bambangsoesatyo | 24 Apr 04:10 2014
Picon

OPINI: Ketika Sengkuni Menjadi Brutus

Ketika Sengkuni Menjadi Brutus  
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Para sengkuni di lingkar dalam pusat kekuasaan sedang bergerilya. Langsung berevolusi jadi Brutus, para
sengkuni di sekitar istana dan Presiden mulai meninggalkan sosok Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka aktif blusukan ke kelompok-kelompok politik yang diprediksi bakal ikut gerbong pemerintah baru.
 
Kebiasaan buruk muncul lagi menjelang peralihan kekuasaan di negara ini. Kebiasaan atau perilaku
menjelek-jelekan presiden dan keluarganya. Presiden SBY dan keluarga pun tak luput dari situasi
seperti itu. Akhir-akhir ini, SBY dan keluarga plus para pembantu terdekatnya mulai dihujani ragam isu
tak sedap dan mengganggu kenyamanan mereka. Ada serangan yang dilakukan terbuka, ada juga yang kasak
kusuk menebar cerita tak sedap tentang SBY dan keluarganya.
 
Sekitar 10 tahun lalu, ketika popularitas SBY memuncak menuju pemilihan presiden tahun 2004, Presiden
(saat itu) Megawati Soekarnoputri juga diperlakukan seperti itu. Ragam isu atau cerita tak sedap
berseliweran di ruang publik. Para penebar gosip itu mencoba peruntungan dengan menghancurkan
kakakter presiden dan keluarganya, termasuk para menteri.
 
Akhir-akhir ini, SBY dan keluarga pasti merasakan serangan itu datang bertubi-tubi, terutama untuk
serangan yang bersifat terbuka sebagaimana bisa disimak dari pemberitaan media massa. Namun, yang tak
kalah jahatnya adalah serangan berupa kasak kusuk sejumlah orang yang menebar gosip tentang karakter
SBY dan keluarganya. Tentu saja gosip itu menggambarkan hal-hal yang serba buruk.
 
Mengapa dikatakan sangat jahat? Sebab para penebar gosip itu adalah orang-orang yang selama ini justru
sangat dekat dengan SBY dan keluarganya. Bahkan mereka yang selama ini mungkin mendapat kepercayaan
ekstra dari SBY sebagai menteri atau kepala lembaga tertentu. Mereka sebenarnya sangat mudah dikenali.
Lihat saja dari sekian banyak menteri dan orang dekat presiden, siapa yang paling kencang menjilat dan
(Continue reading)

AJI JAKARTA | 23 Apr 10:03 2014
Picon

Undangan Workshop Fotografi Jurnalistik

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                   : 059/ AJIJAK/ IV/ 2014

Perihal            : Undangan Workshop Fotografi Jurnalistik

 

 

Kepada Yth.

Anggota AJI, Jurnalis media massa & mahasiswa

di tempat

 

Dengan hormat,

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan workshop fotografi jurnalistik. Workshop dengan bentuk kelas ini akan diadakan sebanyak 6 kali pertemuan, seminggu sekali. Terbuka bagi jurnalis anggota dan non anggota AJI, mahasiswa dan siapa saja yang tertarik dengan fotografi. Workshop akan dipandu oleh Feri Latief, pewarta foto freelance dan kontributor untuk National Geographic Indonesia.

 

Maka bersama ini kami mengundang Anda untuk hadir mengikuti workshop fotografi, pertemuan pertama akan diadakan pada:

Hari, tanggal            : Sabtu, 26 April 2014

Waktu                        : 13.00 – 15.00 WIB

Tempat                      : Sekretariat AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG #10 Jakarta Selatan

Agenda, materi        :

26 April 2014 Mengenali cahaya, Pengantar foto jurnalistik

3 Mei 2014     Visual Literacy : Dari Kata Jadi Citra

10 Mei 2014  Visual Litearcy : Esensi Peristiwa

17 Mei 2014  Visual Literacy : Portrait

24 Mei 2014  Foto Cerita

31 Mei 2014  Editing/Final Cut foto cerita

Di setiap pertemuan akan ada penugasan dan evaluasi karya.

 

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran di workshop, dapat menghubungi Rio di sekretariat AJI Jakarta, di nomor telepon 021-7984105 atau melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih.

 

 

Jakarta, 22 April 2014

Salam,

                                                                   

Umar Idris                                                    

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No       		: 058/ AJIJAK/ IV/ 2014
Perihal  	: Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi  
Pemilu Kita!

Kepada Yth.
Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014
di Jakarta

Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for  
Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu  
2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ?MataMassa?.  
Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu  
2014.

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan April 2014,  
MataMassa telah menerima 1824 laporan tindakan pelanggaran pemilu.  
Termasuk pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilihan umum 9 April  
2014. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab  
dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi  
tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan  
Indonesia lebih baik.
.
Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam diskusi  
Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

Hari/tanggal	: Senin, 21 April 2014
Waktu		: Pukul 15.00 WIB ? Selesai
Tempat	: Media Center Komisi Pemilihan Umum
		 Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

Pembicara	:
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengupas mengenai dugaan pelanggaran  
politik uang, pemberian sembako, asuransi dan lainnya.*
2.	Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan evaluasi pemilihan umum  
legislatif 2014 dan persiapan pemilihan umum presiden mendatang.*
3.	Daniel Zuchron, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil  
laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.
4.	Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk  
melalui aplikasi MataMassa.
5.	Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili  
Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran apa saja  
yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk  
informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di  
sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email   
ajijak@...

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya  
kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 April 2014
Hormat kami,

Umar Idris
Ketua AJI Jakarta

*) Dalam Konfirmasi

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 15 Apr 04:39 2014
Picon

OPINI: Jangan Salah Memilih Presiden

Jangan Lagi Salah Memilih Presiden

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Dan Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 
 
MEWUJUDKAN kesejahteraan rakyat butuh perubahan pendekatan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Rakyat sudah memberi pesan sekaligus menanam benih perubahan itu dalam pemilihan anggota legislatif
(Pileg) yang sekaligus menentukan partai pemenang pemilu baru-baru ini. Elit politik terutama partai
pemenang pemilu tersebut  harus mampu memaknai tuntutan perubahan itu.
 
Tuntutan itu sederhana saja. Pembangunan nasional  harus fokus membangun manusia Indonesia dalam arti
sebenar-benarnya. Pada aspek pangan, konteksnya tidak hanya cukup, tetapi juga terjangkau.  Tidak
seperti kondisi terkini; stok bahan pangan dikatakan mencukupi, tetapi daya beli sebagian besar rakyat
yang rendah tak bisa menjangkau harga sejumlah komoditi bahan pangan. Misalnya, harga daging sapi yang
masih sangat mahal.
 
