Picon

Undangan Diskusi

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 086/AJIJAK/VI/2014

Perihal                 : Undangan Diskusi

 

Kepada Yth.

Jurnalis Media Massa

di Jakarta

 

 

Dengan Hormat,

Melalui surat ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengundang rekan-rekan jurnalis media massa di Jakarta untuk menghadiri diskusi yang akan mengupas tentang mitos-mitos FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

 

Diskusi akan membahas pandangan tentang pentingnya ratifikasi FCTC dari perspektif kesehatan masyarakat. Diskusi ini juga sekaligus menjawab kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang dampak ratifikasi FCTC. Dan memberikan perkembangan terbaru tentang proses kebijakan ratifikasi FCTC di Indonesia.

Diskusi rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari                      : Kamis

Tanggal             : 19 Juni 2014

Waktu                 : 11.00 WIB – selesai (diakhiri makan siang)

Tempat              : Bakoel Koffie Cikini. Jl. Cikini Raya No. 25 Jakarta Pusat.

  Telp. (021) 31936608.

Pembicara       : 1. Dina Kania (WHO Indonesia); Aksesi FCTC: Siapa yang Dirugikan?                                    

  2. Kartono Mohamad (Komnas Pengendalian Tembakau); Nasib Aksesi

       FCTC di Indonesia Saat Ini

 

Kami sangat mengharapkan kehadirannya. 

 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih.

 

 

 

Jakarta, 18 Juni 2014

Salam, 

 

 

Umar Idris                                                       Dian Yuliastuti

Ketua AJI Jakarta                                             Sekretaris AJI Jakarta

 

 

 

 

-----

Kerangka Acuan Diskusi

Mengupas Mitos-Mitos FCTC

AJI Jakarta – Komnas Pengendalian Tembakau

 

 

Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini termasuk ke dalam negara yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau.  FCTC yang telah diimplementasikan di 175 negara anggota WHO, yang meliputi 87,4% penduduk dunia dalam 7 tahun, telah terbukti menekan jumlah konsumsi rokok.

Di Indonesia, keengganan meratifikasi menjadi batu sandungan bagi upaya pengendalian rokok. Tak heran jika konsumsi rokok di dalam negeri terus meningkat. Peningkatan prevalensi perokok dewasa pada tahun 1995 mencapai 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan. Selama kurun waktu 15 tahun, perokok dewasa laki-laki meningkat menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2010 didapatkan kematian akibat penyakit yang terkait tembakau sebesar 190.260 jiwa yang merupakan 12,7% dari total kematian pada tahun yang sama. Penelitian yang sama menunjukkan total kerugian ekonomi akibat konsumsi tembakau sebesar Rp245,41 triliun yang terdiri dari biaya kesehatan dan total tahun produktif yang hilang karena kematian terkait konsumsi tembakau. Pengendalian tembakau merupakan upaya yang harus diambil untuk menurunkan konsumsi dan prevalensi perokok serta biaya kesehatan untuk penyakit akibat rokok.

Salah satu argumentasi yang kerap disampaikan para penentang ratifikasi adalah konvensi dapat merugikan petani dan buruh tembakau. Pasal 17 FCTC misalnya dituding sebagai ancaman petani tembakau. Pasal 17 FCTC mendukung negara penanda tangan saling bekerja sama untuk memperkenalkan usaha alternatif yang menguntungkan bagi petani tembakau jika diperlukan. Dari pasal ini tak tercantum kata atau kalimat yang bertujuan mematikan petani tembakau.

Riset Universitas Muhammadiyah Magelang mengenai tingkat kesejahteraan petani menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tembakau bukan hanya semata-mata berasal dari dari pertanian tembakau. Para petani juga mengandalkan pada tanaman lain. Data lain menunjukkan pada 2005 hanya 1,7% petani yang menanam tembakau sebagai salah satu hasil panennya.

Produksi tembakau di Indonesia turun 33% dari 204.000 ton pada 2000 menjadi 136.000 ton pada 2010. Luas lahan tembakau juga berkurang 17% dari 261.000 hektare pada 2001 menjadi 216.000 pada 2010. Peningkatan konsumsi rokok tidak berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian tembakau dari dalam negeri. Sebaliknya, impor tembakau justru meningkat dari 18% pada 1990 menjadi 52% pada 2010.

Upaya pengendalian tembakau merupakan kerja bersama, termasuk media. Diskusi mengenai FCTC, pentingnya ratifikasi, hambatan, dan permasalahan seputar tembakau akan memberikan gambaran yang lebih luas bagi jurnalis. Untuk itulah Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menggelar diskusi mengenai perkembangan terbaru ratifikasi FCTC. Forum ini juga menjadi ajang penyerahan hadiah bagi para jurnalis pemenang lomba penulisan mengenai FCTC.

Sehubungan dengan pentingnya ratifikasi FCTC, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mengajak rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput materi diskusi ini. Diskusi ini merupakan bagian dari kerjasama strategis AJI Jakarta dalam memberi ruang kepada organisasi pengendalian yang selama ini kurang mendapat tempat di media untuk menyampaikan gagasannya ke publik.

 

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Hari                       : Kamis, 19 Juni 2014

Waktu                  : Pukul 11.00 – selesai (diakhiri dengan makan siang)

Tempat                : Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya No.25 Jakarta Pusat. Telp. 021- 31936608

 

 

Tujuan

1.    Menyampaikan pandangan tentang pentingnya ratifikasi FCTC dari perspektif kesehatan masyarakat. Diskusi ini juga sekaligus menjawab kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang dampak ratifikasi FCTC.

2.    Memberikan perkembangan terbaru tentang proses kebijakan ratifikasi FCTC di Indonesia.

 

 

Partisipan

Jurnalis dari media massa nasional, cetak maupun online.

 

 

Materi dan narasumber

1.    Aksesi FCTC: Siapa yang Dirugikan? oleh Dina Kania

2.    Nasib Aksesi FCTC di Indonesia Saat Ini. oleh Kartono Muhammad

                                               

Moderator

AJI Jakarta

 

 

Penutup

Demikian kerangka acuan diskusi ini kami buat untuk menginformasikan arah diskusi yang akan kami laksanakan.

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

OPINI: Kartel dan Presiden Baru

Memerangi Praktik Kartel 

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Fraksi Partai Golkar/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
 
PEREKONOMIAN nasional sarat praktik kartel. Potensi kerugian masyarakat sebagai konsumen akan terus
berlanjut jika sistem hukum nasional tidak memberi sanksi maksimal kepada para pihak yang bersekutu
dalam kartel. Maka, Presiden RI terpilih harus berani melancarkan gerakan sapu bersih atas praktik
kartel dalam perekonomian Indonesia.
 
Kebetulan, dari para pendukung dan simpatisannya masing-masing, dua pasang Capres-Cawapres, Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sudah menerima sapu lidi sebagai simbol. Sapu lidi
merefleksikan harapan publik kepada pemimpin untuk melakukan pembersihan. Artinya, siapa pun
pemenang Pilpres 2014, masyarakat mendesak presiden-wakil presiden terpilih membersihkan semua
praktik kotor dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Untuk menunjukan dukungannya pada pasangan Prabowo-Hatta, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi)
menyebar sapu lidi yang dililit kertas merah putih di rumah Polonia, Jakarta Timur. Sedangkan Komunitas
Barisan Pejuang Kebersihan Jakarta menyerahkan sapu lidi sebagai dukungan untuk pasangan Jokowi –
JK. Sebelumnya,  Cawapres Jusuf Kalla juga menerima sapu lidi dari "Gerakan Nasional Relawan Matahari Indonesia".
 
Jika mengikuti arus pendapat umum terkini, desakan sapu bersih dalam konteks Indonesia adalah
memberantas korupsi dan perang melawan kemiskinan. Dua isu ini telah mendapatkan respons dari sejumlah
institusi terkait. Namun, praktik kartel dalam perekonomian nasional kurang mendapatkan perhatian
dari masyarakat. Padahal, praktik kartel untuk komoditi ekonomi tertentu bersentuhan langsung dengan
kepentingan setiap orang.
 
Belum lama ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan 19 importir bawang putih bersalah
melakukan kartel. KPPU menetapkan total denda Rp 13,3 miliar kepada mereka.  Majelis KPPU memastikan
19 importir itu melanggar pasal 19 c, dan pasal 24 UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 
Para importir itu didakwa sengaja membatasi peredaran bawang putih di pasar, sebagai strategi
mendongkrak harga.  Hebatnya, majelis juga menyatakan Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan
Luar Negeri, bersalah ikut bersekongkol.
 
Setelah kasus bawang putih, KPPU sedang mendeteksi praktik kartel perbankan dalam mematok bunga bank.
Penyelidikan KPPU sudah berjalan setahun lebih. Belakangan ini, perhatian KPPU diarahkan pada
perilaku sepuluh bank besar yang patut dijadikan acuan. Fokusnya pada besaran bunga.  Ada indikasi
kartel karena bunga bank dan marjin bank sangat tinggi di atas BI rate.  
 
Tingkat bunga kredit tetap tinggi walau BI rate pernah diturunkan. KPPU sudah mengendus masalah ini 
sejak tahun 2011. Persoalan ini juga menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka, OJK pun
mengajak KPPU bekerjasama mendalami dugaan kartel ini.
 
Tak hanya kartel suku bunga, KPPU dan OJK pun mendeteksi praktik kartel dalam bisnis asuransi yang
melibatkan perbankan (bancassurance). Banyak perusahaan asuransi sulit memasarkan produknya karena
tidak berafiliasi dengan bank. Bank dan asuransi bersekongkol untuk menutup ruang pemasaran bagi
perusahaan asuransi lainnya.
 
Dalam praktiknya, nasabah yang mendapatkan kredit  dari bank tertentu didorong, tepatnya setengah
‘dipaksa’ menggunakan produk asuransi dari perusahaan terafiliasi.  Tak jarang, penggunaan
produk asuransi tertentu itu sudah difinalkan sebagai persyaratan. Nasabah tidak diberi kebebasan
memilih walaupun nasabah-lah yang membayar premi.
 
Bagi KPPU, praktik persaingan tidak sehat atau kartel bancassurance ini lebih sebagai pengulangan.
Sebab, pada 2002 dan 2012, KPPU pernah memutus kasus serupa terhadap dua bank BUMN. Berarti,  putusan
bersalah atau sanksi tidak menimbulkan efek jera.
 
Kalau kartel merusak dinamika persaingan sehat dan merugikan konsumen, apakah kecenderungan seperti
itu harus selalu disikapi dengan ganjaran minimalis berupa denda? Kendati dampak negatifnya sangat
serius, penanganan kasus kartel selama ini hanya berpedoman pada Un dang-undang No 5/1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  
Destruktif
  
Padahal, praktik kartel itu destruktif, tidak hanya membunuh perusahaan sejenis lainnya serta
merugikan konsumen, tetapi juga menutup peluang bagi tumbuh dan berkembangnya potensi ekonomi rakyat.
Kalau kartel  bawang putih terus ‘dipelihara’ eksistensinya, yang menjadi korban adalah petani
bawang putih. Petani juga enggan menanam kedelai jika pasar dikendalikan oleh kartel yang pastinya
lebih memilih kedelai impor karena margin labanya jauh lebih besar.
 
Karena itu, harus ada kemauan politik yang kuat dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menutup ruang
bagi praktik kartel dalam perekonomian nasional. Gambaran tentang ketidaknyamanan masyarakat sudah
sangat jelas dari kasus kelangkaan dan lonjakan harga kedelai beberapa waktu yang lalu. Tingginya harga
daging sapi sampai saat ini pun diduga kuat karena berawal dari praktik kartel, yang kemudian melahirkan
ekses dalam kasus suap impor daging sapi.
 
Lebih dari itu, negara cq pemerintah harus memberi ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi semua 
sektor bisnis di dalam negeri guna meningkatkan daya saing negara. Semua potensi lokal, baik skala
kecil, menengah maupun besar, harus didorong untuk bertumbuh dan berkembang untuk mewujudkan
ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, praktik kartel yang jelas-jelas merusak harus diberangus.
 
Tantangan di bidang perekonomian tahun-tahun mendatang semakin berat karena berlakunya penyatuan
ekonomi ASEAN.  Sektor bisnis dalam negeri harus tangguh agar mampu bersaing dengan negara lain di
lingkungan ASEAN. Indonesia hanya akan menjadi pasar jika dunia usaha dalam negeri tidak dipersiapkan
untuk berkompetisi.
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran dan praktik kartel dalam pengelolaan sejumlah komoditi
kebutuhan pokok dirasakan sangat kuat. Peran oknum birokrat dalam kasus-kasus tertentu pun tak dapat
ditutup-tutupi lagi. Coba saja simak kronologi kasus suap impor daging sapi itu. Selain itu, fakta bahwa
ada puluhan komoditi kebutuhan pokok yang harus diimpor juga memberi peluang bagi hadirnya kartel.
 
Maka, dalam konteks mewujudkan kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia usaha nasional, tantangan
bagi presiden-wakil presiden terpilih sesungguhnya sangat berat, terutama jika mengacu pada
janji-janji kedua kandidat presiden.  Jika presiden ingin mendapatkan apresiasi dari rakyat, dia
harus fokus membenahi tata niaga semua komoditi kebutuhan pokok. Pembenahan itu harus berujung pada
terbentuknya harga kebutuhan pokok yang moderat alias terjangkau.
 
Untuk itu, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengeliminasi peran kartel yang selama ini
mengontrol dan mengendalikan permintaan-penawaran sejumlah komoditi kebutuhan pokok.  Mungkin
tidak mudah karena Tantangannya adalah menghadapi kepentingan dari sejumlah kelompok yang selama ini
sudah menikmati untung dari praktik kartel itu.
 
Namun, gerakan sapu bersih terhadap kartel bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Bayangkan, kalau benar ada kartel bank yang memfomulasikan tingkat bunga kredit, betapa dahsyatnya
daya rusak kartel itu terhadap masyarakat dan para pengusaha sebagai nasabah. Boleh jadi, faktor suku
bunga yang tinggi menjadi salah satu sebab rendahnya daya saing sektor bisnis dalam negeri.
 
Sapu lidi yang diserahkan para pendukung kepada para kandidat Capres-Cawapres adalah simbol sekaligus
aspirasi. Siapa pun yang memenangi Pilpres 2014, dia didesak untuk melancarkan gerakan bersih-bersih.
Tak hanya memberantas korupsi, tetapi juga membersihkan perekonomian negara dari praktik kartel.

*)Dimuat di Koran SINDO (16/6/14)
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

[Siaran Pers] Buramnya Wajah Stasiun Televisi dalam Pemilu 2014

Buramnya Wajah Stasiun Televisi dalam Pemilu 2014

Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014 (ba...
MediaFire is a simple to use free service for that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and s...
Preview by Yahoo
 
Penelitian Remotivi atas 11 stasiun televisi menjelang Pilpres 2014 menguatkan dugaan banyak pihak atas eksploitasi partai politik terhadap media penyiaran. Pasalnya, beberapa stasiun televisi terbukti memberikan porsi kemunculan tiap kontestan politik dengan tidak seimbang. Institusi pers tersebut mandul bekerja untuk publik karena mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme berupa cover both sides, tidak beropini, dan tidak mengaburkan kebenaran.

Penelitian ini mengambil data dari 11 stasiun televisi bersiaran nasional pada 1-7 Mei 2014 dan menjadikan lima tokoh yang telah dideklarasikan secara remi oleh partainya sebagai calon presiden dan wakil presiden ketika itu sebagai objek amatan. Mereka adalah Aburizal Bakrie (Capres Golkar), Prabowo Subianto (Capres Gerindra), Joko Widodo (Capres PDIP), Wiranto (Capres Hanura), dan Hary Tanoesoedibjo (Cawapres Hanura).

Eksploitasi Media Atas Nama Koalisi

Di Metro TV, Jokowi diberikan porsi kemunculan yang tinggi (secara frekuensi 74,4%, secara durasi 73,9%) dengan nada yang positif (31,3%). Bandingkan dengan rivalnya, yakni Prabowo, yang hanya mendapat 12% (frekuensi) dan 12,2% (durasi), dengan 16,7% berita bernada negatif. Selain itu, Metro TV kerap menampilkan Prabowo dengan penampilannya  yang sedang berjoged, berbeda dengan Jokowi, yang sedang bekerja, blusukan, atau berada di kawasan sebuah proyek. Temuan lain juga menunjukkan bahwa hanya Jokowi yang beriklan di Metro TV, dengan 31 spot  iklan (100%) serta durasi 931 detik (100%). Lalu, Aburizal Bakrie, yang berada pada kubu Prabowo, adalah tokoh yang paling banyak diberitakan secara negatif (53,8%) di Metro TV pada periode penelitian ini.

Kontras dengan itu, di TV One Prabowo mendapat ruang yang dua kali lipat lebih banyak ketimbang Jokowi (secara frekuensi 38,4%, secara durasi 38,2%). Begitupun Aburizal Bakrie, yang mendapat 39% (frekuensi) dan 37,7% (durasi). Sedangkan Jokowi hanya diberitakan sebanyak 15,2% (frekuensi) dan 13,4% (durasi), dengan kesemuanya bernada negatif (100%).

Yang menarik adalah, peta koalisi politik sangat menentukan peta atau arah pemberitaan masing-masing televisi. Pergerakan media hanyalah bayangan dari pergerakan politik pemiliknya. Sebagai misal, pada penelitian Remotivi sebelumnya (1-7 November 2013), ketika koalisi antara NasDem dan PDIP belum terbentuk, pemberitaan atas Jokowi di Metro TV tidak lebih dari 12%. Ini menunjukkan bahwa media massa hari ini hanya menjadi medium pertemuan antarsyahwat kekuasaan.

Agenda Televisi, Agenda Elit

Peneltian ini juga menunjukkan bahwa agenda stasiun televisi ditentukan atau disuplai oleh elit politik. Sebab, topik paling dominan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengenai “koalisi partai politik” yang rata-rata lebih dari 50% di setiap stasiun televisi. Stasiun televisi gagal merumuskan dan menyeleksi agenda pembicaraan publik yang berbasis kebutuhan yang lebih luas dan beragam. Alih-alih menyediakan beragam informasi dan perspektif yang penting dan kritis sebagai bekal publik dalam menentukan pilihan politiknya, stasiun televisi malah jadi perpanjangan tangan agenda elit.

Tentu saja, informasi mengenai koalisi menjelang pilpres adalah penting bagi publik yang hendak menentukan pilihan. Namun, ketika pemberitaan koalisi partai politik diberikan porsi yang demikian besar—bahkan di atas isu-isu yang lebih bersifat publik—maka kita harus bertanya: siapa yang sebenarnya butuh koalisi? Suara siapa yang sebetulnya diwakili televisi?

Memang, ada beberapa topik publik yang melekat pada pemberitaan capres. Jokowi misalnya, dilekatkan pada topik “seputar kinerja Pemda DKI” dan Prabowo dengan topik “ketenagakerjaan”. Hampir setiap pemberitaan tentang keduanya terkait dengan dua hal tersebut. Kedua topik tersebut juga terbilang isu publik. Kinerja pemda merupakan bekal publik menilai kinerja Jokowi. Sedangkan visi Prabowo mengenai ketenagakerjaan juga merupakan informasi penting bagi publik untuk menetukan pilihan politiknya.

Namun, soalnya menjadi lain ketika topik-topik publik menjadi sarana politisasi kepentingan elit pemilik media. Hal ini tampak dari tidak munculnya topik “kinerja Pemda DKI” di TV One dan ANTV. Kedua stasiun televisi milik Aburizal Bakrie tersebut sama sekali tidak membuat berita Jokowi berkaitan dengan kinerjanya selaku Gubernur DKI. Sebaliknya, TV One dan ANTV termasuk yang menyumbang paling banyak melekatkan topik “dugaan kampanye dalam soal Ujian Nasional” pada Jokowi (TV One 12% dan ANTV 33%).  Di sisi lain, besarnya porsi pemberitaan Jokowi dengan topik “kinerja Pemda DKI” di Metro TV (16,3%) juga perlu dipertanyakan: apakah dibingkai dalam kerangka publik atau pesan sponsor dari pemilik media?

Strategi pembingkaian dengan penghindaran isu juga dilakukan oleh MNC Group. Ketika banyak stasiun televisi memberitakan konflik di tubuh Partai Hanura, tidak satu pun stasiun televisi milik Hary Tanoe—yang ketika ini penelitian dilakukan masih menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura—menyiarkan berita tersebut.

Lebih dari sekadar melakukan sensor informasi, televisi bahkan dijadikan alat untuk memoles citra diri pemiliknya. Praktik ini teridentifikasi, misalnya, lewat TV One yang memberikan porsi pemberitaan sebesar 3% untuk Aburizal Bakrie dengan topik “pembangunan ramah lingkungan”—sementara stasiun televisi lain tidak ada yang memberitakannya. Dilekatkannya Bakrie pada isu ramah lingkungan bisa ditafsirkan oleh publik sebagai upaya pembersihan nama Bakrie yang tersangkut kasus bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Temuan-temuan di atas adalah satu tanda bahwa dalam hiruk-pikuk penyiaran politik, publik diposisikan hanya sebagai penonton. Media penyiaran, yang menggunakan frekuensi publik, telah dengan sewenang-wenang dipergunakan sebagai alat elit politik. Televisi partisan jelas membahayakan demokrasi dan publik yang butuh informasi jernih sebagai alat pengambil keputusan. Televisi macam demikian jelas tak akan mampu menghadirkan informasi yang utuh dan menyeluruh, karena kemampuan itu telah lebih dulu dibunuh oleh keharusan yang lebih besar: melayani pemiliknya.

Persis, dalam kondisi seperti inilah peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representasi publik sangat diharapkan. Rencana KPI dalam memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo agar TV One dan Metro TV tidak diberikan izin perpanjangan siaran adalah tindakan yang perlu diapresiasi. Meski demikian, selain perlu terus dikawal dan ditagih rencana itu, publik juga butuh tindakan yang sifatnya segara untuk menyelamatkan frekuensi publik, dari ekploitasi kepentingan privat. Dan untuk itu KPI tak bisa sendiri. Institusi negara lain seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers harus bersinergi dalam upaya mengambil sikap atas penjarahan ranah publik.  Sayangnya, sikap selaras dengan KPI inilah yang belum kita dapatkan dari tiga instutisi di atas.

Kontak:
Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi (0857-1532-4144)
Roy Thaniago, Direktur Remotivi (08-999-826-221)
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___
Posted by: Remotivi Remotivi <remotivi-DaQTI0RpDDMAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Mencari Televisi Pro-Publik di Tengah Pertandingan Politik

Menjelang Pemilu presiden, kemampuan matematika stasiun televisi kita semakin lemah. Televisi hanya bisa berhitung sampai dua: satu untuk Prabowo-Hatta, dua untuk Jokowi-Kalla. Padahal, di tengah pertandingan politik yang makin tajam dan tak jarang berkeliaran informasi sesat, televisi sebagai media massa dituntut perannya dalam menyajikan informasi dan perspektif yang bening.

Penyelenggaraan debat capres-cawapres oleh KPU pada 9 Juni kemarin yang disiarkan melalui beberapa stasiun televisi menjadi tanda bahwa media ini diharapkan mampu menjadi sarana merayakan demokrasi dengan bermutu. Acara debat berguna bagi publik untuk mengetahui kapasitas capres-cawapres yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.


--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terh adap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___
Posted by: Remotivi Remotivi <remotivi-DaQTI0RpDDMAvxtiuMwx3w@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Tamasya Batik CIREBON-INDRAMAYU 21-22 Juni 2014

Tamasya Batik CIREBON-INDRAMAYU
21-22 JUNI 2014

Cirebon merupakan penghasil batik dengan motif dan corak yang kuat dan khas. Batik Cirebon termasuk kedalam kelompok batik Pesisiran. Namun sebagian batik Cirebon termasuk dalam kelompok batik Keraton, yaitu Keratonan Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Beberapa desain batik Cirebon Klasik seperti motif Mega Mendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas termasuk dalam kelompok batik Keraton. Batik Cirebonan Pesisiran dipengaruhi oleh karakter penduduk masyarakat pesisiran yang pada umumnya memiliki jiwa terbuka dan mudah menerima pengaruh asing. Daerah sekitar pelabuhan biasanya banyak orang asing singgah, berlabuh hingga terjadi perkawinan lain etnis (asimilasi) maka batik Cirebonan Pesisiran lebih cenderung menerima pengaruh dari luar. Warna-warn a batik Cirebonan Pesisiran terasa atraktif dengan menggunakan banyak warna. Sedangkan batik Dermayon lebih menekankan pada motif-motif yang mengesankan karakteristik kerakyatan.

BIAYA :
Rp. 1.650.000,- /orang (sharing 1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk : Transportasi dengan bis wisata Jakarta-Cirebon-Jakarta, transportasi lokal, akomodasi, makan selama trip, booklet panduan, narasumber ahli / kontributor lokal, donasi keberlanjutan seni budaya tradisi dan konservasi sejarah, berlangganan majalah Tamasya selama 3 bulan.
Biaya tidak termasuk transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point, tur tambahan, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya).

Meeting Point : Pelataran parkir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI - Jln. Jend. Sudirman (samping Ratu Plaza)
 
Batas akhir pendaftaran & pembayaran : 17 Juni 2014**
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org | 0812-90188682 | pin BB 2310DC88
www.gelarculturaltrip.com | www.gelar.co.id


__._,_.___
Posted by: <kumo-HD+1q/n9bHuez0ei9/+7zw@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

OPINI: Pembenahan Tata Kelola Haji

Pembernahan Tata Kelola Haji

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional Korp Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) 

TAMPARAN keras kembali diterima Kabinet Indonesia Bersatu-II. Hanya dalam hitungan bulan jelang
demisioner, potret kabinet justru bertambah buram setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Menteri  Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus penyelenggara dana haji
 2012-2013. Inilah momentum untukmembenahi semua aspek pengelolaan ibadah haji.

KPK telah meningkatkan status kasus pengelolaan dana dan pengadaan haji periode 202-2013 ke tahap
penyidikan. Adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang baru-baru ini mengumumkan hal itu, termasuk
penetapan status tersangka atas Menag Suryadharma Ali (SDA).

Pada tahap penyelidikan, KPK menemukan indikasi praktik penggelembungan (mark up) nilai pengadaan,
serta penyalahgunaan dana calon jamaah haji periode itu, dengan perkiraan volume anggaran lebih dari Rp
1 triliun. Penggelembungan antara lain terjadi pada aspek pemondokan, catering dan pengadaan 
transportasi. Juga ditemukan penyelewengan pada pengelolaan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) yang diduga digunakan untuk membiayai kepentingan sejumlah pejabat Kemenag.

Tentu saja umat Islam memaknai langkah KPK ini sebagai angin segar. Selama ini, kalangan umat memang
selalu berharap dilakukannya perbaikan dan pembenahan terhadap tata kelola dan penyelenggaraan
ibadah haji. Sudah begitu lama umat menggunjingkan ketertutupan pemerintah dalam mengelola dana haji.
Apalagi setelah terungkapnya transaksi mencurigakan dalam pengelolaan dana haji sepanjang periode
2004-2012. Pun, sudah begitu banyak kisah atau pengalaman jamaah mengenai ketidaknyamanan beribadah
akibat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang begitu tertutup selama ini.

Sering diasumsikan bahwa jika saja dana haji yang disetorkan calon jamaah dikelola dengan benar dan
produktif, Indonesia bisa berinvestasi membangun apartemen, hotel, poliklinik atau pusat kesehatan
haji Indonesia pada area-area yang tidak jauh dari Tanah Suci. Pada area dimaksud, bisa disediakan
catering atau food court yang menyediakan masakan khas Indonesia. Kemampuan Indonesia menyediakan
fasilitas-fasilitas seperti itu akan menyediakan ruang bagi jamaah haji Indonesia untuk beribadah
dengan khusyuk dan nyaman.

Namun, gagasan ini begitu sulit untuk diolah karena pengelolaan dana haji selama ini begitu tertutup.
Karena itu, semua elemen masyarakat bersyukur atas inisiatif institusi penegak hukum menyentuh
masalah ini. Ketertutupan yang jelas-jelas tidak produktif itu harus diakhiri, apa pun risikonya. 

Dengan begitu, inisiatif KPK menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji hendaknya dipahami
dengan sudut pandang positif. Jangan dipolitisasi. KPK setidaknya telah mendorong dilakukannya
pembenahan pada semua aspek tata kelola dan penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana yang diharapkan
semua elemen masyarakat.

Dengan ditetapkannya figur seorang menteri menjadi tersangka, yang diharapkan tentu saja bukan hanya
dorongan pembenahan, melainkan juga tumbuhnya efek jera bagi semua pihak yang selama ini mungkin sering
memanipulasi para calon jamaah haji. Calon jamaah haji hendaknya tidak melulu dilihat sebagai obyek
untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Calon jamaah Haji harus diperlakukan sebagaimana layaknya individu yang ingin beribadah di Tanah Suci.
Benar bahwa calon jamaah haji memerlukan bantuan atau jasa dari pihak lain karena perjalanan yang jauh
dan kewajiban memenuhi sejumlah persyaratan.  Wajar juga jika semua pihak yang membantu atau penyedia
jasa mendapatkan uang lelah atau keuntungan.

Akan tetapi, beban perjalanan jauh dan persyaratan-persyaratan yang mengikutinya tidak boleh
direkayasa atau dieskalasi menjadi persoalan teramat sulit yang hanya bisa diatasi dengan pembiayaan
sangat mahal. Perilaku manipulatif seperti itulah yang sering dialami banyak calon jamaah haji
Indonesia. Niat beribadah harus dimuliakan, dan karenanya pemburu rente yang tamak tidak boleh diberi
tempat dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
 
Profesional dan Transparan

Pembenahan pada aspek pengelolaan dana haji sudah dimulai. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menggagas pemisahan pengelolaan dana haji dari
direktorat yang dipimpinnya itu. Tujuan utama dari pemisahan itu adalah transparansi dan
profesionalitas. Gagasan ini sudah dimasukan dalam  rancangan undang-undang (RUU) Pengelolaan
Keuangan Haji.

Anggito mengusulkan lembaga pengelola bisa saja seperti  Badan Amil Zakat Nasional, sementara Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pengelolaan dana jamaah haji dikelola badan layanan umum
(BLU). Dalam praktiknya nanti, kebijakan tetap melekat di Ditjen PHU, sedangkan pengelolaan dana haji
menjadi wewenang badan dimaksud.

Menurut  Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LKPIH) 2013 dari Kemenag, outstanding dana
haji per Desember 2013 mencapai Rp 64,5 triliun. Dalam rentang waktu relatif pendek, akumulasi dana haji
diprediksi menembus jumlah Rp 100 Triliun. Perkiraan ini masuk akal karena minat umat melaksanakan
ibadah haji terus meningkat dari waktu ke waktu.

Jelas bahwa dana masyarakat ini bukan jumlah yang kecil. Karena dana itu milik orang banyak,
pengelolaannya harus profesional dan transparan. Ada dua poin yang patut digarisbawahi. Pertama,
negara cq pemerintah seharusnya mengapresiasi  kehendak masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
Kedua, dalam mengelola dana haji, pemerintah semestinya tidak menyalahgunakan kepercayaan calon jamaah.

Sebelum gagasan pemisahan pengelolaan dana haji yang digagas Anggito, ada pertanyaan publik yang tak
pernah bisa dijawab pemerintah. Pertanyaan itu adalah bagaimana pemerintah atau Kemenag mengelola
dana triliunan rupiah yang disetor calon jamaah haji? Mengapa juga tidak ada transparansi untuk
pengelolaan dana masyarakat yang demikian besar itu? Karena jumlahnya yang puluhan trilyun itu, publik
yakin dana itu tidak disimpan di brankas Kemenag, melainkan di sejumlah bank. Kalau mengikuti mekanisme
perbankan, dana itu pasti produktif alias berbunga. 

Faktanya, selama ini, calon jamaah tidak menikmati imbal hasil itu. Setelah sekian tahun menunggu, calon
jamaah hanya mendapatkan manfaat sesuai setoran pokok ketika akan berangkat menunaikan ibadah. Calon
jamaah pasrah karena hak untuk menentukan calon jamaah yang berangkat ada di tangan pemerintah.
 Tetapi, aneh bahwa pemerintah merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana
masyarakat itu.

Dimana dana itu ditempakan dan atas nama siapa? Apa pilihan instrumennya? Kalau dana itu diinvestasikan,
berapa besar hasil investasinya dan digunakan untuk apa saja hasil investasi itu? Bagaimana
mekanismenya sehingga calon jamaah yang menyetor Rp 20 juta tetap menerima Rp 20 juta setelah lima atau 10
tahun kemudian?

Selama puluhan tahun, pertanyaan-pertanyaan dari publik ini tidak pernah mendapatkan jawaban. Baru
satu-dua tahun terakhir ini, pengelolaan dana haji  dibuat transparan, ketika Ditjen PHU mulai
memindahkan dana setoran haji ke bank syariah dan unit usaha syariah sebagai bank penerima setoran (BPS).

Penetapan Menteri Agama SDA dkk menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan haji periode
2012-2013 patut dijadikan momentum pembenahan tata kelola dan penyelenggaraan haji. Penetapan status
SDA itu  hendaknya dijadikan faktor pendorong.

Pengelolaan dana haji mulai dibenahi dan transparan. Aspek lainnya pun harus dibenahi. Pembenahan itu
harus membuahkan rasa nyaman dan khusyuk bagi jamaah sejak proses persiapan di dalam negeri, perjalanan
pergi-pulang dan selama melaksanakan ibadah. Itulah yang sesungguhnya menjadi kepentingan mendasar
para jamaah. Sangat sederhana.

Maka, RUU tentang Pengelolaan Dana Haji hendaknya sudah mencakup semua kepentingan mendasar yang
sederhana itu.

*) Dimuat di Harian SUARA MERDEKA, Semarang, Jawa Tengah (5/6) 
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

OPINI: Obral Janji Para Capres

Obral Janji Nakhoda Baru dan Arah Indonesia
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
 
KALAU  hasil pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 nanti konstitusional, satu dari dua
nama ini, Jokowi Widodo atau Prabowo Subianto, menjabat presiden RI periode 2014-2019. Ke arah mana
republik akan melangkah? Rakyat harus menunggu sinyal dari pemimpin terpilih. Satu yang sudah pasti,
tantangan ke luar maupun ke dalam sama beratnya
 
Sabtu (31/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan
Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. KPU membuat
ketetapakn itu setelah kedua pasangan dinyatakan lolos verifikasi, dan dituangkan dalam keputusan KPU
No. 453/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum
tahun 2014.
 
Masuk akal jika berbagai kalangan memastikan Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran, karena hanya
diikuti dua pasangan calon. Fakta ini melegakan karena Pilpres 2014 bisa menjadi lebih hemat biaya. Pun,
kepastian tentang kepemimpinan nasional yang baru segera terwujud, sehingga energi nasional bisa
segera dialihkan untuk menggerakan kegiatan-kegiatan yang secara ekonomi lebih produktif.
 
Hari-hari ini, seluruh rakyat Indonesia akan disuguhi tontonan kegiatan kampanye masing-masing
pasangan Capres-Cawapres. Juga diselingi debat antarcapres dan antarcawapres maupun debat antartim
sukses. Dari kampanye dan debat itu, rakyat hanya akan mendengarkan janji-janji. Tidak ada janji yang
bakal merugikan rakyat. Semuanya bisa meninabobokan. Apakah janji-janji pasangan Capres-Cawapres
itu akan diwujudkan nantinya? Waktulah yang akan membuktikan.
 
Ke arah mana Republik Indonesia akan melangkah di bawah kepemimpinan nasional yang baru? Masing-masing
figur Capres sudah memberi sinyal atau kecenderungan sejak mereka mendeklarasikan posisinya. Namun,
harus diakui bahwa segala sesuatunya masih samar-samar, dan sinyal-sinyal itu nyaris spontanitas
belaka.  Mungkin karena kedua figur Capres belum diberi kesempatan untuk memaparkan visi-misi masing-masing.
 
Kalau pun pada akhirnya dua figur Capres itu menggelar visi-misi masing-masing, tidak akan ada kejutan,
karena persoalan kebangsaan dan kenegaraan terkini sudah menjadi pengetahuan umum alias tidak ada yang
baru. Pertanyaan dari komunitas pemilih adalah bagaimana kedua Capres akan mengatasi ragam persoalan
yang sedang menyelimuti bangsa hingga saat ini.
 
Oleh karena itu, daripada sekadar menebar janji tanpa konsep, lebih baik kedua figur Capres menugaskan
tim sukses masing-masing merumuskan aneka persoalan itu sesuai persepsi masing-masing kubu Capres.
Jangan memahami persoalan dari permukaannya saja.  Harus dilakukan pendalaman untuk memahami setiap
peroalan. Dengan begitu, identifikasi persoalan jangan hanya sektoral, tetapi mencakup sub-sektor
agar pemahamannya lebih komprehensif.
 
Setelah aneka persoalan itu dipotret dengan mendetail, rumuskan pula strategi jalan keluar untuk
mengatasi persoalan-persoalan itu. Pada tahap ini, keterlibatan para pakar dan praktisi di sektor atau
sub-sektor bersangkutan amat relevan, karena mereka lebih memahami kondisi dan fakta di lapangan. 
 
Rumusan persoalan dan rumusan jalan keluar itulah yang menjadi bahan dasar Capres-Cawapres serta tim
sukses menyuarakan visi-misi. Dari situ, akan terbangun persepsi yang sama atau seragam, sehingga
dalam adu argumentasi atau promosi  program diberbagai kesempatan dan forum, materi yang dimunculkan
tidak signifikan perbedaannya. Rumusan persoalan perlu disosialisasikan lagi sebagai penyegaran,
sementara rumusan jalan keluar idealnya menjadi penawaran dari Capres yang diharapkan bisa memikat pemilih.
  
Persoalan Lama 
 
Jadi, kalau seorang Capres yakin dan berjanji bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan
potensi dalam negeri, dia harus mampu menjelaskan bagaimana janji itu bisa diwujudkan. Dan, kalau
Capres bertekad menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), dia harus mampu meyakinkan warga miskin
bahwa kebijakannya itu tidak akan menyengsarakan mereka. Artinya, dia harus menawarkan subsidi
lainnya sebagai substitusi kepada warga miskin.
 
Demikian juga ketika Capres berjanji akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang menelan biaya
sangat besar itu.  Karena pemerintah butuh partisipasi modal swasta, lokal maupun asing, sang Capres
tentu saja harus menunjukan kapabilitas dan kredibilitas dalam memobilisasi dana untuk akselerasi
pembangunan infrastruktur.
 
Karena forumnya adalah kampanye atau debat, tentu saja pemaparan strategi pembangunan itu tidak harus
rinci. Terpenting, pemilih yakin bahwa Capres memahami aneka persoalan dengan komprehensif dan
menawarkan jalan keluar. Kesan ini perlu ditumbuhkan agar publik tidak lagi berasumsi Capres-Cawapres
sekadar janji tanpa memahami persoalan.
 
Sebagian besar pemilih Indonesia sudah paham bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang akan dihadapi
presiden terpilih. Beberapa di antaranya terbilang sensitif. Agenda paling utama adalah mewujudkan
kesejahteraan umum. Termasuk dalam agenda ini adalah program nyata memperbaiki kualitas hidup warga
miskin, mengelola ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, memperkecil ketimpangan
pendapatan, penyediaan rumah layak huni, jaminan kesehatan dan pendidikan.
 
Target membenahi pengelolaan anggaran juga masuk kategori sensitif karena menyentuh isu
subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi BBM terus menggelembung sehingga menurunkan peran
APBN sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Sudah barang tentu presiden terpilih ditantang
menghapus atau mengurangi subsidi BBM.
 
Pemilih juga akan menyimak sikap dan komitmen Capres terhadap pemberantasan korupsi. Tidak sekadar
mendukung, pemilih pada dasarnya berharap presiden berani mengambil inisiatif mencegah dan
memberantas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah. Hingga kini, publik melihat
bahwa pemerintah cenderung pasif, dan menyerahkan kerja pemberantasan korupsi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selain itu, pemilih juga ingin tahu bagaimana Capres menyikapi keterbatasan infrastruktur pada begitu
banyak daerah di luar Jawa. Tak perlu ditutup-tutupi lagi bahwa selama ini ada kecemburuan, sejumlah
daerah merasa dinomorduakan. Capres hendaknya segera merespons masalah ini, karena potensi ekonomi
daerah sulit dikembangkan jika tidak didukung infrastruktur yang memadai.
 
Itulah beberapa tantangan strategis yang bersumber dari dalam negeri. Lantas apa saja tantangan dari
luar yang perlu diantisipasi kedua figur Capres? Paling dekat adalah dimulainya penyatuan ekonomi
ASEAN  pada 2015 mendatang. Dalam konteks ini, persoalannya adalah seberapa kuat daya saing Indonesia
menghadapi perkembangan industri di negeri-negeri tetangga. Kalau tidak kompetitif, Indonesia hanya
menjadi pasar bagi produk negeri tetangga.
 
Bagi sejumlah raksasa industri, Indonesia tampaknya belum kondusif sebagai tujuan investasi. Kendati
menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi produsen telepon selular, Indonesia tidak dipilih
sebagai basis produksi. Produsen Blackberry memilih Malaysia, sementara Samsung sudah memilih
Vietnam sebagai basis produksi.  
 
Presiden terpilih bersama kabinetnya tentu harus merumuskan strategi baru untuk menjadikan Indonesia
tujuan investasi. Sebagai pasar dengan jumlah konsumen yang demikian besar mestinya bisa mendatangkan
banyak investasi dari luar. Indonesia mungkin tidak bisa terus menerus menoleransi perilaku pemain
besar seperti Blackberry dan Samsung yang hanya cari untung, tanpa niat sedikit pun mengapresiasi
masyarakat Indonesia yang telah berkontribusi menjaga eksistensi mereka.
 
Memang, rakyat Indonesia sudah paham bahwa bagi presiden terpilih, tantangan ke dalam maupun ke luar
sama-sama berat. Kalau kedua Capres berjanji akan merespons rangkaian masalah tadi, darimana
memulainya? Mungkin, presiden terpilih nanti tidak saja perlu membuat dan menunjukan skala prioritas.
Namun juga harus mampu dan berani memerintah. Bukan menunggu perintah. 

*) Dimuat di Koran SINDO (3/6)
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

OPINI: Sinkronisasi Pusat-Daerah

Sinkronisasi Pusat-Daerah

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
 
WACANA tentang perlunya mengurangi subsidi energi (BBM dan listrik) akhir-akhir ini adalah gambaran
mengenai rapuhnya perekonomian nasional. Tidak kokoh seperti yang digambarkan selama ini.
Sebaliknya, negara justru sedang menghadapi tantangan sangat serius dan mengkhawatirkan. Beban
pemerintah baru sangatlah berat.
 
Demikian beratnya sehingga harus ada keberanian dan konsistensi untuk menetapkan prioritas program.
Soalnya, penanganan atas sejumlah masalah bersifat mendesak.  Mulai masalah ketahanan pangan,
percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan daya saing menuju penyatuan ekonomi
ASEAN, merealisasikan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, hingga peningkatan kapabilitas dan
kompetensi pemerintah daerah.  
 
Baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia masuk 10
besar dunia. Dia mengacu pada laporan Bank Dunia tentang pemeringkatan ekonomi menurut produk domestik
bruto (PDB) dan daya beli. Data ini mungkin tak perlu diperdebatkan.

Tetapi, apa konsekuensi data itu bagi kesejahteraan rakyat? Itulah pertanyaannya. Dalam beberapa tahun
belakangan ini, pemerintahan SBY memang sering menggemakan klaim tentang tingginya pertumbuhan
ekonomi. Tetapi, rakyat nyaris tak peduli karena tidak merasakan atau menikmati pertumbuhan itu.
 
Karena itu, pemerintah baru jangan sampai terperangkap pada statistik pertumbuhan ekonomi tinggi yang
diwariskan pemerintahan sebelumnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan, statistik pertumbuhan itu tak
layak dijadikan acuan karena rapuh dan tidak berkualitas. Statistik itu terbukti bukan solusi untuk
mereduksi jumlah pengangguran dan memerangi kemiskinan. 
 
Sepanjang 2013 lalu, nilai impor bahan pangan sudah mencapai angka Rp 104,9 triliun untuk belanja 29
komoditi kebutuhan pokok dengan volume lebih dari 17 miliar kilogram. Menurut BPS, termasuk dalam
daftar belanjaan itu adalah komoditi cabai, bawang, teh, cengkeh, jagung, beras, singkong dan garam.
 
Data dan fakta itu sangat menakutkan. Bahkan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai kebijakan pangan
nasional ibarat selang infus. "Kalau infusnya dicabut, bisa mati kita," kata Moeldoko, belum lama ini.
 
Volume impor pangan dan energi pun sudah berevolusi menjadi ancaman laten bagi stabilitas nilai tukar
rupiah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bahkan sudah mendesak pemerintah memperbaiki
neraca perdagangan komoditas pangan dan BBM (bahan bakar minyak) jika ingin memperkuat nilai tukar
rupiah. Bila defisit impor pangan dan BBM bisa diminimalisir, nilai tukar rupiah menguat.
 Sebaliknya, kalau defisit  terus menggelembung, rupiah terus berselimut ancaman. 
 
Kalau belakangan ini dimunculkan wacana menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL),
itu pertanda kekhawatiran terhadap potensi gelembung defisit impor energi. Lalu, dalam satu-dua bulan
ke depan, harus dilakukan pengamanan stok bahan pangan menyongsong lebaran tahun ini. Artinya, akan
terjadi gelembung defisit impor komoditi pangan.  
 
Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu dikurangi lemahnya ketahanan pangan dan energi,
statistik pertumbuhan itu nyata-nyata tak punya nilai tambah. Bahkan, dia lebih menggambarkan
rapuhnya perekonomian negara.
 
