Remotivi Remotivi | 6 Apr 06:34 2014

[Siaran Pers] Jangan Pilih Parpol Perampok Frekuensi Publik

Siaran Pers

Jangan Pilih Parpol Perampok Frekuensi Publik
Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol


JAKARTA—Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan segelintir konglomerat atau partai politik.
Tapi pada kenyataannya, hal itu dilanggar justru oleh beberapa partai politik, yakni institusi yang seharusnya memahami hak publik atas frekuensi dan peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Partai politik tersebut malah menunggangi stasiun TV dan mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena itu kami menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif 2014.
Ketiga partai ini adalah yang petingginya memiliki stasiun televisi. Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. RCTI, MNC TV, dan Global TV dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, yang adalah calon wakil presiden sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Hanura. Sedangkan TV One dan ANTV adalah stasiun televisi yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie, Ketua Umum dan calon presiden dari Partai Golkar. Sehingga, informasi dari keenam stasiun TV propaganda ini bias kepentingan politik yang menyebabkan isinya cenderung bersifat memihak, tidak akurat, dan cemar.
Melalui frekuensi publik, ketiga partai politik dan tokoh-tokohnya tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dimiliki oleh partai politik lainnya—padahal tiap partai politik harus mendapatkan kesempatan yang sama dan setara. Lewat program non-berita, iklan, dan program berita, kemunculan mereka memperlihatkan arogansi dan kecurangan dalam memburu kekuasaan. Produk jurnalistik dipaksa untuk bersikap partisan dan menghamba pada partai politik, bukan kepada publik. Kuis rekayasa dan reality show murahan juga dibuat demi meraup simpati publik. Kritik yang dialamatkan kepada tokoh dari partai politik lain dilakukan terutama bukan untuk kepentingan publik, tapi semata-mata demi menggebuk musuh politik. Bahkan, penggalangan dana bencana yang dilakukan stasiun TV, yang berasal dari dana pemirsa, juga diselewengkan untuk kepentingan kampanye politik.
Pesta demokrasi harus menjadi kemenangan bagi rakyat, pertama-tama dengan tidak memberikan tempat bagi mereka yang telah berlaku tidak adil dan lalim. Masa menjelang Pemilu harus dijadikan ujian bagi mereka yang sedang membujuk dukungan rakyat. Dan mereka yang gagal dalam ujian adalah mereka yang telah merampok frekuensi milik publik untuk memenuhi ketamakan diri dan kelompoknya.
Selain ajakan untuk tidak memilih parpol perampok frekuensi, kami juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengandalkan informasi dari beberapa stasiun televisi yang bias kepentingan politik. Waspadai dan kritisilah informasi yang disiarkan oleh RCTI, Global TV, MNC TV, TV One, ANTV, dan Metro TV. Keenam stasiun televisi ini tidak layak dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan politik warga dalam Pemilu 2014. Publik mesti selalu cermat dan mencari sumber informasi pembanding dari media massa lainnya yang lebih dapat dipercaya.
Kami juga menuntut agar Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya. Dewan Pers dan KPI wajib menghukum media massa yang tidak independen dan menunjukkan dosa mereka ke publik. Kemenkominfo dan KPI perlu mempertimbangkan pencabutan izin siaran bagi stasiun televisi yang telah gagal menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan masyarakat luas. Kami juga menyayangkan gugus kerja antara KPI, Bawaslu, dan KPU yang berkinerja buruk, lamban, dan ragu-ragu.
 
Dengan hormat,
Koalisi Frekuensi Milik Publik
  1. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jak)
  2. Center for Inovation Policy and Governance (CIPG)
  3. Gambar Bergerak
  4. ICT Watch
  5. Joglo TV (TV Komunitas)
  6. KontraS
  7. LBH Jakarta
  8. LISAN (Lingkar Studi Anak Nusantara)
  9. Lentera Anak Indonesia
  10. Masyarakat Peduli Media
  11. MataMassa
  12. Melek Massa
  13. Pamflet
  14. Paralegal Pemilu
  15. Remotivi
  16. Rumahpemilu.org
  17. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
  18. SeJuK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman)
Narahubung:
Fadli Ramadhanil, Paralegal Pemilu (0852-7207-9894)
Roy Thaniago, Direktur Remotivi (08-999-826-221)
Tigor Hutapea, Pengacara Publik (0812-8729-6684)
Usep Hasan Sadikin, Redaktur rumahpemilu.org (0813-8050-1118)
 
--
REMOTIVI
"Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu"
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.


__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
bambangsoesatyo | 6 Apr 02:14 2014
Picon

OPINI: Anas dan Legitimasi Pilpres 2009

Anas Dan Legitimasi Pilpres 2009
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

DATA mentah dari Anas Urbaningrum tentang aliran dana Bank Century memang tendensius. Sebab, data itu
membangkitkan dorongan untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pipres 2009. Karena itu, menjadi sangat
penting memahami dan mendalami saran mantan Wakil Presiden Jusuf kepada KPK untuk fokus menelusuri
aliran dana Bank Century.
 
Mungkin, terlalu dini untuk mengkalkulasi dampak positif-negatif dari data mentah yang diungkap Anas
kepada penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu. Namun, Indonesia patut bersyukur karena
semangat mengungkap dan menuntaskan proses hukum kasus Bank Century terus terjaga, bahkan sudah
mencatat progres yang cukup signifikan. Indonesia modern harus mampu menuntaskan kasus ini agar
preseden perampokan kerah putih oleh birokrat negara tidak berulang di kemudian hari.
 
Dengan menuntaskan kasus ini, setiap warga negara akan diingatkan bahwa sebesar apa pun kuasa di
genggaman Anda, dan setinggi apa pun jabatan Anda, Anda tidak berhak bertindak semena-mena atau
menyalahgunakan wewenang. Kontrol publik melekat pada setiap figur penerima amanah rakyat. Di muka
hukum, tidak ada imunitas untuk penguasa dan para pejabat jika mereka bertindak dan berperilaku amoral.
 
Tanpa bermaksud memuji, keberanian Anas mengungkap data mentah itu patut diapresiasi. Dia bahkan telah
membawa kasus Bank Century ke area yang sangat-sangat sensitif, dan mungkin juga sangat berbahaya bagi
dirinya maupun keluarga. Baru-baru ini, kepada penyidik KPK, Anas mengungkap data hasil audit akuntan
independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Demokrat (PD) untuk Pilpres
(pemilihan presiden) 2009. Anas terang-terangan menduga ada aliran dana Bank Century yang digunakan
untuk kampanye Pilpres 2009.
 
Konsekuensi logisnya, data mentah versi Anas itu mengamini dugaan publik tentang ketidakberesan
pelaksanaan Pilpres 2009. Sudah lama masyarakat menggunjingkan dugaan kecurangan Pilpres 2009.
Karena pengalaman dan pergunjingan itu, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah berkali-kali
menekankan pentingnya mewaspadai potensi kecurangan, baik dalam pemilihan anggota legilatif (Pileg)
maupun Pilpres. Dia sudah merasakan dan juga menunjukan bagaimana akibatnya jika Pemilu dan hasilnya dicurangi.
 
Maka, data mentah yang diungkap Anas memang mengarah pada upaya mengungkap kecurangan Pilpres. Sama
artinya bahwa Anas telah memberikan kepada rakyat benih untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pilpres
2009. Persoalannya kemudian adalah bagaimana semua institusi penegak hukum menyikapi data mentah yang
diungkap Anas itu.
 
Sadar bahwa data mentah versi Anas itu sangat sensitif, KPK memang terkesan tidak nyaman.
Ketidaknyamanan penyidik KPK itu tercermin dari penuturan kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, yang
mendampingi pemeriksaan Anas pada Jumat, 21 dan 28 Maret 2014.
 
Penyidik KPK sedikit mengeluh dan bingung ketika Anas mengaku menerima uang Rp 300 juta dari Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang digunakannya untuk membeli mobil Toyota Harrier. Begitu juga ketika Anas
mengungkap data tentang dugaan aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009 oleh PD.
 
Menurut Firman, seorang penyidik sampai berujar,'Aduh...! Bagaimana ini?'  Dalam suasana tidak
nyaman itu, penyidik menghentikan pemeriksaan untuk istirahat. Firman pun mengungkapkan bahwa saat
istirahat itu para penyidik menggelar rapat.
 
Suasana serupa berulang pada pemeriksaan 28 Maret 2014, Ketika Anas membeberkan dugaan putra Presiden
SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang 200 ribu dolar AS. Seorang penyidik KPK, menurut
Firman, kembali berujar, 'Aduh Pak Anas, nanti kami...'.
 
Efek data mentah Anas Bukan hanya membuat penyidik tidak nyaman, namun KPK sadar dan tahu betul bahwa apa
yang diberikan Anas sarat risiko, bahkan risikonya sangat besar. Persoalannya bukan lagi sekadar KPK
berani atau tidak  menindaklanjuti data mentah itu. Melainkan data tersebut cepat atau lambat pasti akan
membangun persepsi publik untuk mempersoalkan legitimasi hasil Pilpres 2009.
 
Logika Tanggungjawab
 
Karena itu, bisa dipahami jika KPK sangat berhati-hati menyikapi data mentah dari Anas terebut. Itu
sebabnya, Anas harus kembali membawa pulang satu bundel dokumen bertuliskan  ‘Laporan Akuntan
Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono Serta Tim Kampanye Nasional.’
 
Sedianya, dokumen itu diserahkan Anas ke KPK. Namun, karena muatan dokumen itu tidak terkait dengan kasus
Hambalang, KPK menolak menerima dokumen itu. Anas pun berjanji akan menyerahkan dokumen itu ke Bagian
Pengaduan Masyarakat di KPK sebagai laporan.
 
Dalam konteks aliran dana Bank Century itu, posisi Anas saat ini sangat relevan dengan pandangan mantan
Wapres Jusuf Kalla. Menelusuri aliran dana Bank Century bagi Kalla jauh lebih penting. Kalla memberikan
saran ini kepada KPK ketika dia diminta mengomentari kemungkinan Wapres Boediono dipanggil sebagai
saksi untuk terdakwa kasus Bank Century, Budi Mulia. Penekanan Kalla ini secara tidak langsung
menyentuh data mentah milik Anas yang ditawarkan kepada KPK.
 
Saat operasi penyelamatan Bank Century, Jusuf Kalla menjabat Wapres merangkap Pelaksana Tugas (Plt)
Presiden, karena presiden SBY sedang berada di luar negeri. Maka, kasus Bank Century memang sarat
misteri, karena Wapres/Plt Presiden sama sekali tidak tahu aliran dana dari instrumen FPJP (fasilitas
pinjaman jangka pendek) maupun dana talangan atau bailout yang kemudian digelembungkan itu.
 
Kalla tidak tahu karena dia tidak diberi laporan oleh KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan). Dia
tidak diberitahu karena sejak awal ada skenario mengisolir Kalla dari operasi penyelamatan Century.
Aneh bukan? KSSK setuju menyelamatkan Bank Century dengan dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tetapi
kebijakan ini tidak dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Plt Presiden saat itu. Padahal dalam
undang-undang tentang LPS, jelas diatur bahwa LPS bertanggung jawab langsung ke presiden. Dan ketika
itu Plt Presiden adalah Jusuf Kalla.

Lalu, kepada siapa Ketua dan anggota KSSK (Sri Mulyani dan Boediono) berkonsultasi dan melaporkan
keputusan KSSK menyelamatkan Bank Century? Keduanya pasti melaporkan kepada seseorang yang jabatan
dan kekuasaannya lebih tinggi dari Menteri Keuangan/Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia sekalipun.
Yang pasti, laporan itu bukan kepada Plt Presiden Jusuf Kalla. Ketua KSSK baru melapor kepada Kalla
setelah munculnya ekses, saat KSSK tak mampu lagi mengendalikan dan menghentikan penggelembungan dana
bailout oleh LPS.
 
Sangat wajar jika Kalla, dalam nada sedikit emosional, menekankan pentingnya menelusuri aliran dan
pemanfaatan dana bailout untuk Bank Century. Apalagi, jelas-jelas sudah terjadi rekayasa
penggelembungan dari dana talanggan atau bailot ttersebut. Rekomendasi KSSK hanya Rp 632 miliar,
tetapi realisasinya membengkak sampai Rp 6,7 triliun, dan pencairan dana dari LPS baru dihentikan
setelah Pilpres Juli 2009 selesai.
 
Kini, baik KSSK, BI maupun LPS sendiri terlihat seperti institusi yang konyol karena tak satu pun dari
ketiganya siap dan berani mempertanggungjawabkan penggunaan dana Rp 6 triliun lebih itu. Boediono
menuding LPS, tetapi LPS langsung membantah.
 
Kalau mengikuti logika manajemen minus kepentingan politik apa pun, pertanggungjawaban atas gelembung
FPJP Bank Century sangat mudah prosesnya. Acuannya adalah struktur. Bos besar LPS sebagaimana bunyi UU
adalah langsung presiden. Begitu juga Menteri Keuangan/Ketua KSSK. Bos besar Menteri Keuangan/KSSK
adalah juga presiden.
 
Artinya, cukup dengan kemauan politik presiden, pertanggungjawaban atas gelembung dana bailout yang Rp
6,7 triliun lebih (di luar jumlah yang direkomendasikan KSSK) itu bisa diperjelas. Kejelasan ini akan
sangat membantu KPK dan institusi penegak hukum lainnya.
 
Cukup dengan memanggil Ketua dan anggota KSSK serta manajamen LPS, presiden bisa mempertanyakan dan
meminta pertanggungjawaban atas gelembung dana bailout Bank Century itu. Setelah mendapatkan
kejelasan, presiden sendiri bisa melaporkan ke atau mengundang KPK memroses pertanggungjawaban hukum
untuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya penggelembungan bailout itu.
 
Kalau presiden, dan juga Wapres Boediono, tidak pernah berniat menunjukan kemauan politik itu, publik
akan percaya pada data mentah dalam genggaman Anas. 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 4 Apr 04:27 2014
Picon

OPINI: Anas dan Kejahatan. Pemilu 2009

Anas, Century dan Kejahatan Pemilu 2009

Bambang Soesatyo
Anggota Timwas Bank Century DPR RI/
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
 
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mulai menguak misteri Rp 6,7 triliun lebih
gelembung dana talangan atau bailout Bank Century. Dari data yang diungkap Anas kepada penyidik
KPK, layak untuk memunculkan kesimpulan sementara bahwa ada kekuasaan atau institusi di atas KSSK
yang patut diduga menunggangi keputusan KSSK menyetujui dana talangan atau bailout untuk Bank Century.
 
Penggelembungan dana bailout Rp 6,7 triliun tersebut mestinya bukanlah misteri. Akan menjadi misteri
jika pemerintah cq KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bersama
BI (Bank Indonesia) tidak bisa atau terus menolak mempertanggungjawabkannya. Memang, sampai hari ini,
tak satu pun dari tiga institusi itu yang bersedia menjelaskan atau mempertanggungjawabkannya. Tentu
saja rakyat melihat hal ini sangat janggal . Dengan model manajemen seperti apakah negara ini dikelola?
 
Tidak mungkin penggelembungan itu dilakukan siluman. Maka, sejatinya, harus bisa
dipertanggungjawabkan. Sebab, dana sebanyak itu dikeluarkan dari kas sebuah institusi negara yang
dikelola oleh orang-orang pandai dalam bidangnya. Orang-orang pandai itu jabatannya tinggi karena
mengelola dana publik. Persoalannya sekarang adalah sampai kapan sikap menolak bertanggungawab yang
dipertontonkan pemerintah dan BI ini akan ditoleransi?
 
Ketika diperiksa penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) baru-baru ini, Anas Urbaningrum memberi
indikasi tentang penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kegiatan politik pada 2009.
Kepada KPK, Anas mengungkap hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2009. Total sumbangan itu mencapai Rp 232 miliar.
 
Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada donatur
individu atau korporasi yang identitasnya dipalsukan. Identitas donatur terdaftar, namun mereka
tidak menyumbang dana kampanye.  "Karena daftar penyumbang itu sesungguhnya tidak menyumbang,
berarti ada sumber dana lain. Itulah yang perlu diselidiki," tutur Anas.
 
Apa yang dikemukakan Anas langsung mengonfirmasi temuan di lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR
untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana bailout. Faktor kejanggalan
profil nasabah dan donatur partai ini mengindikasikan adanya operasi lain yang menunggangi keputusan
KSSK menyetujui bailout untuk Bank Century.
 
Seperti diketahui, Ketua KSSK Sri Mulyani dan anggota KSSK Boediono secara terbuka sudah menegaskan
bahwa volume bailout  yang disetujui KSSK hanya Rp 632 miliar. keduanya pun siap mempertanggungjawabkan
jumlah itu. Mengapa bisa membengkak sampai triliunan rupiah?
 
Rupanya, selain rekomendasi KSSK untuk pencairan Rp 632 miliar itu, muncul juga rekomendasi dari pihak
lain kepada LPS untuk terus mencairkan, mendistribusikan dan menggunakan dana LPS. Per 24 November
2008, gelembung pencairan dana LPS sudah  mencapai angka Rp 2,7 triliun. Pencairan berlanjut hingga
usai Pilpres Juli 2009, dengan total Rp 6,7 triliun.
 
Artinya, tanpa sepengetahuan Ketua dan anggota KSSK, ada operasi atau perintah rahasia kepada LPS.
Sebuah operasi rahasia menguras dana LPS dengan sandi  ‘menyelamatkan Bank Century’. Beralasan
jika Sri Mulyani sangat marah dan merasa dibohongi BI ketika pencairan bailout sudah menggelembung
sampai angka Rp 2,7 triliun.
 
Perintah Rahasia
 
Wakil Presiden/Plt Presiden (saat itu) Jusuf Kalla pun sangat marah Ketika Sri Mulyani melaporkan
‘perampokan’ ini kepadanya . Padahal, sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah diisolir dari
proses penyelamatan Bank Century oleh BI dan KSSK. Konsekuensinya mungkin di luar perkiraan, sebab
Jusuf Kalla langsung membawa persoalan ini ke ruang publik, sehingga kebijakan diam-diam
menyelamatkan bank kecil itu menjadi pengetahuan umum.
 
Dan, ketika pers menanyakan sebab musabab gelembung dana talangan itu kepada mantan Gubernur BI Boediono
yang kini Wakil Presiden RI, dia langsung menunjuk LPS sebagai pihak yang seharusnya memberikan
penjelasan dan pertanggungjawaban. Tak mau dikambinghitamkan, LPS tak ragu sedikit pun untuk
membantah Boediono. Menurut LPS, jumlah yang dicairkan sesuai rekomendasi KSSK.
 
Pertanyaannya, KSSK yang mana? Dan, mengapa pula LPS nekad mencairkan dana bailout melampaui jumlah yang
di sudah diputuskan Sri Mulyani-Boediono? Kalau LPS nekad atau berani, mungkin karena perintah rahasia
untuk pencairan dana bailout itu  datang dari institusi di atas KSSK yang diketuai menteri keuangan
dengan Gubernur BI sebagai anggota.
 
Berarti institusi di atas KSSK itu telah menunggangi keputusan KSSK menyelamatkan Bank Century.
Institusi di atas KSSK itu pastilah sangat powerful sehingga LPS pun tak berani menolak.
 
Lalu, mengapa Ketua KSSK terkaget-kaget dan hanya bisa marah? Pertama, karena Sri Mulyani sadar bahwa
operasi pencairan dana di LPS itu telah diskenariokan sedemikian rupa sehingga berada di luar kontrol
dan kendali KSSK. Sangat mungkin terjadi karena operasi itu tunduk pada titah atau kehendak dari pejabat
atau institusi yang wewenang dan kekuasaannya lebih tinggi dari Ketua dan anggota KSSK. Nah, kalau
segala sesuatunya bisa dipaksakan, itu adalah kerja atau operasi intelijen.
 
Maka, jangan heran kalau pencairan dan pendistribusi dana Rp 2,7 triliun bisa dilakukan pada hari sabtu
dan minggu ketika semua bank justru libur.
 
Walaupun Ketua KSSK Srimulyani sudah marah-marah, operasi menguras brankas LPS tak juga
dihentikan. Operasi rahasia ini baru dihentikan setelah rampungnya Pilpres Juli 2009. Hampir lima
tahun usia perampokan ini, tak satu pun institusi negara yang berani mempertanggungjawabkannya.
 
Sebelum ditangani penegak hukum, pemerintahan SBY-Boediono berkesempatan menunjukan moral
pertanggungjawaban. Caranya sederhana saja; presiden cukup memanggil ketua dan anggota KSSK serta
pimpinan LPS untuk mempertanyakan mengapa bisa terjadi penggelembungan dana talangan Bank Century
hingga demikian besar? Sayangnya, SBY-Boediono tidak pernah mau berinisiatif memperjelas masalah ini.
 
Maka, wajar kalau rakyat berharap pada semua institusi penegak hukum. Jangan sampai institusi penegak
hukum permisif, atau membiarkan kekuasaan bertindak semena-mena. Mendakwa Budi Mulya dengan sejumlah
dakwaan, termasuk dakwaan merugikan perekonomian negara, belum cukup untuk menyembuhkan rasa
keadilan rakyat, karena mega skandal ini menyimpan beragam kejahatan. Paling tidak, kejahatan Korupsi
dan kejahatan pemilu. Setelah Anas mulai angkat bicara, inilah saatnya bagi penegak hukum
mempersoalkan pertanggungjawaban atas gelembung dana talangan itu dan pencucian uang untuk
kepentingan politik di pemilu 2009.
 
Mari berkaca atau belajar pada Afrika Selatan. Pejabat lembaga anti korupsi di Afrika Selatan, meminta
kepada Presiden mereka Jacob Zuma untuk membayar atau mengembalikan sebagian dana yang digunakan untuk
merenovasi rumah pribadinya. 

Sebelumnya, Presiden Jacob Zuma dituduh melakukan pelanggaran karena menerima dana negara 23 juta dolar
untuk memperbaiki rumahnya.
 
Kalau Afrika Selatan bisa, mengapa Institusi penegak hukum di Indonesia harus permisif?
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

MEDIACARE | 1 Apr 17:15 2014
Picon

File - mediacare-welcome.txt


Mohon abaikan bagi Anda yang sudah pernah mengisi....

------------------------------------------

Dear members,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung
di milis MEDIACARE. Hingga kini, tercatat lebih dari 9,000 anggota milis
yang datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang profesi yang 
berbeda. Ada wartawan, praktisi kehumasan, periklanan, komunikasi pemasaran,
EO, penyiar radio, news anchor, politisi, penulis lepas, dosen, 
redaktur bahasa, para pengamat berbagai bidang, pekerja seni, 
pelaku bisnis, penggiat LSM, juga dari kalangan mahasiswa, dan lainnya.

Kami berharap, milis ini dapat dijadikan ajang tukar menukar gagasan,
informasi, dan pemikiran-pemikiran positif lainnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan media massa dan juga kegiatan-kegiatan kreatif di Indonesia. 
Di masa mendatang, siapa tahu kita bisa garap members gathering secara 
berkala dengan tajuk yang berbeda-beda.

Apabila Anda berkenan, mohon diisi data sebagai berikut:

Nama lengkap:
Nama panggilan:
Domisili (kota/negara):
Profesi: 
Tanggal lahir: 
No telp/HP:
E-mail:
Website:
Blog:

Nama media/lembaga: 
Ulang tahun lembaga/media: 
Alamat media/lembaga:
E-mail:
Website
Blog:

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.....

Salam Mediacare!

Moderator

e-mail: mediacare-owner@...

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

kumo | 1 Apr 06:05 2014
Picon

Cultural Trip to SLAWI TEGAL 11-13 April 2014

Cultural Trip to SLAWI TEGAL
11-13 April 2014

'Cipok' (moci karo ndopok) : Tradisi Persahabatan Dalam Secangkir Teh
Slawi adalah sebuah kecamatan di kabupaten Tegal, yang terkenal dengan produksi teh dan budaya moci (minum teh poci). Meskipun terkenal dengan tehnya, Slawi bukan merupakan dataran tinggi berhawa dingin dan banyak kebun teh. Slawi merupakan daerah yang dekat dengan pantai utara sehingga suhunya cenderung panas dengan kontur tanah yang landai tidak berbukit-bukit. Sebagai penghasil teh terbesar yang memasok setidaknya 60% produk teh di Indonesia, di Slawi justru hampir tidak ada perkebunan teh. Ramuan tehnya pun spesifik dengan campuran bunga melati dan gambir, yang tidak ditemukan di daerah lain.
Uniknya, disinilah secangkir teh 'wasgitel' (wangi, sepet, legi, kentel) memiliki makna lebih dari sekedar minuman. Bagi masyarakat Tegal, moci adalah sarana untuk menjalin silaturahmi antar manusia.
Minuman ini menjadi semacam perekat, ketika dua orang yang telah lama berpisah bertemu kembali. Wedang teh hadir pula saat para pelancong melepaskan penatnya di alun-alun kota. Minum teh ala Tegal atau moci, bisa dilakukan sendirian. Tetapi akan lebih asyik bila dilakukan bersama rekan, sahabat, ataupun keluarga.

Lalu, apa yang membuat Slawi menjadi primadona teh Nusantara, meski hampir tak ada perkebunan teh di sana? Ikuti Cultural Trip ke Slawi Tegal, dan rasakan beragam keunikan keseharian masyarakatnya mulai dari secangkir teh, warung tegal yang kondang ke pelosok negeri, hingga kesenian rakyatnya yang khas!

[ Program ini dipersembahkan oleh Gelar didukung oleh National Geographic Traveler ]

BIAYA :
3.000.000,- /orang (1 kamar berdua)
Biaya sudah termasuk :
Transportasi dari Jakarta-Tegal-Jakarta, transportasi lokal, akomodasi 3 hari 2 malam, makan selama trip, narasumber lokal, donasi keberlanjutan seni budaya tradisi dan berlangganan majalah National Geographic Traveler selama 6 bulan.
Biaya tidak termasuk :
Transportasi dari tempat asal peserta ke
meeting point yang ditentukan, kargo, tur tambahan, kelebihan bagasi, laundry dan pengeluaran pribadi lainnya.

Meeting point : Jakarta

INFORMASI PROGRAM & PENDAFTARAN :
info-utI0RJLtliDWbkWYnl++iPegYHeGw8Jk@public.gmane.org   |   0812-90188682
www.gelarculturaltrip.com   |   www.gelar.co.id
Twitter : <at> gelar_nusantara



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 27 Mar 09:22 2014
Picon

Undangan Diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 047/ AJIJAK/ III/ 2014

Lampiran            : Kerangka Acuan Kegiatan

Perihal                 : Undangan Diskusi

 

 

Yth.
Rekan-rekan Jurnalis Media Massa,

Akademisi, Praktisi & Aktifis
di Jakarta
 
Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan diskusi jurnalis yang bertema "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" 
 
Diskusi ini akan mengupas bagaimana perspektif perempuan dan media dalam Pemilu 2014? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?
 
Maka melalui surat ini kami mengundang rekan-rekan untuk menghadiri diskusi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:


Hari, tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014
Pukul                  : 14.30 WIB – selesai
Tempat              : Gedung Dewan Pers Lt. 7. Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Narasumber      :
1. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem).
Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik.
2. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan).
Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg.
3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan).
Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan.
 
Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sekretariat AJI Jakarta di nomor telepon (021) 7984105 atau bisa melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menghadiri acara tersebut kami ucapkan terima kasih.
 
 
Jakarta, 26 Maret 2013
Hormat kami,
 
 
Umar Idris                                                       Kustiah
Ketua AJI Jakarta                                             Koordinator Divisi Perempuan

 

 

----------

Kerangka Acuan Kegiatan
Diskusi Jurnalis “Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Latar Belakang

Media memainkan peranan penting dalam memberitakan calon legislatif perempuan dalam pesta demokrasi 2014. Di sini, pemberitaan media akan menjadi bingkai yang bisa mempertegas keterlibatan perempuan, mendorong partisipasi perempuan, bahkan juga bisa menjadi sarana komunikasi politik para caleg perempuan. Namun tak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, bingkai media dapat memburamkan atau mengalihkan fokus dari substansi program caleg perempuan itu sendiri. Kerap terjadi pula bias pemberitaan yang lebih mengangkat penampilan fisik caleg perempuan ketimbang apa yang ia suarakan.

 

Peran media dalam menyoroti caleg perempuan akan vital di pemilu kali ini. Seperti diketahui, batasan minimum 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik seketika mendongkrak jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014. Menurut catatan KPU, kali ini jumlah caleg perempuan mencapai rekor terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.  Tercatat 2.467 caleg perempuan atau 37% dari total 6.707 caleg yang memperebutkan kursi DPR tahun ini. Angka tersebut naik 7% jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.

 

Kita berharap kenaikan jumlah caleg perempuan dapat mendongkrak keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi itu sendiri, baik sebagai caleg maupun sebagai pemilih.  Namun harapan paling utamanya tetap adalah penguatan representasi perempuan di parlemen nantinya. Dus, suara untuk memperjuangkan regulasi yang menyuarakan kepentingan perempuan, anak-anak, dan kesetaraan gender akan bisa lebih lantang.

 

Sementara saat ini, Pemilu 2009 silam menghasilkan 18% anggota DPR perempuan dari total 560 anggota.  Namun menurut riset Perludem berjudul Peta Politik Perempuan dalam Pemilu 2014, sebanyak 25% dari jumlah tersebut merupakan figur populer, dan 41% tak lain adalah pewaris atau anggota dinasti politik. Peta ini sebenarnya bisa berbunyi lain jika pada periode sekarang DPR berhasil mengegolkan legislasi yang berpihak pada kesetaraan gender.

 

Kenyataannya, sejumlah regulasi penting masih belum berhasil diperjuangkan, seperti rencana UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, amandemen UU Perkawinan, dan revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri. Di luar itu, makin banyak peraturan daerah kontroversial yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok minoritas.

 

Agar representasi perempuan menjadi lebih baik dalam parlemen yang akan datang, tak hanya kuantitas tapi juga kualitas para caleg perempuan yang harus diperhatikan. Masalah kuota 30% keterwakilan perempuan di partai acap menjadi topik hangat di media. Satu bingkai yang kerap muncul adalah soal partai yang asal mencomot caleg perempuan hanya demi memenuhi kuota, tanpa menimbang kualitasnya. Kaderisasi dan pendidikan politik bagi caleg perempuan juga disebut minim.

 

Kurangnya kualitas caleg perempuan lebih sering menjadi sorotan pemberitaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar pernah menyampaikan protesnya soal ini, "Tak semua caleg perempuan miskin potensi. Ada juga caleg laki-laki yang tidak potensial. Tapi kenapa perempuan yang selalu diangkat?" Di bingkai yang lain, media juga sering mengupas penampilan fisik caleg, popularitasnya, hingga kehidupan pribadi terutama untuk para caleg perempuan selebritis sebagai latarnya.

 

Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa saja bingkai media dalam memberitakan caleg perempuan? Kenapa media memberitakannya seperti itu? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?  Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi diskusi terbuka bersama para pembicara dalam diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" yang diadakan Divisi Perempuan AJI Jakarta menyambut Pemilu 2014.

 

Narasumber
1. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan). Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg  
2. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem). Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik

3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan). Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari                       : Jumat

Tanggal                : 28 Maret 2014

Waktu                  : Pukul 14.30 WIB – Selesai

Tempat                : Ruang Rapat Gedung Dewan Pers Lt.7, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

 

Kontak

Kustiah

Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta

Hp: 08170565654

 

Annisa

Sekretariat AJI Jakarta

021-7984105

ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

www.matamassa.org


Yuk! Awasi Pemilu Kita
www.matamassa.org

Rekan-rekan Sekalian,

Hingar-bingar kampanye partai politik jelang hari pencoblosan makin  
marak. Seperti yang diberitakan media massa, hampir semua partai  
politik peserta pemilu melanggar aturan kampanye yang ditetapkan  
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, Matamassa sebagai gerakan  
pemantau Pemilu ingin kembali mengajak para pemantau semua. Mari kita  
semakin aktif mengawasi parpol dan caleg yang curang di sekitar kita.

Hingga kini, MataMassa telah menerima 1200-an laporan pelanggaran  
pemilu yang terdiri dari  pelanggaran administratif dan pidana. Dari  
jumlah itu, 454 laporan sudah ditindaklanjuti Bawaslu. Jumlah laporan  
pelanggaran yang cukup besar itu menandakan partisipasi masyarakat  
yang baik dalam memantau Pemilu.

Kami masih terus mengajak para pemantau dan calon pemilih muda untuk  
terlibat dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam genggaman. Amati  
dan foto pelanggaran yang terjadi, lalu kirimkan ke Matamassa.

Laporan bisa dikirim melalui:
1. Aplikasi Matamassa untuk HP Android dan iOS
Download di Play Store atau App Store. Klik setting untuk mengisi nama  
dan nomor telepon. Lalu klik tombol laporkan dan isi sesuai petunjuk.  
Isi form laporan dengan menyertakan foto/video yang menjadi bukti  
pelanggaran.

2. Situs Matamassa.org
Klik tombol biru 'Laporkan' di kanan atas halaman utama situs  
Matamassa. Kemudian tinggal ikuti dan isi form pelaporan sesuai  
petunjuk. Unggah pula foto dan video sebagai bukti pelanggaran di  
dalam kolom yang disediakan.

3. Email ke lapor@...
Pertama, lampirkan foto bukti pelanggaran. Lalu, jelaskan dugaan  
pelanggarannya: kapan, di mana, dan pelakunya (nama caleg, parpol,  
dapil). Terakhir, tuliskan nama dan nomor telepon Anda.

4. SMS
Kirim SMS ke 0813-7020-2014 dengan format : Lapor (spasi) Nama  
Pelapor#Tanggal Peristiwa#Isi Laporan
Selanjutnya, AJI Jakarta dan iLab selaku pengembang aplikasi  
MataMassa, akan melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang  
masuk, sebelum menerukannya ke Bawaslu. Semua laporan yang lengkap  
akan lolos verifikasi lalu kami tampilkan di situs Matamassa. Dan  
jangan khawatir, identitas pelapor akan selalu kami rahasiakan.

Yuk! Awasi Pemilu Kita.

CP : M. Irham 085695530132
         Arthur Gideon 085691151555

?
Lampiran
Dugaan pelanggararan yang dapat dipantau di saat kampanye terbuka (16  
Maret 2014-5 April 2014):
1.	Jika peserta pemilu baik itu partai politik atau pun caleg  
membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang ikut berkampanye, hal ini  
adalah dugaan pelanggaran pidana.?Misalnya, Caleg atau partai pada  
saat berkampanye membagikan uang kepada orang yang datang di lokasi  
kampanye.
2.	Jika para peserta pemilu baik itu partai politik atau pun caleg,  
membagi-bagikan barang dalam bentuk apa pun,?Misalnya, sembako, dll,  
maka perbuatan ini masuk dalam dugaan pelanggaran pidana.
3.	Jika para peserta pemilu, baik partai politik atau pun caleg,  
berkampanye dengan menghina seseorang atau golongan, agama, suku ras,  
dan/atau peserta pemilu lainnnya.?Misalnya, jangan pilih caleg yang  
keturunan Tionghoa dll, hal ini adalah dugaan pelanggaran pidana.
4.	Jika ada partai atau caleg, yang menghasut warga, atau mengadu  
domba masyarakat. Maka ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran  
pidana,?Misalnya: Menghasut warga untuk membenci atau menyerang  
kelompok pendukung partai tertentu.
5.	Jika partai politik dan caleg mengganggu ketertiban umum,?Misalnya,  
membuat panggung di tengah jalan dan membuat kemacetan, pendukung yang  
konvoi dan ugal-ugalan di jalan, hal ini masuk ke dugaan pelanggaran  
pidana.
6.	Jika partai politik dan peserta pemilu mengancam atau melakukan  
kekerasan terhadap seseorang, atau sekelompok orang, atau peserta  
pemilu lain. Hal ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran  
pidana.?Misalnya, Kelompok Partai Kuning mengancam Partai Biru jika  
masih berkampanye ditempat tertentu dll
7.	Jika partai politik atau caleg merusak atau menghilangkan alat  
peraga kampanye peserta pemilu lain.?Misalnya, bendera partai Merah  
dirusak oleh kelompok pendukung partai Putih. Hal ini masuk ke dalam  
dugaan pelanggaran pidana.
8.	Jika partai politik atau caleg, menggunakan fasilitas pemerintah,  
tempat ibadah, dan tempat pendidikan.?Misalnya, ada partai atau caleg  
yang memakai mobil dinas dalam berkampanye, kemudian menggunakan  
gedung pemerintah untuk berkampanye. Kemudian jika partai atau caleg  
berkampanye di dalam mesjid, gereja dll. Kemudian partai atau caleg  
yang berkampanye di dalam sekolah, kampus dll. Hal ini masuk ke dalam  
dugaan pelanggaran pidana.
9.	Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari  
tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang  
bersangkutan.?Misalnya, kampanye Partai Hijau, pendukung atau peserta  
kampanyenya membawa bendera Partai Merah, atau membawa bendera Grup  
Band Slank. Hal ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran pidana

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

AJI JAKARTA | 26 Mar 09:28 2014
Picon

Undangan Diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?"

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 047/ AJIJAK/ III/ 2014

Lampiran            : Kerangka Acuan Kegiatan

Perihal                 : Undangan Diskusi

 

 

Yth.
Rekan-rekan Jurnalis Media Massa
di Jakarta
 
Dengan hormat,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta akan mengadakan diskusi jurnalis yang bertema "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" 
 
Diskusi ini akan mengupas bagaimana perspektif perempuan dan media dalam Pemilu 2014? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?
 
Maka melalui surat ini kami mengundang rekan-rekan untuk menghadiri diskusi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:


Hari, tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014
Pukul                  : 14.30 WIB – selesai
Tempat              : Gedung Dewan Pers Lt. 7. Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Narasumber      :
1. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem).
Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik.
2. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan).
Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg.
3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan).
Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan.
 
Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sekretariat AJI Jakarta di nomor telepon (021) 7984105 atau bisa melalui email ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org
 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya menghadiri acara tersebut kami ucapkan terima kasih.
 
 
Jakarta, 25 Maret 2013
Hormat kami,
 
 
Umar Idris                                                       Kustiah
Ketua AJI Jakarta                                             Koordinator Divisi Perempuan

 

 

----------

Kerangka Acuan Kegiatan
Diskusi Jurnalis “Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Latar Belakang

Media memainkan peranan penting dalam memberitakan calon legislatif perempuan dalam pesta demokrasi 2014. Di sini, pemberitaan media akan menjadi bingkai yang bisa mempertegas keterlibatan perempuan, mendorong partisipasi perempuan, bahkan juga bisa menjadi sarana komunikasi politik para caleg perempuan. Namun tak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, bingkai media dapat memburamkan atau mengalihkan fokus dari substansi program caleg perempuan itu sendiri. Kerap terjadi pula bias pemberitaan yang lebih mengangkat penampilan fisik caleg perempuan ketimbang apa yang ia suarakan.

 

Peran media dalam menyoroti caleg perempuan akan vital di pemilu kali ini. Seperti diketahui, batasan minimum 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik seketika mendongkrak jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014. Menurut catatan KPU, kali ini jumlah caleg perempuan mencapai rekor terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.  Tercatat 2.467 caleg perempuan atau 37% dari total 6.707 caleg yang memperebutkan kursi DPR tahun ini. Angka tersebut naik 7% jika dibandingkan dengan Pemilu 2009.

 

Kita berharap kenaikan jumlah caleg perempuan dapat mendongkrak keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi itu sendiri, baik sebagai caleg maupun sebagai pemilih.  Namun harapan paling utamanya tetap adalah penguatan representasi perempuan di parlemen nantinya. Dus, suara untuk memperjuangkan regulasi yang menyuarakan kepentingan perempuan, anak-anak, dan kesetaraan gender akan bisa lebih lantang.

 

Sementara saat ini, Pemilu 2009 silam menghasilkan 18% anggota DPR perempuan dari total 560 anggota.  Namun menurut riset Perludem berjudul Peta Politik Perempuan dalam Pemilu 2014, sebanyak 25% dari jumlah tersebut merupakan figur populer, dan 41% tak lain adalah pewaris atau anggota dinasti politik. Peta ini sebenarnya bisa berbunyi lain jika pada periode sekarang DPR berhasil mengegolkan legislasi yang berpihak pada kesetaraan gender.

 

Kenyataannya, sejumlah regulasi penting masih belum berhasil diperjuangkan, seperti rencana UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, amandemen UU Perkawinan, dan revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri. Di luar itu, makin banyak peraturan daerah kontroversial yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok minoritas.

 

Agar representasi perempuan menjadi lebih baik dalam parlemen yang akan datang, tak hanya kuantitas tapi juga kualitas para caleg perempuan yang harus diperhatikan. Masalah kuota 30% keterwakilan perempuan di partai acap menjadi topik hangat di media. Satu bingkai yang kerap muncul adalah soal partai yang asal mencomot caleg perempuan hanya demi memenuhi kuota, tanpa menimbang kualitasnya. Kaderisasi dan pendidikan politik bagi caleg perempuan juga disebut minim.

 

Kurangnya kualitas caleg perempuan lebih sering menjadi sorotan pemberitaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar pernah menyampaikan protesnya soal ini, "Tak semua caleg perempuan miskin potensi. Ada juga caleg laki-laki yang tidak potensial. Tapi kenapa perempuan yang selalu diangkat?" Di bingkai yang lain, media juga sering mengupas penampilan fisik caleg, popularitasnya, hingga kehidupan pribadi terutama untuk para caleg perempuan selebritis sebagai latarnya.

 

Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa saja bingkai media dalam memberitakan caleg perempuan? Kenapa media memberitakannya seperti itu? Konteks seperti apa yang perlu dipahami dalam memberitakan masalah minimnya representasi perempuan di parlemen dan pemilu? Bagaimana cara menghindari bias gender pemberitaan ketika meliput soal caleg perempuan?  Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi diskusi terbuka bersama para pembicara dalam diskusi "Menyoal Perspektif Perempuan dan Media dalam Pemilu 2014?" yang diadakan Divisi Perempuan AJI Jakarta menyambut Pemilu 2014.

 

Narasumber
1. Fransisca Ria Susanti (Redaktur Eksekutif Sinar Harapan). Topik bahasan: Perempuan menjadi caleg, bias media versus kualitas caleg  
2. Lia Wulandari (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem). Topik bahasan: Bagaimana caleg perempuan memposisikan diri dalam media dan memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik

3. Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan). Topik bahasan: Upaya dan hambatan peningkatan kualitas caleg perempuan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari                       : Jumat

Tanggal                : 28 Maret 2014

Waktu                  : Pukul 14.30 WIB – Selesai

Tempat                : Ruang Rapat Gedung Dewan Pers Lt.7, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

Tema                    : Diskusi Bersama "Media Membingkai Caleg Perempuan"

 

Kontak

Kustiah

Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta

Hp: 08170565654

 

Annisa

Sekretariat AJI Jakarta

021-7984105

ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
AJI JAKARTA | 24 Mar 08:53 2014
Picon

Siaran Pers: Belum Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Yuk Lapor ke MataMassa

No. 044/ AJIJAK/ III/ 2014

 

Senin, 24 Maret 2014

UNTUK DIBERITAKAN

 

Siaran Pers

Belum Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Yuk Lapor ke MataMassa

 

JAKARTA - Proses pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) tinggal menghitung hari. Namun sampai saat ini masih banyak warga negara Indonesia belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal DPT ini adalah syarat bagi masyarakat agar bisa memilih pada Pemilu Legislatif pada 9 April 2014. Dengan kata lain, tercantum di DPT merupakan hak asasi masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya.

 

Untuk menfasilitasi hak masyarakat, MataMassa telah menambah item pelaporan bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT. Dengan memasukkan NIK, nama, jenis kelamin, alamat, dan status, laporan masyarakat ke matamassa ini nanti akan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akan dilakukan dampingan advokasi. "Kami ingin memfasilitasi hak masyarakat yang ingin memilih. KPU harus dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin terdaftar dalam DPT,"ujar Umar Idris, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Senin (24/3).

 

Sejak awal Januari hingga hari Minggu (23/03), MataMassa menerima 1278 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1200 laporan telah terverifikasi. Dari total laporan yang telah terverifikasi oleh tim MataMassa kurang lebih 1000 laporan merupakan laporan dugaan pelanggaran administratif dan sisanya merupakan dugaan pelanggaran pidana.

 

Di masa kampanye terbuka, Matamassa telah memverifikasi 5 laporan dugaan pelanggaran. Di antaranya pemasangan bendera parpol di jalan tol, caleg yang kampanye di kampus, dan lain sebagainya. Sebanyak 78 laporan selama masa kampanye yang masuk masih dalam tahap proses verifikasi. Sebagian laporan tidak mencantumkan identitas sehingga laporan tersebut belum diverifikasi.

 

Fadli Ramadhanil, Researcher Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan berbagai dugaan pelanggaran Pemilu tersebut telah diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Sampai saat ini ada 454 laporan sudah masuk dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu," jelas Fadli.

 

Pelanggaran selama masa kampanye terbuka diperkirakan terus bertambah. Beberapa praktik-praktik pelanggaran yang diperkirakan banyak terjadi pada masa kampanye ini adalah penggunaan fasilitas negara untuk keperluan kampanye, politik uang untuk ikut kampanye partai, kampanye menggunakan isu SARA dan fitnah oleh peserta Pemilu, membawa atau memanfaatkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan kampanye partai politik.

 

Selain itu, pemasangan alat peraga di tempat dan fasilitas umum juga masih merupakan pelanggaran. Serta tayangan iklan di televisi yang melebihi ketentuan KPU. Di dalam peraturan KPU, iklan satu partai politik di televisi hanya boleh ditayangkan sebanyak 10 kali setiap hari, dengan durasi setiap iklan maksimal 30 detik.

 

Untuk itu, MataMassa mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu dan melaporkannya ke MataMassa. Laporan tersebut harus disertai identitas pelapor (Nama, nomor telpon atau email) agar MataMassa dapat melakukan verifikasi kebenaran laporan. Namun ketika laporan tersebut dipublikasi dan disampaikan ke Bawaslu dan KPU, identitas pelapor akan dirahasiakan. "Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan semua pelanggaran pemilu ke MataMassa," kata Umar.

 

MataMassa merupakan program pemantauan pemilu hasil kerja  bareng antara AJI Jakarta, iLab dan SEATTI. Sejumlah lembaga pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil juga ikut terlibat seperti Perludem, LBH Pers, Transparansi Internasional Indonesia, Public Virtue Indonesia (PVI), dan pers mahasiswa (Universitas Multimedia Nusantara, UIN Syarief Hidayatullah, Universitas Atmajaya dan lain-lain). Sejumlah media juga menjadi media partner yang ikut berbagi data dan informasi dengan MataMassa, yakni Tempo.co, Kontan.co.id, Jurnalparlemen.com, PortalKbr.com, Green Radio, dan Radio Pelita Kasih.

 

Pada pemilu legislatif ini, MataMassa membatasi wilayah laporan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) karena keterbatasan tim verifikator. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui situs www.matamassa.org, aplikasi di Android dan iOs (ketik MataMassa), email lapor-AvsEX0ETf3SGglJvpFV4uA@public.gmane.org, pesan singkat (SMS) ke 0813-7020-2014.

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, 0818 111201,  

Sekretariat AJI Jakarta, kontak Annisa di nomor telpon (021) 798-4105.

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak-Hlp6NBfSoRe8rHFcjEY/OA@public.gmane.org

t: <at> AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

-------------------------------------------



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group <at> FB:
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/







__,_._,___
Picon

Undangan Konferensi Pers Masalah DPT Pada Aplikasi MataMassa

Kepada Yth.
Media Massa, LSM dan Masyarakat Pemerhati Pemilu
Di Tempat

      Dengan hormat, bahwa mengingat semakin dekatnya waktu  
pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU, maka penting untuk  
diberikan informasi kepada masyarakat agar segera memeriksa dan  
melaporkan jika masih ada yang belum terdaftar atau ingin pindah  
memilih sesuai dengan domisili pada hari H pemilihan umum legislatif,  
9 April 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, tim matamassa mencoba  
memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan hal apa saja terkait dengan  
daftar pemilih tetap (DPT) melalui pengaduan kepada aplikasi matamassa.

       Bagi masyarakat yang belum terdaftar, atau mengalami persoalan  
apa pun terkait dengan DPT, maka sekarang bisa melaporkan ke  
matamassa, yang sebelumnya matamassa fokus untuk menerima pelaporan  
dugaan pelanggaran pemilu. Terkait dengan hal ini, Kami mengundang  
rekan-rekan untuk hadir pada konferensi pers yang akan dilaksanakan  
pada;
Hari, tanggal     : Senin, 24 Maret 2014
Waktu             : Pukul 13.00 Wib-selesai
Tempat            : Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat
Pembicara         : 1. Fery Kurnia Rizkiyansyah (Komisioner KPU)
                     2. Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem)
                     3. Muhammad Irham (Matamassa)

        Demikianlah undangan ini Kami sampaikan, besar harapan Kami  
rekan-rekan dapat hadir dalam  acara ini. Atas berkenannya  
rekan-rekan, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Matamassa-Perludem

CP:
Veri Junaidi (Perludem) 085263006929
Yus Ardiansyah (Matamassa) 08118071416

=============================
AJI Jakarta
Jl. Kalibata Timur 4G No.10
kalibata, Jakarta Selatan
T/F: 021 7984105
Email : ajijak@...
Situs : www.ajijakata.org
=============================

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest@... 
    MEDIACARE-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

bambangsoesatyo | 21 Mar 09:23 2014
Picon

OPINI: Pejabat Bukan Malaikat

Perumus Kebijakan Bukan Malaikat
 
Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Wakil Presiden Boediono mengaku tidak terpikir bahwa kebijakan bailout Century itu kini dipersoalkan.
Apalagi sampai dibawa keranah hukum.

"Saya tidak berpikir sampai sejauh itu, saya bersama teman-teman hanya merasakan harus mengambil
keputusan cepat dan tepat menangani Bank Century dalam situasi krisis waktu itu," kata Boediono dalam
acara "Mata Najwa" di Metro TV, Rabu (19/3/2014).

Boediono mengatakan kasus tersebut terjadi saat ia baru menjabat beberapa waktu sebagai Gubernur BI. Ia
menceritakan telah 30 tahun menggeluti masalah ekonomi sejak tahun 1980-an. Jadi, saya merasakan
krisis itu bagaimana. Kata Budiono, meyakinkan. 

Bagi masyarakat yang tidak mengetahui fakta kejadian dan bukti material dalam skandal Bank Century
tersebut, pasti akan terkecoh. Karena dalam acara yang dikemas secara luar biasa itu menggambarkan
bahwa Boediono adalah korban politik. Tanpa mengungkap atau mempertanyakan alasan atau latar belakang
mengapa Boediono dan jajaran BI 'menggutak-gatuk' aturan, serta melakukan rekayasa agar kebijakan
yang diambilnya itu seolah-olah sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu, mengapa baru sekarang dia menuding Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang harus bertanggung jawab?

Saya tidak ingin berprasangka buruk bahwa penampilan Boediono yang tiba-tiba tersebut bertujuan untuk
mempengaruhi pengadilan yang sedang berlangsung. Dan sepertinya paralel dengan pernyataan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini yang menegaskan bahwa Wakil Presiden Boediono – dalam
kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) – tak bisa diadili atas langkahnya memberi dana
talangan kepada Bank Century. Kebijakan, menurut presiden, tidak bisa diadili karena akan sulit
memutuskan kebijakan untuk kepentingan pembangunan.

Presiden keliru. Perumus kebijakan dan regulator itu juga  manusia, bukan malaikat. Maka, tidak logis dan
sangat berbahaya jika negara ini mengadopsi pandangan yang menyebutkan kebijakan tidak bisa dipidana.
Bukankah niat jahat bisa dibungkus dalam sebuah manuver yang disebut ‘kebijakan’?
 
Pandangan yang sama kemudian dimasukan dalam eksepsi terdakwa kasus Bank Century Budi Mulya. Dalam
eksepsinya, Budi Mulya menegaskan bahwa pejabat BI tidak dapat dihukum karena telah mengambil
keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya.
 
Pertanyaannya, apakah pejabat BI itu orang-orang suci atau malaikat sehingga keputusan atau kebijakan
mereka wajib dipercaya tanpa reserve? Boediono dan pejabat BI lainnya itu manusia biasa, bukan malaikat
yang tidak punya hawa nafsu dan tidak mungkin selalu benar. Bahkan, sudah terbukti bahwa BI pun punya
catatan sejarah yang buruk akibat perilaku tak terpuji sejumlah oknum di bank sentral itu.
 
Baru beberapa tahun lalu seorang mantan gubernur BI harus menjalani  hukuman penjara. Dua mantan deputi
gubernur BI dan beberapa mantan direktur BI pun masuk bui. Semuanya karena nafsu menyalahgunakan
wewenang untuk memperkaya diri dan kolega mereka. Oleh pengadilan, sejumlah oknum pimpinan BI itu
dituduh membungkus kejahatan mereka dengan apa yang disebut kebijakan. Misalnya, kebijakan  Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BI) yang berujung pada kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
 
Kalau seperti itu rekam jejak sejumlah oknum pimpinan BI, mengapa pula pemberian dana talangan untuk Bank
Century harus dipercaya sebagai kebijakan yang bersih sehingga tidak bisa dipidana? Apalagi, hingga
kini, BI dan pemerintah cq KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) tidak bisa menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan gelembung dana talangan hingga Rp 6,7 triliun menjelang pemilu 2009 dan plus
Rp.1,5 triliun akhir Desember 2013 atau menjelang pemilu 2014 denga alasan untuk menaikan CAR Bank
Century yang kini bernama Bank Mutiara pada posisi aman.
 
Berarti, boleh diasumsukan bahwa ada siluman yang melakukan penggelembungan sekaligus menikmati dana
talangan itu. Apakah negara harus memerintahkan penegak hukumnya mencari dan menangkap siluman serta
menyeretnya ke pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan gelembung dana talangan Bank Century?
 
Mengacu pada rekam jejak BI, eksepsi Budi Mulia dan penegasan presiden tentang kebijakan yang tidak
dipidana benar-benar kehilangan makna. Persolan ini sudah diperjelas dalam UU No.20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini menetapkan bahwa kebijakan yang merugikan negara dan
memperkaya orang lain termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dan, menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP,  pihak
yang memfasilitasi sebuah tindak kejahatan bisa dipidana.

Konstruksi hukum skandal Bank Century sudah jelas. ‘Kebijakan’ menyelamatkan bank kecil sarat
masalah itu justru ditunggangi para perampok. Setelah dirampok Rp 2,7 triliun, pencairan dana talangan
bukannya dihentikan, tetapi terus dilanjutkan selama berbulan-bulan hingga mencapai total Rp 6,7
triliun. Mengapa kebijakan dana talangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini tidak bisa
dipidanakan? Bukankah unsur tentang perumus dan pelaksana kebijakan memfasilitasi tindak kejahatan
sudah terpenuhi?
 
Agar tidak bias, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan  bahwa KPK tidak mengadili kebijakan,
melainkan mendakwa pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP dan
penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
 
Can Do No Wrong?
 
Maka, penegasan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana merupakan argumentasi yang menyesatkan, bahkan
berbahaya. Harus dieliminasi karena argumen ini cenderung memaksa rakyat untuk percaya begitu saja
bahwa perumus kebijakan dan penguasa adalah orang-orang suci. Penegasan yang demikian hanya merupakan
upaya meyakinkan publik; bahwa kebijakan mereka pasti mulia karena minus kepentingan sempit atau
kepentingan kelompok.
 
Bisa jadi, makna lain dari argumentasi seperti itu adalah refleksi ketidaknyamanan pihak tertentu.
Dakwaan Jaksa penuntut dari KPK terhadap Budi Mulia membuat pemerintah tidak nyaman. Dengan mengatakan
kebijakan tidak bisa diadili, ada kecenderungan memengaruhi jalannya persidangan Budi Mulia. Apalagi
dibumbui dengan alasan bisa mengganggu kelancaran pembangunan.
 
Lagi pula, sangat berbahaya jika setiap kebijakan tidak bisa diadili. Kalau paham atau pandangan ini
diadopsi, perumus kebijakan dan regulatornya akan berevolusi menjadi penguasa tiran atau diktator.
Paham ini memberi akses bagi perumus dan pelaksana kebijakan bertindak semena-mena, represif dan
koruptif. Di negeri komunis seperti Korea Utara, Kim Jong-un leluasa bertindak represif karena tidak
ada yang berani mengadili kebijakannya sebagai pemimpin. Kim, seturut aturan di negerinya, tidak boleh
dipersalahkan (can do no wrong).
 
Kalau ‘kebijakan’ menyelamatkan Bank Century tidak bisa diadili, sama artinya BI dan pemerintah cq
KSSK tidak bisa berbuat salah atau dipersalahkan. Kalau begitu, model demokrasi apakah yang diadopsi
pemerintahan sekarang ini? Tampaknya, penegasan bahwa kebijakan tidak bisa diadili itu berangkat
dari angan-angan mengawinkan model monarki absolut dengan sistem demokrasi. Dalam kasus Bank Century,
BI-pemerintah diposisikan sama seperti raja-ratu dalam sistem monarki absolut dengan konsep ‘the
king can do wrong’. Dengan begitu, kebijakan memberi dana talangan untuk Bank Century tidak bisa
diadili. Keblinger.
 
KPK dan majelis Hakim TIpikor hendaknya tidak terpengaruh. Proses hukum kasus BLBI bisa dijadikan
acuan.  Agustus 1997, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Bank Indonesia (BI) bidang Analisis
Perkreditan, Boediono mengikuti rapat pimpinan BI yang membidani lahirnya kebijakan BLBI. Ratusan
triliun realisasi BLBI kacau balau. Negara menanggung rugi Rp 650 triliun. Presiden Soeharto geram dan
memecat Boediono.
 
Dalam audit BPK tahun 2004, dimunculkan kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana yang merugikan negara
akibat penyimpangan penyaluran BLBI oleh BI dan bank penerima BLBI. Sekitar 95 persen atau Rp 138 triliun
dari total penyaluran BLBI yang Rp 145 triliun itu tidak jelas pertanggungjawabannya.
 
Setelah rangkaian persidangan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 2004, beberapa mantan
direktur  BI divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. Hanya Boediono yang lolos. Entah kenapa. 
Artinya, kalau kebijakan BLBI bisa diadili, mengapa dugaan manipulasi pada langkah penyelamatan Bank
Century tidak bisa diadili?
 
Pada Oktober-November 2008, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur BI, Boediono memimpin rapat dewan
gubernur (RDG) BI dengan agenda menyelamatkan Bank Century. Bank bobrok ini sudah tak layak ditolong.
Namun, didukung data abal-abal, RDG BI itu merekayasa sejumlah argumen untuk mendapatkan keabsahan
menggunakan instrumen FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).
 
Dari  Rp 630 miliar yang disetujui, dalam hitungan jam, pencairan FPJP membengkak jadi Rp 2,7 triliun
rupiah pada hari Sabtu dan Minggu saat semua bank libur. Dan, triliunan rupiah lenyap seketika begitu
saja, tanpa kejelasan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.
 
Perampokan itu  terjadi karena ada kebijakan manusia biasa yang memfasilitasi. Jadi, sekali lagi
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono perlu menahan diri dengan tidak membuat pernyataan yang dapat
memengaruhi jalannya persidangan kasus Bank Century. Tidak etis ketika Presiden menegaskan kebijakan
mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menyelamatkan Bank Century tidak bisa diadili. Bukankah
Presiden SBY sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah bertekad "katakan tidak! Pada korupsi?". 
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

Group  <at>  FB: 
http://www.facebook.com/groups/MEDIACARE/

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/MEDIACARE/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    MEDIACARE-digest <at> yahoogroups.com 
    MEDIACARE-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    MEDIACARE-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/


Gmane