Tak kalah pentingnya adalah aspek papan atau perumahan rakyat. Masih banyak warga di banyak daerah,
termasuk perkotaan seperti Jakarta,  yang bermukim di rumah tak layak huni. Selain itu, Pembangunan
nasional pada akhirnya juga harus mampu memberi jaminan dan layanan kesehatan yang layak bagi semua
lapisan masyarakat. Dan, semua anak usia belajar harus mendapat akses mengikuti kegiatan belajar
hingga perguruan tinggi.
 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas agar bisa
menyelesaikan sejumlah masalah, seperti terciptanya lapangan kerja baru dan memperkecil kesenjangan
pendapatan. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat di Jawa. Berapa pun biayanya, negara harus berani
membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, utamanya di Indonesia bagian timur dan tengah.
 
Seperti itulah kurang lebih tuntutan perubahan yang dikehendaki rakyat. Memang, beberapa program
pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat sudah diterapkan. Tetapi realisasinya masih
sangat terbatas, dan sekilas penuh hambatan, utamanya karena human error atau korupsi. Tetapi faktor
hambatan ini tak bisa dijadikan alasan. Negara cq pemerintah harus mampu memastikan semua program yang
berkait dengan ambisi membangun manusia itu harus berjalan lancar dan tepat sasaran. Artinya,
pemerintah harus efektif.
 
Pileg 2014 memunculkan dua pesan. Pertama, menjatuhkan hukuman kepada partai pemerintah. Kekalahan
telak partai pemerintah mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Mungkin benar bahwa per statistik,
pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 5 persen dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun,
rakyat merasakan sendiri bahwa tingginya pertumbuhan itu tidak bertransmisi pada kesejahteraan
banyak orang. Itu sebabnya, masyarakat tidak antusias menyikapi pertumbuhan yang tinggi itu. Bahkan,
sering muncul pertanyaan: seperti apa sih nilai tambah pertumbuhan itu bagi rakyat kebanyakan?
 
Pesan kedua, harus ada perubahan pendekatan dalam pembangunan nasional. Pembangunan harus fokus pada
pembangunan manusia Indonesia. Itulah kehendak rakyat  yang semestinya didengar oleh semua partai
politik (Parpol) yang akan menentukan arah perubahan  dalam lima tahun ke depan.
 
Karena itu, rangkaian proses politik pasca Pileg 2014 hendaknya mengacu pada tuntutan perubahan itu.
Pileg 2014 yang terlaksana dengan sukses memang belum cukup untuk  menetapkan arah perubahan.
Apalagi, hitung cepat (quick count) atas hasil Pileg tidak memperlihatkan satu pun Parpol yang memenuhi
syarat untuk sendirian mengajukan calon presiden. Jika ada satu-dua Parpol mampu memenuhi
persyaratan, masyarakat mungkin sudah bisa membaca peta perubahan yang akan ditawarkan.
 
Bagi komunitas pemilih, tawar menawar koalisi antar Parpol yang sedang berlangsung sekarang ini
barangkali membosankan. Sebagian orang bahkan mungkin menilai proses itu bertele-tele dan tidak
produktif. Akan tetapi, proses itu memang tak terhindarkan.  Undang-undang tentang pemilihan
presiden mengharuskan proses itu dijalani. Koalisi harus dijajaki untuk menemukan pasangan calon
presiden-wakil Presiden (Capres/Cawapres). Dari Capres itulah rakyat akan membaca perubahan seperti
apa yang ditawarkan.
 
Kualitas dan Efektivitas
 
Selama 10 tahun terakhir, publik sering mengeluhkan pemerintahan yang lemah, lamban, bahkan tidak
responsif. Keluhan ini tidak hanya dialamatkan ke pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga ke banyak
pemerintah daerah. Persepsi ini hendaknya digarisbawahi betul oleh sejumlah Parpol yang sedang
menjajaki koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.
 
Pemerintahan yang lemah, lamban dan tidak responsif sudah menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) pemerintahan itu. Sudah pasti bahwa figur-figur yang ditunjuk menduduki
jabatan-jabatan pemerintahan adalah para cerdik pandai dalam bidangnya. Tetapi, dalam konteks
memerintah dan mengelola berbagai aspek kepentingan rakyat, mereka tidak memenuhi kualifikasi ahli.
Itu sebabnya keputusan mereka sering sembrono karena kalkulasinya asal-asalan. Coba maknai kebijakan
menaikkan harga gas elpiji awal 2014, kebijakan pengadaan daging sapi impor hingga pengadaaan komoditi kedelai.
 
Kesalahan ini hendaknya tidak berulang. Karena itu, Parpol yang tengah menjajaki koalisi jangan sampai
hanya fokus pada sosok Capres dan Cawapres, tetapi juga peduli pada aspek mutu SDM kabinet. Pintar saja
tidak cukup. Kabinet harus ahli memerintah dan berani menggunakan wewenang demi kemaslahatan rakyat.
 
Tak kalah pentingnya adalah kualitas SDM pemerintah daerah (Pemda). Kendati otonomi daerah sudah
diberlakukan, pemerintah pusat di Jakarta harus peduli juga terhadap kualitas SDM Pemda. Progres
pembangunan di banyak daerah sangat lamban karena SDM Pemda belum mumpuni.  Itu sebanya, gejala
lambannya penyerapan anggaran di banyak daerah sudah menjadi penyakit menahun. Sangat prihatin
melihat Infrastruktur jalan dan jembatan seperti tak tersentuh program pembangunan daerah. Kalau ruas
jalan di Jalur Pantura Jawa terus menerus rusak parah karena ketidakpedulian pemerintah, pasti banyak
ruas jalan dan jembatan di daerah lain yang nasibnya lebih buruk.
 
Karena keterbatasan kualitas SDM itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di banyak daerah
menuntut efektivitas koordinasi pusat-daerah. Kalau pemerintah pusat lepas tangan dengan alasan
otonomi daerah, rakyat lagi-lagi akan merasa bahwa peran pemerintah tidak efektif. Benar bahwa warga
lokal akan mengecam Pemda, tetapi pemerintah pusat pun akan dinilai tidak efektif karena tidak peduli.
Karena itu, untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, aspirasi daerah hendaknya didengar dan
disikapi dengan bijaksana.
 
Bagaimana strategi memerangi kemiskinan di negara ini? Publik pun masih harus menunggu sampai Parpol dan
Capres memaparkan programnya. Untuk masalah ini, program yang ditawarkan hendaknya solutif, bukan
lagi sumbangan sesaat atau iming-iming. Jangan sampai pemerintah baru mencari pinjaman luar negeri
untuk dibagi-dibagi kepada warga miskin. Sudah terbukti bahwa program bantuan langsung tunai (BLT)
yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri sama sekali tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
 
Bergiat membangun infrastruktur di semua pelosok dan menghadirkan lebih banyak investor di daerah jauh
lebih efektif memerangi kemiskinan. Banyak investor sudah membidik potensi usaha di sejumlah daerah,
termasuk di Indonesia bagian timur.  Mereka akan merealisasikan minat investasi jika infrastruktur
di daerah bersangkutan sudah memadai. Jadi, jelas bahwa kunci mewujudkan pusat pertumbuhan baru adalah
merealisasikan pembangunan infrastruktur.
 
Sebaliknya, kalau infrastruktur di Indonesia tengah dan timur tidak segera dibangun, diperbaiki serta
dilengkapi, angkatan kerja baru dari dua wilayah itu akan terus bergerak masuk ke pusat-pusat
pertumbuhan di Jawa dan Sumatera.
 
Maka, membangun pusat pertumbuhan baru adalah solusi lain memerangi kemiskinan. Pun efektif
memperkecil ketimpangan antarwilayah. Mudah-mudahan, masalah ini masuk dalam agenda para Capres
yang bakal diusung oleh partai pemenang pemilu,  maupun gabungan partai-partai yang lolos ambang batas
pemilu legislatif 9 April 2014 yang lalu.

Indonesia hebat, hanya bisa diwujudnya apabila dipimpin oleh orang hebat. Pertanyaan, apakah kita sudah
memiliki calon pemimpin (capres/cawapres) yang hebat? Hebat karena rekam jejak dan jam terbangnya.
Bukan hasil olahan pencitraan habis-habisan seperti pemimpin sebelumnya. Semoga kali ini rakyat
Indonesia tidak lagi salah memilih presidennya.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 10 Apr 07:30 2014
Picon

Undangan Diskusi "Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No        : 051/ AJIJAK/ IV/ 2014
Perihal : Undangan Diskusi

  
Kepada Yth.
Jurnalis media massa, aktifis, akademisi & pengamat politik
di Jakarta

Dengan hormat,
Sebagai organisasi profesi jurnalis dan serikat pekerja, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta secara berkala mengadakan berbagai diskusi untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi anggotanya maupun jurnalis pada umumnya.

 

Kali ini kami ingin mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam diskusi dan pemaparan hasil riset mengenai peran dana Bansos dalam Pemilu. Riset ini diadakan oleh Luky Djani dkk. dari Institute for Strategic Initiative (ISI), berjudul “Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat”. Riset ini mengungkap sejumlah temuan menarik mengenai korelasi antara pembagian dana Bansos menjelang pencoblosan dengan hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut.

 

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal  : Kamis, 10 April 2014

Waktu             : Pukul 16.00 – selesai

Tempat           : Kantor AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG No.10, Jakarta Selatan

 

Besar harapan kami, Anda bisa memenuhi undangan ini. Terimakasih.

 
Jakarta, 7 April 2014
Salam, 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 8 Apr 16:18 2014
Picon

OPINI: Jangan Asal Nyoblos

Awas! Jangan Asal Nyoblos 
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
 
KETIKA rakyat memilih anggota legislatif, dan juga memilih presiden-wakil presiden nantinya, yang
dicari sesungguhnya adalah sosok pelayan atau abdi; figur yang hanya fokus melayani negara dan rakyat.
Sesederhana itu. Kalau dalam lima atau 10 tahun terakhir rakyat merasa tidak terlayani sebagaimana
seharusnya, berarti terjadi kesalahan memilih.
 
Periode kampanye partai politik  (Parpol) menyongsong pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD 2014
sebenarnya menjadi ajakan tak langsung kepada semua warga negara pemegang hak pilih untuk melakukan
intropeksi atau renungan. Sebab, lazimnya di arena kampanye, ada tudingan tentang kegagalan yang akan
dibalas dengan klaim keberhasilan. Kekuatan politik yang berambisi memenangi Pileg akan mengungkap
sejumlah kegagalan dari partai yang sedang berkuasa. Sebaliknya, partai yang memegang tampuk
kekuasaan akan mengklaim dan menunjuk semua cerita sukses mereka.
 
Mana yang benar? Jawabannya bergantung pada hasil renungan setiap warga negara. Karena itulah sangat
beralasan untuk menjadikan periode kampanye Parpol baru-baru ini sebagai introspeksi bagi setiap
warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya lima tahun lalu. Apakah pilihan pada 2009 itu sudah
benar atau salah? Apakah hak memilih lima tahun lalu itu digunakan dengan cerdas dan bijak, atau
asal-asalan karena terbuai angin surga dan iming-iming uang?
 
Karena semua elemen warga negara mendambakan hari esok yang lebih baik, menjadi kewajiban bersama untuk
tidak mengulangi kesalahan menggunakan hak pilih. Kalau terus asal-asalan atau ceroboh menggunakan
hak pilih, sama artinya warga pemilih tidak bersungguh-sungguh  ingin memperbaiki tata kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam semua aspeknya. Jadi, penggunaan hak pilih sebagai faktor penentu masa
depan bersama bukanlah isapan jempol.  Pertimbangan pilihan setiap warga negara akan menentukan
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun ke depan.
 
Bijak dan cerdas menggunakan hak pilih bisa saja dimulai dengan menimbang-nimbang beberapa aspek paling
mendasar, seperti kecukupan pangan, sandang dan papan, jaminan kesehatan dan pendidikan,
ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah. Setelah
memotret semua aspek itu, simak apa saja yang sudah dikerjakan partai yang memegang kendali kekuasaan
dan pemerintahan selama lima-10 tahun terakhir.
 
Pengerahan dan arak-arakan massa serta  orasi politik selama periode kampanye Parpol tak perlu
dikecam. Selain mengajak massa berdangdut ria sebagai selingan, para juru kampanye harus bisa
menggiring massa untuk fokus memotret aspek-aspek mendasar tadi. Ini menjadi semacam pembelajaran
politik. Apalagi jika massa bisa diajak untuk memberi penilaian yang proporsional tentang aspek
kecukupan pangan, sandang dan papan serta aspek lainnya.
 
Selama periode kampanye Parpol baru-baru ini, sebuah surat kabar harian terkemuka di ibukota menyajikan
beberapa tema laporan utama yang secara tidak langsung mengajak pemegang hak pilih melakukan
instropeksi. Tujuannya agar tidak lagi ceroboh menggunakan hak pilih masing-masing . Tema laporan
utama itu antara lain tentang makin lebarnya kesenjangan pendapatan, dan juga tema tentang ekses dari
kebijakan ekonomi yang mengabaikan potensi besar di sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional.
 
Sedangkan di Yogyakarta,  sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Makaryo (Masyarakat Anti
Kekerasan Yogyakarta), berunjuk rasa mengritik rezim pemerintahan sekarang yang gagal menuntaskan
kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu terakhir.
 
Program Jebakan
 
Sebagai isu , dua tema yang disajikan surat kabar itu tidaklah baru. Hanya mengritisi buruknya kualitas
pertumbuhan ekonomi dan membesarnya ketergantungan  Indonesia akan bahan pangan impor. Namun,
mengendepankan dua isu ini dalam periode kampanye Parpol baru-baru ini sangatlah penting dan
strategis. Warga pemegang hak pilih bisa menggunakan dua isu ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan pilihan.
 
Kalau pemerintah dan partai berkuasa mengklaim sudah berhasil mengurangi jumlah warga miskin, dua tema
yang disajikan surat kabar itu otomatis mementahkan klaim itu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
terbukti  tidak menyelesaikan masalah. Alih-alih menurunkan jumlah warga miskin, program BLT justru
menambah masalah baru karena dibiayai dengan pinjaman luar negeri.  Program Raskin (beras untuk warga
miskin) pun terindikasi  bermasalah karena ada peran kartel di dalamnya.
 
Tentang progres pembangunan infrastruktur, potret saja problem ruas jalan di jalur Pantura Jawa. Dalam
konteks ini, jangan dulu jauh-jauh mempersoalkan kelengkapan infrastruktur di pelosok daerah luar
Jawa.  Ruas jalur jalan Pantura selalu rusak parah. Kalau di Jawa saja ada model persoalan seperti ruas
jalan di Jalur Pantura itu, kasus yang sama pasti banyak dijumpai di pelosok daerah lain.
 
Pengalaman buruk selama lima hingga 10 tahun terakhir ini memang menuntut warga pemilih untuk cerdas dan
bijak menggunakan hak pilih.  Warga pemilih semestinya tidak lagi memberi tempat kepada penguasa atau
kekuasaan yang ingin membodohi warga negara dengan program yang menjebak seperti BLT itu.
 
Paling mencemaskan adalah salah kelola komoditi kebutuhan pokok rakyat. Kecenderungan  membesarnya
ketergantungan bahan pangan impor adalah gambar tentang kerusakan parah struktur perekonomian
nasional.  Padahal, 10 tahun lalu, rakyat mencatat janji Presiden yang akan merevitalisasi sektor
pertanian. Ternyata, benar-benar hanya janji. Sebab konsep revitalisasinya pun tak pernah jelas.
 
Akibatnya, Indonesia yang agraris harus impor belasan komoditi pangan untuk kebutuhan dalam negeri. 
Dalam perkembangannya, impor komoditi pangan ditunggangi oknum penguasa dan birokrat untuk memburu rente.
 
Indonesia setiap tahun mengalami defisit stok sejumlah komoditi pangan, termasuk beras.  Menurut
Badan Pusat Statistik, Indonesia masih impor kentang, singkong, garam, daging ayam, gula pasir, tepung
terigu, biji gandum dan meslin, kedelai, jagung dan beras.
 
Membesarnya ketergantungan pada bahan pangan impor menjadi bukti bahwa pemerintah tidak militan
meningkatkan produksi dalam negeri, Padahal, kalau konsisten meningkatkan produksi dalam negeri,
akan terbuka puluhan juta lapangan kerja baru di sektor pertanian dan tanaman pangan.
 
Rendahnya militansi itu memberi akses bagi munculnya kartel. Kasus suap impor daging sapi adalah lakon
kartel.  Masih ingat beberapa kali heboh di pasar dalam negeri karena kelangkaan sejumlah komoditi? 
Rakyat pernah dirugikan oleh kelangkaan kedelai, cabai dan bawang putih. Itu semua ulah kartel.
 
Pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan
bawang putih. Bahkan, KPPU menilai Kementerian Perdagangan berperan signifikan dalam kasus lonjakan
harga kedelai.
 
Artinya, ketergantungan pada bahan pangan impor telah dijadikan modus oleh oknum penguasa membangun
kartel. Kartel-kartel itu berubah menjadi predator yang merekayasa ketidakseimbangan permintaan-
penawaran. Ketidakseimbangan diperlukan agar ada alasan mendongkrak harga.
 
Siapa yang mengendalikan kartel bahan pangan itu? Bisa dipastikan bukan komisaris atau direksi
perseroan yang ditunjuk sebagai pelaksana impor.  Pengendali kartel adalah figur tertentu yang pasti
sangat dekat dengan pusat kekuasaan.
 
Karena kepentingan elit kekuasaan itulah yang menyebabkan upaya mengoreksi harga sejumlah kebutuhan
pokok menjadi sangat sulit. Untuk mengoreksi harga daging sapi saja, pemerintahan tak mampu. Ketika
upaya menteri-menteri ekonomi mengoreksi harga gagal,itu pertanda posisi tawar pemerintah sangat
lemah di pasar. Pemerintah sebagai regulator bisa dipaksa kompromistis pada kepentingan kartel. 
 
Karakter pemerintahan seperti itu adalah produk Pemilu (Pileg dan Pilpres) lima tahun lalu. Mungkin,
warga pemilih kurang peduli sehingga ceroboh memilih pada 2009. Maka, jangan ulangi kesalahan memilih
jika ingin membangun hari esok yang lebih baik dengan asal 'nyoblos' agar kita tidak kembali 'kejeblos'.

Link: SUARA MERDEKA CETAK MOBILE - Bijak Mencoblos agar Tak Terjeblos http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/08/258078

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 8 Apr 04:36 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Pemaparan Hasil Riset Mengenai Peran Dana Bansos dalam Pemilu, Kamis 10 April pkl. 16.00 WIB

 

Nomor                  : 035/AJIJAK/IV/2014
Perihal                  : Undangan Diskusi
dan Pemaparan Hasil Riset Mengenai Peran Dana Bansos dalam Pemilu

 

Kepada : Jurnalis Jakarta

Di - T E M P A T

 

Dengan Hormat,

Sebagai organisasi profesi jurnalis dan serikat pekerja, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta secara berkala mengadakan berbagai diskusi untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi anggotanya maupun jurnalis pada umumnya.

 

Kali ini, kami ingin mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam diskusi dan pemaparan hasil riset mengenai peran dana Bansos dalam pemilu. Riset ini diadakan oleh Luky Djani dkk dari Institut for Strategic Initiative(ISI). Berjudul “Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Jawa Timur dan Jawa Barat”, riset ini mengungkap sejumlah temuan menarik mengenai korelasi antara pembagian dana Bansos menjelang pencoblosan dengan hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut.

 

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

                                Hari/Tanggal       : Kamis 10 April 2014

                                Waktu                   : Pukul 16.00 – selesai

                                Tempat                                : Kantor AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur IVG No.10, Jaksel

 

Besar harapan kami, Anda bisa memenuhi undangan ini. Terimakasih.

 

Jakarta, 7 April 2014 

 

 

Umar Idris

Ketua

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 7 Apr 06:16 2014

[Siaran Pers] Daftar Caleg Tak Layak Pilih dalam Perspektif Media Penyiaran

[Siaran Pers] Daftar Caleg Tak Layak Pilih dalam Perspektif Media Penyiaran
7 Caleg Petahana, 1 Menteri Aktif, dan 1 Wartawan TV
Jakarta - Pemilu legislatif pada 9 April 2014 nanti harus menjadi kemenangan bagi publik. Caranya adalah dengan memilih mereka yang tepat dan bukan sebaliknya. Dalam perspektif media penyiaran, 9 nama berikut adalah caleg yang tak layak dipilih karena terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi siar TV untuk kepentingan politik partainya.
Daftar ini dibuat dengan harapan hadirnya dunia penyiaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik, bukan konglomerat dan elit politik. Kami memulainya dari menyusuri nama-nama caleg yang pada periode 2009-2014 duduk di Komisi I DPR—komisi yang salah satunya menangani urusan penyiaran. Lalu kami kembangkan dengan menelusuri caleg-caleg lain di luar di Komisi I. Lewat pengumpulan pernyataan di media, catatan lapangan, dan pendapat beberapa pengamat, kami menyusun daftar ini.
Hasil temuan kami menunjukkan, beberapa caleg petahana melakukan pembiaran atau menjadi pelaku berbagai pelanggaran hak publik dalam wilayah penyiaran. Seorang caleg Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, mengaku tidak terlalu memperhatikan Komisi Penyiaran Indonesia sebelum partainya didukung oleh pemilik stasiun televisi, Hary Tanoesoedibjo. Ada juga Tantowi Yahya dari Partai Golkar yang tak mempermasalahkan kampanye terselubung parpol di televisi, bahkan ia juga terlibat dalam blocking time tayangan ulang tahun Golkar di TVRI. Lainnya, ada yang terindikasi terlibat dalam pemenangan tender, mengendalikan manajemen, dan mengganggu independensi, netralitas, dan imparsialitas di TVRI, yakni Max Sopacua dan Marzuki Alie, keduanya dari Partai Demokrat.
Karena keterbatasan, daftar nama berikut bisa saja belum lengkap menjaring para caleg lain yang juga tidak layak pilih dalam perspektif penyiaran. Beberapa yang berada dalam radar kami adalah mereka calon legislator dari latar belakang wartawan atau petinggi media yang secara tersamar seakan sudah mengundurkan diri dari media, tapi berpotensi masih memiliki akses atau bahkan mengendalikan ruang redaksi. Mereka ini, biasanya masuk ke dalam partai yang sama dengan partai sang pemilik media, dan lalu diberi “fasilitas” seperti dipindahtugaskan ke tempat daerah pemilihannya (dapil) berada. Tapi karena data yang kami miliki mengenai ini terbatas, maka nama-nama tersebut tidak kami sertakan di sini.
Setiap anggota parlemen sekurang-kurangnya membawa pulang lebih dari 50 juta rupiah tiap bulan. Pembiayaan kerja parlementer tersebut diambil dari pajak yang dibebankan pada publik. Maka sudah selayaknya mereka tidak bekerja bagi partai atau pengusaha media, tapi bekerja bagi publik. Pendek kata: jangan pilih mereka!
1. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati – Anggota Komisi I DPR. Caleg HANURA untuk DPR, Dapil Jawa Tengah IV  (Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, dan Kab. Wonogiri), nomor urut 1.
Susaningtyas lebih banyak mementingkan partainya, Hanura, terbukti setelah Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan partai tersebut. Susaningtyas mengaku bahwa, “Selama ini saya tidak terlalu merhatiin KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) karena nggak ada urusan. Tapi sekarang apa boleh buat (sumber: http://remotivi.or.id/senggang/kepergok-bahlul).” Ia bahkan membela Hary Tanoe dengan menyatakan bahwa, “Yang menguntungkan (grup) MNC saya suka. Yang tidak menguntungkan, ya nggak suka,” ketika ditanya soal dugaan rekayasa pemilihan anggota komisioner KPI 2013-2016 (sumber: Majalah Tempo, edisi 26 Januari 2014).
Hal ini berpengaruh pada posisinya dalam memandang persoalan hubungan media dengan politik serta konglomerasi media. Susaningtyas pernah menyatakan bahwa, “Konglomerasi itu, sebenarnya, bukan dosa bisnis atau juga dosa politik (sumber:http://remotivi.or.id/senggang/kepergok-bahlul).” Padahal, konsentrasi kepemilikan media adalah bentuk monopoli ekonomi sekaligus informasi yang tidak klop dengan ide demokrasi.
Ia juga membela Kuis Kebangsaan yang dijatuhi hukuman oleh KPI: “Saya kembali bertanya pada KPI yang telah mengeluarkan sanksi penghentian tayangan program televisi ketika di situ Win-HT jadi host dipersoalkan. Sementara untuk Pak Jusuf Kalla sebagai host di program Jalan Tengah Kompas TV sudah puluhan episode, kenapa tak dipersoalkan (sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/7907/nuning-kertopati-protes-kpu-bawaslu.html)?” Ia pun dengan lantang menegaskan bahwa Kuis Kebangsaantidak ditujukan sebagai ajang sosialisasi caleg. Hanya, dalam perjalanannya, para caleg Hanura diberi kesempatan untuk tampil di kuis tersebut (sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/7907/nuning-kertopati-protes-kpu-bawaslu.html).

2. Nurul Arifin – Anggota Komisi I DPR. Caleg GOLKAR untuk DPR, Dapil Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, dan Kab. Purwakarta), nomor urut 2.
Nurul Arifin tampak sangat membela kepentingan industri televisi serta partai politik. Dalam wawancara dengan redaksi Remotivi mengenai blocking time Partai Golkar di TVRI, ia menyatakan bahwa, “Blocking time nggak apa. Apalagi untuk ulang tahun partai.” Nurul pun berpihak pada industri yang memprotes larangan menerima iklan kampanye. Menurutnya, bahwa partai politik boleh melakukan kampanye sejak tanggal 11 Januari 2013 (sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/382026-nurul-arifin--banyak-media-protes-larangan-terima-iklan-kampanye). Padahal, peraturan KPU baru memperbolehkan kampanye 21 hari sebelum masa tenang.
Baca selengkapnya >> www.remotivi.or.id
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 6 Apr 06:34 2014

[Siaran Pers] Jangan Pilih Parpol Perampok Frekuensi Publik

Siaran Pers

Jangan Pilih Parpol Perampok Frekuensi Publik
Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol


JAKARTA—Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan segelintir konglomerat atau partai politik.
Tapi pada kenyataannya, hal itu dilanggar justru oleh beberapa partai politik, yakni institusi yang seharusnya memahami hak publik atas frekuensi dan peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Partai politik tersebut malah menunggangi stasiun TV dan mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena itu kami menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif 2014.
Ketiga partai ini adalah yang petingginya memiliki stasiun televisi. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. RCTI, MNC TV, dan Global TV dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, yang adalah calon wakil presiden sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Hanura. Sedangkan TV One dan ANTV adalah stasiun televisi yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie, Ketua Umum dan calon presiden dari Partai Golkar. Sehingga, informasi dari keenam stasiun TV propaganda ini bias kepentingan politik yang menyebabkan isinya cenderung bersifat memihak, tidak akurat, dan cemar.
Melalui frekuensi publik, ketiga partai politik dan tokoh-tokohnya tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dimiliki oleh partai politik lainnya—padahal tiap partai politik harus mendapatkan kesempatan yang sama dan setara. Lewat program non-berita, iklan, dan program berita, kemunculan mereka memperlihatkan arogansi dan kecurangan dalam memburu kekuasaan. Produk jurnalistik dipaksa untuk bersikap partisan dan menghamba pada partai politik, bukan kepada publik. Kuis rekayasa dan reality show murahan juga dibuat demi meraup simpati publik. Kritik yang dialamatkan kepada tokoh dari partai politik lain dilakukan terutama bukan untuk kepentingan publik, tapi semata-mata demi menggebuk musuh politik. Bahkan, penggalangan dana bencana yang dilakukan stasiun TV, yang berasal dari dana pemirsa, juga diselewengkan untuk kepentingan kampanye politik.
Pesta demokrasi harus menjadi kemenangan bagi rakyat, pertama-tama dengan tidak memberikan tempat bagi mereka yang telah berlaku tidak adil dan lalim. Masa menjelang Pemilu harus dijadikan ujian bagi mereka yang sedang membujuk dukungan rakyat. Dan mereka yang gagal dalam ujian adalah mereka yang telah merampok frekuensi milik publik untuk memenuhi ketamakan diri dan kelompoknya.
Selain ajakan untuk tidak memilih parpol perampok frekuensi, kami juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengandalkan informasi dari beberapa stasiun televisi yang bias kepentingan politik. Waspadai dan kritisilah informasi yang disiarkan oleh RCTI, Global TV, MNC TV, TV One, ANTV, dan Metro TV. Keenam stasiun televisi ini tidak layak dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan politik warga dalam Pemilu 2014. Publik mesti selalu cermat dan mencari sumber informasi pembanding dari media massa lainnya yang lebih dapat dipercaya.
Kami juga menuntut agar Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya. Dewan Pers dan KPI wajib menghukum media massa yang tidak independen dan menunjukkan dosa mereka ke publik. Kemenkominfo dan KPI perlu mempertimbangkan pencabutan izin siaran bagi stasiun televisi yang telah gagal menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan masyarakat luas. Kami juga menyayangkan gugus kerja antara KPI, Bawaslu, dan KPU yang berkinerja buruk, lamban, dan ragu-ragu.
 
Dengan hormat,
Koalisi Frekuensi Milik Publik
  1. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jak)
  2. Center for Inovation Policy and Governance (CIPG)
  3. Gambar Bergerak
  4. ICT Watch
  5. Joglo TV (TV Komunitas)
  6. KontraS
  7. LBH Jakarta
  8. LISAN (Lingkar Studi Anak Nusantara)
  9. Lentera Anak Indonesia
  10. Masyarakat Peduli Media
  11. MataMassa
  12. Melek Massa
  13. Pamflet
  14. Paralegal Pemilu
  15. Remotivi
  16. Rumahpemilu.org
  17. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
  18. SeJuK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman)
Narahubung:
Fadli Ramadhanil, Paralegal Pemilu (0852-7207-9894)
Roy Thaniago, Direktur Remotivi (08-999-826-221)
Tigor Hutapea, Pengacara Publik (0812-8729-6684)
Usep Hasan Sadikin, Redaktur rumahpemilu.org (0813-8050-1118)
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 6 Apr 02:14 2014
Picon

OPINI: Anas dan Legitimasi Pilpres 2009

Anas Dan Legitimasi Pilpres 2009
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

DATA mentah dari Anas Urbaningrum tentang aliran dana Bank Century memang tendensius. Sebab, data itu
membangkitkan dorongan untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pipres 2009. Karena itu, menjadi sangat
penting memahami dan mendalami saran mantan Wakil Presiden Jusuf kepada KPK untuk fokus menelusuri
aliran dana Bank Century.
 
Mungkin, terlalu dini untuk mengkalkulasi dampak positif-negatif dari data mentah yang diungkap Anas
kepada penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu. Namun, Indonesia patut bersyukur karena
semangat mengungkap dan menuntaskan proses hukum kasus Bank Century terus terjaga, bahkan sudah
mencatat progres yang cukup signifikan. Indonesia modern harus mampu menuntaskan kasus ini agar
preseden perampokan kerah putih oleh birokrat negara tidak berulang di kemudian hari.
 
Dengan menuntaskan kasus ini, setiap warga negara akan diingatkan bahwa sebesar apa pun kuasa di
genggaman Anda, dan setinggi apa pun jabatan Anda, Anda tidak berhak bertindak semena-mena atau
menyalahgunakan wewenang. Kontrol publik melekat pada setiap figur penerima amanah rakyat. Di muka
hukum, tidak ada imunitas untuk penguasa dan para pejabat jika mereka bertindak dan berperilaku amoral.
 
Tanpa bermaksud memuji, keberanian Anas mengungkap data mentah itu patut diapresiasi. Dia bahkan telah
membawa kasus Bank Century ke area yang sangat-sangat sensitif, dan mungkin juga sangat berbahaya bagi
dirinya maupun keluarga. Baru-baru ini, kepada penyidik KPK, Anas mengungkap data hasil audit akuntan
independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Demokrat (PD) untuk Pilpres
(pemilihan presiden) 2009. Anas terang-terangan menduga ada aliran dana Bank Century yang digunakan
untuk kampanye Pilpres 2009.
 
Konsekuensi logisnya, data mentah versi Anas itu mengamini dugaan publik tentang ketidakberesan
pelaksanaan Pilpres 2009. Sudah lama masyarakat menggunjingkan dugaan kecurangan Pilpres 2009.
Karena pengalaman dan pergunjingan itu, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah berkali-kali
menekankan pentingnya mewaspadai potensi kecurangan, baik dalam pemilihan anggota legilatif (Pileg)
maupun Pilpres. Dia sudah merasakan dan juga menunjukan bagaimana akibatnya jika Pemilu dan hasilnya dicurangi.
 
Maka, data mentah yang diungkap Anas memang mengarah pada upaya mengungkap kecurangan Pilpres. Sama
artinya bahwa Anas telah memberikan kepada rakyat benih untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pilpres
2009. Persoalannya kemudian adalah bagaimana semua institusi penegak hukum menyikapi data mentah yang
diungkap Anas itu.
 
Sadar bahwa data mentah versi Anas itu sangat sensitif, KPK memang terkesan tidak nyaman.
Ketidaknyamanan penyidik KPK itu tercermin dari penuturan kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, yang
mendampingi pemeriksaan Anas pada Jumat, 21 dan 28 Maret 2014.
 
Penyidik KPK sedikit mengeluh dan bingung ketika Anas mengaku menerima uang Rp 300 juta dari Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang digunakannya untuk membeli mobil Toyota Harrier. Begitu juga ketika Anas
mengungkap data tentang dugaan aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009 oleh PD.
 
Menurut Firman, seorang penyidik sampai berujar,'Aduh...! Bagaimana ini?'  Dalam suasana tidak
nyaman itu, penyidik menghentikan pemeriksaan untuk istirahat. Firman pun mengungkapkan bahwa saat
istirahat itu para penyidik menggelar rapat.
 
Suasana serupa berulang pada pemeriksaan 28 Maret 2014, Ketika Anas membeberkan dugaan putra Presiden
SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang 200 ribu dolar AS. Seorang penyidik KPK, menurut
Firman, kembali berujar, 'Aduh Pak Anas, nanti kami...'.
 
Efek data mentah Anas Bukan hanya membuat penyidik tidak nyaman, namun KPK sadar dan tahu betul bahwa apa
yang diberikan Anas sarat risiko, bahkan risikonya sangat besar. Persoalannya bukan lagi sekadar KPK
berani atau tidak  menindaklanjuti data mentah itu. Melainkan data tersebut cepat atau lambat pasti akan
membangun persepsi publik untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pilpres 2009.
 
Logika Tanggungjawab
 
Karena itu, bisa dipahami jika KPK sangat berhati-hati menyikapi data mentah dari Anas terebut. Itu
sebabnya, Anas harus kembali membawa pulang satu bundel dokumen bertuliskan  ‘Laporan Akuntan
Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono Serta Tim Kampanye Nasional.’
 
Sedianya, dokumen itu diserahkan Anas ke KPK. Namun, karena muatan dokumen itu tidak terkait dengan kasus
Hambalang, KPK menolak menerima dokumen itu. Anas pun berjanji akan menyerahkan dokumen itu ke Bagian
Pengaduan Masyarakat di KPK sebagai laporan.
 
Dalam konteks aliran dana Bank Century itu, posisi Anas saat ini sangat relevan dengan pandangan mantan
Wapres Jusuf Kalla. Menelusuri aliran dana Bank Century bagi Kalla jauh lebih penting. Kalla memberikan
saran ini kepada KPK ketika dia diminta mengomentari kemungkinan Wapres Boediono dipanggil sebagai
saksi untuk terdakwa kasus Bank Century, Budi Mulia. Penekanan Kalla ini secara tidak langsung
menyentuh data mentah milik Anas yang ditawarkan kepada KPK.
 
Saat operasi penyelamatan Bank Century, Jusuf Kalla menjabat Wapres merangkap Pelaksana Tugas (Plt)
Presiden, karena presiden SBY sedang berada di luar negeri. Maka, kasus Bank Century memang sarat
misteri, karena Wapres/Plt Presiden sama sekali tidak tahu aliran dana dari instrumen FPJP (fasilitas
pinjaman jangka pendek) maupun dana talangan atau bailout yang kemudian digelembungkan itu.
 
Kalla tidak tahu karena dia tidak diberi laporan oleh KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan). Dia
tidak diberitahu karena sejak awal ada skenario mengisolir Kalla dari operasi penyelamatan Century.
Aneh bukan? KSSK setuju menyelamatkan Bank Century dengan dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tetapi
kebijakan ini tidak dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Plt Presiden saat itu. Padahal dalam
undang-undang tentang LPS, jelas diatur bahwa LPS bertanggung jawab langsung ke presiden. Dan ketika
itu Plt Presiden adalah Jusuf Kalla.

Lalu, kepada siapa Ketua dan anggota KSSK (Sri Mulyani dan Boediono) berkonsultasi dan melaporkan
keputusan KSSK menyelamatkan Bank Century? Keduanya pasti melaporkan kepada seseorang yang jabatan
dan kekuasaannya lebih tinggi dari Menteri Keuangan/Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia sekalipun.
Yang pasti, laporan itu bukan kepada Plt Presiden Jusuf Kalla. Ketua KSSK baru melapor kepada Kalla
setelah munculnya ekses, saat KSSK tak mampu lagi mengendalikan dan menghentikan penggelembungan dana
bailout oleh LPS.
 
Sangat wajar jika Kalla, dalam nada sedikit emosional, menekankan pentingnya menelusuri aliran dan
pemanfaatan dana bailout untuk Bank Century. Apalagi, jelas-jelas sudah terjadi rekayasa
penggelembungan dari dana talanggan atau bailot ttersebut. Rekomendasi KSSK hanya Rp 632 miliar,
tetapi realisasinya membengkak sampai Rp 6,7 triliun, dan pencairan dana dari LPS baru dihentikan
setelah Pilpres Juli 2009 selesai.
 
Kini, baik KSSK, BI maupun LPS sendiri terlihat seperti institusi yang konyol karena tak satu pun dari
ketiganya siap dan berani mempertanggungjawabkan penggunaan dana Rp 6 triliun lebih itu. Boediono
menuding LPS, tetapi LPS langsung membantah.
 
Kalau mengikuti logika manajemen minus kepentingan politik apa pun, pertanggungjawaban atas gelembung
FPJP Bank Century sangat mudah prosesnya. Acuannya adalah struktur. Bos besar LPS sebagaimana bunyi UU
adalah langsung presiden. Begitu juga Menteri Keuangan/Ketua KSSK. Bos besar Menteri Keuangan/KSSK
adalah juga presiden.
 
Artinya, cukup dengan kemauan politik presiden, pertanggungjawaban atas gelembung dana bailout yang Rp
6,7 triliun lebih (di luar jumlah yang direkomendasikan KSSK) itu bisa diperjelas. Kejelasan ini akan
sangat membantu KPK dan institusi penegak hukum lainnya.
 
Cukup dengan memanggil Ketua dan anggota KSSK serta manajamen LPS, presiden bisa mempertanyakan dan
meminta pertanggungjawaban atas gelembung dana bailout Bank Century itu. Setelah mendapatkan
kejelasan, presiden sendiri bisa melaporkan ke atau mengundang KPK memroses pertanggungjawaban hukum
untuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya penggelembungan bailout itu.
 
Kalau presiden, dan juga Wapres Boediono, tidak pernah berniat menunjukan kemauan politik itu, publik
akan percaya pada data mentah dalam genggaman Anas. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 4 Apr 04:27 2014
Picon

OPINI: Anas dan Kejahatan. Pemilu 2009

Anas, Century dan Kejahatan Pemilu 2009

Bambang Soesatyo
Anggota Timwas Bank Century DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
 
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mulai menguak misteri Rp 6,7 triliun lebih
gelembung dana talangan atau bailout Bank Century. Dari data yang diungkap Anas kepada penyidik
KPK, layak untuk memunculkan kesimpulan sementara bahwa ada kekuasaan atau institusi di atas KSSK
yang patut diduga menunggangi keputusan KSSK menyetujui dana talangan atau bailout untuk Bank Century.
 
Penggelembungan dana bailout Rp 6,7 triliun tersebut mestinya bukanlah misteri. Akan menjadi misteri
jika pemerintah cq KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bersama
BI (Bank Indonesia) tidak bisa atau terus menolak mempertanggungjawabkannya. Memang, sampai hari ini,
tak satu pun dari tiga institusi itu yang bersedia menjelaskan atau mempertanggungjawabkannya. Tentu
saja rakyat melihat hal ini sangat janggal . Dengan model manajemen seperti apakah negara ini dikelola?
 
Tidak mungkin penggelembungan itu dilakukan siluman. Maka, sejatinya, harus bisa
dipertanggungjawabkan. Sebab, dana sebanyak itu dikeluarkan dari kas sebuah institusi negara yang
dikelola oleh orang-orang pandai dalam bidangnya. Orang-orang pandai itu jabatannya tinggi karena
mengelola dana publik. Persoalannya sekarang adalah sampai kapan sikap menolak bertanggungawab yang
dipertontonkan pemerintah dan BI ini akan ditoleransi?
 
Ketika diperiksa penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) baru-baru ini, Anas Urbaningrum memberi
indikasi tentang penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kegiatan politik pada 2009.
Kepada KPK, Anas mengungkap hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2009. Total sumbangan itu mencapai Rp 232 miliar.
 
Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada donatur
individu atau korporasi yang identitasnya dipalsukan. Identitas donatur terdaftar, namun mereka
tidak menyumbang dana kampanye.  "Karena daftar penyumbang itu sesungguhnya tidak menyumbang,
berarti ada sumber dana lain. Itulah yang perlu diselidiki," tutur Anas.
 
Apa yang dikemukakan Anas langsung mengonfirmasi temuan di lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR
untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana bailout. Faktor kejanggalan
profil nasabah dan donatur partai ini mengindikasikan adanya operasi lain yang menunggangi keputusan
KSSK menyetujui bailout untuk Bank Century.
 
Seperti diketahui, Ketua KSSK Sri Mulyani dan anggota KSSK Boediono secara terbuka sudah menegaskan
bahwa volume bailout  yang disetujui KSSK hanya Rp 632 miliar. keduanya pun siap mempertanggungjawabkan
jumlah itu. Mengapa bisa membengkak sampai triliunan rupiah?
 
Rupanya, selain rekomendasi KSSK untuk pencairan Rp 632 miliar itu, muncul juga rekomendasi dari pihak
lain kepada LPS untuk terus mencairkan, mendistribusikan dan menggunakan dana LPS. Per 24 November
2008, gelembung pencairan dana LPS sudah  mencapai angka Rp 2,7 triliun. Pencairan berlanjut hingga
usai Pilpres Juli 2009, dengan total Rp 6,7 triliun.
 
Artinya, tanpa sepengetahuan Ketua dan anggota KSSK, ada operasi atau perintah rahasia kepada LPS.
Sebuah operasi rahasia menguras dana LPS dengan sandi  ‘menyelamatkan Bank Century’. Beralasan
jika Sri Mulyani sangat marah dan merasa dibohongi BI ketika pencairan bailout sudah menggelembung
sampai angka Rp 2,7 triliun.
 
Perintah Rahasia
 
Wakil Presiden/Plt Presiden (saat itu) Jusuf Kalla pun sangat marah Ketika Sri Mulyani melaporkan
‘perampokan’ ini kepadanya . Padahal, sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah diisolir dari
proses penyelamatan Bank Century oleh BI dan KSSK. Konsekuensinya mungkin di luar perkiraan, sebab
Jusuf Kalla langsung membawa persoalan ini ke ruang publik, sehingga kebijakan diam-diam
menyelamatkan bank kecil itu menjadi pengetahuan umum.
 
Dan, ketika pers menanyakan sebab musabab gelembung dana talangan itu kepada mantan Gubernur BI Boediono
yang kini Wakil Presiden RI, dia langsung menunjuk LPS sebagai pihak yang seharusnya memberikan
penjelasan dan pertanggungjawaban. Tak mau dikambinghitamkan, LPS tak ragu sedikit pun untuk
membantah Boediono. Menurut LPS, jumlah yang dicairkan sesuai rekomendasi KSSK.
 
Pertanyaannya, KSSK yang mana? Dan, mengapa pula LPS nekad mencairkan dana bailout melampaui jumlah yang
di sudah diputuskan Sri Mulyani-Boediono? Kalau LPS nekad atau berani, mungkin karena perintah rahasia
untuk pencairan dana bailout itu  datang dari institusi di atas KSSK yang diketuai menteri keuangan
dengan Gubernur BI sebagai anggota.
 
Berarti institusi di atas KSSK itu telah menunggangi keputusan KSSK menyelamatkan Bank Century.
Institusi di atas KSSK itu pastilah sangat powerful sehingga LPS pun tak berani menolak.
 
Lalu, mengapa Ketua KSSK terkaget-kaget dan hanya bisa marah? Pertama, karena Sri Mulyani sadar bahwa
operasi pencairan dana di LPS itu telah diskenariokan sedemikian rupa sehingga berada di luar kontrol
dan kendali KSSK. Sangat mungkin terjadi karena operasi itu tunduk pada titah atau kehendak dari pejabat
atau institusi yang wewenang dan kekuasaannya lebih tinggi dari Ketua dan anggota KSSK. Nah, kalau
segala sesuatunya bisa dipaksakan, itu adalah kerja atau operasi intelijen.
 
Maka, jangan heran kalau pencairan dan pendistribusi dana Rp 2,7 triliun bisa dilakukan pada hari sabtu
dan minggu ketika semua bank justru libur.
 
Walaupun Ketua KSSK Srimulyani sudah marah-marah, operasi menguras brankas LPS tak juga
dihentikan. Operasi rahasia ini baru dihentikan setelah rampungnya Pilpres Juli 2009. Hampir lima
tahun usia perampokan ini, tak satu pun institusi negara yang berani mempertanggungjawabkannya.
 
Sebelum ditangani penegak hukum, pemerintahan SBY-Boediono berkesempatan menunjukan moral
pertanggungjawaban. Caranya sederhana saja; presiden cukup memanggil ketua dan anggota KSSK serta
pimpinan LPS untuk mempertanyakan mengapa bisa terjadi penggelembungan dana talangan Bank Century
hingga demikian besar? Sayangnya, SBY-Boediono tidak pernah mau berinisiatif memperjelas masalah ini.
 
Maka, wajar kalau rakyat berharap pada semua institusi penegak hukum. Jangan sampai institusi penegak
hukum permisif, atau membiarkan kekuasaan bertindak semena-mena. Mendakwa Budi Mulya dengan sejumlah
dakwaan, termasuk dakwaan merugikan perekonomian negara, belum cukup untuk menyembuhkan rasa
keadilan rakyat, karena mega skandal ini menyimpan beragam kejahatan. Paling tidak, kejahatan Korupsi
dan kejahatan pemilu. Setelah Anas mulai angkat bicara, inilah saatnya bagi penegak hukum
mempersoalkan pertanggungjawaban atas gelembung dana talangan itu dan pencucian uang untuk
kepentingan politik di pemilu 2009.
 
Mari berkaca atau belajar pada Afrika Selatan. Pejabat lembaga anti korupsi di Afrika Selatan, meminta
kepada Presiden mereka Jacob Zuma untuk membayar atau mengembalikan sebagian dana yang digunakan untuk
merenovasi rumah pribadinya. 

Sebelumnya, Presiden Jacob Zuma dituduh melakukan pelanggaran karena menerima dana negara 23 juta dolar
untuk memperbaiki rumahnya.
 
Kalau Afrika Selatan bisa, mengapa Institusi penegak hukum di Indonesia harus permisif?
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/


Gmane