Maka, pemerintah baru harus berjibaku memulihkan ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks pangan,
argumentasinya tidak boleh lagi sekadar stok yang aman atau cukup; stok harus cukup dengan harga
terjangkau seluruh elemen rakyat. Stok cukup tetapi harga mahal tidak ada artinya.
 
Impor bahan pangan harus diturunkan secara bertahap dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Jangan
lupa, mengolah ketahanan pangan adalah melayani kebutuhan hampir 250 juta perut rakyat dengan gizi yang
layak. Jadi, sidang kabinet bidang ekonomi harus selalu memrioritaskan agenda pengelolaan kecukupan
semua komoditi kebutuhan pokok. Pemerintah baru harus menjadikan fluktuasi harga kebutuhan pokok
sebagai isu sensitif.
 
Kompetensi dan Sinkronisasi
 
Selain menginventarisasi persoalan, pemerintah baru perlu menyimak lagi hasil  survei  World
Economic Forum (WEF) tahun 2011. WEF menjadikan 12 aspek untuk menetapkan Global Competitivenes Index
(GCI); meliputi efektivitas birokrasi, infrastruktur, kondisi makro ekonomi, pendidikan dasar dan
pendidikan lanjutan, pelatihan, aspek kesehatan masyarakat, efisiensi pasar, produktivitas tenaga
kerja, kinerja dan volume pasar uang, teknologi dan volume pasar (market size).
 
The Global Competitiveness Report 2012-2013 versi WEF menempatkan daya saing Indonesia di peringkat 50
dari 144 negara. Selain inefisiensi birokrasi dan perilaku korup, faktor infrastrktur ikut
memperlemah daya saing.
 
Khusus infrastruktur, survei WEF 2013 memang menunjukan perbaikan di Indonesia. Peringkat RI naik dari
91 per 2012 ke posisi 82 per 2013. Namun, investor tetap saja belum merasa nyaman berbisnis di Indonesia.
Para pemodal lebih senang berbisnis di Malaysia (peringkat 25), Thailand (61) dan China (74).
 
Pemerintah baru, mau tak mau, harus juga memiroritaskan masalah ini.  Menurut Bappenas,  tingkat
elektrifikasi nasional baru 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik sekitar 92,58 persen.
Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan
perumahan masih sangat terbatas.
 
Aksesibilitas serta jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi belum memadai. Baru-baru ini, sebuah
laporan dari Bank Dunia menggambarkan tantangan besar Indonesia dalam mengatasi masalah sanitasi
dasar. Tak kurang dari 50 persen populasi masyarakat pedesaan tidak memiliki akses sanitasi yang layak.
Menurut Bank Dunia, dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan, 40 juta
diantaranya tinggal di pedesaan.  Data ini sekaligus menggambarkan besarnya tantangan pemerintah
baru untuk menyediakan rumah layak huni bagi puluhan juta warga pedesaan di berbagai pelosok.
 
Rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340
ribu hektar per tahun.  Laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta
perkebunan terbilang sangat tinggi, terutama di Jawa dan Sumatera.  Ketersediaan infrastruktur
komunikasi dan informatika belum memadai, yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband.  
 
Jangankan di pelosok daerah lain, bahkan di Jawa sekali pun akses jalan, plus sarana dan pra sarana
transportasi masih jauh dari memadai. Lihatlah kondisi ruas jalan utama di jalur Pantura. Jalur ini
layak dilalui hanya jelang lebaran. Selepas hari raya, ruas jalan itu tampak berantakan seperti daerah
bencana akibat ketidakpeduliaan pemerintah pusat dan daerah.
 
Sangat sulit memaksimalkan potensi ekonomi di setiap daerah  jika infrastruktur tak segera
direhabilitasi dan dilengkapi. Padahal, trickle down effect pembangunan infrastruktur yang serentak
dan berkesinambungan sudah sangat jelas. Tercipta banyak lapangan kerja baru di setiap daerah. Segera
setelah jalan, jembatan dan pelabuhan rampung, warga lokal akan termotivasi memaksimalkan  potensi
ekonomi di wilayahnya. Apalagi jika Pemerintah baru berani menggagas pembangunan jalur kereta api di
Kalimantan dan Sulawesi.

Pada gilirannya, akan terbentuk beberapa pusat pertumbuhan baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
hingga Papua dan Nusa Tenggara Barat-Timur. Angkatan kerja baru dari pulau-pulau tersebut tak lagi
harus berbondong ke Jawa. Walau sedikit terlambat, melengkapi semua daerah dengan infrastruktur yang
memadai akan menaikkan daya nasional untuk  menghadapi penyatuan ekonomi ASEAN pada tahun mendatang.
 
Untuk merealisasikan kerja besar itu, pemerintah baru harus peduli pada peningkatkan kompetensi dan
kapabilitas sejumlah pemerintah daerah (Pemda), utamanya Pemda baru hasil pemekaran.  Masalah ini
penting, sebab gagasan besar dari pusat harus bisa diimplementasikan di tingkat daerah. 
 
Pemerintahan sekarang ini menyusun konsep pembangunan yang disebut Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan pendekatan konektivitas Koridor Ekonomi.
Kalau di tingkat pusat sudah menyiapkan MP3EI, bagaimana respons semua Pemda terhadap konsep itu?
Berarti, harus ada sinkronisasi perencanaan di pusat dengan perencanaan di daerah. Masalahnya,
antusiaskah Pemda merespons MP3EI itu?
 
Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah inilah yang harus diwujudkan oleh pasangan presiden dan wakil
presiden terpilih nanti. Entah itu Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.

*Dimuat di Koran Jakarta (28/5) 
Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

Siaran Pers: Sepuluh Tim Terpilih Sebagai Penerima Beasiswa Liputan Perubahan Iklim

No. 078/AJIJAK/VI/2014

 

Senin, 2 Juni 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers AJI Jakarta
Sepuluh Tim Terpilih Sebagai Penerima Beasiswa Liputan Perubahan Iklim


JAKARTA. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mengumumkan sepuluh tim/media penerima beasiswa perubahan iklim 2014. Para pemenang diputuskan dalam rapat pleno yang  dihadiri ICCTF, Mentor program beasiswa perubahan iklim dan AJI Jakarta di kantor ICCTF, Kuningan, Jakarta, pada hari Jumat, 30 Mei 2014.

 

Program  Beasiswa Liputan Perubahan Iklim telah diumumkan melalui media sosial, website, milis jurnalis, poster ke kantor media sejak hari Rabu, 7 Mei 2014. Sejak hari itu hingga tanggal 25 Mei 2014 Panitia menerima puluhan usulan liputan dari jurnalis media cetak, media online dan media televisi.

 

Selama tiga minggu, panitia menerima sebanyak  61 usulan liputan perubahan iklim, dari media nasional  di Jakarta dan media lokal di daerah.

 

Panitia menyediakan dana beasiswa total senilai Rp 200 juta untuk biaya operasional tim/media meliput isu perubahan iklim. Tiga perwakilan media yang menulis laporan terbaik akan difasilitasi meliput konferensi perubahan iklim di Lima, Peru pada akhir 2014.

 

Mentor atau pembimbing program beasiswa liputan perubahan iklim ini adalah Brigitta Isworo Laksmi, Redaktur Harian Kompas, Untung Widyanto Jurnalis Senior Tempo dan Riza Primadi, Chief Eksekutif Officer (CEO) PT Content Creative Indonesia, Lembaga yang mempunyai focus kerja di bidang media penyiaran.

 

Penilaian dilakukan secara obyektif  tanpa memperlihatkan nama dan media. Penilaian dilakukan  dengan menyeleksi  kelengkapan draft usulan liputan berdasarkan nomor. Pemilihan dilakukan secara selektif dengan melihat kedalaman riset data awal, perencanaan liputan yang akan dikerjakan di lapangan,  daftar nama narasumber dan daftar pertanyaan yang disajikan.

