AJI JAKARTA | 14 Mar 05:47 2014
Picon

Undangan Meliput Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car Free Day

No       : 033/AJIJAK/III/2014
Hal      : Undangan Meliput Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car Free Day



Yth, Rekan-Rekan Media Massa
di Jakarta

Bersama ini kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Transparancy International Indonesia (TII), Persatuan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), ICW, LBH Jakarta dan 4 lembaga lainnya mengundang rekan-rekan media massa untuk meliput acara Deklarasi "Kami Mengawasi", yang akan diselenggarakan pada :


Hari, tanggal  : Minggu, 16 Maret 2014
Pukul             : 06.30 WIB - Selesai
Tempat           : Jl. Kota Bumi (Sebelah Plaza UOB) Thamrin, Jakarta Pusat

 

Acara deklarasi yang diselenggarakan di arena Car Free Day dimeriahkan oleh flash mob Senam Pemilu, permainan seru, dan pertunjukan musik akustik. Sebagai puncak acaranya, kami akan membacakan dan menandatangani deklarasi "Kami Mengawasi". Melalui deklarasi ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu 2014 bahwa masyarakat Indonesia turut mengawasi jalannya proses pemilu, agar pemilu berjalan lancar, bersih dan transparan.


Kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi rekan-rekan dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. AnnisaYusyda di sekretariat AJI Jakarta 021-7984105, ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami mengucapkan terimakasih.



Jakarta, 14 Maret 2014
Salam,


Umar Idris
Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 13 Mar 06:18 2014
Picon

OPINI: Siluman Century

Siluman Century dan Medali Untuk KPK

Bambang Soesatyo
Anggota Tim Pengawas Penyelesaian
Kasus Century DPR RI
 
PROSES hukum mega skandal Bank Century akhirnya mencapai tahapan baru yang strategis. Setelah proses
penyelidikan dan penyidikan bertahun-tahun yang rumit dan berliku serta sarat hambatan, satu berkas
perkara dengan terdakwa mantan deputi gubernur Bank Indonesia, Budi Mulia, mulai disidangkan di
Pengadilan Tipikor Jakarta. Sekaligus mematahkan pernyataan presiden SBY bahwa Boediono atau
kebijakan tidak bisa disalahkan atau dipidana.

Lebih dari itu, hasil pemeriksaan KPK berdasarkan pengakuan Mantan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK
Srimulyani di Washington DC juga membuktikan bahwa Presiden SBY mengetahui masalah Bank Century karena
telah dilaporkan Srimulyani kepada Presiden SBY pada 13 November 2008 saat transit di Tokyo, Jepang
dalam perjalanan menuju Amerika Serikat untuk mengikuti acara G20. Bahkan menurut keterangan
Srimulyani, Presiden memberikan arahan dan kemudian memerintahkan dirinya kembali ke tanah air untuk
mengatasi masalah Bank Century.  

Kalau boleh dan dimungkinkan oleh aturan dan undang-undang, ingin rasanya DPR atas nama rakyat
Indonesia, menganugrahkan "Medali Keberanian" kepada pimpinan dan penyidik KPK. Karena telah
menyentuh salah satu mahkota  kekuasaan.

Keberanian tersebut harus kita kawal pada tahapan strategis berikutnya di pengadilan. Jangan sampai
hakim Pengadilan Tipikor kehilangan nyali saat memeriksa para aktor pembantu dan aktor utama perumus
kebijakan bailout yang berujung pada penjarahan triliunan rupiah uang negara itu.

Jika diibaratkan titik pencapaian, proses hukum skandal Bank Century hingga tahap persidangan Budi
Mulia di pekan pertama Maret 2014 sudah menempuh perjalanan sangat panjang, rumit dan berbelit. Ukuran
waktunya mengacu pada rekomendasi Sidang Paripurna DPR tentang proses hukum kasus Bank Century pada
Maret 2010. Dalam rentang waktu hampir tiga tahun (2010, 2011 dan 2012), penanganan mega skandal ini
lebih banyak menyuguhkan sandiwara atau rekayasa.
 
Penegak hukum hanya menyergap orang-orang kecil yang tidak tahu bagaimana proses merumuskan
penyelamatan Bank Century oleh beberapa orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Komite
Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Rekomendasi Paripurna DPR menegaskan, ada penyalahgunaan
wewenang pada level  elit institusi BI dan KSSK. Namun, para elit dari dua institusi itu nyaris tak
tersentuh. Bahkan, ada semacam upaya mengacaukan konstruksi hukum kasus ini, dengan cara menangkap dan
mengadili sejumlah orang dari luar BI maupun KSSK.
 
Baru pada 2013, KPK berupaya meluruskan kembali konstruksi hukum kasus Bank Century. Dimulai dengan
menetapkan dua mantan deputi gubernur BI sebagai tersangka, serta memeriksa ulang mantan Menteri
Keuangan/Ketua KSSK Sri Mulyani di Washington, dan memeriksa juga mantan Gubernur BI yang kini menjabat
Wakil Presaiden Boediono.

Tidaklah mengejutkan ketika pada sidang pertama terdakwa Budi Mulya, Kamis, 6 Maret 2014, jaksa penuntut
umum KPK langsung menyebut keterlibatan sejumlah nama. "Terdakwa (Budi Mulia) selaku Deputi Gubernur
BI, menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur
BI, Miranda S. Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi
Rochadi almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim," demikian
dakwaan Jaksa Penuntut KPK.
 
Bunyi dakwaan yang demikian predictable alias tidak mengejutkan. Sebab, semua kebijakan atau keputusan
BI yang strategis dirumuskan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Gubernur BI. Dengan demikian,
Keputusan rapat dewan gubernur BI bersifat kolektif kolegial. Jadi, tidak logis kalau hanya Budi Mulia
yang dituduh menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain.

Apalagi dalam berkas perkara Budi Mulia No.BP/06/23/01/2014 yang disusun Jaksa Penuntut KPK pada poin 11
dengan jelas menegaskan ada motif atau niat jahat dan konflik kepentingan dalam penyelamatan Bank
Century. Yakni Motif pertama, BI melalui YKK-BI diketahui menempatkan dananya di Bank Century Rp.83
miliar. Sementara kepentingan Dewan Gubernur BI terhadap dana YKK-BI yang ada di Bank Century, ternyata
dana tersebut merupakan uang. muka Baperum Multi Griya. 

Motif kedua, ada kepentingan penyelamatan nasabah besar Boedi Sampoerna kurang lebih Rp.2 triliun di
Bank Century melalui peran Raden Pardede yang dengan sengaja merubah besaran dana penyelamatan Bank
Century yang semula Rp.1,7 triliun menjadi  lebih rendah. Yaitu Rp.632 miliar agar disetujui KSSK.
Sebelumnya diketahui Raden Pardede telah melakukan pertemuan dg Lin Ci Wei (penasehat Keuangan Boedi
Sampoerna). Jadi, jelas pemberian bailout Bank Century bukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Tapi menyelamatkan dana Rp.2 triliun milik Boedi Sampoerna. Karena kalau bank tsb ditutup, Boedi
Sampoerna hanya akan memperoleh pengganti jaminan Rp.2miliar dari LPS.

Motif ketiga, merupakan upaya menutupi kesalahan BI dalam pemberian FPJP sebelumnya kepada Bank Century
sebesar Rp.689miliar. Hal itu dilakukan utk menyelamatkan Boediono sendiri agar tidak terjerat
masalah hukum manakala Bank Century ditutup. Sebab, dia harus mempertanggung jawabkan dana FPJP
Rp.689M yang dia berikan kepada Bank Century dengan berbagai rekayasa aturan dan rekayasa dokumen.
 
Jadi sangat jelas, setelah sidang perdana Budi Mulia itu, masih banyak yang harus digali oleh penyidik KPK
maupun para hakim Tipikor. Paling penting yang harus digali hakim Tipikor dari terdakwa maupun para
saksi adalah menemukan aktor utama dibalik rangkaian proses penyelamatan Bank Century. Tidak kalah
pentingnya adalah sosok yang mengotaki mark up atau penggelembungan gila-gilaan nilai bailout itu.
Menemukan aktor utama sangatlah penting karena bisa jadi Boediono hanyalah pemain figuran. Apalagi,
Boediono sendiri sudah cuci tangan dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang
semestinya bertanggungjawab dan menjelaskan gelembung dana talangan itu.
 
Pertanyaan besar yang belum terjawab hingga kini adalah soal aliran dana. Begitu banyak kejanggalan atas
masalah yang satu ini. Untuk memperjelasnya, Hakim Tipikor juga perlu menggali kemana saja triliunan
rupiah dana talangan yang diambil dari LPS itu mengalir. Siapa saja pihak yang mengambil keuntungan.
Sekadar patokan, hakim Tipikor bisa mengacu pada sinyalemen mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum yang pernah mengungkap sejumlah nama. Timwas DPR untuk kasus Bank Century pun sedang
mendalami informasi itu.
  
Isolasi Wapres
  
Selama ini, publik bergunjing tentang keterlibatan kekuatan politik tertentu dalam kasus ini. Soalnya,
rangkaian transaksi dan peristiwanya, menurut analisis wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, terjadi
menjelang Pemilu Legislatif April 2009 dan Pemilihan presiden Juli 2009. Maka, dari upaya penggalian
aliran dana itu, Hakim Tipikor hendaknya bisa merespons pergunjingan itu; apakah partai politik
terlibat dalam skandal keuangan terbesar pasca reformasi dengan  modus penyelamatan bank tersebut?
 
Publik tentu masih ingat laporan PPATK di Pansus DPR untuk kasus Bank Century. PPATK menemukan puluhan
miliar dana bailout mengalir ke sejumlah nama mirip tokoh nasional seperti Megawati, Hamzah Hazh dan
lain-lain. Setelah dicek, alamatnya tidak jelas. Banyak temuan aliran dana yang profil penerimanya
tidak jelas atau palsu.
 
Selain itu, publik juga mencatat temuan PPATK tentang PT Asuransi Jiwa Proteksi (AJP) yang melakukan
transaksi penarikan Rp 4,054 miliar pada Desember 2008. Belakangan AJP diketahui sebagai donatur
pasangan calon presiden dan wapres SBY-Boediono. AJP menyumbang kepada tim sukses capres (tertulis
resmi di laporan KPU) sebesar Rp.1,4 miliar melalui dua kali transaksi pada 25 Juni 2009, masing-masing
Rp 600 juta dan Rp 850 juta.
 
Begitu juga laporan audit forensik BPK yang menyajikan skema aliran dana yang berlapis-lapis dan rumit.
Karena para pembobol itu berusaha menyamarkan jejak  transaksi dan aliran dana penerima dari Bank
Century. BPK mengungkap, ada penarikan dari orang dekat 'first family' tanpa ada penyetoran, di Bank
Century Cabang Pondok Indah. Lalu, BPK juga mengurai dan menemukan aliran dana berliku-liku dari
rekeneing Boedi Sampoerna di Bank Century yang akhirnya berujung pada sebuah perusahaan penerbit koran
nasional yang sangat dekat, bahkan identik dengan partai tertentu.  

Hakim Harus Berani Mendalami

Saat menghadirkan Boediono sebagai saksi Budi Mulia, Hakim Tipikor hendaknya mau mendalami pernyataan
Boedino yang tiba-tiba menuding LPS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas gelembung dana
talangan dari Rp 632miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Bukankah KSSK yang seharusnya bertanggungjawab
karena jumlah yang dikeluarkan LPS sejatinya berdasarkan rekomendasi KSSK?
 
Apalagi, dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK untuk terdakwa Budi Mulia, sama sekali tidak disebutkan
keterlibatan LPS secara detail. Demikian juga dengan ketua KSSK Srimulyani, yang dalam berkas
pemeriksaannya tegas-tegas mengatakan bahwa data BI tidak akurat. Dan, data itu sangat mempengaruhi
perhitungan besaran dana penyelamatan Bank Century.
 
Sri Mulyani kecewa dan sangat marah. Pasalnya, pada Sabtu subuh pukul 05.00 WIB, 22 November 2008, dia
menandatangani persetujuan jumlah dana bailout Rp 632 miliar sesuai permintaan Boediono. Tanpa
sepengetahuannya, dana bailout tiba-tiba bisa  membengkak menjadi Rp 2,7 triliun pada posisi Senin
pagi, 24 November 2008. Banyak kalangan terheran-heran karena penggelembungan terjadi dalam dua hari,
Sabtu dan Minggu pula.
 
Sejarah kemudian mencatat bahwa penggelontoran dana talangan Bank Century tidak berhenti pada angka Rp
2,7 triliun itu. Bank sarat masalah it terus diberi dana talangan hingga jumlahnya membengkak menjadi Rp
6,7 triliun pada Juli 2009, usai Pemilu presiden dan wakil presiden yang dimenangkan pasangan SBY –
Boediono dari Partai Demokrat.
 
Ada begitu banyak kejanggalan dalam kasus ini, dan semua kejanggalan itu sudah dibeberkan kepada publik.
Majelis hakim Tipikor tentunya juga mencatat kisah kemarahan Wakil Presiden (saat itu) Jusuf Kalla yang
tidak diberikan laporan mengenai proses penyelamatan Bank Century. Bahkan Wapres tampaknya diisolir
oleh KSSK dan BI dari operasi penyelamatan Bank Century. Sebagai pelaksana tugas presiden saat itu
(karena presiden sedang di luar negeri), KSSK dan BI mestinya berkonsultasi dan melapor kepada Jusuf
Kalla. Ketua KSSK dan Gubernur BI pasti memahami aturan sederhana ini.
 
Pertanyaannya, mengapa menteri Keuangan/Ketua KSSK, Sri Mulyani dan Gubernur BI/Anggota KSSK
Boediono, berani meremehkan dan mengisolir Wakil Presiden/Pelaksana Tugas Presiden Jusuf Kalla dari
kebijakan menyelamatkan Bank Century?  Boleh jadi, ada kekuasaan lebih besar yang memerintahkan
mereka berperilaku demikian.
 
Akhirnya, soal yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa tak ada satu pun institusi di negara ini
yang mau mempertanggungjawabkan penggunaan dana LPS sebesar Rp 6,7 triliun lebih itu. Sebab, KSSK hanya
mau bertanggungjawab atas penggunaan Rp 632 miliar. Srimulyani menuding BI sebagai biang keroknya
karena menyajikan data yang tidak akurat. Lucunya, Boediono justru menunjuk LPS sebagai pihak yang
paling bertanggungjawab. Namun, LPS menolak dan membantah tudingan Boediono. 
 
Kalau begitu, ada siluman dalam manajemen pemerintahan ini yang leluasa menggunakan uang triliunan
rupiah tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Mudah-mudahan, semua keanehan ini tidak luput dari
perhatian majelis hakim Tipikor.

Begitulah. Para pejabat hebat itu akhirnya saling tunjuk dan buang badan. Kalau pemerintah atau KSSK dan
BI tidak mau bertanggungjawab, sama artinya rakyat disuruh meminta pertanggungjawaban kepada
siluman. Ini sangat memalukan, karena KSSK dan BI mau diperalat untuk menjarah dana di LPS. Walaupun,
tentu kita tidak boleh curiga bahwa pada akhirnya Mantan Gubernur BI itu menjadi Wakil Presiden dan
Srimulyani tetap bertahan di posisinya sebagai Menteri Keuangan pada kabinet Indonesia bersatu
jilid-2. Karena hal tersebut adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Karena itu, setelah Jaksa Penuntut dari KPK memperjelas keterlibatan Boediono melalui dakwaan terhadap
mantan deputi gubernur BI Budi Mulia, penyidik KPK hendaknya mulai memburu siluman atau aktor utama yang
mengotaki penjarahan dana talangan Bank Century menjelang pemilu 2009-2014 tersebut.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

prio kustiadi | 10 Mar 14:19 2014
Picon

Undangan Launching Media "JAKPRO.CO"

Kepada

Rekan media

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakan acara Launching Media Online
"Jakpro.co" dan Panggung Rakyat "1001 WAJAH JAKARTA", maka bersama
surat ini kami bermaksud untuk mengundang Bapak/Ibu dan Rekan Wartawan
untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari & Tanggal           : Selasa, 11 Maret 2014

Tempat                       : Plaza Taman Ismail Marzuki

Acara                          : Launching Media Online "Jakpro.co"
dan Panggung Rakyat "1001 WAJAH JAKARTA"

Waktu                         : 19.00 WIB - Selesai

Demikian undangan ini kami buat, dan kami sangat mengharapkan
kehadiran Bapak/Ibu dan Rekan Wartawan. Atas perhatian dan kesediaan
untuk menghadiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Maret 2014

Hormat kami,

Pimpinan Redaksi,

(Priyo Pamungkas Kustiadi)

-- 
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Attachment (pamflet.pdf): application/pdf, 845 KiB
Picon

Laporan Pelanggaran Pidana Semakin Banyak, Regulator Pemilu Harus Tegas

Laporan Pelanggaran Pidana Semakin Banyak, Regulator Pemilu Harus Tegas

JAKARTA ?Laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat ke MataMassa semakin banyak. Selama 7 Februari hingga 8 Maret, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu semakin banyak, mencapai 34 laporan, lebih banyak dari periode satu bulan sebelumnya yang hanya 6 laporan dugaan pelanggaran pidana. 

Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagian besar berupa pemasangan iklan di media massa seperti di koran dan media online. Begitu pula iklan di televisi. Tayangan ini dikategorikan pelanggaran pidana berdasarkan Peraturan KPU dengan sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu lainnya adalah adanya seorang caleg membagi-bagikan beras yang bungkusnya terdapat informasi mengenai nama, partai, nomor urut. Selain beras, caleg tersebut juga membagikan kalender dan contoh surat suara. Selain itu, terdapat juga laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang lain berupa pembagian formulir Kartu Jakarta Pintar (KJP) disertai dengan formulir komitmen untuk memilih seorang caleg.

Selama periode 7 Februari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014, jumlah laporan masyarakat yang telah terverifikasi mencapai 722 kasus. Dari total jumlah tersebut, laporan dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 688 laporan dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu mencapai 34 laporan.

Pelaporan pelanggaran administratif lebih banyak berupa penempatan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti poster yang dipaku di pohon dan juga spanduk yang ditempel melintang di tiang-tiang listrik atau telepon.

Ditambah dengan periode satu bulan sebelumnya, jumlah laporan masyarakat yang masuk ke MataMassa telah melebihi seribu laporan yang terverifikasi (lihat situs matamassa.org).

Dari semua laporan yang masuk, hingga saat ini partai yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke MataMassa adalah Partai Demokrat (dilaporkan sebanyak 149 kali/laporan), PDI Perjuangan (127 laporan), dan Partai Hanura (126 laporan).  Berikut ini lengkapnya:





Umar Idris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan, tingginya jumlah pelaporan tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi melalui teknologi informasi sangat tinggi. ?Dari laporan ini juga terlihat ternyata masih banyak calon anggota legislatif dan partai politik yang nakal karena melakukan proses kampanye tidak sesuai dengan aturan yang ada,? tuturnya di Jakarta (10/03/2014).

Menjelang kampanye terbuka yang akan berlangsung mulai 15 Maret 2014, potensi pelanggaran yang akan terjadi semakin besar. Untuk itu, pegiat MataMassa dan seluruh jaringan yang tergabung di dalamnya, mengajak masyarakat untuk mengawasi kecurangan pemilu dari tempatnya masing-masing dan melaporkannya ke MataMassa. 

Potensi pelanggaran pemilu selama kampanye terbuka antara lain penyalahgunaan cuti untuk kampanye oleh pejabat negara di pusat dan daerah, pemberian uang untuk mengerahkan masyarakat untuk mengikuti kampanye partai, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara di pusat dan daerah untuk kampanye, dan kampanye yang memakai sentimen suku, agama, ras dan golongan (SARA) untuk memilih atau tidak memilih seseorang atau sebuah partai.

Melihat potensi pelanggaran yang sangat besar, para pegiat MataMassa mengajak seluruh regulator Pemilu untuk bertindak tegas. Saat ini regulator pemilu (KPU, Bawaslu, Kepolisian) belum menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat. ?Kami meminta regulator Pemilu bersikap lebih tegas dan melakukan perbaikan terhadap proses pemilu berdasarkan laporan masyarakat yang masuk,? tutur Umar.

Romsi Labora Siahaan, Assistant project manager ICT Laboratory For Social Change (Ilab) melanjutkan, saat ini MataMassa sedang menyambungkan sistem teknologi informasi dengan Bawaslu sehingga laporan yang telah diverifikasi bisa langsung ditindak lanjuti oleh Bawaslu. ?Targetnya proses penyambungan sistem tersebut bisa selesai pada minggu ini,? jelasnya.

Selama ini, proses tindak lanjut laporan dari masyarakat yang masuk dari MataMassa ke Bawaslu dilakukan secara manual dengan membawa berkas-berkas laporan ke loket pelaporan Bawaslu.

Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja  bareng antara AJI Jakarta, iLab dan SEATTI. Dalam program MataMassa, ikut terlibat di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem, LBH Pers, Transparansi Internasional Indonesia, Public Virtue Indonesia (PVI), dan pers mahasiswa (Universitas Multimedia Nusantara, UIN Syarief Hidayatullah, Universitas Atmajaya dan lain-lain).  Sejumlah media juga menjadi media partner yang ikut berbagi data informasi dengan MataMassa, yakni Tempo.co, Kontan.co.id, Jurnalparlemen.com, PortalKbr.com, Green Radio, Radio Pelita Kasih, Net.TV.


=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
Situs : www.ajijakata.org
=============================



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 10 Mar 08:59 2014
Picon

OPINI: Dua RUU Tak Layak Dibahas

Dua RUU Tak Layak Dibahas

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
(Opini Harian Koran Jakarta, 10. Maret 2014)
 
FOKUS dan konsentrasi bersama pada persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang bersih dan
jujur bisa berantakan jika kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Pidana
(KUHP) dan RUU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibiarkan berlanjut. Kontroversi  ini harus diakhiri
dulu agar semua elemen rakyat bisa berkonsentrasi pada Pemilu 2014. Lagi pula, pemerintah sendiri belum
satu kata. Maka, idealnya, RUU itu ditarik lagi oleh pemerintah sendiri.
 
Pemungutan suara pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2014 tinggal menghitung hari. Tetapi,
konsentrasi bersama tiba-tiba buyar karena kontroversi yang dimunculkan oleh RUU KUHP dan RUU Kitab
KUHAP itu.  Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah elemen masyarakat mendesak DPR
menunda pembahasan kedua RUU itu, bisa dipastikan bahwa kontroversi akan tereskalasi setelah beberapa
institusi negara juga menyatakan keberatan terhadap muatan kedua RUU dimaksud. Situasi yang demikian
ini sungguh tidak ideal untuk menyongsong agenda politik 2014 yang strategis itu.  
 
Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyatakan keberatan terhadap sejumlah
ketentuan yang tercantum dalam dua RUU itu. Sebab, RUU KUHAP dapat mengurangi atau melemahkan kekuasaan
penegak hukum menangkap koruptor, termasuk pelaku kejahatan narkotika dan terorisme. Bahkan
ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi meringankan hukuman bagi terdakwa pelaku kejahatan korupsi,
narkotika dan terorisme.
 
Muatan dua RUU itu terkesan eksperimental dengan dua target. Pertama, kalau lolos dan diundangkan,
keduanya akan menyediakan jalan dan ruang aman bagi koruptor dan sel-sel sindikat kejahatan narkotika
di dalam negeri. Tahun-tahun mendatang pasca perubahan rezim pemerintahan, komunitas koruptor dan
Bandar narkoba tidak akan menghadapi sanksi hukum yang keras. Bahkan, mereka berpotensi lolos dari
jerat hukum karena adanya peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan seturut RUU KUHAP itu.
 
Kedua, kalau proses pembahasan di DPR tidak mulus, suasana akan hiruk pikuk. Kontroversi muatan RUU KUHP
dan RUU KUHAP akan membelokan konsentrasi publik; dari persiapan pelaksanaan Pileg 2014 ke isu seputar
silang pendapat atas dua RUU dimaksud. Artinya, ada yang ingin berperilaku tidak jujur atau curang dalam
Pileg 2014. Nyatanya, rekayasa mengalihkan perhatian itu nyaris berhasil.

Kontroversi makin menjadi-jadi ketika publik menyimak pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny
Indrayana. "Dapat dipastikan bahwa, satu, tidak ada draf untuk melemahkan KPK. Kedua, kalau arahnya ke
sana (melemahkan KPK), ya kita hentikan," kata Denny. Pembahasan RUU itu penting agar bisa dikritisi
siapa pun. Dia pun yakin pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPR itu tidak akan selesai oleh DPR periode 2009-2014.
 
Tak hanya memicu kontroversi, pernyataan Denny justru lebih mempertegas adanya semangat eksperimental
dari pengajuan dua RUU itu. Karena eksperimintal, tidak heran jika MA, KPK, Polri, PPATK dan BNN
menyatakan keberatan atas dua RUU itu. Oleh karena itu, dua RUU tersebut praktis tak layak dibahas DPR.
 
Kini, pemerintah harus menunjukan kemauan politiknya menarik dua RUU itu. Kalau ingin merevisi KUHP dan
KUHAP, pemerintah sebaiknya mendengar aspirasi atau pandangan dari semua pemangku kepentingan.
Penolakan MA, KPK, Polri, PPATK serta BNN menjadi bukti bahwa RUU itu abnormal, karena belum
mengakomodasi kepentingan dari semua institusi penegakan hukum.
 
Bagaimana pun, muatan kedua RUU itu terbilang sensitif bagi rakyat Indonesia yang konsisten memerangi
korupsi, kejahatan narkotika dan terorisme. Rakyat sudah menuntut perlakuan hukum ekstra keras
terhadap pelaku tiga kejahatan luar biasa itu. Dalam argumen keberatannya, KPK menegaskan, RUU KUHAP
dan KUHP itu mencerminkan pengingkaran pemerintah atas komitmen pemberantasan korupsi.
 
Serba Aneh
 
Ketika RUU KUHAP memreteli wewenang hakim agung dalam memutus perkara di tingkat kasasi, publik yang awam
hukum sekalipun tentu akan mengaitkan ketetapan itu dengan kasus korupsi dan narkotika. Tentu menyayat
rasa keadilan rakyat jika koruptor dan Bandar narkoba divonis ringan oleh pengadilan di bawah MA, karena
hakim agung tak boleh mengoreksinya. Dengan ketetapan RUU seperti itu, posisi pemerintah dalam
menyikapi kejahatan luar biasa menjadi sangat tidak jelas.
 
Apalagi ketika RUU KUHAP juga menetapkan penyadapan harus melalui penetapan hakim. Rakyat yang militan
memerangi korupsi sudah pasti keberatan dengan ketetapan ini. Rakyat mencatat bahwa banyak kasus
korupsi terungkap dari penyadapan oleh penegak hukum. Dengan begitu, efektivitas penyadapan akan
hilang jika penegak hukum harus minta restu hakim. Masalahnya, tidak ada jaminan hakim bersih dalam
konteks ini. Keharusan minta restu menyebabkan informasi penyadapan mudah diperdagangkan atau
dibocorkan. Maka, peluang penegak hukum menangkap koruptor justru dipersulit.
 
Pasal-pasal aneh yang dipersoalkan berbagai elemen masyarakat telah banyak dibahas, termasuk Hakim
Pemeriksa Pendahuluan serta beberapa pembatasan dalam penanganan kasus terorisme dan narkotika.
Tentang peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan misalnya, penyusun ketetapan ini sepertinya orang asing
yang sama sekali tak paham geografi Indonesia.

Penyelundupan narkotika dan senjata akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah-daerah terpencil.
Menurut RUU KUHAP, tersangka penyelundup tidak bisa ditahan tanpa ketetapan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan yang posisinya mungkin di ibukota kabupaten. Dan, membatasi penyelidikan dan penyidikan
kasus terorisme juga membuktikan bahwa penyusun RUU KUHAP sepertinya tidak tahu bagaimana geliat
terorisme, sehingga mereka awam dengan mekanisme dan metode penanganan kasus terorisme.

Mempertimbangkan keberatan dari sejumlah institusi negara dan juga pendirian masyarakat, DPR hampir
pasti tidak akan melanjutkan pembahasan kedua RUU itu. Dengan alasan tak layak dibahas, DPR bisa saja
berinisiatif mengembalikan dua RUU itu ke pemerintah.
 
DPR berani memberi jaminan kepada segenap warga negara bahwa KPK tidak bisa dilemahkan siapa pun. DPR
mendengar dan menghayati aspirasi rakyat tentang urgensi menguatkan peran KPK dari waktu ke waktu.
Sehingga, jika ada pasal atau ketentuan RUU itu mengarah pada upaya melemahkan atau memreteli wewenang
KPK, DPR pasti tak akan mau bersepakat menjadikan dua RUU itu menjadi undang-undang.
 
DPR sepenuhnya menyadari bahwa Indonesia darurat Korupsi, darurat narkotika dan juga bertekad mengikis
sel-sel terorisme. Dalam menyikapi tiga kejahatan luar biasa itu, Indonesia memerlukan pendekatan
hukum yang sangat spesial, ekstra keras dan tegas, tanpa kompromi untuk alasan apa pun. Posisi DPR sama
dengan semua elemen rakyat.
 
Lalu, adakah jaminan DPR periode sekarang bisa efektif membahas dua RUU dimaksud? Patut diragukan,
karena hampir semua anggota DPR periode sekarang kini lebih berkonsentrasi pada konsolidasi dan
mempersiapkan kampanye guna memenangkan pemilihan anggota legislatif di daerah pemilihannya
masing-masing. Bagi peserta Pileg, Maret dan April 2014 menjadi bulan pertarungan yang menuntut
konsentrasi ekstra. Bukan hanya kegiatan kampanye, melainkan juga aktif mengikuti dan mengawasi
perhitungan perolehan suara.
 
Artinya, terhitung sejak Maret dan bulan-bulan berikutnya, sebagian besar anggota DPR lebih disibukan
oleh agenda dan kerja politik di luar jadual rapat atau sidang parlemen. Bahkan setelah Pileg, banyak
anggota DPR masih harus berkontribusi waktu dan tenaga untuk mengamankan calon presiden atau wakil
presiden yang diusung partainya masing-masing. Jadi, pasca Pileg 2014, praktis tidak ada periode waktu
yang efektif bagi DPR untuk membahas dua RUU itu.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 8 Mar 09:23 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No                   : 028/ AJIJAK/ III/ 2014

Perihal            : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

di Jakarta

 

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan Maret 2014, MataMassa telah menerima 1129 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan iLab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir di diskusi Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

 

Hari/tanggal            : Senin, 10 Maret 2014

Waktu                        : Pukul 13.00 WIB – Selesai

Tempat                      : Media Center Komisi Pemilihan Umum. Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

Pembicara     

1.    Nelson Simanjuntak, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

2.    Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu 2014.*

3.    Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

4.    Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Jakarta, 8 Maret  2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                     

Ketua AJI Jakarta                                        

 

 

 

*) Dalam konfirmasi

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 8 Mar 07:35 2014
Picon

Undangan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 dan Peluncuran Kode Perilaku Jurnalis

Undangan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 dan Peluncuran Kode Perilaku Jurnalis

 

Yth.

Rekan-rekan jurnalis media massa

di Jakarta

 

 

Tahun ini suhu politik seantero tanah air mencapai titik tertinggi. Seluruh partai politik bersaing menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan suara. Cara yang digunakan bisa bermacam-macam. Bisa dari cara kotor: curang, culas, sadis, dan bengis. Atau cara mematuhi aturan: jujur, bersih, transparan dan taat aturan.

 

Di sinilah, peran pers sangat penting dalam mengawasi dan memastikan pemilu berjalan bersih. Pers sebagai pilar demokrasi terakhir diharapkan tak terjebak dalam politik kepentingan parpol dalam pemberitaan. Dengan begitu, berita-berita yang disuguhkan kepada publik menjadi objektif.

 

Sementara itu, untuk mengawal pemilu bersih, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah lembaga jurnalis lainnya telah merumuskan kode perilaku jurnalis. Kode perilaku ini merupakan turunan kode etik jurnalis yang akan menjadi pedoman bagi jurnalis dalam menjalani profesinya. Dalam kesempatan ini, AJI akan meluncurkan rincian kode perilaku jurnalis yang diharapkan bisa menjadi acuan bagi jurnalis meliput kegiatan-kegiatan berkaitan dengan proses pemilu 2014.

 

Kini, sebanyak 537 jurnalis di Jakarta dan sekitarnya di bawah Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta menyatakan independensinya dan berkomitmen mengawal pemilu bersih 2014 serta mengikuti kode perilaku yang telah dirumuskan. Deklarasi ini diharapkan menjadi awal pers mengawasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

 

Dalam rangkaian kegiatan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 serta peluncuran kode perilaku jurnalis, AJI Jakarta mengajak Dewan Pers, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdialog tentang pers dan pemilu. Ada pun acara tersebut akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal           : Minggu, 09 Maret 2014

Waktu                        : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat                      : Hotel Grand Cemara Jl. Cemara No 1, Menteng Jakarta Pusat 10350

Pembicara:

- Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu)

- Yoseph Adi Prasetyo (Anggota Dewan Pers)

- Endy M Basyuni (Anggota Majelis Etik AJI Jakarta)

- Moderator: Luviana (FSPM Independen)

 

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

 

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terimakasih.

 

 

Jakarta, 7 Maret 2014

Salam,

 

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 7 Mar 09:00 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No                   : 028/ AJIJAK/ III/ 2014

Perihal             : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

di Jakarta

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan Maret 2014, MataMassa telah menerima 1076 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir menjadi narasumber diskusi Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

 

Hari/tanggal   : Senin, 10 Maret 2014

Waktu             : Pukul 13.00 WIB – Selesai

Tempat           : Media Center Komisi Pemilihan Umum

                        Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

 

Pembicara      :

  1. Nelson Simanjuntak, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

2.    Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu 2014.*

  1. Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

  2. Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org. 

 

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Maret  2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                     

Ketua AJI Jakarta                                        

 

*) Dalam Konfirmasi

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 7 Mar 06:11 2014

Ajakan Berkarya sebagai Manajer Kampanye di Remotivi

Remotivi, sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam bidang pemantauan televisi, membutuhkan kawan baru dengan posisi sebagai berikut:


Manajer Kampanye


Tugas dan tanggung jawab:

·         Mengepalai program kampanye “frekuensi milik publik”: merancang konsep dan strategi, menjalankan  dan mengawasi keberlangsungan program, dan mengkoordinasi staf di bawahnya

·         Mencari dukungan sumber dana bagi program-program kampanye

·         Membangun jaringan dengan organisasi, lembaga, atau komunitas yang menjadi mitra dalam program kampanye

·         Berkantor minimal 3 hari dalam seminggu

 Persyaratan:

·         Laki-laki, perempuan, transgender, atau difabel maksimal usia 30 tahun

·         Pendidikan minimal S1 segala jurusan

·         Punya ketertarikan pada isu media dan gerakan masyarakat sipil

·         Punya pengalaman dalam merancang dan menjalankan program kampanye (mohon dilampirkan portofolio mengenainya pada saat mengirim aplikasi)

·         Punya kemampuan menulis dan desain grafis akan menjadi nilai tambah (bila ada, silakan disertakan pada saat mengirim aplikasi)

·         Mempunyai pengetahuan tentang kerja Remotivi selama ini (komentar dan kritik diharapkan ada pada saat wawancara)

·         Kontrak kerja berlangsung untuk 1 tahun ke depan (perpanjangan kontrak dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi)

·         Pelamar yang dipanggil datang wawancara akan diminta menyatakan gagasan atau ide program kampanyenya berdasarkan materi yang akan diberikan Remotivi melalui e-mail

Instruksi mengenai Aplikasi

Harap kirimkan surat lamaran dengan melampirkan riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja Anda paling lambat 15 Maret 2014, ke kotaksurat-5H8f5hvLGeSzH9sTlDxO3g@public.gmane.org. Di badan e-mail, jika perlu bisa memberikan alasan singkat kenapa Anda ingin mengisi posisi ini. Harap mencantumkan “Lamaran Manajer Kampanye_(Nama Anda)” di kolom subject e-mail. Setiap e-mail yang masuk akan menerima konfirmasi kembali dari Remotivi. Dan bagi Anda yang memenuhi kualifikasi akan diundang datang wawancara. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Roy Thaniago di nomor 08 999 826 221.

Tentang REMOTIVI

REMOTIVI adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.

Remotivi berlokasi di Jl. Satria Raya No. 36, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur (dekat dari Velodrome/Arion Plaza, Rawamangun)

 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 7 Mar 04:45 2014
Picon

Undangan : Deklarasi Jurnalis Jakarta Mengawal Pemilu Bersih 2014

Yth, Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

Di Jakarta

Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014

Tahun ini suhu politik seantero tanah air mencapai titik tertinggi. Seluruh partai politik bersaing menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan suara. Cara yang digunakan bisa bermacam-macam. Bisa dari cara kotor: curang, culas, sadis, dan bengis. Atau cara mematuhi aturan: jujur, bersih, transparan dan taat aturan.

Di sinilah, peran pers sangat penting dalam mengawasi dan memastikan pemilu berjalan bersih. Pers sebagai pilar demokrasi terakhir diharapkan tak terjebak dalam politik kepentingan parpol dalam pemberitaan. Dengan begitu, berita-berita yang disuguhkan kepada publik menjadi objektif.

Untuk itu, sebanyak 537 jurnalis di Jakarta dan sekitarnya di bawah Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta menyatakan independensinya serta berkomitmen mengawal pemilu bersih 2014. Deklarasi ini diharapkan menjadi awal pers mengawasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

Dalam rangkaian kegiatan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014, AJI Jakarta mengajak Dewan Pers, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdialog tentang pers dan pemilu. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara tersebut yang akan diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal  : Minggu, 09 Maret 2014

Waktu         : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat        :Hotel Grand Cemara Jl. Cemara No 1, Menteng Jakarta Pusat 10350.

Pembicara:

- Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu)

- Yoseph Adi Prasetyo (Anggota Dewan Pers)

- Endy M Basyuni (Anggota Majelis Etik AJI Jakarta)

- Moderator: Luviana (FSPM Independen)

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 7 Maret 2014

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Kumoratih Kushardjanto | 6 Mar 05:05 2014
Picon

Meditation Trip NYEPI (Bali) 30 Maret-1 April 2014

Meditation Trip to BALI
30 Maret – 1 April 2014
“Nyepi”


Nyepi, yang berasal dari kata sepi atau tenang, adalah hari raya menyambut tahun baru Saka yang sarat akan makna filosofis dan relijius bagi saudara-saudara kita penganut Hindu di Bali. Berbeda dengan tahun baru Masehi, tahun baru Saka dimulai dengan menyepi. Saat nyepi merupakan waktu sempurna untuk melakukan kontemplasi serta penyucian jiwa yang dilakukan dalam keheningan. Dalam Catur Brata Penyepian, dikenal empat pengendalian diri yang terdiri dari amati geni (tidak menyalakan api/penerangan atau mengendalikan api amarah dalam diri), amati karya (tidak melakukan aktivitas/bekerja), amati lelungan (tidak bepergian ke luar rumah), dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu atau tidak menikmati hiburan). Demikianlah, tahun baru diawali dengan lembaran baru dari jiwa yang kembali putih, suci, bersih, fitri.

Belajar dari kearifan lokal leluhur yang terdapat pada tradisi nyepi, peserta akan diajak untuk berkontemplasi dalam perjalanan mengenal diri sendiri melalui aktivitas meditasi di tengah keheningan. Retret meditasi ini akan dipandu oleh narasumber ahli Diddi Agephe, aktivis meditasi yang secara khusus melakukan riset mendalam tentang frekuensi/vibrasi dan dampaknya terhadap jiwa manusia, dimana kini ia aktif mengkampanyekan inner-healing melalui meditasi vibrasi.
 
*Program akan dilakukan di dalam arena akomodasi yang tertutup serta dilaksanakan dengan hening, sehingga tidak akan mengganggu peribadatan Nyepi pada umumnya.
**Program ini terbuka bagi siapapun dan tidak terkait dengan agama apapun.

--------------------------
BIAYA :
Rp. 5.985.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan & minum, narasumber ahli/fasilitator.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point yang ditentukan (Denpasar), kargo, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.

Meeting point : Denpasar, Bali
 
Batas akhir pendaftaran & pembayaran : 22 Maret 2014
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0818-08188666  |  0812-90188682    
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara



Celebrating Diversity, Presenting Indonesia

GELAR – Sustainable Development Programs for Indonesian Art & Culture
E  : info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org     |     reservation-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org
W : www.gelarculturaltrip.com     |     www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara   |   FB Groups : Friends of GELAR (2)   |   FB Fanpage : GELAR - Presenting Indonesia

The Information contained in this e-mail maybe privileged and confidential and is intended only for the use of the individual entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to the above address via the postal service.
Thank you.
   
Gelar Nusantara


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane