bambangsoesatyo | 21 Mar 09:23 2014
Picon

OPINI: Pejabat Bukan Malaikat

Perumus Kebijakan Bukan Malaikat
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Wakil Presiden Boediono mengaku tidak terpikir bahwa kebijakan bailout Century itu kini dipersoalkan.
Apalagi sampai dibawa keranah hukum.

"Saya tidak berpikir sampai sejauh itu, saya bersama teman-teman hanya merasakan harus mengambil
keputusan cepat dan tepat menangani Bank Century dalam situasi krisis waktu itu," kata Boediono dalam
acara "Mata Najwa" di Metro TV, Rabu (19/3/2014).

Boediono mengatakan kasus tersebut terjadi saat ia baru menjabat beberapa waktu sebagai Gubernur BI. Ia
menceritakan telah 30 tahun menggeluti masalah ekonomi sejak tahun 1980-an. Jadi, saya merasakan
krisis itu bagaimana. Kata Budiono, meyakinkan. 

Bagi masyarakat yang tidak mengetahui fakta kejadian dan bukti material dalam skandal Bank Century
tersebut, pasti akan terkecoh. Karena dalam acara yang dikemas secara luar biasa itu menggambarkan
bahwa Boediono adalah korban politik. Tanpa mengungkap atau mempertanyakan alasan atau latar belakang
mengapa Boediono dan jajaran BI 'menggutak-gatuk' aturan, serta melakukan rekayasa agar kebijakan
yang diambilnya itu seolah-olah sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu, mengapa baru sekarang dia menuding Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang harus bertanggung jawab?

Saya tidak ingin berprasangka buruk bahwa penampilan Boediono yang tiba-tiba tersebut bertujuan untuk
mempengaruhi pengadilan yang sedang berlangsung. Dan sepertinya paralel dengan pernyataan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini yang menegaskan bahwa Wakil Presiden Boediono – dalam
kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) – tak bisa diadili atas langkahnya memberi dana
talangan kepada Bank Century. Kebijakan, menurut presiden, tidak bisa diadili karena akan sulit
(Continue reading)

kumo | 21 Mar 00:15 2014
Picon

Kind Reminder : Cultural Trip NYEPI (Bali) 30 Maret-1 April 2014

Meditation Trip to BALI
30 Maret – 1 April 2014
“Nyepi”


Nyepi, yang berasal dari kata sepi atau tenang, adalah hari raya menyambut tahun baru Saka yang sarat akan makna filosofis dan relijius bagi saudara-saudara kita penganut Hindu di Bali. Berbeda dengan tahun baru Masehi, tahun baru Saka dimulai dengan menyepi. Saat nyepi merupakan waktu sempurna untuk melakukan kontemplasi serta penyucian jiwa yang dilakukan dalam keheningan. Dalam Catur Brata Penyepian, dikenal empat pengendalian diri yang terdiri dari amati geni (tidak menyalakan api/penerangan atau mengendalikan api amarah dalam diri), amati karya (tidak melakukan aktivitas/bekerja), amati lelungan (tidak bepergian ke luar rumah), dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu atau tidak menikmati hiburan). Demikianlah, tahun baru diawali dengan lembaran baru dari jiwa yang kembali putih, suci, bersih, fitri.

Belajar dari kearifan lokal leluhur yang terdapat pada tradisi nyepi, peserta akan diajak untuk berkontemplasi dalam perjalanan mengenal diri sendiri melalui aktivitas meditasi di tengah keheningan. Retret meditasi ini akan dipandu oleh narasumber ahli Diddi Agephe, aktivis meditasi yang secara khusus melakukan riset mendalam tentang frekuensi/vibrasi dan dampaknya terhadap jiwa manusia, dimana kini ia aktif mengkampanyekan inner-healing melalui meditasi vibrasi.
 
*Program akan dilakukan di dalam area akomodasi yang tertutup serta dilaksanakan dengan hening, sehingga tidak akan mengganggu peribadatan Nyepi pada umumnya.
**Program ini terbuka bagi siapapun dan tidak terkait dengan agama apapun.

--------------------------
BIAYA :
Rp. 5.985.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan & minum, narasumber ahli/fasilitator.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke meeting point yang ditentukan (Denpasar), kargo, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.
*Pembayaran tidak dapat dikembalikan apabila calon peserta melakukan pembatalan.

Meeting point : Denpasar, Bali

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0818-08188666  |  0812-90188682    
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara

---------------------------------------
MEDITATION TRIP - NYEPI
The Power of Sound
“Inner Journey Retreat”

HARI 1 : Minggu 30 Maret 2014                                                                                                                                 &n bsp;                                   
08.45 Berangkat dari di meeting point bandara Ngurah Rai (bisa juga bertemu di Ubud)
09.30 Bertemu di lokasi – pembagian kamar
(Sapulidi Resort, Ubud)
10.00 Perkenalan dan pengenalan “The Power of Sound”
  • Masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan diri (nama dan nama panggilan), mengetahui kelas ini darimana dan apa alasannya mengikuti program ini.
  • Penjelasan mengenai peraturan, penjelasan mengenai mindfulness walking, mindfulness eating dan mindfulness in silence (tidak berbicara dengan sesama teman sekamar mulai pukul 21 malam, sehingga boleh mempergunakan kesempatan terakhir ini untuk berbicara dengan teman sekamar untuk menyepakati/janjian misalnya : temperatur kamar, siapa akan mandi lebih dulu, dan lain-lain - karena selama 3 hari ke depan tidak diperkenankan bicara dgn bahasa isyarat sekalipun. Hal ini akan dijelaskan pula alasannya, mengapa dan apa manfaatnya).
  • Alat komunikasi disimpan.
12.00 Makan Siang (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
13.00 Diskusi
14.30 Smile Meditation  |  Meditasi Senyum
15.30 Coffee Break (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
16.00 Water Meditation  |  Meditasi Kungkum
17.30 Break (waktu untuk mandi)
18.30 Makan malam (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
19.15 Melihat ritual Ogoh-Ogoh menjelang Nyepi* (dalam konfirmasi)
20.00 Introduction into Cosmic Dance & Dance Meditation  |  Pengenalan tentang gerak semesta dan Meditasi Gerak
21.30 Tidur / Istirahat


HARI 2 : Senin 31 Maret 2014 (Nyepi)
04.30 Wake-up call dari hotel (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
05.00 Love Meditation
06.30 Walking Meditation
07.30 Sarapan
08.30 Toning dan mengakses frekuensi Theta dengan mata terbuka
10.00 Smile Meditation  |  Meditasi Senyum
12.00 Makan Siang (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
13.00 Mengenali Vibrasi, mengamati vibrasi dan memancarkan vibrasi dari tubuh, pikiran dan perasaan.
14.30 Meditasi Bicara | Berbicara dalam kondisi meditasi, mengamati diri dan sekitar kita saat berkomunikasi. Berfoto dan bersosialisasi antar peserta dan sekitar.
16.30 Coffee Break (waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
17.00 Break (waktu untuk mandi)
18.00 Waktu tersedia bagi yang menjalankan sholat)
18.30 Makan malam
19.30 Walking and Life Meditation
20.30 Vishudha Meditation
21.30 Ajna Meditation
22.30 Sahasrara Meditation.
23.30 Coffee Break
00.00 Love Meditation
01.00 Solar Plexus and Smile Meditation
02.00 Tidur / Istirahat


HARI 3 : Selasa 1 April 2014
07.30 Sarapan
08.30 Diskusi dan Tanya-Jawab
11.00 Program selesai
12.00 Acara bebas

(Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat)



Celebrating Diversity, Presenting Indonesia

GELAR – Sustainable Development Programs for Indonesian Art & Culture
E  : info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org     |     reservation-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org
W : www.gelarculturaltrip.com     |     www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara   |   FB Groups : Friends of GELAR (2)   |   FB Fanpage : GELAR - Presenting Indonesia

The Information contained in this e-mail maybe privileged and confidential and is intended only for the use of the individual entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to the above address via the postal service.
Thank you.
   
Gelar Nusantara


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Remotivi Remotivi | 19 Mar 06:53 2014

Kontribusi Untuk Kritik Ideologi dan Ekonomi-Politik Televisi (Bagian I)

Kontribusi Untuk Kritik Ideologi dan Ekonomi-Politik Televisi (Bagian I)
Oleh: Yovantra Arief
Ada dua tesis yang biasa kita pakai untuk mengkritik televisi kita dewasa ini. (1) Televisi memberikan gambaran yang keliru tentang realitas dan kita melihat gambaran tersebut sebagai yang lebih nyata ketimbang kenyataan itu sendiri. Hal ini ditumpu oleh (2) dunia pertelevisian, sebagai dunia industrial, bergerak sepenuhnya untuk memproduksi laba, dan dengan demikian akan terus terombang-ambing dalam mekanisme pasar.
Untuk memudahkan, kita sebut tesis pertama sebagai kritik ideologi, dan tesis kedua sebagai kritik ekonomi-politik. Kedua tesis ini punya banyak turunan. Dalam kritik ideologikita bisa melihat televisi sebagai kelanjutan rasa minder bangsa bekas-jajahan di hadapan kebudayaan penjajah, sebagai perpanjangan ideologi patriarkal untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, atau sebagai media penghibur serta reproduksi tenaga buruh agar tetap bisa bahagia dan melupakan penindasan kapitalisme, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dalam kritik ekonomi-politik, kita bisa melihatnya sebagai penghisapan kapital atas tenaga kerja, sebagai perampokan ruang publik berupa frekuensi yang digunakan sebagai medium penyiaran televisi, lemahnya negara dalam memberikan perlindungan publik serta mengatur industri, atau ruang bebas pakai bagi perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Tulisan ini tidak berpretensi untuk memformulasikan cara baca baru atas televisi. Model basis-superstruktur yang tercermin dalam analisis kedua tesis tersebut, menurut hemat saya, adalah alat yang paling produktif untuk menggambarkan dinamika industri pertelevisian secara makro. Tulisan ini pun tidak berniat untuk membetulkan pembacaan yang “keliru” atas televisi. Roy Thaniago dan Fajri Siregar pernah melakukan kritik atas sesat logika umum yang direpresentasikan oleh Pandji dengan ciamik (baca “Menguji Logika Pandji” dan “Bias Kelas dan Literasi Media”). Tulisan ini bersumber pada permasalahan teoretis dan praksis: apabila kita punya seperangkat pengetahuan tentang suatu realitas, kenapa kita tidak mampu mengubah realitas tersebut?
Pertanyaan ini bisa dijawab dari aras strategi-taktik, yakni dengan melakukan otokritik atas metode gerakan dalam mengorganisasi perlawanan terhadap hegemoni industri, atau dari aras paradigmatik, yakni dengan mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dasar yang melandasi gerakan itu sendiri. Tulisan ini akan masuk lewat aras paradigmatik dengan mengembangkan kembali kedua tesis kritik atas televisi.
Baca selengkapnya >> www.remotivi.or.id
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 14 Mar 11:24 2014
Picon

Siaran Pers: Pemilu Semakin Dekat, AJI Jakarta Mengajak Jurnalis dan Pimpinan Media Mematuhi Pedoman Perilaku

No. 035/ AJIJAK/ III/ 2014

 

Jumat, 14 Maret 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

Pemilu Semakin Dekat, AJI Jakarta Mengajak Jurnalis dan Pimpinan Media Mematuhi Pedoman Perilaku

 

JAKARTA. Pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu) calon legislatif pada tanggal 9 April 2014 tak sampai satu bulan lagi. Kampanye terbuka akan dimulai akhir pekan ini hingga awal April. Di saat hari pemungutan suara semakin dekat dan gegap gempita kampanye serta maneuver politik peserta pemilu semakin terasa, jurnalis dituntut untuk lebih professional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik ialah dengan menerapkan pedoman perilaku jurnalis dalam peliputan pemilu. Pedoman perilaku adalah ketentuan yang lebih detil dari kode etik jurnalistik. Di dalam pedoman perilaku diatur sikap dan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang bagi jurnalis, termasuk pada saat pemilu.

Menjelang pemilu 2014 ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta telah menyusun pedoman perilaku jurnalis. Dalam pedoman perilaku selama pemilu, secara umum, jurnalis harus senantiasa menghindari konflik kepentingan, menjaga integritas dan kredibilitas dirinya dan medianya pada saat melakukan peliputan pemilu. “Kami mengajak jurnalis dan pimpinan media untuk menjadikan pedoman perilaku ini sebagai rujukan penting untuk mempertahankan sikap profesional pada saat pemilu 2014,” kata Dian Yuliastuti, Sekretaris AJI Jakarta, Jumat (14/3).  

Selain memuat perilaku dalam meliput pemilu, di dalam pedoman perilaku jurnalis tersebut juga diatur sejumlah isu penting di kalangan jurnalis. Di antaranya prinsip berperilaku dengan narasumber, prinsip meliput isu ekonomi, terorisme hingga bencana dan peristiwa traumatik, prinsip menjaga batasan dengan iklan dan pemasaran, hingga seputar fasilitas liputan dan hadiah.

Penyusunan pedoman perilaku ini diinisiasi oleh majelis etik AJI Jakarta dan didanai oleh Yayasan TIFA. Selama proses penyusunan, AJI Jakarta telah melibatkan hamper semua organisasi jurnalis. Di antaranya Dewan Pers, AJI Indonesia, IJTI, ATVSI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan beberapa perusahaan media di Jakarta dan daerah. Pada pekan ini, pedoman perilaku jurnalis mulai disosialisasikan di berbagai daerah, yakni di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.

Majelis Etik AJI Jakarta ialah Endy Bayuni (Redaktur Senior dan mantan pemimpin redaksi The Jakarta Post), Heru Hendratmoko (Pemimpin Redaksi PortalKBR.com), Nezar Patria (Anggota Dewan Pers), Bina Bektiati (Tempo), Solahuddin (penulis, mantan Sekjen AJI Indonesia).  

Berikut ini adalah nukilan lengkap pedoman perilaku jurnalis dalam pemilu:       

A.  Liputan Pemilihan Umum

 

Mempertahankan objektivitas, imparsialitas, dan keberimbangan merupakan tantangan sehari-hari bagi jurnalis professional. Tantangan itu makin besar selama perhelatan pemilihan umum, ketika kepentingan untuk memanipulasi media bisa datang dari dalam (manajemen/pemilik media) maupun dari luar media (peserta pemilu).

 

Pada saat pemilu, media dan jurnalis juga punya tanggung jawab untuk menyajikan fakta, pendapat, dan ide yang penting dan relevan bagi warga/pemilih agar tidak keliru dalam menentukan pilihan. Fakta yang disajikan harus komprehensif, degan memastikan bahwa ideologi, visi, dan misi partai/kandidat utama (yang berpeluang memperoleh suara signifikan) bisa diketahui publik/pemilih. Pada saat yang sama, peran jurnalis/media penting untuk menjembatani pemilih dengan calon pemimpin politik agar kepentingan orang biasa bisa didengar para pemimpin politik/calon pemimpin politik.

 

1.    Sebagai warga negara, jurnalis punya hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam pemilu. Tapi, sepanjang menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, jurnalis tidak boleh partisan (memihak pada salah satu partai atau kandidat tertentu). Untuk itu, jurnalis tidak boleh meliput/menulis/mengedit berita/opini tentang partai/kandidat yang kemungkinan besar akan dia pilih.

 

2.    Media/jurnalis memisahkan dengan jelas dan tegas berita/program/karya jurnalistik dari opini politik dan iklan politik.

 

3.    Media/jurnalis menyediakan ruang liputan yang fair bagi semua partai dan kandidat utama (yang berpeluang untuk meraih suara signifikan).  Partai gurem yang memiliki program yang jelas untuk kepentingan publik juga berhak mendapat ruang liputan. 

 

4.    Media/jurnalis harus berhati-hati agar tidak menjadi corong salah partai atau kandidat tertentu. Untuk itu, jurnalis harus selalu menguji setiap klaim atau janji kampanye kandidat/partai tertentu dan menyampaikan kepada khalayak secara gambling dan sesuai konteksnya. .

 

5.    Media/jurnalis berupaya mengungkap rekam jejak para kandidat (utama) dan mengkritisi program/klaim partai/tim sukses sepanjang masa kampanye.

 

6.    Jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagai pemain) dalam semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses, menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana, memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu.

 

7.    Untuk menghindari konflik kepentingan, jurnalis tidak meliput, menulis, mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki hubungan persahabatan atau keluargaan dengan si jurnalis.

 

8.    Jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran dirinya sebagai calon/tim sukses.

 

9.    Jurnalis tidak boleh mencari/memfasilitasi iklan politik dari partai/kandidat yang bersaing atau dari individu/kelompok pendukung satu kandidat.

 

10.  Perusahaan media secara internal harus memberikan jaminan bagi jurnalisnya untuk terlepas dari tekanan pemasang iklan politik.

 

 

B.  Jajak Pendapat (Polling)/Survey

 

Jajak pendapat (polling) semakin popular dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Makin banyak saja lembaga yang menjarig opini publik tentag popularitas calon/partai  dan kecedrungan pemilih. Sepanjang proses pemilu, jajak pendapat tak bisa diabaikan begitu saja. Publik juga berhak mengetahui hasil jajak pendapat itu. Tapi, hasil jajak pendapat tidak boleh ditelan mentah-mentah.

 

Media/jurnalis harus memberitakan hasil survey/polling politik secara kritis dan menyajikannya sesuai konteks. Yang perlu diingat, hasil polling bisa keliru. Bahkan, tidak mustahil ada lembaga polling yang sengaja menyajikan informasi yang menyesatkan utuk keuntungan pihak tertentu. Untuk itu, ada beberapa pedoman untuk memberitakan hasil polling.

 

1.    Pilihlah lembaga polling/survey yang kredibel dan punya rekam jejak yang bagus.

2.    Kenali mana lembaga polling yang bekerja secara indepeden dan mana lembaga yang bekerja untuk pemenangan kandidat/partai tertentu.

3.    Usahakan tidak membuat berita anya berdasarkan hasil satu lembaga polling,. Cari pembanding.

4.    Laporkan hasil polling dalam kontkes yang lebih besar atau dalam tren yang lebih panjang. Tren bisa dilihat dari hasil jajak pendapat sejumlah lembaga utama untuk periode tertentu. Hasil polling yang menyimpang dari tren tanpa penjelasan yang meyakinkan harus diwaspadai dan diperlakukan dengan skeptis.

5.    Jangan mengandalkan pada interpretasi lembaga polling, periksa daftar pertanyaan, bandingkan dengan hasilnya,dan tren hasil polling lain.

6.    Laporkan waktu pelaksanaan jajak pendapat dan perhatikan peristiwa penting yang kemungkinan besar mempengaruhi hasil jajak pendapat itu.      

7.    Laporkan metode jajak pendapat, cara pengambilan sampel, keterbatasan, serta margin of error.

8.    Jelaskan profil lembaga pelaksana jajak pendapat, lebih baik bila bisa mengungkap siapa penyandang dananya.   

 

 

C.  Menggunakan Hak Berpolitik

1.    Jurnalis tidak diperbolehkan aktif di ranah politik. Jurnalis berhak untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih/memberikan suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan apapun yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan profesionalitasnya. Misalnya, mereka dilarang berkampanye, menunjukkan keberpihakkannya, atau mendukung calon, mencarikan tambahan suara dan semacamnya.

 

2.    Jurnalis sebaiknya tidak memakai logo/pin atau atribut lain yang membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapapun yang menempelkan stiker tersebut.

 

3.    Jurnalis dilarang memberikan atau mengumpulkan dana untuk kandidat politik atau kegiatan pemilu. Mengingat kemudahan akses internet di era ini yang memungkinkan publik mencatat apapun yang dilakukan dan diucapkan jurnalis di media sosial, ada risiko yang besar untuk mensiratkan kesan bahwa ia memihak pihak tertentu.

 

4.    Jurnalis dilarang menduduki jabatan publik. Mencari atau menduduki posisi tertentu di kantor publik jelas melanggar sikap profesional yang diharapkan ada dalam seorang jurnalis. Situasi ini memungkinkan terjadinya pemaksaan pendapat dalam pemberitaan media dan menimbulkan kecurigaan bahwa media itu memiliki narasumber/departemen favorit dalam liputan politiknya.

 

5.    Jurnalis harus peka bahwa aktivitas politik pasangan, keluarga atau sahabat mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kemungkinan munculnya konflik. Ketika kemungkinan seperti itu muncul, jurnalis perlu memberitahu atasannya.

 

6.    Jurnalis yang memiliki keraguan tentang kegiatan politik yang mereka hadapi, ia harus berkonsultasi dengan atasan atau organisasi profesi. Sejumlah pembatasan semacam ini semata-mata untuk melindungi misinya sebagai wartawan.

 

Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menyebarluaskan informasi ini, kami sampaikan terimakasih.

 

Kontak:

Dian Yuliastuti (Sekretaris AJI Jakarta): 08119628652

Umar Idris (Ketua AJI Jakarta): 0818111201

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 14 Mar 05:53 2014
Picon

Undangan Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car FreeDay, Minggu 16 Maret 2014.

No       : 033/AJIJAK/III/2014
Hal      : Undangan Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car FreeDay, Minggu 16 Maret 2014.


Yth,Media Massa, LSM, Masyarakat Pemerhati Pemilu
Di Jakarta

Bersama ini kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Transparancy International Indonesia (TII), Persatuan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), ICW, LBH Jakarta dan 4 lembaga lainnya mengundang rekan-rekan untuk hadir pada acara Deklarasi "Kami Mengawasi", yang akan diselenggarakan pada :


Hari, tanggal   : Minggu, 16 Maret 2014
Pukul               : 06.30 WIB - Selesai
Tempat            : Jl. Kota Bumi (Sebelah Plaza UOB) Thamrin, Jakarta Pusat

Acara deklarasi yang diselenggarakan di arena Car Free Day dimeriahkan oleh flash mob Senam Pemilu, permainan seru, dan pertunjukan musik akustik. Sebagai puncak acaranya, kami akan membacakan dan menandatangani deklarasi "Kami Mengawasi".

Melalui deklarasi ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu 2014 bahwa masyarakat Indonesia turut mengawasi jalannya proses pemilu, agar pemilu berjalan lancar, bersih dan transparan.


Kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi rekan-rekan dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. AnnisaYusyda di sekretariat AJI Jakarta 021-7984105, ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami mengucapkan terimakasih.


Jakarta, 14 Maret 2014
Salam,


Umar Idris
Ketua AJI Jakarta

 

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------

 



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 14 Mar 05:47 2014
Picon

Undangan Meliput Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car Free Day

No       : 033/AJIJAK/III/2014
Hal      : Undangan Meliput Deklarasi "Kami Mengawasi" di Arena Car Free Day



Yth, Rekan-Rekan Media Massa
di Jakarta

Bersama ini kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Transparancy International Indonesia (TII), Persatuan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), ICW, LBH Jakarta dan 4 lembaga lainnya mengundang rekan-rekan media massa untuk meliput acara Deklarasi "Kami Mengawasi", yang akan diselenggarakan pada :


Hari, tanggal  : Minggu, 16 Maret 2014
Pukul             : 06.30 WIB - Selesai
Tempat           : Jl. Kota Bumi (Sebelah Plaza UOB) Thamrin, Jakarta Pusat

 

Acara deklarasi yang diselenggarakan di arena Car Free Day dimeriahkan oleh flash mob Senam Pemilu, permainan seru, dan pertunjukan musik akustik. Sebagai puncak acaranya, kami akan membacakan dan menandatangani deklarasi "Kami Mengawasi". Melalui deklarasi ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu 2014 bahwa masyarakat Indonesia turut mengawasi jalannya proses pemilu, agar pemilu berjalan lancar, bersih dan transparan.


Kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi rekan-rekan dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. AnnisaYusyda di sekretariat AJI Jakarta 021-7984105, ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami mengucapkan terimakasih.



Jakarta, 14 Maret 2014
Salam,


Umar Idris
Ketua AJI Jakarta

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 13 Mar 06:18 2014
Picon

OPINI: Siluman Century

Siluman Century dan Medali Untuk KPK

Bambang Soesatyo
Anggota Tim Pengawas Penyelesaian
Kasus Century DPR RI
 
PROSES hukum mega skandal Bank Century akhirnya mencapai tahapan baru yang strategis. Setelah proses
penyelidikan dan penyidikan bertahun-tahun yang rumit dan berliku serta sarat hambatan, satu berkas
perkara dengan terdakwa mantan deputi gubernur Bank Indonesia, Budi Mulia, mulai disidangkan di
Pengadilan Tipikor Jakarta. Sekaligus mematahkan pernyataan presiden SBY bahwa Boediono atau
kebijakan tidak bisa disalahkan atau dipidana.

Lebih dari itu, hasil pemeriksaan KPK berdasarkan pengakuan Mantan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK
Srimulyani di Washington DC juga membuktikan bahwa Presiden SBY mengetahui masalah Bank Century karena
telah dilaporkan Srimulyani kepada Presiden SBY pada 13 November 2008 saat transit di Tokyo, Jepang
dalam perjalanan menuju Amerika Serikat untuk mengikuti acara G20. Bahkan menurut keterangan
Srimulyani, Presiden memberikan arahan dan kemudian memerintahkan dirinya kembali ke tanah air untuk
mengatasi masalah Bank Century.  

Kalau boleh dan dimungkinkan oleh aturan dan undang-undang, ingin rasanya DPR atas nama rakyat
Indonesia, menganugrahkan "Medali Keberanian" kepada pimpinan dan penyidik KPK. Karena telah
menyentuh salah satu mahkota  kekuasaan.

Keberanian tersebut harus kita kawal pada tahapan strategis berikutnya di pengadilan. Jangan sampai
hakim Pengadilan Tipikor kehilangan nyali saat memeriksa para aktor pembantu dan aktor utama perumus
kebijakan bailout yang berujung pada penjarahan triliunan rupiah uang negara itu.

Jika diibaratkan titik pencapaian, proses hukum skandal Bank Century hingga tahap persidangan Budi
Mulia di pekan pertama Maret 2014 sudah menempuh perjalanan sangat panjang, rumit dan berbelit. Ukuran
waktunya mengacu pada rekomendasi Sidang Paripurna DPR tentang proses hukum kasus Bank Century pada
Maret 2010. Dalam rentang waktu hampir tiga tahun (2010, 2011 dan 2012), penanganan mega skandal ini
lebih banyak menyuguhkan sandiwara atau rekayasa.
 
Penegak hukum hanya menyergap orang-orang kecil yang tidak tahu bagaimana proses merumuskan
penyelamatan Bank Century oleh beberapa orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Komite
Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK). Rekomendasi Paripurna DPR menegaskan, ada penyalahgunaan
wewenang pada level  elit institusi BI dan KSSK. Namun, para elit dari dua institusi itu nyaris tak
tersentuh. Bahkan, ada semacam upaya mengacaukan konstruksi hukum kasus ini, dengan cara menangkap dan
mengadili sejumlah orang dari luar BI maupun KSSK.
 
Baru pada 2013, KPK berupaya meluruskan kembali konstruksi hukum kasus Bank Century. Dimulai dengan
menetapkan dua mantan deputi gubernur BI sebagai tersangka, serta memeriksa ulang mantan Menteri
Keuangan/Ketua KSSK Sri Mulyani di Washington, dan memeriksa juga mantan Gubernur BI yang kini menjabat
Wakil Presaiden Boediono.

Tidaklah mengejutkan ketika pada sidang pertama terdakwa Budi Mulya, Kamis, 6 Maret 2014, jaksa penuntut
umum KPK langsung menyebut keterlibatan sejumlah nama. "Terdakwa (Budi Mulia) selaku Deputi Gubernur
BI, menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur
BI, Miranda S. Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi
Rochadi almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim," demikian
dakwaan Jaksa Penuntut KPK.
 
Bunyi dakwaan yang demikian predictable alias tidak mengejutkan. Sebab, semua kebijakan atau keputusan
BI yang strategis dirumuskan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Gubernur BI. Dengan demikian,
Keputusan rapat dewan gubernur BI bersifat kolektif kolegial. Jadi, tidak logis kalau hanya Budi Mulia
yang dituduh menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain.

Apalagi dalam berkas perkara Budi Mulia No.BP/06/23/01/2014 yang disusun Jaksa Penuntut KPK pada poin 11
dengan jelas menegaskan ada motif atau niat jahat dan konflik kepentingan dalam penyelamatan Bank
Century. Yakni Motif pertama, BI melalui YKK-BI diketahui menempatkan dananya di Bank Century Rp.83
miliar. Sementara kepentingan Dewan Gubernur BI terhadap dana YKK-BI yang ada di Bank Century, ternyata
dana tersebut merupakan uang. muka Baperum Multi Griya. 

Motif kedua, ada kepentingan penyelamatan nasabah besar Boedi Sampoerna kurang lebih Rp.2 triliun di
Bank Century melalui peran Raden Pardede yang dengan sengaja merubah besaran dana penyelamatan Bank
Century yang semula Rp.1,7 triliun menjadi  lebih rendah. Yaitu Rp.632 miliar agar disetujui KSSK.
Sebelumnya diketahui Raden Pardede telah melakukan pertemuan dg Lin Ci Wei (penasehat Keuangan Boedi
Sampoerna). Jadi, jelas pemberian bailout Bank Century bukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Tapi menyelamatkan dana Rp.2 triliun milik Boedi Sampoerna. Karena kalau bank tsb ditutup, Boedi
Sampoerna hanya akan memperoleh pengganti jaminan Rp.2miliar dari LPS.

Motif ketiga, merupakan upaya menutupi kesalahan BI dalam pemberian FPJP sebelumnya kepada Bank Century
sebesar Rp.689miliar. Hal itu dilakukan utk menyelamatkan Boediono sendiri agar tidak terjerat
masalah hukum manakala Bank Century ditutup. Sebab, dia harus mempertanggung jawabkan dana FPJP
Rp.689M yang dia berikan kepada Bank Century dengan berbagai rekayasa aturan dan rekayasa dokumen.
 
Jadi sangat jelas, setelah sidang perdana Budi Mulia itu, masih banyak yang harus digali oleh penyidik KPK
maupun para hakim Tipikor. Paling penting yang harus digali hakim Tipikor dari terdakwa maupun para
saksi adalah menemukan aktor utama dibalik rangkaian proses penyelamatan Bank Century. Tidak kalah
pentingnya adalah sosok yang mengotaki mark up atau penggelembungan gila-gilaan nilai bailout itu.
Menemukan aktor utama sangatlah penting karena bisa jadi Boediono hanyalah pemain figuran. Apalagi,
Boediono sendiri sudah cuci tangan dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang
semestinya bertanggungjawab dan menjelaskan gelembung dana talangan itu.
 
Pertanyaan besar yang belum terjawab hingga kini adalah soal aliran dana. Begitu banyak kejanggalan atas
masalah yang satu ini. Untuk memperjelasnya, Hakim Tipikor juga perlu menggali kemana saja triliunan
rupiah dana talangan yang diambil dari LPS itu mengalir. Siapa saja pihak yang mengambil keuntungan.
Sekadar patokan, hakim Tipikor bisa mengacu pada sinyalemen mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum yang pernah mengungkap sejumlah nama. Timwas DPR untuk kasus Bank Century pun sedang
mendalami informasi itu.
  
Isolasi Wapres
  
Selama ini, publik bergunjing tentang keterlibatan kekuatan politik tertentu dalam kasus ini. Soalnya,
rangkaian transaksi dan peristiwanya, menurut analisis wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, terjadi
menjelang Pemilu Legislatif April 2009 dan Pemilihan presiden Juli 2009. Maka, dari upaya penggalian
aliran dana itu, Hakim Tipikor hendaknya bisa merespons pergunjingan itu; apakah partai politik
terlibat dalam skandal keuangan terbesar pasca reformasi dengan  modus penyelamatan bank tersebut?
 
Publik tentu masih ingat laporan PPATK di Pansus DPR untuk kasus Bank Century. PPATK menemukan puluhan
miliar dana bailout mengalir ke sejumlah nama mirip tokoh nasional seperti Megawati, Hamzah Hazh dan
lain-lain. Setelah dicek, alamatnya tidak jelas. Banyak temuan aliran dana yang profil penerimanya
tidak jelas atau palsu.
 
Selain itu, publik juga mencatat temuan PPATK tentang PT Asuransi Jiwa Proteksi (AJP) yang melakukan
transaksi penarikan Rp 4,054 miliar pada Desember 2008. Belakangan AJP diketahui sebagai donatur
pasangan calon presiden dan wapres SBY-Boediono. AJP menyumbang kepada tim sukses capres (tertulis
resmi di laporan KPU) sebesar Rp.1,4 miliar melalui dua kali transaksi pada 25 Juni 2009, masing-masing
Rp 600 juta dan Rp 850 juta.
 
Begitu juga laporan audit forensik BPK yang menyajikan skema aliran dana yang berlapis-lapis dan rumit.
Karena para pembobol itu berusaha menyamarkan jejak  transaksi dan aliran dana penerima dari Bank
Century. BPK mengungkap, ada penarikan dari orang dekat 'first family' tanpa ada penyetoran, di Bank
Century Cabang Pondok Indah. Lalu, BPK juga mengurai dan menemukan aliran dana berliku-liku dari
rekeneing Boedi Sampoerna di Bank Century yang akhirnya berujung pada sebuah perusahaan penerbit koran
nasional yang sangat dekat, bahkan identik dengan partai tertentu.  

Hakim Harus Berani Mendalami

Saat menghadirkan Boediono sebagai saksi Budi Mulia, Hakim Tipikor hendaknya mau mendalami pernyataan
Boedino yang tiba-tiba menuding LPS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas gelembung dana
talangan dari Rp 632miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Bukankah KSSK yang seharusnya bertanggungjawab
karena jumlah yang dikeluarkan LPS sejatinya berdasarkan rekomendasi KSSK?
 
Apalagi, dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK untuk terdakwa Budi Mulia, sama sekali tidak disebutkan
keterlibatan LPS secara detail. Demikian juga dengan ketua KSSK Srimulyani, yang dalam berkas
pemeriksaannya tegas-tegas mengatakan bahwa data BI tidak akurat. Dan, data itu sangat mempengaruhi
perhitungan besaran dana penyelamatan Bank Century.
 
Sri Mulyani kecewa dan sangat marah. Pasalnya, pada Sabtu subuh pukul 05.00 WIB, 22 November 2008, dia
menandatangani persetujuan jumlah dana bailout Rp 632 miliar sesuai permintaan Boediono. Tanpa
sepengetahuannya, dana bailout tiba-tiba bisa  membengkak menjadi Rp 2,7 triliun pada posisi Senin
pagi, 24 November 2008. Banyak kalangan terheran-heran karena penggelembungan terjadi dalam dua hari,
Sabtu dan Minggu pula.
 
Sejarah kemudian mencatat bahwa penggelontoran dana talangan Bank Century tidak berhenti pada angka Rp
2,7 triliun itu. Bank sarat masalah it terus diberi dana talangan hingga jumlahnya membengkak menjadi Rp
6,7 triliun pada Juli 2009, usai Pemilu presiden dan wakil presiden yang dimenangkan pasangan SBY –
Boediono dari Partai Demokrat.
 
Ada begitu banyak kejanggalan dalam kasus ini, dan semua kejanggalan itu sudah dibeberkan kepada publik.
Majelis hakim Tipikor tentunya juga mencatat kisah kemarahan Wakil Presiden (saat itu) Jusuf Kalla yang
tidak diberikan laporan mengenai proses penyelamatan Bank Century. Bahkan Wapres tampaknya diisolir
oleh KSSK dan BI dari operasi penyelamatan Bank Century. Sebagai pelaksana tugas presiden saat itu
(karena presiden sedang di luar negeri), KSSK dan BI mestinya berkonsultasi dan melapor kepada Jusuf
Kalla. Ketua KSSK dan Gubernur BI pasti memahami aturan sederhana ini.
 
Pertanyaannya, mengapa menteri Keuangan/Ketua KSSK, Sri Mulyani dan Gubernur BI/Anggota KSSK
Boediono, berani meremehkan dan mengisolir Wakil Presiden/Pelaksana Tugas Presiden Jusuf Kalla dari
kebijakan menyelamatkan Bank Century?  Boleh jadi, ada kekuasaan lebih besar yang memerintahkan
mereka berperilaku demikian.
 
Akhirnya, soal yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa tak ada satu pun institusi di negara ini
yang mau mempertanggungjawabkan penggunaan dana LPS sebesar Rp 6,7 triliun lebih itu. Sebab, KSSK hanya
mau bertanggungjawab atas penggunaan Rp 632 miliar. Srimulyani menuding BI sebagai biang keroknya
karena menyajikan data yang tidak akurat. Lucunya, Boediono justru menunjuk LPS sebagai pihak yang
paling bertanggungjawab. Namun, LPS menolak dan membantah tudingan Boediono. 
 
Kalau begitu, ada siluman dalam manajemen pemerintahan ini yang leluasa menggunakan uang triliunan
rupiah tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Mudah-mudahan, semua keanehan ini tidak luput dari
perhatian majelis hakim Tipikor.

Begitulah. Para pejabat hebat itu akhirnya saling tunjuk dan buang badan. Kalau pemerintah atau KSSK dan
BI tidak mau bertanggungjawab, sama artinya rakyat disuruh meminta pertanggungjawaban kepada
siluman. Ini sangat memalukan, karena KSSK dan BI mau diperalat untuk menjarah dana di LPS. Walaupun,
tentu kita tidak boleh curiga bahwa pada akhirnya Mantan Gubernur BI itu menjadi Wakil Presiden dan
Srimulyani tetap bertahan di posisinya sebagai Menteri Keuangan pada kabinet Indonesia bersatu
jilid-2. Karena hal tersebut adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Karena itu, setelah Jaksa Penuntut dari KPK memperjelas keterlibatan Boediono melalui dakwaan terhadap
mantan deputi gubernur BI Budi Mulia, penyidik KPK hendaknya mulai memburu siluman atau aktor utama yang
mengotaki penjarahan dana talangan Bank Century menjelang pemilu 2009-2014 tersebut.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

prio kustiadi | 10 Mar 14:19 2014
Picon

Undangan Launching Media "JAKPRO.CO"

Kepada

Rekan media

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakan acara Launching Media Online
"Jakpro.co" dan Panggung Rakyat "1001 WAJAH JAKARTA", maka bersama
surat ini kami bermaksud untuk mengundang Bapak/Ibu dan Rekan Wartawan
untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari & Tanggal           : Selasa, 11 Maret 2014

Tempat                       : Plaza Taman Ismail Marzuki

Acara                          : Launching Media Online "Jakpro.co"
dan Panggung Rakyat "1001 WAJAH JAKARTA"

Waktu                         : 19.00 WIB - Selesai

Demikian undangan ini kami buat, dan kami sangat mengharapkan
kehadiran Bapak/Ibu dan Rekan Wartawan. Atas perhatian dan kesediaan
untuk menghadiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Maret 2014

Hormat kami,

Pimpinan Redaksi,

(Priyo Pamungkas Kustiadi)

-- 
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Attachment (pamflet.pdf): application/pdf, 845 KiB
Picon

Laporan Pelanggaran Pidana Semakin Banyak, Regulator Pemilu Harus Tegas

Laporan Pelanggaran Pidana Semakin Banyak, Regulator Pemilu Harus Tegas

JAKARTA ?Laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat ke MataMassa semakin banyak. Selama 7 Februari hingga 8 Maret, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu semakin banyak, mencapai 34 laporan, lebih banyak dari periode satu bulan sebelumnya yang hanya 6 laporan dugaan pelanggaran pidana. 

Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagian besar berupa pemasangan iklan di media massa seperti di koran dan media online. Begitu pula iklan di televisi. Tayangan ini dikategorikan pelanggaran pidana berdasarkan Peraturan KPU dengan sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu lainnya adalah adanya seorang caleg membagi-bagikan beras yang bungkusnya terdapat informasi mengenai nama, partai, nomor urut. Selain beras, caleg tersebut juga membagikan kalender dan contoh surat suara. Selain itu, terdapat juga laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang lain berupa pembagian formulir Kartu Jakarta Pintar (KJP) disertai dengan formulir komitmen untuk memilih seorang caleg.

Selama periode 7 Februari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014, jumlah laporan masyarakat yang telah terverifikasi mencapai 722 kasus. Dari total jumlah tersebut, laporan dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 688 laporan dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu mencapai 34 laporan.

Pelaporan pelanggaran administratif lebih banyak berupa penempatan alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti poster yang dipaku di pohon dan juga spanduk yang ditempel melintang di tiang-tiang listrik atau telepon.

Ditambah dengan periode satu bulan sebelumnya, jumlah laporan masyarakat yang masuk ke MataMassa telah melebihi seribu laporan yang terverifikasi (lihat situs matamassa.org).

Dari semua laporan yang masuk, hingga saat ini partai yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke MataMassa adalah Partai Demokrat (dilaporkan sebanyak 149 kali/laporan), PDI Perjuangan (127 laporan), dan Partai Hanura (126 laporan).  Berikut ini lengkapnya:





Umar Idris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengatakan, tingginya jumlah pelaporan tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi melalui teknologi informasi sangat tinggi. ?Dari laporan ini juga terlihat ternyata masih banyak calon anggota legislatif dan partai politik yang nakal karena melakukan proses kampanye tidak sesuai dengan aturan yang ada,? tuturnya di Jakarta (10/03/2014).

Menjelang kampanye terbuka yang akan berlangsung mulai 15 Maret 2014, potensi pelanggaran yang akan terjadi semakin besar. Untuk itu, pegiat MataMassa dan seluruh jaringan yang tergabung di dalamnya, mengajak masyarakat untuk mengawasi kecurangan pemilu dari tempatnya masing-masing dan melaporkannya ke MataMassa. 

Potensi pelanggaran pemilu selama kampanye terbuka antara lain penyalahgunaan cuti untuk kampanye oleh pejabat negara di pusat dan daerah, pemberian uang untuk mengerahkan masyarakat untuk mengikuti kampanye partai, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara di pusat dan daerah untuk kampanye, dan kampanye yang memakai sentimen suku, agama, ras dan golongan (SARA) untuk memilih atau tidak memilih seseorang atau sebuah partai.

Melihat potensi pelanggaran yang sangat besar, para pegiat MataMassa mengajak seluruh regulator Pemilu untuk bertindak tegas. Saat ini regulator pemilu (KPU, Bawaslu, Kepolisian) belum menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat. ?Kami meminta regulator Pemilu bersikap lebih tegas dan melakukan perbaikan terhadap proses pemilu berdasarkan laporan masyarakat yang masuk,? tutur Umar.

Romsi Labora Siahaan, Assistant project manager ICT Laboratory For Social Change (Ilab) melanjutkan, saat ini MataMassa sedang menyambungkan sistem teknologi informasi dengan Bawaslu sehingga laporan yang telah diverifikasi bisa langsung ditindak lanjuti oleh Bawaslu. ?Targetnya proses penyambungan sistem tersebut bisa selesai pada minggu ini,? jelasnya.

Selama ini, proses tindak lanjut laporan dari masyarakat yang masuk dari MataMassa ke Bawaslu dilakukan secara manual dengan membawa berkas-berkas laporan ke loket pelaporan Bawaslu.

Program MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja  bareng antara AJI Jakarta, iLab dan SEATTI. Dalam program MataMassa, ikut terlibat di dalamnya lembaga pemantau independen lain seperti Perludem, LBH Pers, Transparansi Internasional Indonesia, Public Virtue Indonesia (PVI), dan pers mahasiswa (Universitas Multimedia Nusantara, UIN Syarief Hidayatullah, Universitas Atmajaya dan lain-lain).  Sejumlah media juga menjadi media partner yang ikut berbagi data informasi dengan MataMassa, yakni Tempo.co, Kontan.co.id, Jurnalparlemen.com, PortalKbr.com, Green Radio, Radio Pelita Kasih, Net.TV.


=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
Situs : www.ajijakata.org
=============================



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 10 Mar 08:59 2014
Picon

OPINI: Dua RUU Tak Layak Dibahas

Dua RUU Tak Layak Dibahas

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
(Opini Harian Koran Jakarta, 10. Maret 2014)
 
FOKUS dan konsentrasi bersama pada persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang bersih dan
jujur bisa berantakan jika kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Pidana
(KUHP) dan RUU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibiarkan berlanjut. Kontroversi  ini harus diakhiri
dulu agar semua elemen rakyat bisa berkonsentrasi pada Pemilu 2014. Lagi pula, pemerintah sendiri belum
satu kata. Maka, idealnya, RUU itu ditarik lagi oleh pemerintah sendiri.
 
Pemungutan suara pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2014 tinggal menghitung hari. Tetapi,
konsentrasi bersama tiba-tiba buyar karena kontroversi yang dimunculkan oleh RUU KUHP dan RUU Kitab
KUHAP itu.  Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah elemen masyarakat mendesak DPR
menunda pembahasan kedua RUU itu, bisa dipastikan bahwa kontroversi akan tereskalasi setelah beberapa
institusi negara juga menyatakan keberatan terhadap muatan kedua RUU dimaksud. Situasi yang demikian
ini sungguh tidak ideal untuk menyongsong agenda politik 2014 yang strategis itu.  
 
Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyatakan keberatan terhadap sejumlah
ketentuan yang tercantum dalam dua RUU itu. Sebab, RUU KUHAP dapat mengurangi atau melemahkan kekuasaan
penegak hukum menangkap koruptor, termasuk pelaku kejahatan narkotika dan terorisme. Bahkan
ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi meringankan hukuman bagi terdakwa pelaku kejahatan korupsi,
narkotika dan terorisme.
 
Muatan dua RUU itu terkesan eksperimental dengan dua target. Pertama, kalau lolos dan diundangkan,
keduanya akan menyediakan jalan dan ruang aman bagi koruptor dan sel-sel sindikat kejahatan narkotika
di dalam negeri. Tahun-tahun mendatang pasca perubahan rezim pemerintahan, komunitas koruptor dan
Bandar narkoba tidak akan menghadapi sanksi hukum yang keras. Bahkan, mereka berpotensi lolos dari
jerat hukum karena adanya peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan seturut RUU KUHAP itu.
 
Kedua, kalau proses pembahasan di DPR tidak mulus, suasana akan hiruk pikuk. Kontroversi muatan RUU KUHP
dan RUU KUHAP akan membelokan konsentrasi publik; dari persiapan pelaksanaan Pileg 2014 ke isu seputar
silang pendapat atas dua RUU dimaksud. Artinya, ada yang ingin berperilaku tidak jujur atau curang dalam
Pileg 2014. Nyatanya, rekayasa mengalihkan perhatian itu nyaris berhasil.

Kontroversi makin menjadi-jadi ketika publik menyimak pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny
Indrayana. "Dapat dipastikan bahwa, satu, tidak ada draf untuk melemahkan KPK. Kedua, kalau arahnya ke
sana (melemahkan KPK), ya kita hentikan," kata Denny. Pembahasan RUU itu penting agar bisa dikritisi
siapa pun. Dia pun yakin pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPR itu tidak akan selesai oleh DPR periode 2009-2014.
 
Tak hanya memicu kontroversi, pernyataan Denny justru lebih mempertegas adanya semangat eksperimental
dari pengajuan dua RUU itu. Karena eksperimintal, tidak heran jika MA, KPK, Polri, PPATK dan BNN
menyatakan keberatan atas dua RUU itu. Oleh karena itu, dua RUU tersebut praktis tak layak dibahas DPR.
 
Kini, pemerintah harus menunjukan kemauan politiknya menarik dua RUU itu. Kalau ingin merevisi KUHP dan
KUHAP, pemerintah sebaiknya mendengar aspirasi atau pandangan dari semua pemangku kepentingan.
Penolakan MA, KPK, Polri, PPATK serta BNN menjadi bukti bahwa RUU itu abnormal, karena belum
mengakomodasi kepentingan dari semua institusi penegakan hukum.
 
Bagaimana pun, muatan kedua RUU itu terbilang sensitif bagi rakyat Indonesia yang konsisten memerangi
korupsi, kejahatan narkotika dan terorisme. Rakyat sudah menuntut perlakuan hukum ekstra keras
terhadap pelaku tiga kejahatan luar biasa itu. Dalam argumen keberatannya, KPK menegaskan, RUU KUHAP
dan KUHP itu mencerminkan pengingkaran pemerintah atas komitmen pemberantasan korupsi.
 
Serba Aneh
 
Ketika RUU KUHAP memreteli wewenang hakim agung dalam memutus perkara di tingkat kasasi, publik yang awam
hukum sekalipun tentu akan mengaitkan ketetapan itu dengan kasus korupsi dan narkotika. Tentu menyayat
rasa keadilan rakyat jika koruptor dan Bandar narkoba divonis ringan oleh pengadilan di bawah MA, karena
hakim agung tak boleh mengoreksinya. Dengan ketetapan RUU seperti itu, posisi pemerintah dalam
menyikapi kejahatan luar biasa menjadi sangat tidak jelas.
 
Apalagi ketika RUU KUHAP juga menetapkan penyadapan harus melalui penetapan hakim. Rakyat yang militan
memerangi korupsi sudah pasti keberatan dengan ketetapan ini. Rakyat mencatat bahwa banyak kasus
korupsi terungkap dari penyadapan oleh penegak hukum. Dengan begitu, efektivitas penyadapan akan
hilang jika penegak hukum harus minta restu hakim. Masalahnya, tidak ada jaminan hakim bersih dalam
konteks ini. Keharusan minta restu menyebabkan informasi penyadapan mudah diperdagangkan atau
dibocorkan. Maka, peluang penegak hukum menangkap koruptor justru dipersulit.
 
Pasal-pasal aneh yang dipersoalkan berbagai elemen masyarakat telah banyak dibahas, termasuk Hakim
Pemeriksa Pendahuluan serta beberapa pembatasan dalam penanganan kasus terorisme dan narkotika.
Tentang peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan misalnya, penyusun ketetapan ini sepertinya orang asing
yang sama sekali tak paham geografi Indonesia.

Penyelundupan narkotika dan senjata akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah-daerah terpencil.
Menurut RUU KUHAP, tersangka penyelundup tidak bisa ditahan tanpa ketetapan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan yang posisinya mungkin di ibukota kabupaten. Dan, membatasi penyelidikan dan penyidikan
kasus terorisme juga membuktikan bahwa penyusun RUU KUHAP sepertinya tidak tahu bagaimana geliat
terorisme, sehingga mereka awam dengan mekanisme dan metode penanganan kasus terorisme.

Mempertimbangkan keberatan dari sejumlah institusi negara dan juga pendirian masyarakat, DPR hampir
pasti tidak akan melanjutkan pembahasan kedua RUU itu. Dengan alasan tak layak dibahas, DPR bisa saja
berinisiatif mengembalikan dua RUU itu ke pemerintah.
 
DPR berani memberi jaminan kepada segenap warga negara bahwa KPK tidak bisa dilemahkan siapa pun. DPR
mendengar dan menghayati aspirasi rakyat tentang urgensi menguatkan peran KPK dari waktu ke waktu.
Sehingga, jika ada pasal atau ketentuan RUU itu mengarah pada upaya melemahkan atau memreteli wewenang
KPK, DPR pasti tak akan mau bersepakat menjadikan dua RUU itu menjadi undang-undang.
 
DPR sepenuhnya menyadari bahwa Indonesia darurat Korupsi, darurat narkotika dan juga bertekad mengikis
sel-sel terorisme. Dalam menyikapi tiga kejahatan luar biasa itu, Indonesia memerlukan pendekatan
hukum yang sangat spesial, ekstra keras dan tegas, tanpa kompromi untuk alasan apa pun. Posisi DPR sama
dengan semua elemen rakyat.
 
Lalu, adakah jaminan DPR periode sekarang bisa efektif membahas dua RUU dimaksud? Patut diragukan,
karena hampir semua anggota DPR periode sekarang kini lebih berkonsentrasi pada konsolidasi dan
mempersiapkan kampanye guna memenangkan pemilihan anggota legislatif di daerah pemilihannya
masing-masing. Bagi peserta Pileg, Maret dan April 2014 menjadi bulan pertarungan yang menuntut
konsentrasi ekstra. Bukan hanya kegiatan kampanye, melainkan juga aktif mengikuti dan mengawasi
perhitungan perolehan suara.
 
Artinya, terhitung sejak Maret dan bulan-bulan berikutnya, sebagian besar anggota DPR lebih disibukan
oleh agenda dan kerja politik di luar jadual rapat atau sidang parlemen. Bahkan setelah Pileg, banyak
anggota DPR masih harus berkontribusi waktu dan tenaga untuk mengamankan calon presiden atau wakil
presiden yang diusung partainya masing-masing. Jadi, pasca Pileg 2014, praktis tidak ada periode waktu
yang efektif bagi DPR untuk membahas dua RUU itu.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 8 Mar 09:23 2014
Picon

Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

No                   : 028/ AJIJAK/ III/ 2014

Perihal            : Undangan Diskusi dan Laporan Publik MataMassa -Yuk Awasi Pemilu Kita!

 

Kepada Yth.

Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu 2014

di Jakarta

 

 

Dengan hormat, 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) dan ICT Laboratory for Social Change (iLab) sedang menyelenggarakan Program Pemantauan Pemilu 2014 melalui teknologi informasi yang kami namakan ‘MataMassa’. Program ini melibatkan masyarakat luas untuk memantau jalannya Pemilu 2014.

 

Sejak aplikasi MataMassa ini diluncurkan hingga bulan Maret 2014, MataMassa telah menerima 1129 laporan tindakan pelanggaran pemilu. Pemaparan ini merupakan bentuk kepedulian AJI Jakarta dan iLab dan beberapa pihak lain yang membantu MataMassa agar ajang demokrasi tersebut berjalan dengan bersih dan transparan sehingga menjadikan Indonesia lebih baik.

 

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir di diskusi Laporan Publik MataMassa, Yuk Awasi Pemilu Kita!, pada;

 

Hari/tanggal            : Senin, 10 Maret 2014

Waktu                        : Pukul 13.00 WIB – Selesai

Tempat                      : Media Center Komisi Pemilihan Umum. Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

Pembicara     

1.    Nelson Simanjuntak, Anggota Bawaslu RI, Menjelaskan tindak lanjut hasil laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

2.    Komisi Pemilihan Umum, Menjelaskan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu 2014.*

3.    Ferry Junaedi, Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Mewakili Keyperson menjelaskan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang banyak dilakukan oleh partai dan caleg.

4.    Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, Mengupas mengenai laporan yang masuk melalui aplikasi MataMassa.

 

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu di acara tersebut. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Annisa di sekretariat AJI Jakarta, telepon 021-7984105, atau bisa melalui email  ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

Demikian undangan dan permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Jakarta, 8 Maret  2014

Hormat kami,

 

 

Umar Idris                                                     

Ketua AJI Jakarta                                        

 

 

 

*) Dalam konfirmasi

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___

Gmane