-iming. Jangan sampai pemerintah baru mencari pinjaman luar negeri
untuk dibagi-dibagi kepada warga miskin. Sudah terbukti bahwa program bantuan langsung tunai (BLT)
yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri sama sekali tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
 
Bergiat membangun infrastruktur di semua pelosok dan menghadirkan lebih banyak investor di daerah jauh
lebih efektif memerangi kemiskinan. Banyak investor sudah membidik potensi usaha di sejumlah daerah,
termasuk di Indonesia bagian timur.  Mereka akan merealisasikan minat investasi jika infrastruktur
di daerah bersangkutan sudah memadai. Jadi, jelas bahwa kunci mewujudkan pusat pertumbuhan baru adalah
merealisasikan pembangunan infrastruktur.
 
Sebaliknya, kalau infrastruktur di Indonesia tengah dan timur tidak segera dibangun, diperbaiki serta
dilengkapi, angkatan kerja baru dari dua wilayah itu akan terus bergerak masuk ke pusat-pusat
pertumbuhan di Jawa dan Sumatera.
 
Maka, membangun pusat pertumbuhan baru adalah solusi lain memerangi kemiskinan. Pun efektif
memperkecil ketimpangan antarwilayah. Mudah-mudahan, masalah ini masuk dalam agenda para Capres
yang bakal diusung oleh partai pemenang pemilu,  maupun gabungan partai-partai yang lolos ambang batas
pemilu legislatif 9 April 2014 yang lalu.

Indonesia hebat, hanya bisa diwujudnya apabila dipimpin oleh orang hebat. Pertanyaan, apakah kita sudah
memiliki calon pemimpin (capres/cawapres) yang hebat? Hebat karena rekam jejak dan jam terbangnya.
Bukan hasil olahan pencitraan habis-habisan seperti pemimpin sebelumnya. Semoga kali ini rakyat
Indonesia tidak lagi salah memilih presidennya.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 10 Apr 07:30 2014
Picon

Undangan Diskusi "Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No        : 051/ AJIJAK/ IV/ 2014
Perihal : Undangan Diskusi

  
Kepada Yth.
Jurnalis media massa, aktifis, akademisi & pengamat politik
di Jakarta

Dengan hormat,
Sebagai organisasi profesi jurnalis dan serikat pekerja, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta secara berkala mengadakan berbagai diskusi untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi anggotanya maupun jurnalis pada umumnya.

 

Kali ini kami ingin mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam diskusi dan pemaparan hasil riset mengenai peran dana Bansos dalam Pemilu. Riset ini diadakan oleh Luky Djani dkk. dari Institute for Strategic Initiative (ISI), berjudul “Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat”. Riset ini mengungkap sejumlah temuan menarik mengenai korelasi antara pembagian dana Bansos menjelang pencoblosan dengan hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut.

 

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal  : Kamis, 10 April 2014

Waktu             : Pukul 16.00 – selesai

Tempat           : Kantor AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG No.10, Jakarta Selatan

 

Besar harapan kami, Anda bisa memenuhi undangan ini. Terimakasih.

 
Jakarta, 7 April 2014
Salam, 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 8 Apr 16:18 2014
Picon

OPINI: Jangan Asal Nyoblos

Awas! Jangan Asal Nyoblos 
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
 
KETIKA rakyat memilih anggota legislatif, dan juga memilih presiden-wakil presiden nantinya, yang
dicari sesungguhnya adalah sosok pelayan atau abdi; figur yang hanya fokus melayani negara dan rakyat.
Sesederhana itu. Kalau dalam lima atau 10 tahun terakhir rakyat merasa tidak terlayani sebagaimana
seharusnya, berarti terjadi kesalahan memilih.
 
Periode kampanye partai politik  (Parpol) menyongsong pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD 2014
sebenarnya menjadi ajakan tak langsung kepada semua warga negara pemegang hak pilih untuk melakukan
intropeksi atau renungan. Sebab, lazimnya di arena kampanye, ada tudingan tentang kegagalan yang akan
dibalas dengan klaim keberhasilan. Kekuatan politik yang berambisi memenangi Pileg akan mengungkap
sejumlah kegagalan dari partai yang sedang berkuasa. Sebaliknya, partai yang memegang tampuk
kekuasaan akan mengklaim dan menunjuk semua cerita sukses mereka.
 
Mana yang benar? Jawabannya bergantung pada hasil renungan setiap warga negara. Karena itulah sangat
beralasan untuk menjadikan periode kampanye Parpol baru-baru ini sebagai introspeksi bagi setiap
warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya lima tahun lalu. Apakah pilihan pada 2009 itu sudah
benar atau salah? Apakah hak memilih lima tahun lalu itu digunakan dengan cerdas dan bijak, atau
asal-asalan karena terbuai angin surga dan iming-iming uang?
 
Karena semua elemen warga negara mendambakan hari esok yang lebih baik, menjadi kewajiban bersama untuk
tidak mengulangi kesalahan menggunakan hak pilih. Kalau terus asal-asalan atau ceroboh menggunakan
hak pilih, sama artinya warga pemilih tidak bersungguh-sungguh  ingin memperbaiki tata kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam semua aspeknya. Jadi, penggunaan hak pilih sebagai faktor penentu masa
depan bersama bukanlah isapan jempol.  Pertimbangan pilihan setiap warga negara akan menentukan
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun ke depan.
 
Bijak dan cerdas menggunakan hak pilih bisa saja dimulai dengan menimbang-nimbang beberapa aspek paling
mendasar, seperti kecukupan pangan, sandang dan papan, jaminan kesehatan dan pendidikan,
ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah. Setelah
memotret semua aspek itu, simak apa saja yang sudah dikerjakan partai yang memegang kendali kekuasaan
dan pemerintahan selama lima-10 tahun terakhir.
 
Pengerahan dan arak-arakan massa serta  orasi politik selama periode kampanye Parpol tak perlu
dikecam. Selain mengajak massa berdangdut ria sebagai selingan, para juru kampanye harus bisa
menggiring massa untuk fokus memotret aspek-aspek mendasar tadi. Ini menjadi semacam pembelajaran
politik. Apalagi jika massa bisa diajak untuk memberi penilaian yang proporsional tentang aspek
kecukupan pangan, sandang dan papan serta aspek lainnya.
 
Selama periode kampanye Parpol baru-baru ini, sebuah surat kabar harian terkemuka di ibukota menyajikan
beberapa tema laporan utama yang secara tidak langsung mengajak pemegang hak pilih melakukan
instropeksi. Tujuannya agar tidak lagi ceroboh menggunakan hak pilih masing-masing . Tema laporan
utama itu antara lain tentang makin lebarnya kesenjangan pendapatan, dan juga tema tentang ekses dari
kebijakan ekonomi yang mengabaikan potensi besar di sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional.
 
Sedangkan di Yogyakarta,  sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Makaryo (Masyarakat Anti
Kekerasan Yogyakarta), berunjuk rasa mengritik rezim pemerintahan sekarang yang gagal menuntaskan
kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu terakhir.
 
Program Jebakan
 
Sebagai isu , dua tema yang disajikan surat kabar itu tidaklah baru. Hanya mengritisi buruknya kualitas
pertumbuhan ekonomi dan membesarnya ketergantungan  Indonesia akan bahan pangan impor. Namun,
mengendepankan dua isu ini dalam periode kampanye Parpol baru-baru ini sangatlah penting dan
strategis. Warga pemegang hak pilih bisa menggunakan dua isu ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan pilihan.
 
Kalau pemerintah dan partai berkuasa mengklaim sudah berhasil mengurangi jumlah warga miskin, dua tema
yang disajikan surat kabar itu otomatis mementahkan klaim itu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
terbukti  tidak menyelesaikan masalah. Alih-alih menurunkan jumlah warga miskin, program BLT justru
menambah masalah baru karena dibiayai dengan pinjaman luar negeri.  Program Raskin (beras untuk warga
miskin) pun terindikasi  bermasalah karena ada peran kartel di dalamnya.
 
Tentang progres pembangunan infrastruktur, potret saja problem ruas jalan di jalur Pantura Jawa. Dalam
konteks ini, jangan dulu jauh-jauh mempersoalkan kelengkapan infrastruktur di pelosok daerah luar
Jawa.  Ruas jalur jalan Pantura selalu rusak parah. Kalau di Jawa saja ada model persoalan seperti ruas
jalan di Jalur Pantura itu, kasus yang sama pasti banyak dijumpai di pelosok daerah lain.
 
Pengalaman buruk selama lima hingga 10 tahun terakhir ini memang menuntut warga pemilih untuk cerdas dan
bijak menggunakan hak pilih.  Warga pemilih semestinya tidak lagi memberi tempat kepada penguasa atau
kekuasaan yang ingin membodohi warga negara dengan program yang menjebak seperti BLT itu.
 
Paling mencemaskan adalah salah kelola komoditi kebutuhan pokok rakyat. Kecenderungan  membesarnya
ketergantungan bahan pangan impor adalah gambar tentang kerusakan parah struktur perekonomian
nasional.  Padahal, 10 tahun lalu, rakyat mencatat janji Presiden yang akan merevitalisasi sektor
pertanian. Ternyata, benar-benar hanya janji. Sebab konsep revitalisasinya pun tak pernah jelas.
 
Akibatnya, Indonesia yang agraris harus impor belasan komoditi pangan untuk kebutuhan dalam negeri. 
Dalam perkembangannya, impor komoditi pangan ditunggangi oknum penguasa dan birokrat untuk memburu rente.
 
Indonesia setiap tahun mengalami defisit stok sejumlah komoditi pangan, termasuk beras.  Menurut
Badan Pusat Statistik, Indonesia masih impor kentang, singkong, garam, daging ayam, gula pasir, tepung
terigu, biji gandum dan meslin, kedelai, jagung dan beras.
 
Membesarnya ketergantungan pada bahan pangan impor menjadi bukti bahwa pemerintah tidak militan
meningkatkan produksi dalam negeri, Padahal, kalau konsisten meningkatkan produksi dalam negeri,
akan terbuka puluhan juta lapangan kerja baru di sektor pertanian dan tanaman pangan.
 
Rendahnya militansi itu memberi akses bagi munculnya kartel. Kasus suap impor daging sapi adalah lakon
kartel.  Masih ingat beberapa kali heboh di pasar dalam negeri karena kelangkaan sejumlah komoditi? 
Rakyat pernah dirugikan oleh kelangkaan kedelai, cabai dan bawang putih. Itu semua ulah kartel.
 
Pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan
bawang putih. Bahkan, KPPU menilai Kementerian Perdagangan berperan signifikan dalam kasus lonjakan
harga kedelai.
 
Artinya, ketergantungan pada bahan pangan impor telah dijadikan modus oleh oknum penguasa membangun
kartel. Kartel-kartel itu berubah menjadi predator yang merekayasa ketidakseimbangan permintaan-
penawaran. Ketidakseimbangan diperlukan agar ada alasan mendongkrak harga.
 
Siapa yang mengendalikan kartel bahan pangan itu? Bisa dipastikan bukan komisaris atau direksi
perseroan yang ditunjuk sebagai pelaksana impor.  Pengendali kartel adalah figur tertentu yang pasti
sangat dekat dengan pusat kekuasaan.
 
Karena kepentingan elit kekuasaan itulah yang menyebabkan upaya mengoreksi harga sejumlah kebutuhan
pokok menjadi sangat sulit. Untuk mengoreksi harga daging sapi saja, pemerintahan tak mampu. Ketika
upaya menteri-menteri ekonomi mengoreksi harga gagal,itu pertanda posisi tawar pemerintah sangat
lemah di pasar. Pemerintah sebagai regulator bisa dipaksa kompromistis pada kepentingan kartel. 
 
Karakter pemerintahan seperti itu adalah produk Pemilu (Pileg dan Pilpres) lima tahun lalu. Mungkin,
warga pemilih kurang peduli sehingga ceroboh memilih pada 2009. Maka, jangan ulangi kesalahan memilih
jika ingin membangun hari esok yang lebih baik dengan asal 'nyoblos' agar kita tidak kembali 'kejeblos'.

Link: SUARA MERDEKA CETAK MOBILE - Bijak Mencoblos agar Tak Terjeblos http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/08/258078

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 8 Apr 04:36 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Pemaparan Hasil Riset Mengenai Peran Dana Bansos dalam Pemilu, Kamis 10 April pkl. 16.00 WIB

 

Nomor                  : 035/AJIJAK/IV/2014
Perihal                  : Undangan Diskusi
dan Pemaparan Hasil Riset Mengenai Peran Dana Bansos dalam Pemilu

 

Kepada : Jurnalis Jakarta

Di - T E M P A T

 

Dengan Hormat,

Sebagai organisasi profesi jurnalis dan serikat pekerja, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta secara berkala mengadakan berbagai diskusi untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi anggotanya maupun jurnalis pada umumnya.

 

Kali ini, kami ingin mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam diskusi dan pemaparan hasil riset mengenai peran dana Bansos dalam pemilu. Riset ini diadakan oleh Luky Djani dkk dari Institut for Strategic Initiative(ISI). Berjudul “Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat”, riset ini mengungkap sejumlah temuan menarik mengenai korelasi antara pembagian dana Bansos menjelang pencoblosan dengan hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut.

 

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

                                Hari/Tanggal       : Kamis 10 April 2014

                                Waktu                   : Pukul 16.00 – selesai

                                Tempat                                : Kantor AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG No.10, Jaksel

 

Besar harapan kami, Anda bisa memenuhi undangan ini. Terimakasih.

 

Jakarta, 7 April 2014 

 

 

Umar Idris

Ketua

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 7 Apr 06:16 2014

[Siaran Pers] Daftar Caleg Tak Layak Pilih dalam Perspektif Media Penyiaran

[Siaran Pers] Daftar Caleg Tak Layak Pilih dalam Perspektif Media Penyiaran
7 Caleg Petahana, 1 Menteri Aktif, dan 1 Wartawan TV
Jakarta - Pemilu legislatif pada 9 April 2014 nanti harus menjadi kemenangan bagi publik. Caranya adalah dengan memilih mereka yang tepat dan bukan sebaliknya. Dalam perspektif media penyiaran, 9 nama berikut adalah caleg yang tak layak dipilih karena terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi siar TV untuk kepentingan politik partainya.
Daftar ini dibuat dengan harapan hadirnya dunia penyiaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik, bukan konglomerat dan elit politik. Kami memulainya dari menyusuri nama-nama caleg yang pada periode 2009-2014 duduk di Komisi I DPR—komisi yang salah satunya menangani urusan penyiaran. Lalu kami kembangkan dengan menelusuri caleg-caleg lain di luar di Komisi I. Lewat pengumpulan pernyataan di media, catatan lapangan, dan pendapat beberapa pengamat, kami menyusun daftar ini.
Hasil temuan kami menunjukkan, beberapa caleg petahana melakukan pembiaran atau menjadi pelaku berbagai pelanggaran hak publik dalam wilayah penyiaran. Seorang caleg Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, mengaku tidak terlalu memperhatikan Komisi Penyiaran Indonesia sebelum partainya didukung oleh pemilik stasiun televisi, Hary Tanoesoedibjo. Ada juga Tantowi Yahya dari Partai Golkar yang tak mempermasalahkan kampanye terselubung parpol di televisi, bahkan ia juga terlibat dalam blocking time tayangan ulang tahun Golkar di TVRI. Lainnya, ada yang terindikasi terlibat dalam pemenangan tender, mengendalikan manajemen, dan mengganggu independensi, netralitas, dan imparsialitas di TVRI, yakni Max Sopacua dan Marzuki Alie, keduanya dari Partai Demokrat.
Karena keterbatasan, daftar nama berikut bisa saja belum lengkap menjaring para caleg lain yang juga tidak layak pilih dalam perspektif penyiaran. Beberapa yang berada dalam radar kami adalah mereka calon legislator dari latar belakang wartawan atau petinggi media yang secara tersamar seakan sudah mengundurkan diri dari media, tapi berpotensi masih memiliki akses atau bahkan mengendalikan ruang redaksi. Mereka ini, biasanya masuk ke dalam partai yang sama dengan partai sang pemilik media, dan lalu diberi “fasilitas” seperti dipindahtugaskan ke tempat daerah pemilihannya (dapil) berada. Tapi karena data yang kami miliki mengenai ini terbatas, maka nama-nama tersebut tidak kami sertakan di sini.
Setiap anggota parlemen sekurang-kurangnya membawa pulang lebih dari 50 juta rupiah tiap bulan. Pembiayaan kerja parlementer tersebut diambil dari pajak yang dibebankan pada publik. Maka sudah selayaknya mereka tidak bekerja bagi partai atau pengusaha media, tapi bekerja bagi publik. Pendek kata: jangan pilih mereka!
1. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati – Anggota Komisi I DPR. Caleg HANURA untuk DPR, Dapil Jawa Tengah IV  (Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, dan Kab. Wonogiri), nomor urut 1.
Susaningtyas lebih banyak mementingkan partainya, Hanura, terbukti setelah Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan partai tersebut. Susaningtyas mengaku bahwa, “Selama ini saya tidak terlalu merhatiin KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) karena nggak ada urusan. Tapi sekarang apa boleh buat (sumber: http://remotivi.or.id/senggang/kepergok-bahlul).” Ia bahkan membela Hary Tanoe dengan menyatakan bahwa, “Yang menguntungkan (grup) MNC saya suka. Yang tidak menguntungkan, ya nggak suka,” ketika ditanya soal dugaan rekayasa pemilihan anggota komisioner KPI 2013-2016 (sumber: Majalah Tempo, edisi 26 Januari 2014).
Hal ini berpengaruh pada posisinya dalam memandang persoalan hubungan media dengan politik serta konglomerasi media. Susaningtyas pernah menyatakan bahwa, “Konglomerasi itu, sebenarnya, bukan dosa bisnis atau juga dosa politik (sumber:http://remotivi.or.id/senggang/kepergok-bahlul).” Padahal, konsentrasi kepemilikan media adalah bentuk monopoli ekonomi sekaligus informasi yang tidak klop dengan ide demokrasi.
Ia juga membela Kuis Kebangsaan yang dijatuhi hukuman oleh KPI: “Saya kembali bertanya pada KPI yang telah mengeluarkan sanksi penghentian tayangan program televisi ketika di situ Win-HT jadi host dipersoalkan. Sementara untuk Pak Jusuf Kalla sebagai host di program Jalan Tengah Kompas TV sudah puluhan episode, kenapa tak dipersoalkan (sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/7907/nuning-kertopati-protes-kpu-bawaslu.html)?” Ia pun dengan lantang menegaskan bahwa Kuis Kebangsaantidak ditujukan sebagai ajang sosialisasi caleg. Hanya, dalam perjalanannya, para caleg Hanura diberi kesempatan untuk tampil di kuis tersebut (sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/7907/nuning-kertopati-protes-kpu-bawaslu.html).

2. Nurul Arifin – Anggota Komisi I DPR. Caleg GOLKAR untuk DPR, Dapil Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, dan Kab. Purwakarta), nomor urut 2.
Nurul Arifin tampak sangat membela kepentingan industri televisi serta partai politik. Dalam wawancara dengan redaksi Remotivi mengenai blocking time Partai Golkar di TVRI, ia menyatakan bahwa, “Blocking time nggak apa. Apalagi untuk ulang tahun partai.” Nurul pun berpihak pada industri yang memprotes larangan menerima iklan kampanye. Menurutnya, bahwa partai politik boleh melakukan kampanye sejak tanggal 11 Januari 2013 (sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/382026-nurul-arifin--banyak-media-protes-larangan-terima-iklan-kampanye). Padahal, peraturan KPU baru memperbolehkan kampanye 21 hari sebelum masa tenang.
Baca selengkapnya >> www.remotivi.or.id
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane