Kumoratih Kushardjanto | 21 Feb 02:58 2014
Picon

Kind Reminder : Tamasya Tenun SUMBA 7-9 Maret 2014

TAMASYA TENUN KE SUMBA
7-9 Maret 2014

Menguak Kisah di Balik Tenun Ikat Sumba
Sumba nan menawan adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang masih mewarisi tradisi prasejarah, era megalitikum. Suku asli Sumba diperkirakan telah mendiami pulau ini sejak 4500 tahun silam. Iklim kemarau menjadi sebuah anugerah tatkala membentuk Sumba dengan keelokan tak biasa berupa gunung berbatu kasar dan warna keemasan padang-padang terbuka. Kali ini, Gelar akan mengajak para pencinta budaya berkenalan dengan budaya Sumba melalui keindahan seni wastranya yang penuh makna dan ragam langsung di tempat asalnya. Wastra, pada dasarnya adalah kata serapan dari bahasa Sansekerta yang berarti sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional. Salah satu jenis wastra adalah kain tenun.  Di Sumba, selain sebagai lambang seni, kain tenun berfungsi sebagai perangkat religius, fungsi sosial dan ekonomi, yang antara lain digunakan sebagai busana adat, pembungkus jenazah, bekal kubur, tanda hubungan kekeluargaan, harta benda, alat tukar menukar, dan barang hadiah. Kain tenun dari Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dianggap sebagai warisan dunia, dilihat dari keunikannya di antara berbagai tradisi wastra yang masih lestari hingga saat ini, dimana perannya penting dalam adat masyarakatnya.

Kini, Tenun Ikat Sumba masuk ke dalam daftar UNESCO (2013) dengan predikat World Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding atau warisan budaya dunia yang memerlukan perlindungan mendesak - dengan kata lain, rentan terhadap kepunahan.

-----------------------------
BIAYA :
Trip-only Rp. 5.750.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi pesawat dari Denpasar-Sumba-Denpasar, transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan selama trip, narasumber ahli/kontributor lokal, donasi keberlanjutan seni budaya tradisi dan berlangganan majalah Tamasya selama 3 bulan.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point yang ditentukan, kargo, tur tambahan, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.

Meeting point : Bandara Ngurah Rai, Denpasar - Bali

Batas akhir pendaftaran & pembayaran : 24 Februari 2014
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0812-90188682
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 21 Feb 12:39 2014
Picon

OPINI: Eksperimen Perppu MK

Eksperimen Perppu Melawan Konstitusi              

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

PRESIDEN Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali dipermalukan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
menolak Undang-undang (UU) No.4/2014 tentang Penetapan Perppu No.1/2013 tentang Perubahan Kedua atas
UU Mahkamah Konstitusi. Niat baik sang presiden memulihkan wibawa MK dimentahkan MK karena berpotensi
menimbulkan masalah serius.

Dengan alasan dan pertimbangan yang sangat konstitusional pula, MK memang harus menggugurkan UU
No.4/2014 yang materinya bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2013 itu.
 Benar bahwa wibawa MK harus dipulihkan. Tetapi pemulihan wibawa MK harus konstitusional dan bebas
dari kepentingan sempit atau kepentingan jangka pendek. Maka, sebelum didapatkan rumusan perubahan
yang konstitusional atas UU tentang MK, UU No.24/2003 harus diberlakukan kembali.

Masalahnya adalah muatan Perppu No.1/2013 itu sendiri tidak konstitusional. Sebelum dibahas di DPR,
sejumlah eleman masyarakat, termasuk sebagian kekuatan politik di DPR, sudah mengingatkan kalau
Perppu itu tidak layak. Ketidaklayakannya semakin nyata dalam proses persetujuan Perppu itu di DPR.
Sebagian anggota DPR, kkhususnya fraksi-fraksi pendukung pemerintah, kehilangan obyektivitas.
Utamanya dalam memaknai persyaratan calon hakim konstitusi, peran dominan panel ahli dan majelis
kehormatan hakim konstitusi.

Kemudian, sangat jelas kalau persetujuan Perppu itu menjadi UU  amat sangat dipaksakan. Harus
dilakukan serangkaian lobi antarfraksi untuk mendapatkan suara mayoritas yang menyetujui Perppu itu.
Proses seperti ini saja sudah aneh, karena memperlihatkan perilaku parlemen yang tidak patuh pada UUD 1945.

Pemerintah mengklaim bahwa Perppu No.1/2013 itu dirancang oleh para ahli dari berbagai bidang, utamanya
ahli hukum tata negara. Sayang, karena sarat emosi dan merasa paling pintar sendiri, para perangcang
Perppu itu tak mampu berpikir jernih. Serba terburu-buru sehingga produk itu jauh dari sempurna sebagai
pengganti UU. Mereka tidak lagi melihat dan mengkaji UU tentang Komisi Yudisial (KY), serta mencermati
tugas dan fungsi KY menurut UU pendiriannya. Ketidaksempurnaan itu demikian mencoloknya sehingga
mereka yang awam soal perundang-undangan pun mampu melancarkan kecaman.

Semua warga  negara setuju wibawa MK harus segera dipulihkan. Betul bahwa citra dan wibawa MK ambruk
karena sang ketua menggunakan kapasitas jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Juga tak
terbantah bahwa kepercayaan publik pada MK nyaris hilang. Tapi, bukankah institusi MK sendiri tidak
terperangkap dalam situasi genting? Pun, tidak ada kegentingan yang mengeliminasi tugas dan fungsi MK.
Karena  situasinya yang demikian itu, sama sekali tidak ada urgensi atau alasan masuk akal untuk
mengubah UU tentang MK. Hal yang paling dibutuhkan adalah menegakkan kode etik secara ketat dan tanpa kompromi.

Itu sebabnya, beberapa kalangan menilai, amat berlebihan kalau niat memulihkan wibawa MK harus ditempuh
dengan mengubah UU tentang MK.  Perilaku tak terpuji pimpinan MK harusnya dilihat sebagai masalah
personal, bukan institusi. Karena itu, tak ada relevansi nya sama sekali dengan keharusan mengubah UU
tentang MK. Apalagi dengan pendekatan sangat ekstrim serta mengabaikan konstitusi. 

Perppu No.4/2014 itu jelas-jelas mengangkangi UUD 1945 yang menetapkan hak dan wewenang Presiden, DPR,
serta Mahkamah Agung (MA) untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Perppu itu melahirkan monster
bernama Panel Ahli yang diberi peran sangat dominan. Sebab, panel ahli merampas hak dan wewenang
presiden, DPR serta MA untuk mengajukan calon hakim konstitusi.  Logika sistem perundang-undangan
negeri manakah yang dipakai sehingga Perppu bisa mengabaikan UUD 1945? Titah konstitusi sangat jelas
bahwa presiden berhak mengajukan tiga calon hakim konstitusi, DPR pun berhak mengajukan tiga calon, dan
begitu juga MA.

Eskalasi Fungsi KY

Mereka yang memaksakan pemberian peran dominan kepada panel ahli  itu rupanya merasa dirinya lebih
tinggi dari konstitusi.  Atau, boleh jadi karena dia tidak paham mengenai sistem dan struktur
perundang-undangan Indonesia. Namun, apa pun alasannya, perilaku amatiran seperti ini tidak hanya
sangat merepotkan, tapi akan merusak tatanan. Harus dikatakan bahwa muatan Perppu itu amat
memprihatinkan. Dan, kendati berniat baik, Perppu itu justru membuat presiden semakin tidak kredibel.

Menurut UU No .22/2004 tentang KY, fungsi KY hanya mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon
hakim agung dan hakim ad hoc MA kepada DPR.  Dalam mengawasi perilaku hakim, KY bertugas menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga berwenang menetapkan Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama MA serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Perppu No.1/2013 itu, lagi-lagi, mengangkangi UU. Sebab, Perppu itu memperluas wewenang KY tak kepalang
tanggung. Panel ahli yang menyeleksi calon hakim konstitusi itu bahkan dibentuk oleh KY.  Sama artinya
KY boleh mengusulkan calon hakim konstitusi, bukan hanya calon hakim agung.

Lalu, Perppu itu juga memperbesar kapasitas fungsi dan tugas KY. Perppu itu menugaskan KY dan MA membentuk
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang permanen. Dan, majelis kehormatan ini akan diperkuat oleh
sekretariat yang berkedudukan di KY. Tidakkah ini  berarti KY, bersama MA, juga bertugas mengawasi
hakim konstitusi? Kalau begini maunya Perppu No.1/2013 itu, konsekuensi logisnya adalah mengubah UU
tentang KY lebih dulu.  Kalau KY dipaksa melaksanakan pekerjaan diluar jangkauan UU pendiriannya, itu
inkonstitusional .

Jadi, selain syarat kegentingan tidak terpenuhi , Perppu yang menjadi bahan baku UU N0.2014 bahkan juga
cacat materiil. Sebab, pasal tentang pembentukan panel ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
itu tidak jelas acuannya.  Karena dua soal ini dipaksakan ke dalam Perppu, ada kesan bahwa orang-orang
dekat presiden sedang bereksperimen. Derajat Perppu diadu dan dinaik-naikan melampaui konstitusi dan UU.  

MK dalam putusannya menegaskan, UUD 1945 Pasal 24 C Ayat (3) memberikan kewenangan atributif bersifat
mutlak kepada pemerintah, DPR, dan MA untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Kewenangan itu tidak
boleh diberi syarat-syarat tertentu oleh UU dengan melibatkan KY yang tidak diberi wewenang oleh UUD.

Dan, tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MK juga menegaskan bahwa KY bukan lembaga pengawas MK,
apalagi lembaga yang berwenang menilai benar - tidaknya putusan MK sebagai lembaga peradilan.
Pelibatan KY, menurut MK, merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum karena hal itu bertentangan
dengan putusan MK tentang UU KY.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 20 Feb 15:08 2014
Picon

Undangan Mengikuti Pelatihan Jurnalistik Isu Disabilitas (Khusus Jabodetabek)

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                   : 024/AJIJAK/II/2014

Lampiran         : ToR dan Susunan Acara

Perihal             : Undangan Mengikuti Pelatihan Jurnalistik Isu Disabilitas

 

 

Kepada Yth.

Jurnalis Media Massa

di Jakarta

 

 

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Pelatihan Penyegaran Jurnalistik pada Isu Disabilitas untuk Meningkatkan Kepedulian akan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

 

Pelatihan ini terbatas untuk 25 orang jurnalis tanpa dipungut biaya. Pelatihan akan dilaksanakan selama dua hari. Selain materi dalam kelas, peserta akan diajak melakukan reportase langsung ke perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan kebutuhan khusus. Perusahaan tersebut adalah PT. OMRON Cibinong dan PT. Indosiar Jakarta.

 

Adapun pelatihan jurnalistik ini akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal  : Rabu-Kamis, 26-27  Februari 2014

Tempat           : Hotel Pradana (SMK 57), Jl. Margasatwa 38B, Ragunan, Jakarta Selatan.

Acara              : Terlampir

 

Untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Bapak Jonna Damanik di jonna-NlPX3vYgdHA4gD8tcx396Q@public.gmane.org atau HP. 087888457889 dan 081298886578. Batas akhir pendaftaran 24 Februari 2014.

 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Terimakasih.

 

 

Jakarta, 20 Februari 2014

Salam hormat,

 

 

 

Yus Ardhiansyah

AJI Jakarta

 


 

-----

Kerangka Kerja

Pelatihan Penyegaran Jurnalistik Pada Isu Disabilitas

Untuk Meningkatkan Kepedulian akan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hotel Pradana – Jakarta, 26 dan 27 Feruari 2014

ILO - MajalahDiffa - AJI Jakarta

 

 

Latar Belakang

Komunitas penyandang disabilitas di Indonesia telah lama dikenal sebagai kelompok masyarakat yang termarjinalkan hak-haknya dari berbagai aspek kehidupan. Menurut data estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) dan Bank Dunia, 15 persen dari penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data estimasiini, kendati masih menjadi sebuah tantangan untuk mengetahui jumlah tepat populasi penyandang disabilitas di Indonesia, diperkirakan tidak kurang dari 25 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas.

 

Jumlah representasi yang besar dari keberadaan penyandang disabilitas nampaknya tidak memiliki peranan yang besar pula dalam pemberitaan media jika dibandingkan dengan isu-isu kemanusiaan dan lingkungan lainnya yang lebih populer. Tataran masyarakat di Indonesia pada umumnya belum memiliki persepsi yang benar tentang cara memandang, berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Kondisi seperti ini mempersulit dalam mengharapkan adanya perhatian dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang setara dengan non-disabilitas di Indonesia.

 

Penggambaran akan satu komunitas di media memegang peranan penting dalam membentuk persepsi public akan komunitas tersebut, termasuk di dalamnya komunitas penyandang disabilitas. Jumlah pemberitaan dengan persepsi yang tepat terhadap penyandang disabilitas masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Liputan yang paling kerap mengenai penyandang disabilitas hanya terbatas pada object charity (obyek untuk dikasihani) dan sering terfokus pada ketidakmampuan seseorang yang dikarenakan oleh tipe disabilitas yang disandangnya. Selama ini belum ada tayangan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk dapat memberikan pandangan  yang tepat mengenai orang-orang dengan disabilitas.

 

Disayangkan, orang-orang dengan disabilitas di Indonesia seringkali digambarkan berdasarkan stereotip negatif media yang disebabkan oleh stigma yang mengakar dan persepsi yang tidak akurat mengenai kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk sumbangan aktif di semua sector ekonomi. Media dapat memainkan peranan penting dalam menghilangkan sejumlah hambatan bagi penyandang disabilitas di dalam kesehariannya —fisik, sikap, hukum, regulasi, komunikasi— untuk menggiatkan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mengembangkan potensi mereka dalam mencapai hak-hak dan kesempatan yang setara.

 

Sering pemberitaan jika menunjukan keberhasilan penyandang disabilitas cenderung dengan cara yang bombastik, akrobatik, padahal yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana hal tersebut dapat menjadi inspirasi dan memiliki kontribusi imbal balik antara disabilitas dan non disabilitas.

Cara pemberitaan yang bombastik dan akrobatik sering berujung pada terbelenggunya internal disabilitas, dimana bukan proses untuk mencapai keberhasilan yang harus dilalui melainkan prototype tersebut yang menjadi figure yang harus dicapai.

 

Salah satu strategi proyek PROPEL-Indonesia (ILO Jakarta) adalah menyokong advokasi dan aktivitas peningkatan kepedulian public dan para pemangku kebijakan kunci sebagai target sasaran. Media dipercaya untuk menjadi kunci dalam pembentukan pemikiran dasar public melalui peningkatan kesadaran secara efektif dan advokasi bagi para penyandang disabilitas. Melalui media, PROPEL-Indonesia berupaya membangun kapasitas dan meningkatkan kepedulian di kalangan media.

 

Dengan membentuk sebuah kolaborasi antara PROPEL-Indonesia (ILO Jakarta), Majalah Diffa, dan AJI Jakarta, sebuah pelatihan penyegaran akan diadakan sebagai tindak lajut pelatihan yang sudah pernah diadakan pada Februari 2013 sekaligus menyegarkan kembali perwakilan media dalam memproyeksikan persepsi yang tepat terhadap para penyandang disabilitas tanpa menghapus hak-hak dasar manusia dengan perubahan pendekatan dari sesuatu yang berbasis amal menjadi pendekatan yang memegang teguh prinsip hak dasar seseorang.

 

 

Tujuan

Obyektif dari pelatihan penyegaran adalah meningkatkan kepedulian akan para penyandang disabilitas dan mempengaruhi pengambil keputusan di dunia media dalam meliput topik disabilitas.

 

 

SusunanAcara

Rabu, 26 Februari 2014

13.00-13.30     Pembukaan (ILO dan Diffa)

-  Laporan PROPELER dan Media                  

-  Sambutan

-  SambutandanPembukaan

Narasumber: Yohanis Pakereng, FX. Rudy Gunawan, Direktur ILO Jakarta

13.30-15.00     Penyegaran Hasil Training 2013 dan Sharing pengalaman dalam peliputan isu disabilitas

Narasumber:Jonna Damanik, Nestor Rico Tambunan

Fasilitator: Aria Indrawati

15.00-15.15     Coffebreak

15.15-17.45     UNCRPD dan pentingnya pemberitaan positif tentang disabilitas

                        Narasumber: Aria Indrawati

                        Pentingnya peran media dalam pengarus utama dan isu disabilitas

Narasumber: FX. Rudi Gunawan

17.45-19.00     Ishoma

19.00-21.00     Metode peliputan dalam rangka penulisan dan pemberitaan isu disabilitas

Narsumber: Nestor Rico Tambunan

                        Metode peliputan dalam rangka fotografi dan visual

                        Narasumber: Adrianus Mulya

 

 

Kamis, 27 Februari 2014

06.00-07.00     Sarapan

07.00-11.00     Praktek Liputan Lapangan

                        Peserta dibagi dalam dua kelompok. Kelompok 1 berkunjung ke PT. Omron Cibinong, kelompok 2 berkunjung ke PT. Indosiar.

                        Masing-masing kelompok akan didampingi oleh fasilitator.

11.00-12.00     Peserta membuat hasil liputan

12.00-13.00     Isoma/ peserta check out dari kamar hotel

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 20 Feb 12:36 2014
Picon

Undangan Mengikuti Pelatihan Jurnalistik Isu Disabilitas

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                   : 024/AJIJAK/II/2014

Lampiran         : ToR dan Susunan Acara

Perihal             : Undangan Mengikuti Pelatihan Jurnalistik Isu Disabilitas

 

 

Kepada Yth.

Jurnalis Media Massa

di Jakarta

 

 

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Pelatihan Penyegaran Jurnalistik pada Isu Disabilitas untuk Meningkatkan Kepedulian akan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

 

Pelatihan ini terbatas untuk 25 orang jurnalis tanpa dipungut biaya. Pelatihan akan dilaksanakan selama dua hari. Selain materi dalam kelas, peserta akan diajak melakukan reportase langsung ke perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan kebutuhan khusus. Perusahaan tersebut adalah PT. OMRON Cibinong dan PT. Indosiar Jakarta.

 

Adapun pelatihan jurnalistik ini akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal  : Rabu-Kamis, 26-27  Februari 2014

Tempat           : Hotel Pradana (SMK 57), Jl. Margasatwa 38B, Ragunan, Jakarta Selatan.

Acara              : Terlampir

 

Untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Bapak Jonna Damanik di jonna-NlPX3vYgdHA4gD8tcx396Q@public.gmane.org atau HP. 087888457889 dan 081298886578. Batas akhir pendaftaran 24 Februari 2014.

 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Terimakasih.

 

 

Jakarta, 20 Februari 2014

Salam hormat,

 

 

 

Yus Ardhiansyah

AJI Jakarta

 


 

-----

Kerangka Kerja

Pelatihan Penyegaran Jurnalistik Pada Isu Disabilitas

Untuk Meningkatkan Kepedulian akan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hotel Pradana – Jakarta, 26 dan 27 Feruari 2014

ILO - MajalahDiffa - AJI Jakarta

 

 

Latar Belakang

Komunitas penyandang disabilitas di Indonesia telah lama dikenal sebagai kelompok masyarakat yang termarjinalkan hak-haknya dari berbagai aspek kehidupan. Menurut data estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) dan Bank Dunia, 15 persen dari penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data estimasiini, kendati masih menjadi sebuah tantangan untuk mengetahui jumlah tepat populasi penyandang disabilitas di Indonesia, diperkirakan tidak kurang dari 25 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas.

 

Jumlah representasi yang besar dari keberadaan penyandang disabilitas nampaknya tidak memiliki peranan yang besar pula dalam pemberitaan media jika dibandingkan dengan isu-isu kemanusiaan dan lingkungan lainnya yang lebih populer. Tataran masyarakat di Indonesia pada umumnya belum memiliki persepsi yang benar tentang cara memandang, berinteraksi dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Kondisi seperti ini mempersulit dalam mengharapkan adanya perhatian dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang setara dengan non-disabilitas di Indonesia.

 

Penggambaran akan satu komunitas di media memegang peranan penting dalam membentuk persepsi public akan komunitas tersebut, termasuk di dalamnya komunitas penyandang disabilitas. Jumlah pemberitaan dengan persepsi yang tepat terhadap penyandang disabilitas masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Liputan yang paling kerap mengenai penyandang disabilitas hanya terbatas pada object charity (obyek untuk dikasihani) dan sering terfokus pada ketidakmampuan seseorang yang dikarenakan oleh tipe disabilitas yang disandangnya. Selama ini belum ada tayangan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk dapat memberikan pandangan  yang tepat mengenai orang-orang dengan disabilitas.

 

Disayangkan, orang-orang dengan disabilitas di Indonesia seringkali digambarkan berdasarkan stereotip negatif media yang disebabkan oleh stigma yang mengakar dan persepsi yang tidak akurat mengenai kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk sumbangan aktif di semua sector ekonomi. Media dapat memainkan peranan penting dalam menghilangkan sejumlah hambatan bagi penyandang disabilitas di dalam kesehariannya —fisik, sikap, hukum, regulasi, komunikasi— untuk menggiatkan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mengembangkan potensi mereka dalam mencapai hak-hak dan kesempatan yang setara.

 

Sering pemberitaan jika menunjukan keberhasilan penyandang disabilitas cenderung dengan cara yang bombastik, akrobatik, padahal yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana hal tersebut dapat menjadi inspirasi dan memiliki kontribusi imbal balik antara disabilitas dan non disabilitas.

Cara pemberitaan yang bombastik dan akrobatik sering berujung pada terbelenggunya internal disabilitas, dimana bukan proses untuk mencapai keberhasilan yang harus dilalui melainkan prototype tersebut yang menjadi figure yang harus dicapai.

 

Salah satu strategi proyek PROPEL-Indonesia (ILO Jakarta) adalah menyokong advokasi dan aktivitas peningkatan kepedulian public dan para pemangku kebijakan kunci sebagai target sasaran. Media dipercaya untuk menjadi kunci dalam pembentukan pemikiran dasar public melalui peningkatan kesadaran secara efektif dan advokasi bagi para penyandang disabilitas. Melalui media, PROPEL-Indonesia berupaya membangun kapasitas dan meningkatkan kepedulian di kalangan media.

 

Dengan membentuk sebuah kolaborasi antara PROPEL-Indonesia (ILO Jakarta), Majalah Diffa, dan AJI Jakarta, sebuah pelatihan penyegaran akan diadakan sebagai tindak lajut pelatihan yang sudah pernah diadakan pada Februari 2013 sekaligus menyegarkan kembali perwakilan media dalam memproyeksikan persepsi yang tepat terhadap para penyandang disabilitas tanpa menghapus hak-hak dasar manusia dengan perubahan pendekatan dari sesuatu yang berbasis amal menjadi pendekatan yang memegang teguh prinsip hak dasar seseorang.

 

 

Tujuan

Obyektif dari pelatihan penyegaran adalah meningkatkan kepedulian akan para penyandang disabilitas dan mempengaruhi pengambil keputusan di dunia media dalam meliput topik disabilitas.

 

 

SusunanAcara

Rabu, 26 Februari 2014

13.00-13.30     Pembukaan (ILO dan Diffa)

-  Laporan PROPELER dan Media                  

-  Sambutan

-  SambutandanPembukaan

Narasumber: Yohanis Pakereng, FX. Rudy Gunawan, Direktur ILO Jakarta

13.30-15.00     Penyegaran Hasil Training 2013 dan Sharing pengalaman dalam peliputan isu disabilitas

Narasumber:Jonna Damanik, Nestor Rico Tambunan

Fasilitator: Aria Indrawati

15.00-15.15     Coffebreak

15.15-17.45     UNCRPD dan pentingnya pemberitaan positif tentang disabilitas

                        Narasumber: Aria Indrawati

                        Pentingnya peran media dalam pengarus utama dan isu disabilitas

Narasumber: FX. Rudi Gunawan

17.45-19.00     Ishoma

19.00-21.00     Metode peliputan dalam rangka penulisan dan pemberitaan isu disabilitas

Narsumber: Nestor Rico Tambunan

                        Metode peliputan dalam rangka fotografi dan visual

                        Narasumber: Adrianus Mulya

 

 

Kamis, 27 Februari 2014

06.00-07.00     Sarapan

07.00-11.00     Praktek Liputan Lapangan

                        Peserta dibagi dalam dua kelompok. Kelompok 1 berkunjung ke PT. Omron Cibinong, kelompok 2 berkunjung ke PT. Indosiar.

                        Masing-masing kelompok akan didampingi oleh fasilitator.

11.00-12.00     Peserta membuat hasil liputan

12.00-13.00     Isoma/ peserta check out dari kamar hotel

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 18 Feb 09:55 2014
Picon

Siaran Pers: AJI Jakarta dan Bawaslu Menandatangani Nota Kesepahaman Pemantauan Pemilu

Selasa, 18 Februari 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

AJI Jakarta dan Bawaslu Menandatangani Nota Kesepahaman Pemantauan Pemilu

 

JAKARTA. Pada hari ini, Selasa, 18 Februari 2014, program  pemantauan pemilu melalui aplikasi dan situs MataMassa mendapat dukungan penuh dari Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu). Dukungan ini secara resmi dinyatakan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Umar Idris.

 

Dalam nota kesepahaman tersebut, AJI Jakarta akan menyampaikan laporan masyarakat yang masuk melalui MataMassa kepada Bawaslu dengan menggunakan prosedur formal melalui formulir khusus pelapor maupun melalui teknologi informasi. Dalam penerimaan laporan melalui teknologi informasi, Bawaslu akan menerima notifikasi dan terkoneksi langsung bilamana ada laporan masyarakat telah diverifikasi dan ditayangkan di situs dan aplikasi MataMassa.

 

Pemanfaatan laporan MataMassa melalui formulir khusus maupun teknologi informasi ini bertujuan agar Bawaslu dapat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan cepat sehingga terjadi perbaikan dalam proses pelaksanaan pemilu 2014.

 

Ketua AJI Jakarta Umar Idris mengatakan kerjasama ini diharapkan semakin mendorong masyarakat  untuk menggunakan aplikasi MataMassa sebagai portal pemantauan dan pelaporan Pemilu 2014.  Melalui kerjasama ini berarti setiap laporan masyarakat seputar pelanggaran pemilu akan langsung disampaikan kepada pengawas Pemilu,” kata  Umar dalam siaran pers, hari ini Selasa (18/2).

 

Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu yang sangat mudah. Aplikasi ini dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS dan Android.  Selain itu, MataMassa juga hadir dalam bentuk Short Message Service (SMS) Gateway di nomor 0813-7020-2014 dengan tarif normal. Laporan juga dapat disampaikan melalui situs www.matamassa.org dan email lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org.

 

Nanang Syaifudin, Direktur Eksekutif iLab menjelaskan, sampai saat ini, laporan dari masyarakat yang masuk melalui aplikasi MataMassa telah mencapai lebih dari 550 kasus. Dari laporan tersebut, sekitar 500 laporan telah diverifikasi oleh tim verifikator MataMassa sehingga dapat dilihat di situs matamassa.org dan aplikasi. Laporan dugaan pelanggaran terbanyak berasal dari daerah Jawa Barat terutama Depok dan disusul kemudian daerah Tangerang Selatan. Sekitar 290 laporan di antaranya telah disampaikan secara resmi kepada Bawaslu dua pekan lalu.

 

Program MataMassa ini didukung oleh banyak pihak. Untuk pengembangan aplikasi, AJI Jakarta bekerjasama dengan ICT Laboratory for Social Change (iLab) dan didukung oleh SEATTI. Selain itu, dalam program ini ikut terlibat juga di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem beserta jaringannya, Transparency International, LBH Pers, rumahpemilu.org, change.org, dan juga beberapa lembaga pers mahasiswa di Jabodetabek.

 

Pemantauan oleh AJI Jakarta melalui MataMassa juga telah terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Lebih dari 100 pemantau aktif MataMassa yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa dan masyarakat juga telah terdaftar secara resmi di KPU Pusat. Dalam waktu dekat, AJI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman dengan KPU Pusat.  

 

 

Informasi lebih lanjut:

Muhammad Irham, 0814 1016 1662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MataMassa didukung oleh KPU, Bawaslu, SEATTI (Southeast Asia Technology and Transparency Initiative), LBH Pers, Perludem, Green Radio, www.portalkbr.com, www.jurnalparlemen.com, www.tempo.co, Kontan, Tranparency International Indonesia, LPM Didaktika, LPM Orange, LPM Wretta Aksa, dan PT. Jasnita Telekomindo

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 17 Feb 06:47 2014

Bias Kelas dan Literasi Media

Bias Kelas dan Literasi Media
Oleh Fajri Siregar
Banyaknya respon masyarakat terhadap konten media adalah penanda positif atas meningkatnya literasi media. Meski belum ada ukuran yang pasti soal ini, namun berbagai ekspresi dan komentar yang muncul di berbagai kanal adalah indikasi akan tingkat melek media yang membaik. Contoh terakhir yang menyita perhatian dan mengundang partisipasi luas adalah petisi untuk memberhentikan tayangan Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV. Pemrakarsa petisi ini, Rifqi Alfian, menolak YKS karena menginginkan tontonan yang bermutu dan tidak membodohi publik, terutama anak-anak. Banyaknya penandatangan petisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif ketika menonton televisi, melainkan turut aktif "menyalakan" pikirannya—sesuai dengan slogan Remotivi.
Pertanyaannya, siapa yang menilai dan berdasarkan apa ia menilai baik buruknya tayangan tersebut? Mengingat petisi tersebut beredar di internet, bisa disimpulkan bahwa mereka yang mengisi petisi ini  adalah warga yang memiliki akses dan pengetahuan untuk mengisi petisi di dunia maya. Dari berbagai komentar yang muncul, terlihat bahwa salah satu pembenaran penandatangan petisi adalah soal rendahnya mutu serta selera yang diwakili tayangan tersebut. Beberapa penandatangan menggunakan logika “saya tidak menonton tayangan yang tidak sekelas dengan saya, maka harus dihentikan”. Seorang teman bahkan berkata “thank God, gue udah nggak nonton TV lokal”.  Maka, remot kontrol menjadi masalah kuasa atas selera.
Polemik ini menjadi  menarik untuk diikuti ketika diperjelas sebagai sesat pikir oleh beberapa individu yang mengatasnamakan publik. Roy Thaniago menguraikannya secara tajam dengan menggunakan argumentasi Pandji sebagai lensa untuk mengkritik logika umum bahwa baik buruknya konten disetir oleh kepemilikan selera kelas tertentu (baca: “Menguji Logika Pandji”). Kritik ini diperpanjang lagi oleh Arman Dhani yang mengamini pandangan Roy dan mempertegas bias kelas dalam menghakimi selera kelompok tertentu (baca: “Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu Televisi dan Media Sosial”).
Baca selengkapnya >>> remotivi.or.id 

--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 15 Feb 17:54 2014
Picon

OPINI: Klaim SBY

Agresivitas Pemberantasan Korupsi dan Klaim SBY

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Fraksi Partai Golkar
 
GELEMBUNG dana talangan Bank Century yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemerintah dan Bank
Indonesia (BI) otomatis mereduksi klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai agresivitas
pemberantasan korupsi di masa kepresidenannya.  Progres pemberantasan korupsi sekarang ini sangat
maju lebih karena faktor keberanian dan indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Ceritanya akan berbeda jika institusi dan kepemimpinan KPK bisa dikooptasi oleh kekuasaan seperti era
kepemimpinan KPK sebelumnya.  Semua orang ingat bahwa sampai di penghujung tahun 2011, terjadi
stagnasi atas proses hukum kasus Bank Century. Sama sekali tak ada kemajuan. Saat itu, beberapa kalangan
sampai membuat anekdot dengan bertanya ‘Apa Kabar Kasus Bank Century’? Soalnya, sejak usai
paripurna DPR Maret 2010 hingga Desember tahun 2011, tidak ada orang penting yang dijerat KPK.
 
Sejak kepemipinan baru KPK mulai bekerja pada 2012, proses hukum mega skandal ini mulai terlihat
progresnya. Selain menetapkan status tersangka terhadap dua mantan deputi gubernur BI, KPK juga
memeriksa ulang mantan Menteri Keuangan/Ketua KSSK Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono dalam
kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI/anggota KSSK. Bahkan Pemeriksaan Boediono justru mengungkap
masalah baru, karena tidak ada yang mau bertanggungjawab atas terjadinya gelembung dana talangan Bank
Century sampai Rp 6 triliun lebih.
 
Selain kasus Bank Century, dewan kepemimpinan KPK terkini pun akhirnya berani mengakhiri kejanggalan
dalam proses hukum kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI pada 2004. Sebelumnya, kasus ini dinilai
khalayak aneh, karena penerima suap dihukum, sementara pemberi suapnya tak pernah diajukan untuk
menjalani proses hukum. Sejumlah politisi yang didakwa menerima suap sudah divonis pengadilan Tipikor
sejak Mei 2010.
 
Selama hampir dua tahun, pihak penyuap dalam kasus ini tak tersentuh. Baru pada akhir Januari 2012, KPK
menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka dalam kasus ini. Jelang akhir September 2012,
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Miranda.
 
Kejanggalan proses hukum kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI 2004 bisa terjadi karena KPK mendapat
tekanan dari oknum penguasa. Tekanan itu tak bisa dielak karena KPK saat itu dicurigai tidak independen.
Demikian juga alasan dibalik stagnasi proses hukum kasus Bank Century. Artinya, agresivitas
pemberantasan korupsi sangat bergantung pada independensi dan keberanian KPK. Peran pemerintah
relative minim.
 
Maka, kalau kasus penggelembungan dana talangan Century itu bisa dipertanggungjawabkan pemerintahan
SBY-Boediono, baru sebagian saja klaim SBY itu terpenuhi . Sebagaimana diketahui, Ketika memberi
sambutan pada acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di
Auditorium BPK RI, Rabu (22/1), SBY mengklaim, di masa pemerintahannya, kampanye anti korupsibegitu
agresif. SBY bahkan menyebut agresivitas pemberantan korupsi seperti sekarang ini tak pernah terjadi
pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
 
Karena alasan itu, SBY menegaskan bahwa meski pemberitaan mengenai korupsi mendapat tempat paling besar
di media saat ini, bukan berarti di pemerintahan sebelumnya tidak pernah terjadi korupsi. “Karena
yang terjadi sebenarnya, dulu koruptor bisa bersembunyi dari tangan hukum, saat ini sudah tidak bisa
melakukannya lagi,” kata SBY.
 
Benar bahwa korupsi selalu terjadi di setiap era pemerintahan sebelumnya. Namun, setelah Orde Baru
mewariskan mega skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), baru di era kepresidenan SBY-lah
terjadi sejumlah mega skandal bernuansa korupsi. Dari skandal Bank Century, skandal penganggaran
proyek Hambalang, hingga skandal suap pengaturan impor daging Sapi serta skandal suap dalam kasus yang
melibatkan mantan Kepala SKK Migas. Belum lagi skandal terkait grasi untuk terpidana narkoba Meirika
Franola alias Ola, serta skandal kebijakan turun-naik harga gas elpiji tabung 12 kilogram pada awal 2014 ini.
Kartel Pangan
  
Maka, untuk menyempurnakan akurasi klaim SBY itu, KPK perlu lebih agresif mengejar Sengman Tjahya. Bisa
dipastikan bahwa jika nantinya pisau penyelidikan kasus suap impor daging sapi dipertajam saat KPK
memeriksa Sengman, akan terungkap praktik kartel impor bahan pangan kebutuhan pokok rakyat. Seperti
diketahui, pengendali kartel impor daging sapi adalah sosok perempuan berjuluk Bunda Putri dan
pengusaha properti asal Palembang bernama Sengman Tjahya itu. Keduanya mengklaim dekat dengan
presiden. Bahkan Bunda Putri bisa menentukan jabatan seseorang di sebuah kementerian.
 
Sejak identitas mereka disebutkan di pengadilan Tipikor yang menyidangkan para terdakwa kasus suap
impor daging sapi, keduanya belum diperiksa KPK. Sengman pernah dipanggil, tetapi belum sekali pun
memenuhi panggilan KPK. Pendekatan hukum terhadap Bunda Putri pun belum jelas pentahapannya. Dia
seperti dibiarkan bersembunyi  karena diduga ada yang memberinya ‘imunitas’. Padahal, mencari
wanita ini mestinya sangat mudah karena dia berstatus istri seorang pejabat di Kementerian Pertanian.
 
Agenda Pemeriksaan Sengman oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi bisa dijadikan pintu masuk untuk
membongkar praktik kartel pangan.  Kepedulian dan keberanian KPK mengeliminasi kratel pangan akan
meringankan beban berat kehidupan rakyat akibat tingginya harga aneka kebutuhan pokok.
 
Menyusul pengungkapan perannya dalam kasus suap impor daging sapi, sudah bermunculan cerita tentang
sepak terjang Sengman dalam dunia bisnis. Sengman memang dikenal sebagai pebisnis properti. Namun,
beberapa tahun belakangan ini, Sengman dan kawan-kawannya juga fokus pada bisnis impor bahan pangan.
Ketika terjadi kelangkaan komoditi kedelai, muncul dugaan bahwa kelangkaan terjadi akibat ulah kartel kedelai.
 
Februari 2013 lalu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia,
termasuk kartel kedelai. KPPU juga mengaku punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan
impor komoditi bawang putih. Artinya, sudah tiga komoditi yang dikuasakan Kemendag kepada kartel,
meliputi daging sapi, kedelai dan bawang putih.
 
Maka, pada proses pemeriksaan Sengman, ada baiknya penyidik KPK juga menanyakan pengetahuan Sengman
tentang impor komoditi pangan lainnya. Diyakini bahwa pengendali kartel bahan pangan bukan komisaris
atau direksi perseroan yang ditunjuk Kemendag sebagai pelaksana impor. Pengendali kartel pastinya
sosok tertentu yang sangat dekat dengan kekuasaan. Dan, figur seperti Sengman serta Bunda Putri
memenuhi persyaratan sebagai pengendali sepak terjang kartel bahan pangan karena kedekatan mereka
dengan penguasa.
 
Bukankah sosok Bunda Putri mengaku bisa memengaruhi arah kebijakan kabinet? Sedangkan Sengman, kepada
Menteri Pertanian, mengaku dekat dengan Presiden. Kalau tidak powerfull, siapa pun tak mungkin bisa
membentuk kartel. Sebab, untuk membangun kartel, tumpukan uang sogok saja tak cukup. Anda harus di-back
up oleh pusat kekuasaan yang titahnya harus ditaati, tanpa reserve.
 
Rakyat sudah memberikan apresiasi atas keberanian KPK membongkar praktik korupsi dalam proses
perizinan di sektor industri minyak dan gas. Setelah kasus suap kepala SKK Migas, KPK juga diharapkan
memperluas jangkauan penyelidikan pada kasus lain di sektor Migas yang selama ini belum tersentuh
penegak hukum.
 
Namun, kasus lain yang juga sangat penting untuk ditangani adalah praktil kartel dalam impor bahan
pangan. Sangat penting karena kasus ini menyangkut perut lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Jangan
lupa, kartel bahan pangan eksis karena akses dari penguasa.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 12 Feb 23:35 2014
Picon

OPINI: Pertaruhan Besar Bangsa

Corby adalah Pesan Kepada ASD
 
Bambang. Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Fraksi Partai Golkar

PERLAKUAN  sangat khusus dan spesial terhadap WNA terpidana narkoba tidak bisa dijadikan tolok ukur
untuk menimbang martabat bangsa. Pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika Schapelle Leigh
Corby sesungguhnya sarat agenda kepentingan penguasa yang sedang berselimut takut dan gelisah. Takut
berlebihan seorang pemimpin menyebabkan organisasinya melemah dan menjadi sangat kompromistis. 
 
Karena sangat kompromistis, kepentingan negara dan rakyat bukan lagi prioritas. Teratas dalam skala
prioritas seorang pemimpin yang takut dan gelisah adalah dirinya dan keluarga. Mendekati ujung era
kekuasaannya, dia akan menggunakan kekuasaan dan wewenang kepemimpinannya untuk membangun benteng
perlindungan dengan segala cara, at all cost. Hanya itu fokusnya. Dia tidak akan peduli apa kata orang
lain atau cibiran publik, apalagi komunitas yang dipimpinnya.  
 
Sekalipun berstatus pemimpin, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk bertindak irasional. Terpenting
baginya, benteng perlindungan yang sangat dibutuhkannya itu terbangun. Dan, tentu saja benteng itu
harus efektif luar dalam. Dia butuh benteng itu agar pada waktunya nanti tidak diganggu kasus hukum,
serta tidak menjadi sasaran tuduhan dan cemooh publik.
 
Itulah agenda kepentingan dibalik rangkaian pembebasan dan keringanan hukuman yang diberikan
pemerintah terhadap beberapa WNA (warga negara asing) yang menyandang status narapidana kasus
narkotika. Dengan begitu, ragam argumen pemerintah dalam kasus Corby misalnya, lebih sebagai alasan
untuk membangun paham bahwa pembebasan bersyarat  Corby legal.  
 
Maka, menjadi konyol jika pembebasan bersyarat Corby dimaknai sebagai cermin bangsa yang bermartabat.
Sejarah peradaban bangsa-bangsa memang mencatat Indonesia bermartabat.  Tetapi perlakuan sangat
khusus dan spesial dari pemerintah untuk Corby sama sekali tidak bermartabat karena makin melemahkan
posisi negara dan rakyat di hadapan sindikat narkotika internasional.  Pembebasan Corby dan
meringankan hukuman WNA terpidana narkotika lainnya adalah sebuah perjudian dengan risiko sangat
tinggi. Pemerintah telah mempertaruhkan masa depan generasi muda bangsa, karena sangat kompromistis
menghadapi anggota sindikat narkotika internasional.
 
Tak terbantahkan bahwa Indonesia bangsa bermartabat. Tetapi, apakah pemerintahan ini bermartabat?
Diyakini bahwa segenap rakyat Indonesia tahu apa jawab dari pertanyaan itu. Itu sebabnya, berbagai
kalangan tertawa sinis ketika menyimak pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin
 berkait pembebasan bersyarat Corby. "Kami adalah bangsa yang bermartabat. Kami tegakan hukum tidak
memandang siapapun orangnya manakala aturan perundang-undangan itu memberikan seseorang hak. Wajib
kepada kami untuk memberikan kepadanya sepanjang seluruh aturan telah terpenuhi," kata Amir.
 
Pembebasan bersyarat, menurut Amir, merupakan hak yang bisa didapat setiap narapidana jika memenuhi
persyaratan sesuai Permen Kementerian Hukum dan HAM No. 21/2013. Pertanyaannya, apakah dalam kasus
Corby Permen No.21/2013 itu sudah dihadap-hadapkan dengan PP (Peraturan Pemerintah) No.99/2012
tentang  pengetatan remisi bagi terpidana kasus korupsi, narkotika dan terorisme.
 
Menteri Amir boleh saja berpegang Permen No.21/2013 yang dibuatnya sendiri. Tetapi, di atas Permen itu,
ada PP No.99/2012 yang wajib dipatuhi menteri. Kalau Permen melangkahi PP, tidakkah itu
inskonstitusional?  Jangan-jangan, pembebasan bersyarat Corby sengaja tidak mengacu pada PP
No.99/2012. Ironis, karena PP No.99/2012 itu justru digagas oleh Amir dan Wamenkum HAM Denny Indrayana.
Bagaimana bisa mengatakan bermartabat jika tidak konsisten dengan  peraturan perundang-undangan
yang dirancangnya sendiri.
 
Corby dan Penyadapan
 
Kalau menteri Amir nekad membebaskan Corby dengan hanya bermodalkan Permen No.12/2013 dan menabrak PP
No.99/2013, pastilah ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Apakah kepentingan besar itu
berkait dengan negara dan rakyat? Patut diragukan. Kalau demi kemaslahatan rakyat dan negara, Corby
mestinya tidak diperlakukan istimewa dan spesial. Dia harus menjalani sanksi hukum maksimal agar
tumbuh efek jera bagi setiap WNA yang ingin membangun jaringan atau sel-sel perdagangan narkotika di Indonesia.
 
Sanksi hukum maksimal bagi narapidana kasus narkotika sangat perlu, karena jumlah korban jiwa dan
kerugian materil akibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) terlarang
di Indonesia sudah sampai pada tahap amat sangat menakutkan. Bahkan, birokrasi negara pun sudah
tersusupi sindikat narkotika, karena sejumlah lembaga pemasyarakatan pun dijadikan basis produksi
dan peredaran narkoba.
 
Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 50 orang tewas setiap harinya di Indonesia karena
mengonsumsi narkoba.  Riset BNN - Universitas Indonesia (UI) menemukan 3,8 juta orang atau 2,2 persen
dari populasi penduduk tercatat sebagai penyalahguna narkoba. Negara harus alokasikan dana Rp 4,1
triliun untuk membiayai rehabilitasi para korban narkotika.
 
Data-data ini sudah membuat puluhan juta orang tua cemas setiap harinya, karena khawatir putera-puteri
mereka terperangkap narkoba. Para ayah-ibu tahu betul bahwa anak-anak selalu berada dalam ancaman
teror narkoba. Kecemasan para orang tua itulah memunculkan ungkapan ‘Indonesia darurat Narkoba’.
Mengapa pemerintah tidak mau menghayati aspirasi para orang tua di negara ini? Mengapa juga pemerintah
seperti enggan berada dalam satu barisan dengan rakyat dalam menyikapi kejahatan narkotika ?
 
Jelas bahwa posisi pemerintah patut dipertanyakan  dalam menyikapi kejahatan narkoba oleh anggota
sindikat internasional. Sebab, sebelum membebaskan Corby, pemerintah juga telah memberi bebas
bersyarat kepada narapidana narkotika Michael Loic Blanc asal Prancis dan Mohammad Hasnan dari Malaysia.
 
Kasus Corby tentu saja menarik dikaji, karena inisiatif pemerintah membebaskan wanita asal Australia
ini dimunculkan tak lama setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat skandal penyadapan oleh
instrumen intelijen Australia.  Di tengah perang kata-kata di antara para diplomat kedua negara waktu
itu, ABC dan Guardian terbitan Australia menerima bocoran hasil penyadapan dan memublikasikannya. 
Komunitas pers di Indonesia pun ramai-ramai mengutip pemberitaan ABC dan Guardian.
 
Belakangan, muncul pemahaman bahwa lakon yang dimainkan ABC dan Guardian itu sebagai gertak sambal atau
tekanan kepada Jakarta dari Canberra. Itu sebabnya, para pemimpin di Jakarta (pemerintah Indonesia)
sangat lamban merespons sikap tidak bersahabat yang dipertontonkan Australia. Bahkan muncul
keyakinan bahwa belum semua hasil sadapan dibocorkan kepada pers oleh Australian Signals Directorate
(ASD). Berapa banyak yang akan dibocorkan ASD atas perintah Canberra sangat bergantung pada
keras-lembeknya reaksi Jakarta.
 
Maka, pembebasan bersyarat untuk Corby patut diterjemahkan sebagai sikap atau reaksi lembut nan
bersahabat dari pemerintah Indonesia kepada  pemerintah Australia dalam menyikapi skandal  dan
materi hasil sadapan. Dan, karena pemerintah Indonesia bersikap lembut, ASD pun berhenti membocorkan
hasil sadapannya kepada pers Australia.
 
Lebih gamblangnya, pembebasan Corby adalah pesan dari Jakarta kepada ASD agar jangan lagi membocorkan
hasil sadapan kepada komunitas pers mana pun. Artinya, di Jakarta ada yang takut dan gelisah. Kalau
pembocoran ASD diteruskan dan melebar hingga ke isu tentang perilaku koruptif dari mereka yang disadap,
sejumlah elit di Jakarta akan malu, dicemooh dan menjadi sasaran tuduhan.
 
Jadi, pembebasan Corby bisa jadi adalah harga yang harus dibayar guna mengeliminasi potensi ancaman ASD.
Kalau pembocoran oleh ASD melebar hingga ke data-data korupsi sejumlah elit di Jakarta, banyak figur
yang akan menjadi sasaran caci maki publik Indonesia.  Dan, sudah barang tentu KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) akan kelabakan menyikapi respons publik.
 
Maka, tidak relevan jika pembebasan Corby dijadikan gambaran tentang martabat bangsa. Bukan hanya
ngawur, tapi model argumen ini keblinger. Barangkali, pembebasan bersyarat Corby itu lebih tepat
dimaknai sebagai keputusan dari pemerintahan yang tidak bermartabat.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

kumo | 11 Feb 06:14 2014
Picon

GELAR Cultural Trip Series 2014

Dear Friends of GELAR,
Terimakasih untuk senantiasa mendukung program-program kami dengan mengikuti wisata budaya berkelanjutan yang terselenggara sejak 2011 atas dukungan para mitra media yaitu National Geographic Traveler, Media Indonesia dan Tamasya.

Banyak sekali tradisi kita yang kehilangan maknanya bila dilihat, dipentaskan dan dibingkai diluar konteks budaya aslinya. Melalui wisata berkelanjutan, kami berusaha untuk tidak mencabut budaya dari akarnya dengan membawa para traveler pencinta sejarah, seni dan budaya, seperti teman-teman semua. Hadirnya teman-teman sekalian dalam Cultural Trip dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan dan keberlanjutan tradisi. Untuk memperkaya pengalaman traveling, Cultural Trip didampingi oleh narasumber ahli (pakar/peneliti, budayawan, sejarawan, seniman, fotografer, penulis, dll) atau kontributor dari komunitas lokal. Kini, program ini terus berkembang, tidak hanya menyaksikan kesenian tetapi juga kebudayaan setempat yang teranc am pergeseran ataupun kepunahan. Cultural Trip dapat menjadi sebuah catatan perjalanan kecil yang merekam sisa-sisa memori asli tradisi yang membentuk peradaban negeri kita.

Meski tak selalu berjalan mulus karena destinasi yang terpencil maupun baru berkembang, namun Gelar tetap berusaha untuk membuat perjalanan ini membawa pengalaman baru bagi peserta. Dalam program Cultural Trip 2014 mendatang, selain destinasi ulangan (diadakan kembali karena banyaknya permintaan), beberapa tema baru mulai diadakan seperti Jalur Rempah dan Tamasya Tenun, di luar tema-tema yang sudah ada yaitu Sudut Kota, Satu Negeri Seribu Raja, Dongeng Pedalaman, Kehidupan Pesisir, Topeng Langka dan Tamasya Batik. Berikut adalah jadwal tahun 2014.

Bagi para sahabat yang ingin bergabung dalam program kami, sila berkunjung ke website atau menghubungi kami di info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iC75Vgbf/xHx@public.gmane.org

Terimakasih dan salam,
Gelar

----------------------------
GELAR CULTURAL TRIP SERIES 2013-2014

11-15 DESEMBER 2013
Tamasya Batik Akhir Tahun
Pesisir Selatan Jawa : Solo, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Ciamis, Tasikmalaya, Garut.    

31 JANUARI 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Pecinan Jakarta : “Mengintip Imlek”  

21-23 FEBRUARI 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Blitar : “Tanah Seribu Candi”

7-9 MARET 2014
Tamasya Tenun – Sumba : “Tradisi Wastra Megalitik”

15-16 MARET 2014
Tamasya Batik – Pekalongan : “Menguak Batik Encim”

21-23 MARET 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Menado : “Bumi Minahasa”

27-31 MARET – 1 APRIL 2014*
Dongeng Pedalaman – Cultural Trip to Asmat

*
tempat sangat terbatas – mengikuti ketersediaan dan jadwal penerbangan

4-6 APRIL 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Sumenep : “Kehidupan Pulau Garam”

11-13 APRIL 2014
The Mask on Location – Cultural Trip to Slawi Tegal : “Topeng Slawi dan Tradisi Teh”

18-20 APRIL 2014
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Gianyar-Klungkung : “Kota Para Raja”

25-27 APRIL 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Jepara-Rembang : “Kartini”

1-4 MEI 2014
Dongeng Pedalaman – Cultural Trip to Toraja : “To Riaja”

9-11 MEI 2014
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Muaro Jambi : “Pusat Budhisme era Sriwijaya”

29-31 MEI – 1 JUNI 2014
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Bau-Bau : “Kerajaan yang Terlupakan”

JUNI 2014*
Sudut Kota – Cultural Trip to Tangerang : “Perayaan Peh Cun Mengikuti Lomba Perahu Naga”
*tanggal dalam konfirmasi

JUNI 2014*
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Bima : “Menghadiri Pertemuan Para Raja”
*tanggal dalam konfirmasi

20-22 JUNI 2014
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Trowulan (1)

21-22 JUNI 2014
Tamasya Batik – Cirebon-Indramayu

JULI 2014*
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Tenggarong : “Erau”
*tanggal dalam konfirmasi

5 JULI 2014
Ngabuburit – Cultural Trip to Banten : “Banten Lama”

12 JULI 2014
Ngabuburit – Cultural Trip to Kepulauan Seribu

19 JULI 2014
Ngabuburit – Cultural Trip to Jakarta : “Oud Batavia”

22-24 AGUSTUS 2014
Satu Negeri Seribu Raja – Cultural Trip to Trowulan (2) : “Pusat Imperium Majapahit”

5-7 SEPTEMBER 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Sawahlunto : “Geliat Kota Hantu”

19-21 SEPTEMBER 2014
Tamasya Batik – Juwana-Lasem : “Bakaran dan Getih Pitik”

23-28 SEPTEMBER 2014
Jalur Rempah – Cultural Trip to Banda-Ternate : “Jejak Perdagangan Rempah Dunia”

10-12 OKTOBER 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Makassar : “Tanah Para Pelaut”

24-26 OKTOBER 2014
Sudut Kota – Cultural Trip to Ponorogo : “Reog”

8-10 NOVEMBER 2014*
Kehidupan Pesisir – Cultural Trip to Bengkulu : “Tabot”
*tanggal dalam konfirmasi

10-14 DESEMBER 2014
Tamasya Batik Akhir Tahun
Jelajah Jawa Timur : Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Batu, Malang.




Celebrating Diversity, Presenting Indonesia

GELAR – Sustainable Development Programs for Indonesian Art & Culture
E  : info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   
W : www.gelarculturaltrip.com    |     www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara   |   FB Groups : Friends of GELAR (2)   |   FB Fanpage : GELAR - Presenting Indonesia

The Information contained in this e-mail maybe privileged and confidential and is intended only for the use of the individual entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to the above address via the postal service.
Thank you.

GELAR



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/






Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
AJI JAKARTA | 7 Feb 13:02 2014
Picon

Siaran Pers: Ratusan Laporan Pelanggaran Pemilu telah Masuk Melalui MataMassa

Jumat, 7 Februari 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers AJI Jakarta

Ratusan Laporan Pelanggaran Pemilu telah Masuk Melalui MataMassa 

 

JAKARTA. Antusiasme masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu ternyata cukup besar. Terbukti, dalam waktu kurang lebih satu bulan berjalannya program MataMassa telah banyak laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

 

Laporan dari masyarakat yang telah terverifikasi dari 1 Januari 2014 sampai dengan 4 Februari 2014 mencapai 294 kasus dengan rincian melalui sms yang sebanyak 64 kasus, melalui email sebanyak 57 kasus dan sisanya atau sebanyak 173 kasus masuk melalui saluran aplikasi mobile phone (android dan ios) atau website. 

 

Sebagian besar laporan yang masuk adalah laporan pelanggaran administratif berupa  pemasangan alat peraga di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, masyarakat juga banyak melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai dan calon presiden dan calon wakil presiden yang disiarkan oleh stasiun televisi.

 

Selain pelanggaran administratif, ada juga masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dalam bentuk “politik uang” dalam bentuk pembagian jilbab, sembako, dan membagikan sembako untuk korban banjir. Jumlah laporan tersebut mencapai  5 laporan.  

 

Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja bareng antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, ICT Laboratory For Social Change (Ilab) dan SEATTI. Dalam program MataMassa, ikut terlibat di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem beserta jaringannya. 

 

Semua laporan masyarakat secara resmi akan dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu pada hari ini, Jumat, 7 Februari 2014.

 

Umar Idris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta berharap dua regulator pemilu ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

 

AJI Jakarta  mengajak masyarakat di Jabodetabek untuk melaporkan pelanggaran dan keluhan seputar pemilu ke aplikasi Matamassa melalui SMS (0813-7020-2014), email (lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org), atau mobil app. “Jangan takut untuk melapor karena identitas pelapor akan dirahasiakan dengan syarat laporannya dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Umar Idris, Ketua AJI Jakarta.

 

Ahmad Suwandi, Dewan Pengawas iLab, mengatakan mobil app MataMassa baru tersedia di Android (dapat diunduh dari Playstore) dan iOs (diunduh di AppStore). “Kami juga sedang menunggu aproval dari Windows dan Blackberry sehingga nanti pelaporannya bisa melalui Windows Mobile dan Blackberry,” ungkapnya.

 

Lembaga pemantau pemilu yang berjaringan dengan Perludem akan menjadikan MataMassa sebagai portal pelaporan pemilu karena portal ini menyuguhkan laporan yang tervirifikasi dan dapat terkoneksi langsung ke Bawaslu dan KPU. “Kami sudah melaporkan sebagian temuan kami melalui MataMassa,” kata Deputi Direktur Perludem Veri Junaidi.

 

Informasi:

Muhammad Irham, 0814 1016 1662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MataMassa didukung oleh KPU, Bawaslu, SEATTI (Southeast Asia Technology and Transparency Initiative), LBH Pers, Perludem, Green Radio, www.portalkbr.com, www.jurnalparlemen.com, www.tempo.co, Kontan, Tranparency International Indonesia, LPM Didaktika, LPM Orange, LPM Wrelta Aksa, dan PT. Jasnita Telekomindo

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/






Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
AJI JAKARTA | 6 Feb 05:16 2014
Picon

RALAT : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa - Yuk Awasi Pemilu Kita!, Jumat, 7 Feb Pkl. 15.30

No                   : 019/ AJIJAK/ II/ 2014

Perihal             : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa - Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

Di Jakarta

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan, MataMassa telah menerima lebih dari 400 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara diskusi dan Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita! Pada;

 

Hari/tanggal   : Jumat, 7 Februari 2014

Waktu             : Pukul 15.30 WIB – Selesai

Tempat           : Lobby Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

                          Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat

Pembicara      :

  1. Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

2.    Nasrullah, Anggota Bawaslu, Menjelaskan sejauh mana laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang telah ditindak lanjuti dan apa saja yang harus dilakukan ke depannya agar Pemilu 2014 bisa lebih bersih dan transparan.

3.    Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

4.    Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisioner KPU Pusat, Menjelaskan bagaimana langkah KPU yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

 

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut.

 

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org. 

 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Februari 2014

 

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                      Dian Yuliastuti

Ketua AJI Jakarta                                         Sekretaris AJI Jakarta

Lampiran

 

Daftar Undangan

1.         LKBN Antara

2.         Bisnis Indonesia

3.         The Jakarta Post

4.         Tabloid KONTAN

5.         Koran TEMPO

6.         Media Indonesia

7.         Rakyat Merdeka

8.         Republika Online

9.         Sinar Harapan

10.          Harian Warta Kota

11.          Jurnal Nasional

12.          Indopos Jawa Pos Jakarta

13.          Investor Daily

14.          Pos Kota

15.          Seputar Indonesia

16.          SWA

17.          Detik.com

18.          Investor Daily

19.          Sindonews.com

20.          okezone.com

21.          tempo.co

22.          ANTEVE Jakarta

23.          INDOSIAR

24.          RCTI

25.          Trans TV

26.          Global TV

27.          MNC TV

28.          Metro TV

29.          TVRI

30.          The Jakarta Globe

31.          Koran Jakarta

32.          Pelita

33.          Suara Pembaruan

34.          B channel

35.          Beritasatu.com

36.          Viva News

37.          Suara Pembaruan

38.          Trans 7

39.          Hukum Online.com

40.          tvOne

 

 

From: AJI JAKARTA [mailto:ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org]
Sent: 05 Februari 2014 17:08
To: 'ajisaja-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@public.gmane.org'; 'jurnalis_jakarta-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@public.gmane.org'; 'jurnalisme-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@public.gmane.org'; 'pengurus_ajijak-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@public.gmane.org'; 'mediacare-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@public.gmane.org'; 'tim-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org'
Subject: Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa - Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

No                   : 019/ AJIJAK/ II/ 2014

Perihal             : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa - Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

Di Jakarta

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan, MataMassa telah menerima lebih dari 400 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan llab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara diskusi dan Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita! Pada;

 

Hari/tanggal   : Jumat, 7 Februari 2014

Waktu             : Pukul 13.00 WIB – Selesai (Didahului makan siang)

Tempat           : Lobby Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

                          Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat

Pembicara      :

  1. Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

6.    Nasrullah, Anggota Bawaslu, Menjelaskan sejauh mana laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang telah ditindak lanjuti dan apa saja yang harus dilakukan ke depannya agar Pemilu 2014 bisa lebih bersih dan transparan.

7.    Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

8.    Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisioner KPU Pusat, Menjelaskan bagaimana langkah KPU yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

 

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut.

 

Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org. 

 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Februari 2014

 

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                      Dian Yuliastuti

Ketua AJI Jakarta                                         Sekretaris AJI Jakarta

Lampiran

 

Daftar Undangan

41.      LKBN Antara

42.      Bisnis Indonesia

43.      The Jakarta Post

44.      Tabloid KONTAN

45.      Koran TEMPO

46.      Media Indonesia

47.      Rakyat Merdeka

48.      Republika Online

49.      Sinar Harapan

50.          Harian Warta Kota

51.          Jurnal Nasional

52.          Indopos Jawa Pos Jakarta

53.          Investor Daily

54.          Pos Kota

55.          Seputar Indonesia

56.          SWA

57.          Detik.com

58.          Investor Daily

59.          Sindonews.com

60.          okezone.com

61.          tempo.co

62.          ANTEVE Jakarta

63.          INDOSIAR

64.          RCTI

65.          Trans TV

66.          Global TV

67.          MNC TV

68.          Metro TV

69.          TVRI

70.          The Jakarta Globe

71.          Koran Jakarta

72.          Pelita

73.          Suara Pembaruan

74.          B channel

75.          Beritasatu.com

76.          Viva News

77.          Suara Pembaruan

78.          Trans 7

79.          Hukum Online.com

80.          tvOne

 

Kerangka Acuan Kegiatan

 

Laporan Berkala Program Pemantauan Pemilu 2014 di Jabodetabek

Melalui Aplikasi MataMassa

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta-iLab-SEATTI-Perludem-LBH Pers-Change.org-dll

 

Latar Belakang

 

Sudah menjadi tradisi, setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) setiap sudut jalan-jalan, angkutan umum, tiang listrik dan telepon, pohon-pohon, pasti dipenuhi dengan poster, baliho, spanduk maupun stiker wajah calon anggota legislatif (caleg) dengan senyum yang lebar. Dengan berbagai gaya dan bahasa, stiker, baliho, spanduk maupun stiker itu mempunyai pesan yang sama yaitu ajakan untuk memilih caleg yang di dalam gambar tersebut pada hari pencoblosan.

 

Masyarakat pun menganggap wajar tempelan-tempelan yang oleh beberapa seniman di daerah Jogjakarta dianggap sebagai sampah visual tersebut. Hampir sebagian besar sampah visual tersebut sebenarnya melanggar aturan. Dalam aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, alat peraga kampanye yang dijabarkan sebagai poster, baliho, banner, spanduk maupun stiker tersebut seharusnya tidak ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasara publik, taman dan pepohonan.

 

Sudah menjadi tradisi juga, setiap menjelang pemilu para caleg-caleg yang ingin duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Daerah memberikan berbagai macam barang kepada masyarakat. Ada yang memberikan sembako kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah, ada yang memberikan alat ibadah di berbagai kegiatan keagamaan. Berbagai hal tersebut sebenarnya bukan masalah jika diberikan dengan niat yang tulus untuk membagi kebahagiaan. Namun, seringkali pemberian tersebut tidak dibarengi dengan niat tulus, tetapi ada embel-embel ajakan untuk memilih si caleg tersebut.

 

Bagi sebagian masyarakat, pemberian tersebut dianggap hal yang wajar. Padahal menurut aturan KPU, caleg yang memberikan suatu barang atau hadiah yang disertai dengan ajakan memilih melalui tanda atau lain-lain dianggap sebagai sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu.

 

Berbagai jenis pelanggaran seperti di atas adalah gambaran laporan yang masuk ke dalam program pemantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory For Social Change (Ilab). Laporan tersebut disampaikan oleh masyarakat dan pemantau aktif yang melaporkan ke situs dan aplikasi Matamassa. Saat ini AJI Jakarta, Ilab, SEATTI membuat program MataMassa. Dalam program ini, ikut terlibat di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem beserta jaringannya.

 

Program berbentuk aplikasi pemantauan pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 ini disediakan kepada masyarakat di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan selama proses pelaksanaan pemilu.

Aplikasi MataMassa saat ini tersedia di Android (dapat diunduh dari Playstore) dan iOs (diunduh di AppStore). Kami juga menyediakan system laporan melalui situs www.matamassa.org , email lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org dan SMS 0813-7020-2014.  

 

Berkaitan dengan laporan-laporan yang telah masuk dalam sistem pemantauan MataMassa, AJI Jakarta dan Ilab berencana untuk memaparkannya kepada masyarakat, regulator dan media massa. Laporan berkala ini dilakukan agar pelaksanaan Pemilu 2014 semakin baik, bersih dan transparan.

 

 

Materi Laporan Berkala:

·         Penjelasan mengenai laporan dari masyarakat yang masuk ke aplikasi MataMassa, bentuk-bentuk pelanggaran, sebaran demografi laporan dan partai-partai yang dilaporkan melanggar.

·         Penjelasan mengenai tindak lanjut laporan yang masuk ke aplikasi Matamassa dari Bawaslu dan KPU Pusat.

·         Penjelasan dari lembaga pemantau pemilu yang menjadi partner program MataMassa.

 

Narasumber:

1.       AJI Jakarta

Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

2.       Perludem

Mewakili pemantau aktif yang akan menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

3.       Bawaslu

Menjelaskan sejauh mana laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang telah ditindak lanjuti dan apa saja yang harus dilakukan ke depannya agar Pemilu 2014 bisa lebih bersih dan transparan.

4.       KPU

Menjelaskan bagaimana langkah KPU yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

 

 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari                       : Jumat

Tanggal                 : 7 Februari 2014

Waktu                    : Pukul 13.00 WIB – Selesai (Didahului makan siang)

Tempat                  : Lobby Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

                               Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat

 

Setelah konferensi pers, Bawaslu dan AJI Jakarta akan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui aplikasi

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/






Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Attachment (image006.emz): application/octet-stream, 2687 bytes

Gmane