 

“Semua usulan proposal yang dikirimkan cukup lengkap dan baik. Namun kami memilih usulan liputan yang terbaik, yang memiliki pemilihan angle liputan yang baru, dengan data riset yang lengkap dengan tahapan perencanaan jelas yang akan dilakukan di lapangan. Dengan begitu, kami dapat melihat bagaimana kesiapan untuk melaksanakan ide liputannya,” kata Brigitta Isworo Laksmi, salah satu mentor.

 

Menurut mentor, dari sejumlah usulan liputan yang diterima, sebagian sudah mencantumkan data awal yang banyak. Namun,  terkesan belum mengetahui kemana arah liputan yang akan dilakukan di lapangan.

 

“Secara umum, sebagian usulan yang diterima belum paham terkait isu perubahan iklim,” kata Untung Widyanto.

 

Sementara itu, Amin Budiarjo dari ICCTF mengatakan sejumlah usulan liputan masih belum memaparkan data seperti apa  dampak perubahan iklim yang terjadi dalam usulannya. Selain itu, ada dua usulan liputan yang tidak terkait dengan masalah perubahan iklim.

 

Ketua AJI Jakarta, Umar Idris mengungkapkan apresiasinya untuk semua usulan liputan yang sudah diikutkan dalam program beasiswa liputan perubahan iklim.

 

“Terima kasih untuk semua rekan jurnalis yang telah memasukkan usulan liputannya. Mereka yang belum terpilih menerima beasiswa, tetap bersemangat. Tetap mengikutkan usulan liputan dan karya jurnalistik terbaik Anda dalam program AJI Jakarta berikutnya,” kata Umar Idris.

 

Berikut 10 tim/media penerima beasiswa perubahan iklim. Keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka adalah:

 

MEDIA CETAK

1. Aries Munandar, Siswantini Suryandari (Media Indonesia) Kalimantan Barat. Usulan liputan berjudul ”Efektivitas Pertanian Organik di Kabupaten Kayong Utara sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Bagaimana kontribusinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”.

 

2. Syaipul Bakhori (Tempo) Jambi. Usulan liputan berjudul “Terpenuhinya Kebutuhan Energi Warga Masyarakat Desa Senamat Ulu dan Desa Sekitarnya, Wujud Pemanfaatan Lingkungan Sekitar yang Ramah Lingkungan, Sekaligus Upaya Menciptakan Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim”.

 

3. Shinta Maharani, Sunudyantoro (Tempo) DI Yogyakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Kelompok Tani Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Menjaga Kelestarian Hutan Rakyat Berbasis Pembiayaan Mikro”.

 

4. Uji Agung Santosa, Adi Wikanto (Kontan) Jakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Efektifitas Program Perubahan Iklim. Apakah Perlu dilakukan Menyeluruh pada 2015. Bagaimana Kesiapan Petani. Apakah Tidak Memberatkan Mereka serta Apakah petani Bisa Terlindungi dari Efek Perubahan Iklim”.

 

5. Bangun Santoso (Harian Jambi) Jambi. Usul liputan berjudul “Perjuangan Warga Serampas Menjaga Masa Depan Bumi”.

 

MEDIA ONLINE

6. Sumarlin (Suarakendari.com) Kendari. Usulan liputan berjudul “Dampak Pengelolaan TPAS Puwatu terhadap ketersediaan Energi Alternatif bagi Warga kota Kendari”.

 

7. Rofiqi Hasan, Herry Indrawan, Mahardika (Tempo) Bali. Usulan liputan berjudul “Bagaimanakah Penerapan Efisiensi Energi di Kalangan Industri perhotelan di Bali sebagai bentuk Mitigasi Perubahan Iklim”.

 

8. Januar Hakam (Ekuatorial.com) Jakarta. Usulan liputan berjudul “Bagaimana Cara Masyarakat Mengurangi dan Menanggulangi dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Mereka”

 

MEDIA TELEVISI

9. Michael Carlos Kodoati, Edward Agus Raleo (BeritaSatu TV) Jakarta. Usulan Liputan berjudul “Maksimalitas Pengelolaan Lahan Gambut untuk Perubahan Iklim Positif”

 

10.  Davi Abdullah (Acehvideo.tv/Kompas TV) Aceh. Usulan Liputan berjudul “Jasa Lingkungan yang Disajikan di Kawasan Hutan Ulumasen, Lhoong Aceh Besar”.  Program Beasiswa Liputan Perubahan Iklim dilaksanakan agar media massa ikut  melakukan edukasi mengenai perubahan iklim kepada masyarakat.

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Yus Ardiansyah                     08118071416

Musdalifah Fahri                   081524071774

Sekretariat AJI Jakarta          021-7984105

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
MEDIACARE | 1 Jun 16:05 2014
Picon

File - mediacare-welcome.txt


Mohon abaikan bagi Anda yang sudah pernah mengisi....

------------------------------------------

Dear members,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung
di milis MEDIACARE. Hingga kini, tercatat lebih dari 9,000 anggota milis
yang datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang profesi yang 
berbeda. Ada wartawan, praktisi kehumasan, periklanan, komunikasi pemasaran,
EO, penyiar radio, news anchor, politisi, penulis lepas, dosen, 
redaktur bahasa, para pengamat berbagai bidang, pekerja seni, 
pelaku bisnis, penggiat LSM, juga dari kalangan mahasiswa, dan lainnya.

Kami berharap, milis ini dapat dijadikan ajang tukar menukar gagasan,
informasi, dan pemikiran-pemikiran positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan media massa dan juga kegiatan-kegiatan kreatif di Indonesia. 
Di masa mendatang, siapa tahu kita bisa garap members gathering secara 
berkala dengan tajuk yang berbeda-beda.

Apabila Anda berkenan, mohon diisi data sebagai berikut:

Nama lengkap:
Nama panggilan:
Domisili (kota/negara):
Profesi: 
Tanggal lahir: 
No telp/HP:
E-mail:
Website:
Blog:

Nama media/lembaga: 
Ulang tahun lembaga/media: 
Alamat media/lembaga:
E-mail:
Website
Blog:

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.....

Salam Mediacare!

Moderator

e-mail: mediacare-owner@...

------------------------------------

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Picon

Undangan Aksi Solidaritas

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No       : 076/AJIJAK/V/2014

Perihal: Undangan Aksi Solidaritas

 

Kepada Yth,

Rekan-rekan jurnalis & masyarakat

di tempat

 

 

Dengan hormat,

Michael Ariawan yang akrab disapa Mika, jurnalis Kompas TV Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah menjadi korban kekerasan saat melakukan peliputan penyerangan di rumah Julius Felicianus, Direktur Penerbitan Galang Press, Kamis (29/5/2013) malam. Rumah Julius diserang sekelompok massa yang membubarkan warga yang sedang kebaktian.

 

Maka untuk menyikapi kasus tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, akan menggelar aksi solidaritas untuk korban kekerasan. Selain melakukan orasi kami nanti akan menyalakan lilin, sebagai bentuk duka atas tindak kekerasan yang kian marak terjadi di Indonesia.

 

Dalam aksi nanti AJI Jakarta juga akan menyerukan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye damai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.

 

Melalui ini, kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan masyarakat umum untuk hadir berpatisipasi dalam aksi solidaritas tersebut, yang akan digelar pada:

Hari                : Sabtu

Tanggal         : 31 Mei 2014

Waktu            : pukul 18.00 WIB

Tempat          : Bundaran HI. Jl. M.H. Thamrin Jakarta

 

Kami sangat mengharapkan kehadirannya.

 

Demikian undangan ini sampaikan, terima kasih.

 

 

Jakarta, 30 Mei 2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris

Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___
Posted by: "AJI JAKARTA" <ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org>


Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane