Picon

Mencari Televisi Pro-Publik di Tengah Pertandingan Politik

Menjelang Pemilu presiden, kemampuan matematika stasiun televisi kita semakin lemah. Televisi hanya bisa berhitung sampai dua: satu untuk Prabowo-Hatta, dua untuk Jokowi-Kalla. Padahal, di tengah pertandingan politik yang makin tajam dan tak jarang berkeliaran informasi sesat, televisi sebagai media massa dituntut perannya dalam menyajikan informasi dan perspektif yang bening.

Penyelenggaraan debat capres-cawapres oleh KPU pada 9 Juni kemarin yang disiarkan melalui beberapa stasiun televisi menjadi tanda bahwa media ini diharapkan mampu menjadi sarana merayakan demokrasi dengan bermutu. Acara debat berguna bagi publik untuk mengetahui kapasitas capres-cawapres yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.


--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terh adap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___
Posted by: Remotivi Remotivi <remotivi-DaQTI0RpDDMAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Tamasya Batik CIREBON-INDRAMAYU 21-22 Juni 2014

Tamasya Batik CIREBON-INDRAMAYU
21-22 JUNI 2014

Cirebon merupakan penghasil batik dengan motif dan corak yang kuat dan khas. Batik Cirebon termasuk kedalam kelompok batik Pesisiran. Namun sebagian batik Cirebon termasuk dalam kelompok batik Keraton, yaitu Keratonan Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Beberapa desain batik Cirebon Klasik seperti motif Mega Mendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas termasuk dalam kelompok batik Keraton. Batik Cirebonan Pesisiran dipengaruhi oleh karakter penduduk masyarakat pesisiran yang pada umumnya memiliki jiwa terbuka dan mudah menerima pengaruh asing. Daerah sekitar pelabuhan biasanya banyak orang asing singgah, berlabuh hingga terjadi perkawinan lain etnis (asimilasi) maka batik Cirebonan Pesisiran lebih cenderung menerima pengaruh dari luar. Warna-warn a batik Cirebonan Pesisiran terasa atraktif dengan menggunakan banyak warna. Sedangkan batik Dermayon lebih menekankan pada motif-motif yang mengesankan karakteristik kerakyatan.

BIAYA :
Rp. 1.650.000,- /orang (sharing 1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk : Transportasi dengan bis wisata Jakarta-Cirebon-Jakarta, transportasi lokal, akomodasi, makan selama trip, booklet panduan, narasumber ahli / kontributor lokal, donasi keberlanjutan seni budaya tradisi dan konservasi sejarah, berlangganan majalah Tamasya selama 3 bulan.
Biaya tidak termasuk transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point, tur tambahan, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya).

Meeting Point : Pelataran parkir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI - Jln. Jend. Sudirman (samping Ratu Plaza)
 
Batas akhir pendaftaran & pembayaran : 17 Juni 2014**
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org | 0812-90188682 | pin BB 2310DC88
www.gelarculturaltrip.com | www.gelar.co.id


__._,_.___
Posted by: <kumo-HD+1q/n9bHuez0ei9/+7zw@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

OPINI: Pembenahan Tata Kelola Haji

Pembernahan Tata Kelola Haji

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional Korp Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) 

TAMPARAN keras kembali diterima Kabinet Indonesia Bersatu-II. Hanya dalam hitungan bulan jelang
demisioner, potret kabinet justru bertambah buram setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Menteri  Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus penyelenggara dana haji
 2012-2013. Inilah momentum untukmembenahi semua aspek pengelolaan ibadah haji.

KPK telah meningkatkan status kasus pengelolaan dana dan pengadaan haji periode 202-2013 ke tahap
penyidikan. Adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang baru-baru ini mengumumkan hal itu, termasuk
penetapan status tersangka atas Menag Suryadharma Ali (SDA).

Pada tahap penyelidikan, KPK menemukan indikasi praktik penggelembungan (mark up) nilai pengadaan,
serta penyalahgunaan dana calon jamaah haji periode itu, dengan perkiraan volume anggaran lebih dari Rp
1 triliun. Penggelembungan antara lain terjadi pada aspek pemondokan, catering dan pengadaan 
transportasi. Juga ditemukan penyelewengan pada pengelolaan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) yang diduga digunakan untuk membiayai kepentingan sejumlah pejabat Kemenag.

Tentu saja umat Islam memaknai langkah KPK ini sebagai angin segar. Selama ini, kalangan umat memang
selalu berharap dilakukannya perbaikan dan pembenahan terhadap tata kelola dan penyelenggaraan
ibadah haji. Sudah begitu lama umat menggunjingkan ketertutupan pemerintah dalam mengelola dana haji.
Apalagi setelah terungkapnya transaksi mencurigakan dalam pengelolaan dana haji sepanjang periode
2004-2012. Pun, sudah begitu banyak kisah atau pengalaman jamaah mengenai ketidaknyamanan beribadah
akibat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang begitu tertutup selama ini.

Sering diasumsikan bahwa jika saja dana haji yang disetorkan calon jamaah dikelola dengan benar dan
produktif, Indonesia bisa berinvestasi membangun apartemen, hotel, poliklinik atau pusat kesehatan
haji Indonesia pada area-area yang tidak jauh dari Tanah Suci. Pada area dimaksud, bisa disediakan
catering atau food court yang menyediakan masakan khas Indonesia. Kemampuan Indonesia menyediakan
fasilitas-fasilitas seperti itu akan menyediakan ruang bagi jamaah haji Indonesia untuk beribadah
dengan khusyuk dan nyaman.

Namun, gagasan ini begitu sulit untuk diolah karena pengelolaan dana haji selama ini begitu tertutup.
Karena itu, semua elemen masyarakat bersyukur atas inisiatif institusi penegak hukum menyentuh
masalah ini. Ketertutupan yang jelas-jelas tidak produktif itu harus diakhiri, apa pun risikonya. 

Dengan begitu, inisiatif KPK menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji hendaknya dipahami
dengan sudut pandang positif. Jangan dipolitisasi. KPK setidaknya telah mendorong dilakukannya
pembenahan pada semua aspek tata kelola dan penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana yang diharapkan
semua elemen masyarakat.

Dengan ditetapkannya figur seorang menteri menjadi tersangka, yang diharapkan tentu saja bukan hanya
dorongan pembenahan, melainkan juga tumbuhnya efek jera bagi semua pihak yang selama ini mungkin sering
memanipulasi para calon jamaah haji. Calon jamaah haji hendaknya tidak melulu dilihat sebagai obyek
untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Calon jamaah Haji harus diperlakukan sebagaimana layaknya individu yang ingin beribadah di Tanah Suci.
Benar bahwa calon jamaah haji memerlukan bantuan atau jasa dari pihak lain karena perjalanan yang jauh
dan kewajiban memenuhi sejumlah persyaratan.  Wajar juga jika semua pihak yang membantu atau penyedia
jasa mendapatkan uang lelah atau keuntungan.

Akan tetapi, beban perjalanan jauh dan persyaratan-persyaratan yang mengikutinya tidak boleh
direkayasa atau dieskalasi menjadi persoalan teramat sulit yang hanya bisa diatasi dengan pembiayaan
sangat mahal. Perilaku manipulatif seperti itulah yang sering dialami banyak calon jamaah haji
Indonesia. Niat beribadah harus dimuliakan, dan karenanya pemburu rente yang tamak tidak boleh diberi
tempat dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
 
Profesional dan Transparan

Pembenahan pada aspek pengelolaan dana haji sudah dimulai. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menggagas pemisahan pengelolaan dana haji dari
direktorat yang dipimpinnya itu. Tujuan utama dari pemisahan itu adalah transparansi dan
profesionalitas. Gagasan ini sudah dimasukan dalam  rancangan undang-undang (RUU) Pengelolaan
Keuangan Haji.

Anggito mengusulkan lembaga pengelola bisa saja seperti  Badan Amil Zakat Nasional, sementara Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pengelolaan dana jamaah haji dikelola badan layanan umum
(BLU). Dalam praktiknya nanti, kebijakan tetap melekat di Ditjen PHU, sedangkan pengelolaan dana haji
menjadi wewenang badan dimaksud.

Menurut  Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LKPIH) 2013 dari Kemenag, outstanding dana
haji per Desember 2013 mencapai Rp 64,5 triliun. Dalam rentang waktu relatif pendek, akumulasi dana haji
diprediksi menembus jumlah Rp 100 Triliun. Perkiraan ini masuk akal karena minat umat melaksanakan
ibadah haji terus meningkat dari waktu ke waktu.

Jelas bahwa dana masyarakat ini bukan jumlah yang kecil. Karena dana itu milik orang banyak,
pengelolaannya harus profesional dan transparan. Ada dua poin yang patut digarisbawahi. Pertama,
negara cq pemerintah seharusnya mengapresiasi  kehendak masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
Kedua, dalam mengelola dana haji, pemerintah semestinya tidak menyalahgunakan kepercayaan calon jamaah.

Sebelum gagasan pemisahan pengelolaan dana haji yang digagas Anggito, ada pertanyaan publik yang tak
pernah bisa dijawab pemerintah. Pertanyaan itu adalah bagaimana pemerintah atau Kemenag mengelola
dana triliunan rupiah yang disetor calon jamaah haji? Mengapa juga tidak ada transparansi untuk
pengelolaan dana masyarakat yang demikian besar itu? Karena jumlahnya yang puluhan trilyun itu, publik
yakin dana itu tidak disimpan di brankas Kemenag, melainkan di sejumlah bank. Kalau mengikuti mekanisme
perbankan, dana itu pasti produktif alias berbunga. 

Faktanya, selama ini, calon jamaah tidak menikmati imbal hasil itu. Setelah sekian tahun menunggu, calon
jamaah hanya mendapatkan manfaat sesuai setoran pokok ketika akan berangkat menunaikan ibadah. Calon
jamaah pasrah karena hak untuk menentukan calon jamaah yang berangkat ada di tangan pemerintah.
 Tetapi, aneh bahwa pemerintah merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana
masyarakat itu.

Dimana dana itu ditempakan dan atas nama siapa? Apa pilihan instrumennya? Kalau dana itu diinvestasikan,
berapa besar hasil investasinya dan digunakan untuk apa saja hasil investasi itu? Bagaimana
mekanismenya sehingga calon jamaah yang menyetor Rp 20 juta tetap menerima Rp 20 juta setelah lima atau 10
tahun kemudian?

Selama puluhan tahun, pertanyaan-pertanyaan dari publik ini tidak pernah mendapatkan jawaban. Baru
satu-dua tahun terakhir ini, pengelolaan dana haji  dibuat transparan, ketika Ditjen PHU mulai
memindahkan dana setoran haji ke bank syariah dan unit usaha syariah sebagai bank penerima setoran (BPS).

Penetapan Menteri Agama SDA dkk menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan haji periode
2012-2013 patut dijadikan momentum pembenahan tata kelola dan penyelenggaraan haji. Penetapan status
SDA itu  hendaknya dijadikan faktor pendorong.

Pengelolaan dana haji mulai dibenahi dan transparan. Aspek lainnya pun harus dibenahi. Pembenahan itu
harus membuahkan rasa nyaman dan khusyuk bagi jamaah sejak proses persiapan di dalam negeri, perjalanan
pergi-pulang dan selama melaksanakan ibadah. Itulah yang sesungguhnya menjadi kepentingan mendasar
para jamaah. Sangat sederhana.

Maka, RUU tentang Pengelolaan Dana Haji hendaknya sudah mencakup semua kepentingan mendasar yang
sederhana itu.

*) Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, Semarang, Jawa Tengah (5/6) 
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

OPINI: Obral Janji Para Capres

Obral Janji Nakhoda Baru dan Arah Indonesia
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
 
KALAU  hasil pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 nanti konstitusional, satu dari dua
nama ini, Jokowi Widodo atau Prabowo Subianto, menjabat presiden RI periode 2014-2019. Ke arah mana
republik akan melangkah? Rakyat harus menunggu sinyal dari pemimpin terpilih. Satu yang sudah pasti,
tantangan ke luar maupun ke dalam sama beratnya
 
Sabtu (31/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan
Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. KPU membuat
ketetapakn itu setelah kedua pasangan dinyatakan lolos verifikasi, dan dituangkan dalam keputusan KPU
No. 453/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum
tahun 2014.
 
Masuk akal jika berbagai kalangan memastikan Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran, karena hanya
diikuti dua pasangan calon. Fakta ini melegakan karena Pilpres 2014 bisa menjadi lebih hemat biaya. Pun,
kepastian tentang kepemimpinan nasional yang baru segera terwujud, sehingga energi nasional bisa
segera dialihkan untuk menggerakan kegiatan-kegiatan yang secara ekonomi lebih produktif.
 
Hari-hari ini, seluruh rakyat Indonesia akan disuguhi tontonan kegiatan kampanye masing-masing
pasangan Capres-Cawapres. Juga diselingi debat antarcapres dan antarcawapres maupun debat antartim
sukses. Dari kampanye dan debat itu, rakyat hanya akan mendengarkan janji-janji. Tidak ada janji yang
bakal merugikan rakyat. Semuanya bisa meninabobokan. Apakah janji-janji pasangan Capres-Cawapres
itu akan diwujudkan nantinya? Waktulah yang akan membuktikan.
 
Ke arah mana Republik Indonesia akan melangkah di bawah kepemimpinan nasional yang baru? Masing-masing
figur Capres sudah memberi sinyal atau kecenderungan sejak mereka mendeklarasikan posisinya. Namun,
harus diakui bahwa segala sesuatunya masih samar-samar, dan sinyal-sinyal itu nyaris spontanitas
belaka.  Mungkin karena kedua figur Capres belum diberi kesempatan untuk memaparkan visi-misi masing-masing.
 
Kalau pun pada akhirnya dua figur Capres itu menggelar visi-misi masing-masing, tidak akan ada kejutan,
karena persoalan kebangsaan dan kenegaraan terkini sudah menjadi pengetahuan umum alias tidak ada yang
baru. Pertanyaan dari komunitas pemilih adalah bagaimana kedua Capres akan mengatasi ragam persoalan
yang sedang menyelimuti bangsa hingga saat ini.
 
Oleh karena itu, daripada sekadar menebar janji tanpa konsep, lebih baik kedua figur Capres menugaskan
tim sukses masing-masing merumuskan aneka persoalan itu sesuai persepsi masing-masing kubu Capres.
Jangan memahami persoalan dari permukaannya saja.  Harus dilakukan pendalaman untuk memahami setiap
peroalan. Dengan begitu, identifikasi persoalan jangan hanya sektoral, tetapi mencakup sub-sektor
agar pemahamannya lebih komprehensif.
 
Setelah aneka persoalan itu dipotret dengan mendetail, rumuskan pula strategi jalan keluar untuk
mengatasi persoalan-persoalan itu. Pada tahap ini, keterlibatan para pakar dan praktisi di sektor atau
sub-sektor bersangkutan amat relevan, karena mereka lebih memahami kondisi dan fakta di lapangan. 
 
Rumusan persoalan dan rumusan jalan keluar itulah yang menjadi bahan dasar Capres-Cawapres serta tim
sukses menyuarakan visi-misi. Dari situ, akan terbangun persepsi yang sama atau seragam, sehingga
dalam adu argumentasi atau promosi  program diberbagai kesempatan dan forum, materi yang dimunculkan
tidak signifikan perbedaannya. Rumusan persoalan perlu disosialisasikan lagi sebagai penyegaran,
sementara rumusan jalan keluar idealnya menjadi penawaran dari Capres yang diharapkan bisa memikat pemilih.
  
Persoalan Lama 
 
Jadi, kalau seorang Capres yakin dan berjanji bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan
potensi dalam negeri, dia harus mampu menjelaskan bagaimana janji itu bisa diwujudkan. Dan, kalau
Capres bertekad menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), dia harus mampu meyakinkan warga miskin
bahwa kebijakannya itu tidak akan menyengsarakan mereka. Artinya, dia harus menawarkan subsidi
lainnya sebagai substitusi kepada warga miskin.
 
Demikian juga ketika Capres berjanji akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang menelan biaya
sangat besar itu.  Karena pemerintah butuh partisipasi modal swasta, lokal maupun asing, sang Capres
tentu saja harus menunjukan kapabilitas dan kredibilitas dalam memobilisasi dana untuk akselerasi
pembangunan infrastruktur.
 
Karena forumnya adalah kampanye atau debat, tentu saja pemaparan strategi pembangunan itu tidak harus
rinci. Terpenting, pemilih yakin bahwa Capres memahami aneka persoalan dengan komprehensif dan
menawarkan jalan keluar. Kesan ini perlu ditumbuhkan agar publik tidak lagi berasumsi Capres-Cawapres
sekadar janji tanpa memahami persoalan.
 
Sebagian besar pemilih Indonesia sudah paham bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang akan dihadapi
presiden terpilih. Beberapa di antaranya terbilang sensitif. Agenda paling utama adalah mewujudkan
kesejahteraan umum. Termasuk dalam agenda ini adalah program nyata memperbaiki kualitas hidup warga
miskin, mengelola ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, memperkecil ketimpangan
pendapatan, penyediaan rumah layak huni, jaminan kesehatan dan pendidikan.
 
Target membenahi pengelolaan anggaran juga masuk kategori sensitif karena menyentuh isu
subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi BBM terus menggelembung sehingga menurunkan peran
APBN sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Sudah barang tentu presiden terpilih ditantang
menghapus atau mengurangi subsidi BBM.
 
Pemilih juga akan menyimak sikap dan komitmen Capres terhadap pemberantasan korupsi. Tidak sekadar
mendukung, pemilih pada dasarnya berharap presiden berani mengambil inisiatif mencegah dan
memberantas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah. Hingga kini, publik melihat
bahwa pemerintah cenderung pasif, dan menyerahkan kerja pemberantasan korupsi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selain itu, pemilih juga ingin tahu bagaimana Capres menyikapi keterbatasan infrastruktur pada begitu
banyak daerah di luar Jawa. Tak perlu ditutup-tutupi lagi bahwa selama ini ada kecemburuan, sejumlah
daerah merasa dinomorduakan. Capres hendaknya segera merespons masalah ini, karena potensi ekonomi
daerah sulit dikembangkan jika tidak didukung infrastruktur yang memadai.
 
Itulah beberapa tantangan strategis yang bersumber dari dalam negeri. Lantas apa saja tantangan dari
luar yang perlu diantisipasi kedua figur Capres? Paling dekat adalah dimulainya penyatuan ekonomi
ASEAN  pada 2015 mendatang. Dalam konteks ini, persoalannya adalah seberapa kuat daya saing Indonesia
menghadapi perkembangan industri di negeri-negeri tetangga. Kalau tidak kompetitif, Indonesia hanya
menjadi pasar bagi produk negeri tetangga.
 
Bagi sejumlah raksasa industri, Indonesia tampaknya belum kondusif sebagai tujuan investasi. Kendati
menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi produsen telepon selular, Indonesia tidak dipilih
sebagai basis produksi. Produsen Blackberry memilih Malaysia, sementara Samsung sudah memilih
Vietnam sebagai basis produksi.  
 
Presiden terpilih bersama kabinetnya tentu harus merumuskan strategi baru untuk menjadikan Indonesia
tujuan investasi. Sebagai pasar dengan jumlah konsumen yang demikian besar mestinya bisa mendatangkan
banyak investasi dari luar. Indonesia mungkin tidak bisa terus menerus menoleransi perilaku pemain
besar seperti Blackberry dan Samsung yang hanya cari untung, tanpa niat sedikit pun mengapresiasi
masyarakat Indonesia yang telah berkontribusi menjaga eksistensi mereka.
 
Memang, rakyat Indonesia sudah paham bahwa bagi presiden terpilih, tantangan ke dalam maupun ke luar
sama-sama berat. Kalau kedua Capres berjanji akan merespons rangkaian masalah tadi, darimana
memulainya? Mungkin, presiden terpilih nanti tidak saja perlu membuat dan menunjukan skala prioritas.
Namun juga harus mampu dan berani memerintah. Bukan menunggu perintah. 

*) Dimuat di Koran SINDO (3/6)
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

OPINI: Sinkronisasi Pusat-Daerah

Sinkronisasi Pusat-Daerah

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
 
WACANA tentang perlunya mengurangi subsidi energi (BBM dan listrik) akhir-akhir ini adalah gambaran
mengenai rapuhnya perekonomian nasional. Tidak kokoh seperti yang digambarkan selama ini.
Sebaliknya, negara justru sedang menghadapi tantangan sangat serius dan mengkhawatirkan. Beban
pemerintah baru sangatlah berat.
 
Demikian beratnya sehingga harus ada keberanian dan konsistensi untuk menetapkan prioritas program.
Soalnya, penanganan atas sejumlah masalah bersifat mendesak.  Mulai masalah ketahanan pangan,
percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan daya saing menuju penyatuan ekonomi
ASEAN, merealisasikan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, hingga peningkatan kapabilitas dan
kompetensi pemerintah daerah.  
 
Baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia masuk 10
besar dunia. Dia mengacu pada laporan Bank Dunia tentang pemeringkatan ekonomi menurut produk domestik
bruto (PDB) dan daya beli. Data ini mungkin tak perlu diperdebatkan.

Tetapi, apa konsekuensi data itu bagi kesejahteraan rakyat? Itulah pertanyaannya. Dalam beberapa tahun
belakangan ini, pemerintahan SBY memang sering menggemakan klaim tentang tingginya pertumbuhan
ekonomi. Tetapi, rakyat nyaris tak peduli karena tidak merasakan atau menikmati pertumbuhan itu.
 
Karena itu, pemerintah baru jangan sampai terperangkap pada statistik pertumbuhan ekonomi tinggi yang
diwariskan pemerintahan sebelumnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan, statistik pertumbuhan itu tak
layak dijadikan acuan karena rapuh dan tidak berkualitas. Statistik itu terbukti bukan solusi untuk
mereduksi jumlah pengangguran dan memerangi kemiskinan. 
 
Sepanjang 2013 lalu, nilai impor bahan pangan sudah mencapai angka Rp 104,9 triliun untuk belanja 29
komoditi kebutuhan pokok dengan volume lebih dari 17 miliar kilogram. Menurut BPS, termasuk dalam
daftar belanjaan itu adalah komoditi cabai, bawang, teh, cengkeh, jagung, beras, singkong dan garam.
 
Data dan fakta itu sangat menakutkan. Bahkan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai kebijakan pangan
nasional ibarat selang infus. "Kalau infusnya dicabut, bisa mati kita," kata Moeldoko, belum lama ini.
 
Volume impor pangan dan energi pun sudah berevolusi menjadi ancaman laten bagi stabilitas nilai tukar
rupiah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bahkan sudah mendesak pemerintah memperbaiki
neraca perdagangan komoditas pangan dan BBM (bahan bakar minyak) jika ingin memperkuat nilai tukar
rupiah. Bila defisit impor pangan dan BBM bisa diminimalisir, nilai tukar rupiah menguat.
 Sebaliknya, kalau defisit  terus menggelembung, rupiah terus berselimut ancaman. 
 
Kalau belakangan ini dimunculkan wacana menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL),
itu pertanda kekhawatiran terhadap potensi gelembung defisit impor energi. Lalu, dalam satu-dua bulan
ke depan, harus dilakukan pengamanan stok bahan pangan menyongsong lebaran tahun ini. Artinya, akan
terjadi gelembung defisit impor komoditi pangan.  
 
Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu dikurangi lemahnya ketahanan pangan dan energi,
statistik pertumbuhan itu nyata-nyata tak punya nilai tambah. Bahkan, dia lebih menggambarkan
rapuhnya perekonomian negara.
 
Maka, pemerintah baru harus berjibaku memulihkan ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks pangan,
argumentasinya tidak boleh lagi sekadar stok yang aman atau cukup; stok harus cukup dengan harga
terjangkau seluruh elemen rakyat. Stok cukup tetapi harga mahal tidak ada artinya.
 
Impor bahan pangan harus diturunkan secara bertahap dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Jangan
lupa, mengolah ketahanan pangan adalah melayani kebutuhan hampir 250 juta perut rakyat dengan gizi yang
layak. Jadi, sidang kabinet bidang ekonomi harus selalu memrioritaskan agenda pengelolaan kecukupan
semua komoditi kebutuhan pokok. Pemerintah baru harus menjadikan fluktuasi harga kebutuhan pokok
sebagai isu sensitif.
 
Kompetensi dan Sinkronisasi
 
Selain menginventarisasi persoalan, pemerintah baru perlu menyimak lagi hasil  survei  World
Economic Forum (WEF) tahun 2011. WEF menjadikan 12 aspek untuk menetapkan Global Competitivenes Index
(GCI); meliputi efektivitas birokrasi, infrastruktur, kondisi makro ekonomi, pendidikan dasar dan
pendidikan lanjutan, pelatihan, aspek kesehatan masyarakat, efisiensi pasar, produktivitas tenaga
kerja, kinerja dan volume pasar uang, teknologi dan volume pasar (market size).
 
The Global Competitiveness Report 2012-2013 versi WEF menempatkan daya saing Indonesia di peringkat 50
dari 144 negara. Selain inefisiensi birokrasi dan perilaku korup, faktor infrastrktur ikut
memperlemah daya saing.
 
Khusus infrastruktur, survei WEF 2013 memang menunjukan perbaikan di Indonesia. Peringkat RI naik dari
91 per 2012 ke posisi 82 per 2013. Namun, investor tetap saja belum merasa nyaman berbisnis di Indonesia.
Para pemodal lebih senang berbisnis di Malaysia (peringkat 25), Thailand (61) dan China (74).
 
Pemerintah baru, mau tak mau, harus juga memiroritaskan masalah ini.  Menurut Bappenas,  tingkat
elektrifikasi nasional baru 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik sekitar 92,58 persen.
Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan
perumahan masih sangat terbatas.
 
Aksesibilitas serta jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi belum memadai. Baru-baru ini, sebuah
laporan dari Bank Dunia menggambarkan tantangan besar Indonesia dalam mengatasi masalah sanitasi
dasar. Tak kurang dari 50 persen populasi masyarakat pedesaan tidak memiliki akses sanitasi yang layak.
Menurut Bank Dunia, dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan, 40 juta
diantaranya tinggal di pedesaan.  Data ini sekaligus menggambarkan besarnya tantangan pemerintah
baru untuk menyediakan rumah layak huni bagi puluhan juta warga pedesaan di berbagai pelosok.
 
Rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340
ribu hektar per tahun.  Laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta
perkebunan terbilang sangat tinggi, terutama di Jawa dan Sumatera.  Ketersediaan infrastruktur
komunikasi dan informatika belum memadai, yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband.  
 
Jangankan di pelosok daerah lain, bahkan di Jawa sekali pun akses jalan, plus sarana dan pra sarana
transportasi masih jauh dari memadai. Lihatlah kondisi ruas jalan utama di jalur Pantura. Jalur ini
layak dilalui hanya jelang lebaran. Selepas hari raya, ruas jalan itu tampak berantakan seperti daerah
bencana akibat ketidakpeduliaan pemerintah pusat dan daerah.
 
Sangat sulit memaksimalkan potensi ekonomi di setiap daerah  jika infrastruktur tak segera
direhabilitasi dan dilengkapi. Padahal, trickle down effect pembangunan infrastruktur yang serentak
dan berkesinambungan sudah sangat jelas. Tercipta banyak lapangan kerja baru di setiap daerah. Segera
setelah jalan, jembatan dan pelabuhan rampung, warga lokal akan termotivasi memaksimalkan  potensi
ekonomi di wilayahnya. Apalagi jika Pemerintah baru berani menggagas pembangunan jalur kereta api di
Kalimantan dan Sulawesi.

Pada gilirannya, akan terbentuk beberapa pusat pertumbuhan baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
hingga Papua dan Nusa Tenggara Barat-Timur. Angkatan kerja baru dari pulau-pulau tersebut tak lagi
harus berbondong ke Jawa. Walau sedikit terlambat, melengkapi semua daerah dengan infrastruktur yang
memadai akan menaikkan daya nasional untuk  menghadapi penyatuan ekonomi ASEAN pada tahun mendatang.
 
Untuk merealisasikan kerja besar itu, pemerintah baru harus peduli pada peningkatkan kompetensi dan
kapabilitas sejumlah pemerintah daerah (Pemda), utamanya Pemda baru hasil pemekaran.  Masalah ini
penting, sebab gagasan besar dari pusat harus bisa diimplementasikan di tingkat daerah. 
 
Pemerintahan sekarang ini menyusun konsep pembangunan yang disebut Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan pendekatan konektivitas Koridor Ekonomi.
Kalau di tingkat pusat sudah menyiapkan MP3EI, bagaimana respons semua Pemda terhadap konsep itu?
Berarti, harus ada sinkronisasi perencanaan di pusat dengan perencanaan di daerah. Masalahnya,
antusiaskah Pemda merespons MP3EI itu?
 
Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah inilah yang harus diwujudkan oleh pasangan presiden dan wakil
presiden terpilih nanti. Entah itu Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.

*Dimuat di Koran Jakarta (28/5) 
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

Siaran Pers: Sepuluh Tim Terpilih Sebagai Penerima Beasiswa Liputan Perubahan Iklim

No. 078/AJIJAK/VI/2014

 

Senin, 2 Juni 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers AJI Jakarta
Sepuluh Tim Terpilih Sebagai Penerima Beasiswa Liputan Perubahan Iklim


JAKARTA. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mengumumkan sepuluh tim/media penerima beasiswa perubahan iklim 2014. Para pemenang diputuskan dalam rapat pleno yang  dihadiri ICCTF, Mentor program beasiswa perubahan iklim dan AJI Jakarta di kantor ICCTF, Kuningan, Jakarta, pada hari Jumat, 30 Mei 2014.

 

Program  Beasiswa Liputan Perubahan Iklim telah diumumkan melalui media sosial, website, milis jurnalis, poster ke kantor media sejak hari Rabu, 7 Mei 2014. Sejak hari itu hingga tanggal 25 Mei 2014 Panitia menerima puluhan usulan liputan dari jurnalis media cetak, media online dan media televisi.

 

Selama tiga minggu, panitia menerima sebanyak  61 usulan liputan perubahan iklim, dari media nasional  di Jakarta dan media lokal di daerah.

 

Panitia menyediakan dana beasiswa total senilai Rp 200 juta untuk biaya operasional tim/media meliput isu perubahan iklim. Tiga perwakilan media yang menulis laporan terbaik akan difasilitasi meliput konferensi perubahan iklim di Lima, Peru pada akhir 2014.

 

Mentor atau pembimbing program beasiswa liputan perubahan iklim ini adalah Brigitta Isworo Laksmi, Redaktur Harian Kompas, Untung Widyanto Jurnalis Senior Tempo dan Riza Primadi, Chief Eksekutif Officer (CEO) PT Content Creative Indonesia, Lembaga yang mempunyai focus kerja di bidang media penyiaran.

 

Penilaian dilakukan secara obyektif  tanpa memperlihatkan nama dan media. Penilaian dilakukan  dengan menyeleksi  kelengkapan draft usulan liputan berdasarkan nomor. Pemilihan dilakukan secara selektif dengan melihat kedalaman riset data awal, perencanaan liputan yang akan dikerjakan di lapangan,  daftar nama narasumber dan daftar pertanyaan yang disajikan.

 

“Semua usulan proposal yang dikirimkan cukup lengkap dan baik. Namun kami memilih usulan liputan yang terbaik, yang memiliki pemilihan angle liputan yang baru, dengan data riset yang lengkap dengan tahapan perencanaan jelas yang akan dilakukan di lapangan. Dengan begitu, kami dapat melihat bagaimana kesiapan untuk melaksanakan ide liputannya,” kata Brigitta Isworo Laksmi, salah satu mentor.

 

Menurut mentor, dari sejumlah usulan liputan yang diterima, sebagian sudah mencantumkan data awal yang banyak. Namun,  terkesan belum mengetahui kemana arah liputan yang akan dilakukan di lapangan.

 

“Secara umum, sebagian usulan yang diterima belum paham terkait isu perubahan iklim,” kata Untung Widyanto.

 

Sementara itu, Amin Budiarjo dari ICCTF mengatakan sejumlah usulan liputan masih belum memaparkan data seperti apa  dampak perubahan iklim yang terjadi dalam usulannya. Selain itu, ada dua usulan liputan yang tidak terkait dengan masalah perubahan iklim.

 

Ketua AJI Jakarta, Umar Idris mengungkapkan apresiasinya untuk semua usulan liputan yang sudah diikutkan dalam program beasiswa liputan perubahan iklim.

 

“Terima kasih untuk semua rekan jurnalis yang telah memasukkan usulan liputannya. Mereka yang belum terpilih menerima beasiswa, tetap bersemangat. Tetap mengikutkan usulan liputan dan karya jurnalistik terbaik Anda dalam program AJI Jakarta berikutnya,” kata Umar Idris.

 

Berikut 10 tim/media penerima beasiswa perubahan iklim. Keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka adalah:

 

MEDIA CETAK

1. Aries Munandar, Siswantini Suryandari (Media Indonesia) Kalimantan Barat. Usulan liputan berjudul ”Efektivitas Pertanian Organik di Kabupaten Kayong Utara sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Bagaimana kontribusinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”.

 

2. Syaipul Bakhori (Tempo) Jambi. Usulan liputan berjudul “Terpenuhinya Kebutuhan Energi Warga Masyarakat Desa Senamat Ulu dan Desa Sekitarnya, Wujud Pemanfaatan Lingkungan Sekitar yang Ramah Lingkungan, Sekaligus Upaya Menciptakan Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim”.

 

3. Shinta Maharani, Sunudyantoro (Tempo) DI Yogyakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Kelompok Tani Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Menjaga Kelestarian Hutan Rakyat Berbasis Pembiayaan Mikro”.

 

4. Uji Agung Santosa, Adi Wikanto (Kontan) Jakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Efektifitas Program Perubahan Iklim. Apakah Perlu dilakukan Menyeluruh pada 2015. Bagaimana Kesiapan Petani. Apakah Tidak Memberatkan Mereka serta Apakah petani Bisa Terlindungi dari Efek Perubahan Iklim”.

 

5. Bangun Santoso (Harian Jambi) Jambi. Usul liputan berjudul “Perjuangan Warga Serampas Menjaga Masa Depan Bumi”.

 

MEDIA ONLINE

6. Sumarlin (Suarakendari.com) Kendari. Usulan liputan berjudul “Dampak Pengelolaan TPAS Puwatu terhadap ketersediaan Energi Alternatif bagi Warga kota Kendari”.

 

7. Rofiqi Hasan, Herry Indrawan, Mahardika (Tempo) Bali. Usulan liputan berjudul “Bagaimanakah Penerapan Efisiensi Energi di Kalangan Industri perhotelan di Bali sebagai bentuk Mitigasi Perubahan Iklim”.

 

8. Januar Hakam (Ekuatorial.com) Jakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Cara Masyarakat Mengurangi dan Menanggulangi dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Mereka”

 

MEDIA TELEVISI

9. Michael Carlos Kodoati, Edward Agus Raleo (BeritaSatu TV) Jakarta. Usulan Liputan berjudul “Maksimalitas Pengelolaan Lahan Gambut untuk Perubahan Iklim Positif”

 

10.  Davi Abdullah (Acehvideo.tv/Kompas TV) Aceh. Usulan Liputan berjudul “Jasa Lingkungan yang Disajikan di Kawasan Hutan Ulumasen, Lhoong Aceh Besar”.  Program Beasiswa Liputan Perubahan Iklim dilaksanakan agar media massa ikut  melakukan edukasi mengenai perubahan iklim kepada masyarakat.

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Yus Ardiansyah                     08118071416

Musdalifah Fahri                   081524071774

Sekretariat AJI Jakarta          021-7984105

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
MEDIACARE | 1 Jun 16:05 2014
Picon

File - mediacare-welcome.txt


Mohon abaikan bagi Anda yang sudah pernah mengisi....

------------------------------------------

Dear members,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung
di milis MEDIACARE. Hingga kini, tercatat lebih dari 9,000 anggota milis
yang datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang profesi yang 
berbeda. Ada wartawan, praktisi kehumasan, periklanan, komunikasi pemasaran,
EO, penyiar radio, news anchor, politisi, penulis lepas, dosen, 
redaktur bahasa, para pengamat berbagai bidang, pekerja seni, 
pelaku bisnis, penggiat LSM, juga dari kalangan mahasiswa, dan lainnya.

Kami berharap, milis ini dapat dijadikan ajang tukar menukar gagasan,
informasi, dan pemikiran-pemikiran positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan media massa dan juga kegiatan-kegiatan kreatif di Indonesia. 
Di masa mendatang, siapa tahu kita bisa garap members gathering secara 
berkala dengan tajuk yang berbeda-beda.

Apabila Anda berkenan, mohon diisi data sebagai berikut:

Nama lengkap:
Nama panggilan:
Domisili (kota/negara):
Profesi: 
Tanggal lahir: 
No telp/HP:
E-mail:
Website:
Blog:

Nama media/lembaga: 
Ulang tahun lembaga/media: 
Alamat media/lembaga:
E-mail:
Website
Blog:

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.....

Salam Mediacare!

Moderator

e-mail: mediacare-owner@...

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

Undangan Aksi Solidaritas

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No       : 076/AJIJAK/V/2014

Perihal: Undangan Aksi Solidaritas

 

Kepada Yth,

Rekan-rekan jurnalis & masyarakat

di tempat

 

 

Dengan hormat,

Michael Ariawan yang akrab disapa Mika, jurnalis Kompas TV Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah menjadi korban kekerasan saat melakukan peliputan penyerangan di rumah Julius Felicianus, Direktur Penerbitan Galang Press, Kamis (29/5/2013) malam. Rumah Julius diserang sekelompok massa yang membubarkan warga yang sedang kebaktian.

 

Maka untuk menyikapi kasus tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, akan menggelar aksi solidaritas untuk korban kekerasan. Selain melakukan orasi kami nanti akan menyalakan lilin, sebagai bentuk duka atas tindak kekerasan yang kian marak terjadi di Indonesia.

 

Dalam aksi nanti AJI Jakarta juga akan menyerukan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye damai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.

 

Melalui ini, kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan masyarakat umum untuk hadir berpatisipasi dalam aksi solidaritas tersebut, yang akan digelar pada:

Hari                : Sabtu

Tanggal         : 31 Mei 2014

Waktu            : pukul 18.00 WIB

Tempat          : Bundaran HI. Jl. M.H. Thamrin Jakarta

 

Kami sangat mengharapkan kehadirannya.

 

Demikian undangan ini sampaikan, terima kasih.

 

 

Jakarta, 30 Mei 2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Lowongan Kerja Remotivi

Lowongan Kerja Remotivi

 

Remotivi, sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam bidang pemantauan televisi, membutuhkan kawan baru dengan posisi sebagai berikut:
 

MANAJER KAMPANYE (Kode: MK)

Tugas dan tanggung jawab:

- Mengepalai program kampanye: merancang konsep dan strategi, menjalankan, dan mengawasi keberlangsungan program, dan mengkoordinasi staf di bawahnya
- Mencari dukungan sumber dana bagi program-program kampanye
- Membangun jaringan dengan organisasi, lembaga, atau komunitas yang menjadi mitra dalam program kampanye

Persyaratan:

- Laki-laki, perempuan, transgender, atau difabel maksimal usia 30 tahun, bersedia bekerja penuh.
- Pendidikan minimal S1 segala jurusan
- Punya ketertarikan pada isu media dan gerakan masyarakat sipil
- Punya pengalaman dalam merancang dan menjalankan program kampanye (mohon dilampirkan portofolio mengenainya pada saat mengirim aplikasi)
- Punya kemampuan menulis dan desain grafis akan menjadi nilai tambah (bila ada, silakan disertakan pada saat mengirim aplikasi)
- Mempunyai pengetahuan tentang kerja Remotivi selama ini (komentar dan kritik diharapkan ada pada saat wawancara)
- Kontrak kerja berlangsung untuk 1 tahun ke depan (perpanjangan kontrak dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi selama awal 3 bulan bekerja) 

STAF ADMINISTRASI & KEUANGAN (Kode: AK)

Tugas dan tanggung jawab:

- Membuat, memeriksa, dan mengarsip catatan transaksi keuangan dan dokumen pendukung
- Menginput seluruh catatan transaksi keuangan ke dalam sistem akuntansi hingga menjadi laporan keuangan
- Mengarip seluruh dokumen transaksi
- Mengelola urusan kesekretariatan seperti surat menyurat, pengarsipan dokumen, dan lainnya 

Persyaratan:

- Laki-laki, perempuan, transgender, atau difabel maksimal usia 26 tahun
- Pendidikan minimal D3 Akuntansi
- Mampu mengoperasikan komputer (MS Word & Excel) dan Internet
- Diutamakan yang sudah punya pengalaman kerja di LSM sebagai Staf Keuangan
- Mampu melakukan pembukuan & laporan keuangan
- Bersedia bekerja lembur atau pada akhir pekan ketika diperlukan



Instruksi mengenai Aplikasi

Harap kirimkan surat lamaran dengan melampirkan riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja Anda paling lambat 8 Juni 2014, ke kotaksurat-5H8f5hvLGeT3SDIn/oWeyA@public.gmane.org Di badan e-mail, jika perlu bisa memberikan alasan singkat kenapa Anda ingin mengisi posisi ini. Harap mencantumkan “Lamaran (Kode lamaran)_ (Nama Anda)” di kolom subject e-mail. Setiap e-mail yang masuk akan menerima konfirmasi kembali dari Remotivi. Dan bagi Anda yang memenuhi kualifikasi akan diundang datang wawancara. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Suci Wulan Ningsih di nomor 0813 8000 8929.

 

Tentang REMOTIVI

 REMOTIVI adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.

Remotivi berlokasi di Jl. Satria Raya No. 36, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13220 (dekat dari Velodrome/Mall Arion, Rawamangun).
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___
Posted by: Remotivi Remotivi <remotivi-DaQTI0RpDDMAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Siaran Pers: Ajak Masyarakat Melapor, MataMassa Membuka Kanal Laporan DPT Pilpres

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

No: 072/ AJIJAK/V/ 2014

 

Senin, 26 Mei 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

Ajak Masyarakat Melapor, MataMassa Membuka Kanal Laporan DPT Pilpres 

 

JAKARTA - Setelah dua pasang calon presiden dan wakil presiden resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum 2014, tak lama lagi kampanye pilpres akan dimulai. Untuk itu, Matamassa melanjutkan perannya sebagai gerakan pemantauan Pemilu oleh publik. Pada tahap awal ini, MataMassa membuka kanal laporan tentang Daftar Pemilih. "Masyarakat yang belum terdaftar pada Pemilu Legislatif kemarin, bisa melapor ke MataMassa dengan menyebutkan identitas dan alamatnya," tutur Muhammad Irham, Project Officer MataMassa, dalam siaran pers, Senin (26/5).

 

Kanal Daftar Pemilih Tetap dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu tidak terdaftar sehingga tidak dapat memilih. Laporan masyarakat yang masuk ke MataMassa akan langsung diteruskan ke KPU sehingga KPU dapat terbantu melengkapi data yang mereka terima dari petugas di lapangan. Selain melapor ke MataMassa, masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih melapor ke kelurahan untuk dicatat sebagai pemilih pada Pilpres 9 Juli mendatang. 

 

DPT merupakan syarat bagi masyarakat agar bisa memilih capres dan cawapres pilihannya pada 9 Juli 2014. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pada pemilu legislatif di April lalu, diperkirakan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pada pileg lalu, Matamassa pun banyak menerima laporan terkait kekacauan DPT ini.

 

"Kami mengadakan kerja sama teknis dengan KPU maupun Bawaslu sehingga laporan DPT yang masuk akan secara otomatis sampai kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini akan mempermudah tindak lanjut khususnya bagi KPU untuk memenuhi hak pilih masyarakat," kata Nanang Syaifudin, Direktur iLab yang menangani infrastruktur teknologi Matamassa.

 

Pada Pilpres kali ini MataMassa melebarkan fokus pemantauan ke seluruh kota di Indonesia dengan basis pemantau aktif di tujuh kota, yakni di tujuh kota yakni Padang, Ambon, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, dan Semarang. Tujuh kota ini dipilih berdasarkan jaringan partner MataMassa, yakni LBH Pers, Perludem, dan Transparency International Indonesia.  

 

Selama pemilihan legislatif lalu, Matamassa menyelenggarakan pemantauan pelanggaran Pemilu di area Jabodetabek. Walau demikian, Matamassa banyak menerima laporan dari berbagai daerah, dari ujung Sumatera hingga Papua. Melihat antusiasme pelaporan dari masyarakat ini, Matamassa meluaskan jangkauan pemantauan.

 

Matamassa mengajak masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di tujuh kota yakni Padang, Ambon, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, dan Semarang untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang kerap terjadi dengan identitas yang lengkap agar laporannya dapat diverifikasi. Di luar kota-kota tersebut, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran pilpres dengan mencantumkan indentitas lengkap guna proses verifikasi.

 

"Kami ingin lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemantauan pelanggaran Pemilu. Dengan potensi pelanggaran yang besar dalam pilpres, perlu partisipasi warga yang lebih luas demi Pemilu yang lebih bersih," ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Umar Idris.

 

Potensi pelanggaran yang akhir-akhir ini sering terjadi ialah berkampanye untuk memilih atau tidak memilih capres tertentu dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Golongan. Potensi pelanggaran lainnya ialah berkampanye di jual jadwal yang ditetapkan di media massa, khususnya televisi, dan poilitik uang dalam berbagai bentuk yang dijanjikan oleh tim sukses maupun pasangan capres-cawapres.  

 

Pada hari ini (Senin, 26 Mei) pula, Matamassa meluncurkan wajah baru situs www.matamassa.org. Wajah baru ini khusus dibuat untuk menyajikan pelaporan pemantauan publik selama pilpres berlangsung. Namun situs Matamassa sebelumnya yang menyajikan pelaporan pelanggaran yang terjadi sepanjang pileg tetap masih bisa diakses.

 

Sejak mulai diluncurkan pada pertengahan Desember hingga pertengahan Mei ini, Matamassa telah menerima 1869 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut, pelanggaran administrasi masih mendominasi dengan jumlah pelaporan sebanyak 1500 kasus. Lainnya adalah pelanggaran pidana sebanyak 212 kasus, DPT 49 kasus, dan lain-lain sebanyak 84 kasus. Bila dihitung dengan laporan melalui email dan SMS, jumlah laporan lebih dari 6.000 laporan.

 

MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja  bareng antara AJI Jakarta, iLab dan SEATTI. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui situs www.matamassa.org, aplikasi di Android dan iOs (ketik MataMassa), email lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org dan pesan singkat (SMS) ke 0813-7020-2014. Laporan tersebut harus disertai identitas pelapor (nama, nomor telpon atau email) agar MataMassa dapat melakukan verifikasi kebenaran laporan. Namun ketika laporan tersebut dipublikasi dan disampaikan ke Bawaslu dan KPU, identitas pelapor akan dirahasiakan. 

 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, 0818 111201,  

Muhammad Irham (0814 10161662)

Nanang Syaifudin (0812 82866667)

Sekretariat AJI Jakarta, kontak Annisa di nomor telepon (021) 798-4105.

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Siaran Pers: Stop Penyalahgunaan Frekuensi Publik oleh Pemilik Media dalam Pilpres

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

No: 070/ AJIJAK/V/ 2014

 

Senin, 26 Mei 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

Stop Penyalahgunaan Frekuensi Publik oleh Pemilik Media dalam Pilpres

JAKARTA. Menjelang pemilihan umum presiden (Pilpres), persaingan antara pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin tinggi. Masing-masing partai pendukung melakukan berbagai cara untuk memenangkan kontestasi politik ini. Dengan berkolaborasi dengan pengusaha media yang merangkap pimpinan partai politik, Joko Widodo dan Prabowo Subianto memanfaatkan media televisi dan frekuensi publik sebagai sarana yang ampuh untuk berkampanye.


Sebut saja, Metro TV yang pemiliknya juga merupakan politisi dan pendiri Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, telah memanfaatkan frekuensi publik untuk memuluskan langkah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla  yang mereka usung lewat pemberitaan dan program non-berita. Partai Nasdem adalah bagian dari koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

Hal yang sama terjadi di televisi yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie, yakni TV One dan ANTV.  Pemberitaan maupun program non-berita yang cenderung menguntungkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa setelah Aburizal Bakrie memberikan dukungan politik kepada Prabowo-Hatta. Tidak ketinggalan televisi yang ada di dalam MNC Group seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV yang masih dikendalikan oleh taipan media Hary Tanoesoedibjo.

 

Televisi-televisi yang disebutkan diatas telah menyalahgunakan frekuensi televisi dengan menayangkan prosi pemberitaan yang lebih banyak dari sisi durasi dan gambar untuk calon presiden yang didukung oleh para pemiliknya. Selain melalui pemberitaan, televisi tersebut juga menyediakan program tayangan kepada calon presiden yang didukung oleh pemilik televisi. Seperti yang tampak pada kemunculan calon presiden Prabowo Subianto di acara Indonesian Idol di RCTI, Sabtu malam (24/5).

 

Fenomena ini menunjukan bahwa pemilik media mengabaikan teguran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait siaran media televisi menjelang pemilihan legislatif lalu. Saat itu KPI berkesimpulan terdapat 6 lembaga penyiaran yang telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Termasuk terdapat iklan politik yang menurut penilaian KPI mengandung unsur kampanye. Keenam lembaga penyiaran itu adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV.

 

Pentingnya independensi dan netralitas lembaga penyiaran sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI. Pedoman itu tertera dalam P3 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi, ”Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”. Sedangkan dalam SPS hal itu juga diatur dengan lebih detail dan tegas, bahwa independensi dan netralitas lembaga penyiaran harus dijaga. Aturan itu terdapat dalam Pasal 11 yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi pemilik dan kelompoknya. Hal itu juga dikuatkan dalam Pasal 40 yang mengatur tentang program jurnalistik, bahwa program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak.

 

Begitu pula dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tentang kampanye yang meminta setiap media, termasuk televisi, untuk menerapkan asas keberimbangan dalam pemberitaan maupun iklan.

Penegasan netralitas dan independensi lembaga penyiaran juga telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pentingnya netralitas dan independensi dalam menyampaikan informasi diatur dalam Pasal 6, “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

 

Karena itu, AJI Jakarta menyatakan:

1. Mengecam penyalahgunaan frekuensi publik oleh pemilik media RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. AJI Jakarta menghimbau kepada pemilik dan pimpinan media tersebut untuk mematuhi Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang tentang  Pers.

 

2.  Mendesak KPI menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pemilik media yang terbukti kembali melanggar aturan penyiaran dan menyalahgunakan frekuensi publik melalui pemberitaan maupun program non berita.

3. Mengajak para awal redaksi di media televisi, cetak, online dan radio untuk melawan intervensi para pemilik media yang memiliki afiliasi politik kepada salah satu calon presiden. Menolak intervensi pemilik media demi menjaga independensi ruang redaksi dilindungi Undang-Undang Pers maupun Undang-undang Penyiaran. AJI Jakarta setiap saat akan menerima setiap pengaduan dari para jurnalis maupun pekerja televisi di program siaran yang mengalami dan mengetahui adanya intervensi pemilik dan pimpinan media ke ruang redaksi.

 

 

Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menyebarluaskan siaran pers ini kami sampaikan terimakasih.

 

 

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                          Dian Yuliastuti

Ketua AJI Jakarta                               Sekretaris AJI Jakarta

 

 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Sekretariat AJI Jakarta: 021-7984105

Umar Idris (Ketua AJI Jakarta): 0818111201

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane