AJI JAKARTA | 8 Mar 07:35 2014
Picon

Undangan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 dan Peluncuran Kode Perilaku Jurnalis

Undangan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 dan Peluncuran Kode Perilaku Jurnalis

 

Yth.

Rekan-rekan jurnalis media massa

di Jakarta

 

 

Tahun ini suhu politik seantero tanah air mencapai titik tertinggi. Seluruh partai politik bersaing menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan suara. Cara yang digunakan bisa bermacam-macam. Bisa dari cara kotor: curang, culas, sadis, dan bengis. Atau cara mematuhi aturan: jujur, bersih, transparan dan taat aturan.

 

Di sinilah, peran pers sangat penting dalam mengawasi dan memastikan pemilu berjalan bersih. Pers sebagai pilar demokrasi terakhir diharapkan tak terjebak dalam politik kepentingan parpol dalam pemberitaan. Dengan begitu, berita-berita yang disuguhkan kepada publik menjadi objektif.

 

Sementara itu, untuk mengawal pemilu bersih, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah lembaga jurnalis lainnya telah merumuskan kode perilaku jurnalis. Kode perilaku ini merupakan turunan kode etik jurnalis yang akan menjadi pedoman bagi jurnalis dalam menjalani profesinya. Dalam kesempatan ini, AJI akan meluncurkan rincian kode perilaku jurnalis yang diharapkan bisa menjadi acuan bagi jurnalis meliput kegiatan-kegiatan berkaitan dengan proses pemilu 2014.

 

Kini, sebanyak 537 jurnalis di Jakarta dan sekitarnya di bawah Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta menyatakan independensinya dan berkomitmen mengawal pemilu bersih 2014 serta mengikuti kode perilaku yang telah dirumuskan. Deklarasi ini diharapkan menjadi awal pers mengawasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

 

Dalam rangkaian kegiatan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014 serta peluncuran kode perilaku jurnalis, AJI Jakarta mengajak Dewan Pers, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdialog tentang pers dan pemilu. Ada pun acara tersebut akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal           : Minggu, 09 Maret 2014

Waktu                        : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat                      : Hotel Grand Cemara Jl. Cemara No 1, Menteng Jakarta Pusat 10350

Pembicara:

- Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu)

- Yoseph Adi Prasetyo (Anggota Dewan Pers)

- Endy M Basyuni (Anggota Majelis Etik AJI Jakarta)

- Moderator: Luviana (FSPM Independen)

 

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

 

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terimakasih.

 

 

Jakarta, 7 Maret 2014

Salam,

 

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 7 Mar 09:00 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No                   : 028/ AJIJAK/ III/ 2014

Perihal             : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

di Jakarta

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan Maret 2014, MataMassa telah menerima 1076 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir menjadi narasumber diskusi Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

 

Hari/tanggal   : Senin, 10 Maret 2014

Waktu             : Pukul 13.00 WIB – Selesai

Tempat           : Media Center Komisi Pemilihan Umum

                        Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

 

Pembicara      :

  1. Nelson Simanjuntak, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

2.    Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu 2014.*

  1. Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

  2. Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org. 

 

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Maret  2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                     

Ketua AJI Jakarta                                        

 

*) Dalam Konfirmasi

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 7 Mar 06:11 2014

Ajakan Berkarya sebagai Manajer Kampanye di Remotivi

Remotivi, sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam bidang pemantauan televisi, membutuhkan kawan baru dengan posisi sebagai berikut:


Manajer Kampanye


Tugas dan tanggung jawab:

·         Mengepalai program kampanye “frekuensi milik publik”: merancang konsep dan strategi, menjalankan  dan mengawasi keberlangsungan program, dan mengkoordinasi staf di bawahnya

·         Mencari dukungan sumber dana bagi program-program kampanye

·         Membangun jaringan dengan organisasi, lembaga, atau komunitas yang menjadi mitra dalam program kampanye

·         Berkantor minimal 3 hari dalam seminggu

 Persyaratan:

·         Laki-laki, perempuan, transgender, atau difabel maksimal usia 30 tahun

·         Pendidikan minimal S1 segala jurusan

·         Punya ketertarikan pada isu media dan gerakan masyarakat sipil

·         Punya pengalaman dalam merancang dan menjalankan program kampanye (mohon dilampirkan portofolio mengenainya pada saat mengirim aplikasi)

·         Punya kemampuan menulis dan desain grafis akan menjadi nilai tambah (bila ada, silakan disertakan pada saat mengirim aplikasi)

·         Mempunyai pengetahuan tentang kerja Remotivi selama ini (komentar dan kritik diharapkan ada pada saat wawancara)

·         Kontrak kerja berlangsung untuk 1 tahun ke depan (perpanjangan kontrak dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi)

·         Pelamar yang dipanggil datang wawancara akan diminta menyatakan gagasan atau ide program kampanyenya berdasarkan materi yang akan diberikan Remotivi melalui e-mail

Instruksi mengenai Aplikasi

Harap kirimkan surat lamaran dengan melampirkan riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja Anda paling lambat 15 Maret 2014, ke kotaksurat-5H8f5hvLGeSzH9sTlDxO3g@public.gmane.org. Di badan e-mail, jika perlu bisa memberikan alasan singkat kenapa Anda ingin mengisi posisi ini. Harap mencantumkan “Lamaran Manajer Kampanye_(Nama Anda)” di kolom subject e-mail. Setiap e-mail yang masuk akan menerima konfirmasi kembali dari Remotivi. Dan bagi Anda yang memenuhi kualifikasi akan diundang datang wawancara. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Roy Thaniago di nomor 08 999 826 221.

Tentang REMOTIVI

REMOTIVI adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.

Remotivi berlokasi di Jl. Satria Raya No. 36, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur (dekat dari Velodrome/Arion Plaza, Rawamangun)

 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 7 Mar 04:45 2014
Picon

Undangan : Deklarasi Jurnalis Jakarta Mengawal Pemilu Bersih 2014

Yth, Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

Di Jakarta

Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014

Tahun ini suhu politik seantero tanah air mencapai titik tertinggi. Seluruh partai politik bersaing menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan suara. Cara yang digunakan bisa bermacam-macam. Bisa dari cara kotor: curang, culas, sadis, dan bengis. Atau cara mematuhi aturan: jujur, bersih, transparan dan taat aturan.

Di sinilah, peran pers sangat penting dalam mengawasi dan memastikan pemilu berjalan bersih. Pers sebagai pilar demokrasi terakhir diharapkan tak terjebak dalam politik kepentingan parpol dalam pemberitaan. Dengan begitu, berita-berita yang disuguhkan kepada publik menjadi objektif.

Untuk itu, sebanyak 537 jurnalis di Jakarta dan sekitarnya di bawah Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta menyatakan independensinya serta berkomitmen mengawal pemilu bersih 2014. Deklarasi ini diharapkan menjadi awal pers mengawasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

Dalam rangkaian kegiatan Deklarasi Jurnalis Jakarta: Mengawal Pemilu Bersih 2014, AJI Jakarta mengajak Dewan Pers, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdialog tentang pers dan pemilu. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara tersebut yang akan diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal  : Minggu, 09 Maret 2014

Waktu         : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat        :Hotel Grand Cemara Jl. Cemara No 1, Menteng Jakarta Pusat 10350.

Pembicara:

- Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu)

- Yoseph Adi Prasetyo (Anggota Dewan Pers)

- Endy M Basyuni (Anggota Majelis Etik AJI Jakarta)

- Moderator: Luviana (FSPM Independen)

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 7 Maret 2014

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Kumoratih Kushardjanto | 6 Mar 05:05 2014
Picon

Meditation Trip NYEPI (Bali) 30 Maret-1 April 2014

Meditation Trip to BALI
30 Maret – 1 April 2014
“Nyepi”


Nyepi, yang berasal dari kata sepi atau tenang, adalah hari raya menyambut tahun baru Saka yang sarat akan makna filosofis dan relijius bagi saudara-saudara kita penganut Hindu di Bali. Berbeda dengan tahun baru Masehi, tahun baru Saka dimulai dengan menyepi. Saat nyepi merupakan waktu sempurna untuk melakukan kontemplasi serta penyucian jiwa yang dilakukan dalam keheningan. Dalam Catur Brata Penyepian, dikenal empat pengendalian diri yang terdiri dari amati geni (tidak menyalakan api/penerangan atau mengendalikan api amarah dalam diri), amati karya (tidak melakukan aktivitas/bekerja), amati lelungan (tidak bepergian ke luar rumah), dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu atau tidak menikmati hiburan). Demikianlah, tahun baru diawali dengan lembaran baru dari jiwa yang kembali putih, suci, bersih, fitri.

Belajar dari kearifan lokal leluhur yang terdapat pada tradisi nyepi, peserta akan diajak untuk berkontemplasi dalam perjalanan mengenal diri sendiri melalui aktivitas meditasi di tengah keheningan. Retret meditasi ini akan dipandu oleh narasumber ahli Diddi Agephe, aktivis meditasi yang secara khusus melakukan riset mendalam tentang frekuensi/vibrasi dan dampaknya terhadap jiwa manusia, dimana kini ia aktif mengkampanyekan inner-healing melalui meditasi vibrasi.
 
*Program akan dilakukan di dalam arena akomodasi yang tertutup serta dilaksanakan dengan hening, sehingga tidak akan mengganggu peribadatan Nyepi pada umumnya.
**Program ini terbuka bagi siapapun dan tidak terkait dengan agama apapun.

--------------------------
BIAYA :
Rp. 5.985.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan & minum, narasumber ahli/fasilitator.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point yang ditentukan (Denpasar), kargo, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.

Meeting point : Denpasar, Bali
 
Batas akhir pendaftaran & pembayaran : 22 Maret 2014
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0818-08188666  |  0812-90188682    
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara



Celebrating Diversity, Presenting Indonesia

GELAR – Sustainable Development Programs for Indonesian Art & Culture
E  : info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org     |     reservation-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org
W : www.gelarculturaltrip.com     |     www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara   |   FB Groups : Friends of GELAR (2)   |   FB Fanpage : GELAR - Presenting Indonesia

The Information contained in this e-mail maybe privileged and confidential and is intended only for the use of the individual entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to the above address via the postal service.
Thank you.
   
Gelar Nusantara


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 5 Mar 08:59 2014
Picon

KESEMPATAN BEKERJA DI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

KESEMPATAN BEKERJA DI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

Kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, sebuah organisasi profesi jurnalis yang mempunyai visi/misi meningkatkan kapasitas jurnalis, memperjuangkan hak berserikat, dan memperjuangkan kebebasan informasi serta kebebasan pers, membuka kesempatan bekerja dengan posisi sebagai:

 

1. Membership Manager (Full time)

Tugas utama:

1. Melakukan rekrutmen keanggotaan AJI Jakarta

2. Mengelola database keanggotaan AJI Jakarta

 

2. Staf Program

Tugas:

1. Melaksanakan dan mengelola program-program AJI Jakarta

2. Menjalin kerjasama dengan organisasi mitra AJI Jakarta

3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pengurus AJI Jakarta

 

Kualifikasi yang dibutuhkan:

1. Fresh graduate sarjana

2. Pria/Wanita (22-25 tahun)

3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik

4. Menguasai aplikasi MS Office

5. Mempunyai pengalaman mengelola kegiatan di kampus

 

Persyaratan Umum

1. Scan tanda pengenal/KTP yang masih berlaku

2. Pas foto ukuran terbaru

3. Resume/CV lengkap

 

Lamaran mohon dialamatkan ke email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org atau ke Sekretariat AJI Jakarta, Jl. Kalibata Timur 4G No. 10, Kalibata, Jakarta Selatan, sebelum tanggal 15 Maret 2014.

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi  Sdr. Yus Ardhiansyah di nomor telp 021 7984105.

 

Terima kasih.

 

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 5 Mar 06:23 2014

Survey Pembaca Remotivi

Kepada rekan-rekan pembaca REMOTIVI.OR.ID,

dalam rangka perbaikan dan upaya peningkatan mutu situs REMOTIVI.OR.ID, kami berharap rekan-rekan sekalian berpartisipasi dalam survey yang kami adakan, dengan menjawab 10 pertanyaan di dalamnya. Survey ini kami adakan selama satu bulan dan hasilnya akan kami gunakan sebagai evaluasi untuk kegiatan kami.


Peran Anda tentu sangat berarti demi menunjang kualitas media kami, untuk akhirnya ikut berpartisipasi dalam upaya menuju dunia peyiaran yang lebih sehat. Karena itu, partisipasi Anda dalam pengisian survey tersebut sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Redaksi
remotivi.or.id
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 5 Mar 05:00 2014
Picon

OPINI: Kerja Kotor

Kerja Kotor Penguasa
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

PENYADAPAN di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri
itu kerja kotor penguasa yang gelisah dan takut berlebihan. Kasus ini menguatkan bukti bahwa
satuan-satuan tugas pengamanan negara tidak fokus pada fungsinya menjaga dan menguatkan ketahanan
nasional, tetapi disalahgunakan untuk mengintai lawan-lawan politik penguasa.
 
Di permukaan, setiap rezim penguasa memang harus menyajikan program kerja yang baik-baik dengan janji
menyejahterakan rakyat. Program yang baik-baik itu lalu dituangkan dalam rencana kerja tahunan
berikut proyeksi anggarannya. Di Indonesia dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN).  Di dalamnya ada puluhan hingga ratusan rencana proyek pembangunan yang digagas oleh
pemerintah daerah maupun kementerian.  Namun, selain pekerjaan yang baik-baik itu, rezim penguasa
juga punya agenda kerja kotor. Agenda ini tidak terbuka, melainkan tertutup.  Agenda kerja kotor ini
diperlukan penguasa untuk mengamankan kekuasaannya serta memperkaya diri dan kelompoknya.
 
Satuan kerja yang merealisasikan agenda kerja kotor ini pun samar-samar dan tak mudah dideteksi. Tetapi,
lazimnya, kualifikasi anggota satuan kerja ini tinggi alias sangat terlatih. Alokasi dana untuk
membiayai kegiatan mereka pun biasanya tak terbatas. Sebab, kerja utamanya adalah melayani kemauan dan
kehendak sang penguasa. Doktrinnya, satuan kerja ini tak pernah boleh gagal. Keberhasilan adalah harga
mati, sebab satuan kerja yang merealisasikan agenda  kerja kotor itu dibenarkan menghalalkan segala cara.
 
Prioritasnya adalah mengintai sepak terjang lawan politik penguasa. Selain mencatat kesalahan atau
hal-hal mencurigakan lainnya, satuan kerja itu harus bisa mencatat perilaku menyimpang lawan-lawan
politik penguasa. Kalau kegiatan pengintaian tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan,
satuan kerja itu akan melakukan penyadapan. Kalau penyadapan tak juga membuahkan hasil, aksi
berikutnya adalah penyusupan.  Satu atau dua anggota satuan kerja itu akan menyamar, lalu menyusup
untuk bisa menjadi orang dekat atau staf dari figur yang menjadi target pengintaian.
 
Selain mengintai lawan politik, ada juga satuan kerja yang fungsinya mengurusi bisnis penguasa.
Biasanya bisnis illegal. Dari menyalahgunakan wewenang hingga meminta konsesi. Pekerjaan satuan
 kerja ini akan makin rumit manakala istri dan anak-anak penguasa ikut-ikutan memanfaatkan kekuasaan
untuk menjalankan beberapa bisnis illegal tadi. Anggota satuan kerja itu terpaksa harus mendatangi
 sejumlah kementerian untuk mengemukakan kepentingan penguasa pada sejumlah proyek. Agar jabatan
para petinggi di kementerian tidak digoyang, mereka  akan tunduk begitu saja pada kepentingan
penguasa dan keluarganya.
 
Praktik kekuasaan yang demikian lazim terjadi di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat sekali pun.
 Kesan tentang fungsi National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional AS cukup mulia dan
hebat. Tetapi, NSA tetap saja punya divisi yang bertugas merealisasikan agenda kerja kotor mereka. Dari
menyadap warga AS sendiri hingga menyadap aktivitas dan pembicaraan kepala pemerintahan negara lain,
termasuk presiden RI. Untuk kepentingan itu, NSA bahkan berkolaborasi dengan ASD (Australian Signals Directorate).
 
Mudah Kecolongan
 
Menyadap Gubernur DKI Jakarta dan mantan Presiden Indonesia jelas-jelas adalah kegiatan mengintai
lawan politik. Siapa yang paling mungkin dan paling bisa merealisasikan pekerjaan ini? Dalam konteks
dinamika politik terkini, pelaku penyadapan adalah satuan kerja siluman yang bertugas merealisasikan
agenda kerja kotor penguasa. Bagaimana pun, menyadap mantan presiden dan Gubernur DKI Jakarta adalah
pekerjaan kotor yang teramat berani ,namun juga sangat memalukan. Teramat berani karena pekerjaan itu
hanya bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya sangat berkuasa.
 
Kedua figur yang disadap dikenal sebagai sosok Pancasilais dan taat konstitusi. Aktivitas politik
keduanya pun sangat terbuka. Peduli rakyat dan tak sedikit pun berniat melancarkan kudeta atau
merongrong wibawa negara maupun pemerintah. Lalu, informasi apa yang ingin didapat dari kegiatan
penyadapan itu? Tampaknya, penguasa ingin memperoleh informasi receh yang bisa digunakan untuk
merusak citra kedua figur itu. Hanya itu dan tak lebih. Dalam konteks moral, tidakkah itu memalukan?
 
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah salah satu unggulan
dalam persiapan menuju pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014, sementara Megawati adalah sosok yang
dipahami sebagai penentu posisi Joko Widodo dalam pentas Pilpres tahun ini.
 
Tak hanya Joko Widodo dan Megawati yang diintai. Masih ingat penuturan politisi Anas Urbaningrum ketika
dia mengungkap sepak terjang oknum intel yang selalu mengintai kegiatannya? Dari penuturan itu,
didapat gambaran bahwa sejumlah orang yang berkomunikasi dan beraktivitas bersama Anas masuk dalam
radar intai dan penyadapan.
 
Bahkan, sejumlah anggota DPR yang selama ini vokal dan kritis terhadap pemerintah pun tak luput dari
pengintaian dan penyadapan. Mereka tahu bahwa percakapan via telepon seluler mereka disadap.  Tak
jarang, para pengintai menampakan kegiatannya hingga di luar pagar rumah dari figur yang diintai.
 
Kegiatan menyadap sejumlah figur lokal yang diposisikan sebagai lawan politik penguasa ini
mencerminkan kegelisahan dan takut berlebihan dari pusat kekuasaan itu sendiri. Gelisah dan takut yang
sesungguh tak perlu, karena kritik bukanlah kudeta. Kekuasaan harus terus dikritik agar tidak
disalahgunakan. Sayang, cara pandang positif ini tidak dimaknai sebagaimana mestinya.
 
Akibatnya, negara ini begitu sering kecolongan. Masih adanya sel-sel terorisme, maraknya
penyelundupan senjata serta narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) hingga penyadapan oleh
kekuatan-kekuatan asing adalah bukti paling nyata bahwa pemerintahan sekarang ini begitu mudah
kecolongan. Kecenderungan ini terjadi karena satuan-satuan pengamanan negara tidak fokus pada
fungsinya menjaga dan memperkuat ketahanan nasional.
 
Oleh penguasa, satuan-satuan pengamanan negara itu malah disalahgunakan. Mereka diperintah mengintai
dan menyadap sejumlah figur yang dianggap tidak bersahabat dengan penguasa. Penyadapan oleh
kolaborasi NSA-ASD menjadi bukti bahwa pemerintah lengah.
 
Padahal, hiruk pikuk tentang sepak terjang Wikileaks beberapa tahun lalu sudah memberi pelajaran kepada
banyak negara. Namun, pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari apa yang diungkap Wikileaks. Pada
akhir 2010, diungkap bahwa  Wikileaks memiliki tak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik pemerintah
AS yang mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu bersumber dari laporan diplomatik
yang dikirim Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya.
 
Sekitar dua pekan  lalu, terungkap pula data baru mengenai hasil penyadapan NSA-ASD yang dipublikasi
oleh The New York Times. Dua badan intelijen ini, menurut  dokumen NSA yang dibocorkan Edward J Snowden
pada awal 2013, aktif memantau dan menyadap Indonesia lewat jaringan telekomunikasi Indosat dan
Telkomsel sejak 2002. Pembicaraan pejabat tinggi Indonesia pada 2012 disadap dari jaringan Indosat. 
Dan, dari jaringan  Telkomsel, ASD berhasil mengumpulkan 1,8 juta data kunci terenkripsi.
 
Pedulikah pemerintah pada masalah yang bisa signifikan pengaruhnya terhadap aspek ketahanan nasional
ini? Sayang, publik hanya bisa menyimak pernyataan emosional menteri luar RI. Hanya pernyataan tanpa aksi.
 
Kecolongan melalui modus penyadapan oleh AS dan Australia bisa terjadi karena pemerintahan tidak pernah
fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan. NSA –ASD leluasa menyadap karena
pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh berupaya menangkal penyadapan itu.
 
Semua unsur kekuasaan sibuk mengurus kepentingannya masing-masing. Pemanfaatan teknologi penyadapan
yang dibeli dan didatangkan ke Indonesia tidak diprioritaskan untuk melindungi negara dengan segala
kerahasiaannya. Teknologi itu malah digunakan menyadap lawan-lawan politik.
 
Langkah Joko Widodo mengungkap penyadapan di rumah dinasnya ibarat tamparan yang membuat malu para
pelakunya. Sebab, aktivitas penyadapan itu ternyata masih amatiran sehingga begitu mudah terbongkar.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 3 Mar 23:56 2014
Picon

OPINI: Waspadai Barter Century

Waspadai Gerakan Mengubur Century

Bambang Soesatyo
Anggota Tim Pengawas Penyelesaian
Kasus Bank Century DPR RI

Beredar selentingan kabar, Istana minta agar kasus Century kelar sebelum pemerintahan ini berakhir.
Ditawarkan, Boediono mundur, tapi Century tutup buku. Jujur, saya meragukan kabar miring ini.

Tapi, kalau informasi itu benar, harus dilawan. Tidak boleh lagi bangsa ini disandera oleh kasus-kasus
yang tidak tuntas karena balter politik atau praktik transaksional.

Kesan adanya perlawanan yang kuat dari pihak-pihak tertentu pada hari-hari ini, termasuk adanya
berbagai gerakan yang dibungkus dalam bentuk seminar dan diskusi ekonomi yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok tertentu, sulit dihindari. Mereka mencoba melindungi pelaku utama dari skandal
keuangan terbesar pasca reformasi tersebut dengan berbagai argumen ekonomi yang mengelabui dan
membodohi rakyat. 

Entah kenapa, mereka terus berupaya. Mulai dari menjegal kehadiran Boediono ke DPR  hingga mengaburkan
substansi bahwa kebijakan FPJP maupun Bailout pada Bank Century itu untuk menyelamatan ekonomi
Indonesia. Hebatnya lagi, mereka kini tanpa malu-malu berusaha membalikan fakta-fakta penyimpangan
dan keganjilan yang terjadi, baik dalam proses pemberian FPJP maupun Bailout kepada Bank Century. 

Mereka lupa bahwa KPK telah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan karena adanya tindak pidana
korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Bahkan BPK telah menghitung besarnya kerugian negara. Tidak hanya Rp.6,76 triliun. Tapi ditambah FPJP
Rp.689,3 miliar. Sehingga total kerugian negara Rp.7,4 triliun.

Harus diakui, proses hukum kasus Bank Century di KPK memang berjalan lambat, namun menurut saya,  setahun
belakangan ini masyarakat bisa melihat ada kemajuan yang luar biasa. Setidak-tidaknya diawali dengan
penetapan tersangka terhadap dua mantan deputi Gubernur BI: Budi Mulya (BM) sebagai mantan deputi V
Bidang Pengawasan BI, dan Siti Chalimah Fadjriah (SCF) mantan deputi IV Bidang Pengelolaan Moneter
Devisa BI. Keduanya diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencairan FPJP dan dana
bailout Century Rp 6,7 triliun. Memang tampak ganjil mengingat kepemimpinan di bank sentral adalah
kolektif kolegial dan posisi dua orang tersebut hanyalah tingkat pelaksana. Bukan penentu kebijakan.
Karena penentu kebijakan adalah Dewan Gubernur. Jadi seharusnya seluruh Dewan Gubernur, termasuk
Gubernur BI, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mendapat status sama dengan BM maupun SCF.
Namun, biarlah KPK yang menjawab pertanyaan dan keheranan publik itu.

Kemajuan lanjutan juga terlihat pada langkah KPK memeriksa mantan menkeu Sri Mulyani di Washington
Amerika Serikat. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan
(KSSK). Bersama Sri Mulyani, KPK juga memeriksa sejumlah orang dan komisi antikorupsi itu melukiskan
rangkaian hasil pemeriksaan ini sebagai sangat produktif. Bahkan, menurut dugaan saya, jika BAP
Srimulyani kelak dibuka di pengadilan, publik pasti akan geger karena konon menyentuh nama kramat.

KPK juga sudah menggeledah markas BI dan  menyita sejumlah dokumen, memeriksa puluhan saksi termasuk
Jusuf Kalla serta  meminta pendapat ahli. Lalu, apakah kita masih bebal dan berkilah bahwa kebijakan
pemberian FPJP dan Bailout adalah perbuatan yang mulia? Masihkah kita tidak malu mengatakan bahwa
kebijakan tersebut untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia?

Seperti kita ketahui hampir lima tahun sudah megaskandal penyelamatan Bank Century (kini Bank Mutiara)
mengemuka di ruang publik. Selama hampir empat tahun sejak Rapat Paripurna DPR awal 2010 yang
memerintahkan proses hukum atas kasus tersebut, keputusan politik itu tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Rakyat melihat sendiri bahwa proses hukum atas kasus  itu jalan di tempat alias tanpa kemajuan
signifikan. Akibatnya, muncul kesan bahwa pemerintah dan institusi penegak hukum tidak memiliki
kemauan politik menuntaskan kasus tersebut.

Terlebih inisiatif untuk percepatan proses hukum kasus itu selalu ditentang oleh kekuatan politik
tertentu. Contoh, tiap kali dimunculkan inisiatif bagi perpanjangan masa tugas Tim Pengawas (Timwas)
DPR untuk proses hukum kasus tersebut, selalu saja muncul perlawanan.
Inisiatif Timwas DPR untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari pihak lain termasuk Boeddiono
yang relevan pun seringkali dicibir. Intinya, ada ketakutan dari kalangan tertentu dalam menghadapi 
kemungkinan kemunculan banyak fakta baru yang berkaitan dengan megaskandal tersebut. Sampai-sampai
anggota Dewan Pertimbangan Presiden pun ikut-kutan carmuk atau cari muka dengan mengatakan bahwa
pemanggilan Boediono ke DPR oleh Timwas Century tidak relevan.

Ikut campurnya Watimpres, menolak pemanggilan mantan Gubernur BI Boediono oleh DPR terkait Kasus
Century, semakin mempertegas adanya pihak-pihak maha penting yang merasa ketakutan Boediono bicara
terbuka di Timwas Century DPR. Itulah barangkali yang menjelaskan,  mengapa banyak pihak terus berupaya
membangun opini bahwa persoalan kasus Bank Century di DPR telah selesai dan serahkan saja ke KPK. 

Sebab, mereka tahu pemeriksaan di KPK sesuai aturan Hukum Acara, dilakukan tertutup. Jadi, satu-satunya
cara untuk mengecoh publik, ya itu tadi. Dengan menghalang-halangi DPR dalam menjalankan tugas
konstitusionalnya yang diamanatkan UU melalui upaya  mengaburkan pemahaman bahwa kasus Century sudah
ditangani secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pemanggilan Boediono tersebut secara substansial adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling
mempengaruhi. Pemanggilan DPR bertujuan meminta konfirmasi atas pernyataan yang berbeda sekaligus
memperjelas siapa sesungguhnya aktor intelektual Skandal Century. Dirinya sebagai Gubernur BI ketika
itu, atau ada pihak lain yang lebih tinggi.   

Lebih dari itu, kehadiran Boediono diharapkan dapat meluruskan sejumlah spekulasi negatif yang
berkembang di masyarakat. Timwas sangat menyayangkan sikap Boediono yang tidak bertanggung jawab. dan
tidak bersikap ksatria itu. Seharusnya tidak perlu takut datang ke DPR jika dirinya merasa benar tanpa
harus dihadirkan secara paksa.

DPR memerlukan keterangannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72
dalam UU MD3 No.27 tahun 2009. Yakni, seorang pejabat negara bisa dipanggil paksa jika keterangannya
diperlukan utk kepentingan bangsa dan negara. Kalau menolak panggilan paksa, maka sesuai ayat (4) dan
(5) sanksinya pejabat bisa disandera paling lama 15 hari sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Atau jika habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, pejabat dilepas
dari penyanderaan demi hukum. 

Keterangan Boediono penting dan sangat dibutuhkan, terutama terkait soal pernyataannya yang menuding
bahwa pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya bailout Rp.632 miliar  menjadi Rp.6,76 triliun
adalah LPS. Sementara LPS sesuai UU bertanggung jawab ke Presiden. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang
Boediono menembak presiden dan ingin menyeret presiden dalam pusaran skandal Century? Apakah itu
pertanda bahwa Boediono seperti juga halnya Srimulyani, tidak mau dikorbankan sendirian? Wuallahwualam.

Tindak Pidana Korupsi

Skandal bank Century merupakan penyelewengan pada pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP)
dari Bank Indonesia, dan penalangan atau bail-out dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara dari
kasus Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir tahun 2013 atas permintaan KPK. BPK
menyimpulkan bahwa  Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689,394 miliar dan
bail-out Rp 6,742 triliun adalah merupakan kerugian. Negara.

Pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century, kini Bank Mutiara, merupakan keseluruhan penyerahan
pada tanggal 14, 17 dan 18 Nopember 2008. Adapun bail-out adalah keseluruhan pemberian penyertaan modal
sementara dari LPS ke Bank Century selama 24 Nopember 2008 sampi 24 Juli 2009.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka dua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya
dan Siti Chalimah Fadjrijah. 

Secara politik, kasus bail-out Bank Century telah dinyatakan DPR RI sebagai penyimpangan. Keputusan ini
diambil pada 3 Maret 2010 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan melalui sebuah proses
voting terbuka. Sebanyak 315 anggota DPR menyetujui opsi C yang menyatakan proses pemberian FPJP dan
Bailout pada Bank Century menyimpang, mengalahkan 212 anggota DPR pendukung opsi A yang menganggap
tidak ada persoalan pada proses tersebut. 

Kini, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kasus tersebut akan memasuki babak baru. Pertama, berani
dan punya nyalikah Polri menghadirkan paksa Boediono yang kini wakil presiden ke DPR atas perintah UU.
Untuk menjawab misteri di balik kata-kata Boediono bahwa pihak yang bertanggung jawab atas
membengkaknya bailout dari Rp.632 miliar menjadi Rp.6,7 triliun adalah LPS? 

Kedua, akan terbukakah seluruh kesaksian dalam BAP di KPK yang menyebut secara gamblang pihak-pihak yang
terlibat termasuk aktor intelektual yang diduga paling menikmati dana bailout Bank Century di
pengadilan Budi Mulia beberapa pekan mendatang? Kita tunggu saja. Paling tidak, hasil pemilu
legislatif 9 April 2014 dan pemilu Presiden/Wakil Presiden 9 Juli 2014  mendatang akan ikut menentukan,
apakah aktor intelektual skandal Bank Century tersebut akan tetap melenggang bebas atau terlibas. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

MEDIACARE | 1 Mar 17:37 2014
Picon

File - mediacare-welcome.txt


Mohon abaikan bagi Anda yang sudah pernah mengisi....

------------------------------------------

Dear members,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung
di milis MEDIACARE. Hingga kini, tercatat lebih dari 9,000 anggota milis
yang datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang profesi yang 
berbeda. Ada wartawan, praktisi kehumasan, periklanan, komunikasi pemasaran,
EO, penyiar radio, news anchor, politisi, penulis lepas, dosen, 
redaktur bahasa, para pengamat berbagai bidang, pekerja seni, 
pelaku bisnis, penggiat LSM, juga dari kalangan mahasiswa, dan lainnya.

Kami berharap, milis ini dapat dijadikan ajang tukar menukar gagasan,
informasi, dan pemikiran-pemikiran positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan media massa dan juga kegiatan-kegiatan kreatif di Indonesia. 
Di masa mendatang, siapa tahu kita bisa garap members gathering secara 
berkala dengan tajuk yang berbeda-beda.

Apabila Anda berkenan, mohon diisi data sebagai berikut:

Nama lengkap:
Nama panggilan:
Domisili (kota/negara):
Profesi: 
Tanggal lahir: 
No telp/HP:
E-mail:
Website:
Blog:

Nama media/lembaga: 
Ulang tahun lembaga/media: 
Alamat media/lembaga:
E-mail:
Website
Blog:

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.....

Salam Mediacare!

Moderator

e-mail: mediacare-owner@...

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Remotivi Remotivi | 27 Feb 09:35 2014

[Undangan Pengingat] Peluncuran Penelitian Remotivi: "Melipat Indonesia dalam Berita Televisi: Kritik atas Sentralisasi Penyiaran"

Sebuah Undangan

Sistem penyiaran televisi yang tersentralisasi merugikan masy arakat Indonesia. Sepuluh stasiun televisi swasta asal Jakarta yang bersiaran nasional terbukti bukan gagasan yang tepat bagi negara yang luas dan beragam seperti Indonesia. Pasalnya banyak isi siarannya yang tak relevan bagi banyak publik di luar Jakarta. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Remotivi dan FIKOM Unpad atas berita di 10 stasiun televisi nasional sepanjang Oktober 2012.


Seperti apa temuan dalam penelitian ini dan bagaimana sesungguhnya penyebab dari situasi ini? Mari bergabung dan mendiskusikannya dalam acara peluncuran penelitian Remotivi yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal: [Besok] Jumat, 28 Februari 2014
Waktu: Pk 13.00 - selesai (diawali dengan makan siang)
Tempat: Hall Dewan Pers
             Jl. Kebon Sirih no 32-34, Jakarta Pusat
Pembicara:
- Muhamad Heychael (Peneliti Remotivi)
- Imam Wahyudi (Anggota Dewan Pers)
- Kunto Adi Wibowo (Dosen FIKOM Unpad)
- Syaharuddin (Direkt orat Penyiaran Kemenkominfo)

Narahubung:
Indah (0898-9238-503)
Suci (0813-8000-8929)
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane