Pesta resepsi HUT AJI di Hotel Intercontinental Mid Plaza 26 Agustus
sudah usai. Tapi masih ada perdebatan, termasuk di kalangan anggota
AJI, terkait sejumlah hal. Pujian dan kritik masuk bergantian dari
sahabat2 AJI, kolega, juga dari lawan2 AJI. Semuanya kami terima
dengan lapang, bagian dari kecintaan berbagai pihak terhadap AJI.
Empat belas tahun perjalanan waktu telah mengubah AJI. Dari organisasi
perlawanan jurnalis terhadap pembredelan dan otoriterianisme Orde Baru
(1994-1999), menjadi organisasi yang berbasiskan Serikat Kerja,
mengusung isu Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jurnalis
(2000-sekarang). Bukan hal gampang mengarahkan visi organisasi
dari
sekelompok jurnalis tukang protes/demo menjadi sekelompok jurnalis
yang profesional, menegakkan etika, dan memperjuangkan
kesejahteraan.
Terkait HUT AJI ke-14 yang ditengarai mewah, full of sponsor, dan
mengundang pejabat pemerintah, saya punya verifikasi yang bisa jadi
bukan jawaban resmi pengurus AJI. Sengaja dibuat format Q and A dalam
sebuah wawancara imajiner.
Q : Kenapa AJI bikin pesta ultah mewah di hotel bintang 5 di Jakarta?
A : Itulah tempat yang available pada tanggal 26 Agustus 2008. Sebulan
sebelumnya panitia HUT "menyisir" tempat2, tapi itu yang tersedia.
Misalnya Hotel Nikko, Hotel Santika (hotel langganan AJI, karena slalu
dapat diskon), hotel Acacia, Hotel Alila, Hotel Aryadutta,
semuanya fully booked. Di Hotel Mid Plaza, AJI beruntung karena
mendapat fasilitas bintang 5, tapi membayar seharga bintang 3. Setelah
disurvei, Hotel in
i layak dijadikan tempat Seminar Internasional
(siang hari sebelum acara resepsi), cukup menampung 400-500 undangan
resepsi, dan harganya cocok.
Q : Apakah AJI memeras
pemilik hotel Mid Plaza supaya dapat harga murah?
A : Alhamdulillah tidak. GM dan petinggi Hotel itu rupanya tahu
sedikit tentang AJI, simpati kepada AJI, dan kami diberi harga khusus
untuk mengadakan acara sehari-semalam. Apalagi mereka tahu, Wapres
Yusuf Kalla hadir di situ.
Q : Pesta ultah AJI ngapain harus di hotel?
A : Seorang anggota dan pengurus AJI bahkan mengusulkan supaya AJI
merayakan ulang tahun di kuburan. Tapi apakah itu realistis dan tidak
berlebihan?
Q : Mugkin maksudnya bisa saja HUT di lain tempat yang tidak terlalu mewah?
A : Jika baca sejarah, HUT pertama AJI sekalipun (saat itu masih di
bawah kekuasaan Soeharto), dilakukan di Hotel Wisata Internasional
(sebelahnya Hotel Indonesia, sekarang sudah jadi kompleks s
uper mall
raksasa). Mewah atau sederhana itu kan soal persepsi. Lagi pula apa
dosanya hotel, sehingga harus "dimusuhi" AJI?
Q : Maksudnya?
A : AJI adalah organisasi
jurnalis nasional juga internasional. Secara
nasional anggota AJI sekitar 900 orang, tersebar di 27 kota. AJI
adalah anggota International Federation of Journalists (IFJ) bermarkas
di Brussels, anggota dan pendiri South East Asia Press Alliance
(SEAPA) bermarkas di Manila, pendiri dan anggota Forum Asia bermarkas
di Bangkok, mitra strategis dengan Commitee to Protect Journalists
(CPJ) bermarkas di New York, mitra kerja dengan Reporter Sans
Frontiers (RSF) bermarkas di Paris, sering mengadakan kerja sama
program dengan berbagai lembaga dana seperti USAID, DRSP, SIDA, Ford
Foundation, TIIFA, Unicef, Unecso, Komisi Eropa (EC), dan lain2.
Apakah layak mengundang tamu dan mitra2 kerja sama AJI dalam malam
resepsi ultah di kuburan atau di pub Amigos?
Q : Tapi ngapain AJI mengundang wapres Yusuf Kalla? Bukannya AJI anti
pemerintah?
A : Kenapa tidak? Mengundang pejabat tidak melanggar AD/ART
organisasi. Tadinya AJI
mau mengundang Presiden SBY, Menlu, dan
Menkominfo. Tapi karena berbagai pertimbangan, panitia memutuskan
mengundang RI-2 saja. Apalagi pak JK mau banget datang ke acara AJI.
Lagi pula, lewat mulut JK, AJI ingin menagih komitmen pemerintah dalam
melindungi kebebasan pers dan hak publik akan informasi.
Q : Tapi katanya AJI anti pemerintah, menolak suap dan sponsor, kenapa
semuanya itu ada dalam acara HUT AJI kemarin?
A : Konsep "anti pemerintah" itu warna perjuangan AJI saat didirikan
pada 1994. Saat itu rejim Orde Baru di bawah Soeharto mempraktekkan
sistem politik otoriter, gemar membredel pers, menyensor media,
mengintimidasi organisasi jurnalis, mengancam dan mengirim wartawan ke
penjara, merampas hak informasi publik, dan tindakan2 lain
yang anti
demokratik. Saat itu pers tidak bebas, tidak independen dan tidak bisa
menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan baik. Pembredelan Tempo,
Detik, Editor tahun 1994
menjadi titik balik perlawanan jurnalis dan
AJI terhadap pemerintah.
Q : Jadi sekarang AJI pro-pemerintah? Buktinya sampai mengundang
wapres segala...
A : Tentu tidak. Dalam iklim demokrasi seperti sekarang, konsep
perjuangan AJI disesuaikan. Kita tidak bisa bersikap anti atau
memusuhi siapapun jika tidak mereka tidak menunjukkan sikap
permusuhan. Pemerintah tetap perlu dikritisi, diawasi kinerjanya
melalui pemberitaan pers. Di luar pemberitaan dan profesi jurnalistik,
AJI memiliki berbagai program seperti penguatan profesionalisme,
kampanye anti kriminalisasi, kampanye anti kekerasan terhadap pers,
revisi produk UU yang membahayakan pers, dan banyak lagi. Untuk itu
AJI harus membangun pemahaman dan kerja sama dengan berbagai pihak
termasuk dengan mereka yang sedang berkuasa. Pak JK diundang dalam
kapasitas sebagai wapres yang akan kita kritik secara terbuka. Dan
diapun menjawab kritikan AJI dengan tangkas.
Itulah konteksnya..
Q : Soal sponsorship bagaimana, bukanya AJI mengaku independen?
Independen terhadap pemerintah tapi tergantung kepada pemilik usaha
(bisnisman) kan sama saja tidak independen. Bagaimana tuh?
A : Dengan segala keterbatasan, AJI berusaha menegakkan independensi
dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan kalangan pemilik modal.
Itu sebabnya AJI hampir tidak pernah melakukan kerja sama dengan
lembaga pemerintah, aparat negara, ataupun perusahaan pengusaha.
Sekali-kalinya AJI berhubungan dengan mereka ialah pada saat perayaan
ultah seperti kemarin. Itupun AJI tidak memeras, tapi menyodorkan
proposal kerja sama. Tahu bedanya? Memeras itu memnita dengan paksa,
tidak ada opsi menolak. Kerja sama itu menawarkan program secara
sadar, equal, dan bertanggung jawab. Saat mengajukan porposal ke
Indofood atau ke Kompas (belakangan diprotes salah satu pendiri AJI
yang sedang bermasalah melawan Kompas),
apakah AJI memaksa atau
memeras? Tidak. Ini adalah posisi yang sejajar. Mereka bisa menolak
juga bisa menerima. Itu pilihan bebas. Tak ada paksaan, tak ada
pemerasan.
Q : AJI bukan perusahaan pers kenapa minta sponsorship?
A : Debat soal ini sudah terjadi bertahun-tahun di kalangan anggota
AJI. Penjelasannya seperti ini : sponsorship itu seperti pasang iklan.
Perusahaan X pasang iklan (sponsorship) di koran anda, radio anda,
media online, atau TV anda, apakah "independensi" media anda terbeli
oleh mereka? Tidak kan. Karena itu bentuk kerja sama. Siaran berita
anda bisa beredar luas antara lain karena uang masuk dari sponsor.
Kali ini kebetulan event-nya ialah HUT AJI, bukan produk pers. Apalagi
pihak sponsor mau, mereka suka, ya tidak a
pa-apa toh?
Q : Berarti AJI boleh minta sponsor dari perusahaan apa saja?
A : Tentu ada aturannya. Dalam Anggaran Dasar disebutkan dana dan aset
AJI diperoleh dari uang
pendaftaran anggota, iuran tetap anggota,
sumbangan anggota, hibah/sumbangan yang tidak mengikat, usaha
organisasi yang sah. Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) AJI,
sponsorship diatur secara khusus. Misal kriteria sumber dana yang
diperbolehkan ialah (1) tidak mengurangi independensi AJI, (2) sumber
dana (termasuk perusahaan atau pengelola/pemilik) tidak sedang
terlibat kasus pidana , kejahatan ekonomi (pajak, korupsi), dan
perusakan lingkungan. Jika ada kriteria di luar itu, akan ditetapkan
dalam aturan organisasi secara terpisah. Artinya, sejauh perusahaan2
yang mensponsori HUT AJI itu tidak "bermasalah", itu menjadi sumber
dana yang sah.
Q : Dana dari pemerintah ditolak, dana dari perusahaan diperketat,
tapi AJI terima funding da
ri donor asing. Apa bedanya?
A : Dana dari pemerintah beda dengan dana dari donor asing. Pemerintah
kasih uang pasti ada maunya. Misal, mereka tidak mau dikritik atau
diberitakan yang jelek2. Itu kenapa AJI menolak dana pembinaan
wartawan dari APBD maupun APBN. Sedangkan donor asing umumnya tidak
mencederai independensi AJI. Kita bikin program, kita ajukan dana,
mereka setuju, program jalan. Kita tidak disetir funding, mereka tidak
dipaksa mendanai program AJI. Tidak ada yang dikorbankan disitu. Yang
terpenting, program dan dana itu selalu dipertanggungjawabkan dan
tidak dikorupsi. Tentu terhadap lembaga donor internasional yang
"abu-abu" kita hindari. Misalnya beberapa kali AJI menolak tawaran
bantuan dana dari World Bank atau Bank Dunia dan dari ADB. Alasannya
sederhana, AJI bukan perusahaan pers tapi organisasi jurnalis, AJI
bukan mau bisnis tapi menjalankan program terkait isu2 yang
diperjuangkan org
anisasi.
Q : Ah ente bisa aja menjawab dan pastinya cuma membela citra AJI.
A : Meskipun dikenal anti amplop dan menerapkan standar etika tinggi,
tetap saja ada laporan
tentang perilaku anggota AJI yang brengsek.
Mulai dari tukang jual proposal proyek, menerima suap (amplop), dan
terlibat berbagai masalah etika jurnalistik. Melalui forum ini, saya
mohon bantuan teman2 dan melaporkan kepada AJI Indonesia jika ada
anggota AJI yang terbukti melakukan tindakan2 tercela, melanggar etika
profesi dan etika jurnalistik (KEJ). Laporan anda bisa dikirim ke
email
sekretariatnya_aji <at> yahoo.com, atau telpon ke kantor AJI : (021)
3151214, Fax (021) 3151261.
Q : Omong2 berapa tarif wapres datang ke acara HUT AJI?
A : Kenapa gak tanya pak JK sendiri? Yang jelas AJI menolak tawaran
pihak tertentu di lingkungan wapres yang ingin mengajukan biaya
keamanan dalam j
umlah yang tidak masuk akal. Rupanya setoran seperti
itu sudah membudaya setiap ada acara kunjungan VVIP ke mana saja.
Panitia HUT AJI menolak tawaran seperti itu dengan risiko
wapres batal
datang. Faktanya, JK tetap nongol bahkan mengikuti hampir 2/3 acara
malam resepsi AJI. Tegasnya, AJI tidak keluar biaya apapun untuk
mengundang wapres.
Q : Apa betul AJI suka mengkritik PWI dan organisasi jurnalis lainnya?
A : Malam resepsi AJI kemarin selain dihadiri oleh wapres dan undangan
lainnya, juga dihadiri Ketua Umum PWI yang baru, kandidat Ketua PWI
yang kalah (Wina Armada) dan tokoh2 pers lain. Poinnya ialah : AJI
tidak mengurusi organisasi jurnalis lain termasuk PWI atau bahkan kaum
bodrex. Asal anda tahu, lebih dari 70 persen advokasi kasus kekerasan
terhadap pers dan jurnalis sejak tahun 2000 sampai sekarang lebih
banyak dilakukan AJI terhadap anggota non-AJI. Contohnya, pak Margiono
(Ketua PWI Pusat), bersama
pemred Rakyat Merdeka waktu itu Karim
Paputungan, pernah dua kali dibela AJI saat menghadapi gugatan hukum
dari Megawati dan Akbar Tanjung terkait pemberitaan (2003). AJI juga
membela Teguh Santosa (RM Online) saat digugat oleh FPI dan MUI
terkait penayangan kartun Muhammad (2006), terakhir Risang Bima Wijaya
dari Radar Yogya juga dibela AJI sampai masuk penjara di LP Cebongan
Yogya. Mereka semua bukan anggota AJI, kecuali Teguh Santosa. Jadi
ngapain AJI ngurusin atau mengkritik organisasi jurnalis lain? Lebih
baik tunjukkan kerja dan prestasi kita untuk publik dan kemajuan
demokrasi. Ya toh?
Q : Anggota pendiri AJI, Bambang Aji, memperlakukan karyawan majalah
Trust secara tidak hormat. Memecat wartawan tapi tidak membayar
pesangon yang layak. Apa sikap AJI?
A : Sebisa mungkin AJI mendamaikan kedua pihak. Bambang Aji (wakil
manajemen Trust) adalah pendiri AJI, Bambang Bujono (wartawan Trust,
korban PHK) juga
pendiri AJI. Mereka bersengketa dalam urusan
perburuhan, dimana AJI Jakarta berusaha menyelesaikan disputenya. Ini
sebenarnya murni urusan ketenagakerjaan. Sengketa seperti ini
bisa
terjadi pada siapapun antara wakil manajemen melawan buruh atau
karyawan, padahal mereka berteman dan satu organisasi. Ini terjadi
akibat sistem perburuhan media yang harus direformasi. Karena ini bisa
terjadi pada Ricky Dajoh atau Andy F Noya (Metro TV), Suryopratomo
(Kompas), bukan hanya menimpa Bambang Aji atau Bambang Bujono dkk.
Mungkin ini saatnya AJI melobi dan membangun kerja sama dengan para
pemilik media agar bisa memperjuangkan nasib pekerja media secara
lebih baik dan manusiawi. Setuju? Gak setuju pun gak papa. Wong masih
wacana kok... Hehehehe
Tamat---
Salam
Item
2008/8/27 dimastakha <
dimastakha <at> yahoo.co.id>:
> Saya juga tergelitik dg pemberi
taan Kompas (hal 4, tgl 27 agt)
> Selain dibuka Wapres, juga diberitakan panggung acara disesaki logo
> belasan sponsor, seperti PT HM Sampoerna, PT Pertamina, Chevron,
Badan
> Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), PT Indofood,
> PT Aneka Tambang, PT Semen Gresik, dan Holcim.
> AJI selama ini mengritik PWI yang acara-acaranya juga, sejak jaman
> Orba, selalu dibuka/diisi pidato pejabat. AJI juga mengagung-agungkan
> dirinya sbg tidak menerima amplop/uang, antara lain atas nama
> independensi.
> Rupanya perjalanan AJI mengubahnya. Apakah spanduk pada sponsor itu
> gratisan dipasang. Tampaknya tidak. Apakah AJI akhirnya menerima duit
> dari sponsor-sponsor perusahaan besar itu? Atau perusahaan2 itu diajak
> mendukung kebebasan pers, yang bertanggungjawab ? :)
> Entah apa atau berapa imbalannya, tentu saja mereka mengajukan
> proposal dengan nama "wartawan
", dan profesi itu katanya selalu
> digunakan untuk "senjata" bagi wartawan2 bodrek dsb untuk mencari uang.
> Mudah-mudahan, Wapres juga diberi kesempatan berbicara di situ
"tidak
> ada tarifnya". Maaf jika melantur, mohon penjelasan dari rekan-rekan
> AJI, terutama para pengurusnya yang malam itu tampil berbatik.
>
> Selamat HUT AJI
> salam "perjuangan" :))
>
RSS Feed