In Memoriam : Hans Teeuw: Ever a student of Indonesia

Sudah 14 tahun bangsa Indonesia melakukan reformasi, tepatnya sejak 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto menandai era baru ini, sebuah era yang membuka sekat-sekat kebebasan, sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan berekspresi secara bebas tanpa intervensi dari siapa pun.

Era itu biasa kita sebut Era Reformasi, era yang menjadikan aspiriasi masyarakat sebagai tumpuan setiap pembangunan bangsa dan negara. Era Reformasi diperakarsai oleh mahasiswa, sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Keberhasilan mahasiswa melengserkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden tentu sangat kita apresiasi sekali sebab sebelumnya sangat sulit sekali pemberontakan terhadap rezim yang berkuasa dilakukan. Paling-paling jika terjadi pemberontakan orangnya langsung hilang atau bahkan tidak segan-segan dilenyapkan nyawanya.

Rezim Soeharto sangat represif dan otoriter, kekuatan militer menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kekuasaan yang dipimpinnya. Maka ketika mahasiswa mampu menggalang kekuatan yang besar dan menumbangkan rezim Soeharto, tepuk tangan bersorak-sorai di mana-mana. Tanda kemajuan bagi bangsa Indonesia sudah terbuka. Tinggal bagaimana kita mengolah kebebasan ini melanjutkan perjuangan yang dilakukan para mahasiswa 1998.

Nyatanya, sampai saat ini reformasi yang kita lakukan tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan yang lebih sering terjadi kekacauan yang semakin parah. Korupsi semakin marak, kekerasan dari beragam mudusnya mudah terjadi, kemiskinan semakin parah, hukum diperjualbelikan, dan kebebasan pers semakin memperkeruh persoalan.

Harapan-harapan yang semula begitu besar semakin redup melihat kenyataannya kehadiran Era Reformasi membuat negara kacau balau. Kebebasan yang terjadi melampaui etika kepatutan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD1945. Bahkan tidak jarang kebebasan yang ada banyak dikebiri oleh kepentingan elite politik, sehingga kehadiran Era Reformasi hanya memunculkan politikus-politikus busuk yang tak bertanggung jawab.

Mestinya kebebasan yang kita miliki semakin menanusiakan manusia, dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena tidak lain, perjuangan yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 hanya untuk terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia. Bukan untuk membebaskan para elite korup mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya, sehingga nasib rakyat kecil semakin terpuruk. Sangat disayangkan, jika perjuangan mahasiswa yang melelahkan, bahkan mengorbankan nyawa hanya menghasilkan kesia-siaan, bahkan lebih banyak dinikmati para koruptor. Perjuangan mahasiswa tahun 1998 merupakan pengorbanan besar yang tak ternilai. Hanya saja pengorbanan tersebut sering disalahgunakan oleh anak-anak bangsa, termasuk mahasiswa sendiri saat ini.

Mahasiswa sebagai penerus reformasi 1998 mestinya tidak apatis dengan realitas kebangsaan yang kita hadapi saat ini. Sekarang mahasiswa banyak terjebak pada gaya hedonisme dan materialisme, paling-paling jika melakukan gerakan banyak yang dibayang-bayangi elite politik. Sangat sulit menemukan gerakan-gerakan mahasiswa yang murni untuk kepetingan bangsa Indonesia.

Yang sangat kita risaukan, gerakan-gerakan mahasiswa banyak yang anarkistis, tidak jarang pula dengan sesama mahasiswa yang berbeda organisasi ekstra sering terlibat bentrok, lantaran egoisme yang besar tanpa didasari semangat nasionalisme dan persatuan seperti ditegaskan dalam Sumpah Pemuda.

Lebih tepatnya lagi, semangat pergerakan reformasi mahasiswa terputus di tahun 1998. Perjuangan mahasiswa setelahnya tidak jelas arah perjuangannya, pergerakan yang dilakukan sering memunculkan persoalan baru, seperti anarkisme, kemacetan, kerusakan fasilitas negara dan beragam bentuk dampak buruk lainnya yang mestinya tidak dilakukan oleh seorang mahasiswa yang menyandang gelar agent of change, agent of control, iron stock dan avant garde.

Kebanggaan julukan ini mestinya semakin memantapkan mahasiswa dalam menjalankan arah pergerakannya sehingga perjuangan yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak seperti yang terjadi akhir-kahir ini, pergerakan yang dilakukan mahasiswa sulit berhasil atau tidak didengar oleh elite pemerintah.

Ini karena gerakan mahasiswa kurang terkoordinasi dengan baik, semangat kebersamaan juga tidak ada, atau lebih parahnya perjuangan yang dilakukan mahasiswa banyak digerakkan oleh elite politik.

Tanggung jawab reformasi secara berkesinambungan berada di tangan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap perjalanan reformasi yang kita buka 21 Mei 1998 lalu. Tanggung jawab ini sejalan dengan peran mahasiswa sebgai agent of control dalam masyarakat.

Artinya, jika perjalanan reformasi yang kita hadapi saat ini sudah menyimpang dari misi utama penyejahteraan masyarakat, mahasiswa harus berada di garda depan menyuarakan kembali secara lantang perjuangan yang dilakukan mahasiswa tahun 1998. Perjuangan reformasi 1998 sampai hari ini harus selalu disuarakan, agar para elite pemerintah dan masyarakat secara umum sadar peran serta fungsi masing-masing, sehingga dapat bergerak secara simultan untuk merealisasikan tujuan reformasi, yakni terwujudanya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sekarang kita tinggal menjalankan amanat reformasi 1998, sebuah pekerjaan besar yang harus senantiasa kita perjuangkan bersama. Dengan demikian, reformasi tidak berdampak buruk seperti yang terjadi saat ini, di mana reformasi dengan kebebasan liberal meunculkan kekacauan bagi kehidupan berbangsa benegara.

Kebebasan harus tetap kita tempatkan dalam proporsi yang benar, demi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal kehidupan berbangsa bernegara yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945 harus senantiasa menjadi spirit kita dalam menjalakan reformasi, agar kebebasan yang kita jalankan bermakna bagi kebaikan bersama bangsa Indonesia. (*)

*Penulis adalah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Reformasi Tanpa Transformasi
Selasa, 22 Mei 2012 | 14:51

Sejak Soeharto lengser pada Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Pada masa Soekarno, kita mengalami demokrasi terpimpin dan ketika masa Soeharto berubah menjadi demokrasi Pancasila, tetapi hakikatnya adalah otoritarianisme.

Setelah 53 tahun berlalu, Indonesia memasuki era baru, yakni era reformasi, era kebebasan. Setidaknya ada dua agenda utama reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan demokratisasi. Pelaksanaan kedua agenda utama reformasi itu diatur melalui berbagai revisi undang-undang, bahkan dengan empat kali amendemen UUD 1945 yang dahulu dikenal sakral.

Terkait pelaksanaan kedua agenda itu, setidaknya kita memiliki tiga catatan. Pertama, dalam upaya memberantas KKN, ada sejumlah kebijakan baru yang dilahirkan. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, lembaga super itu dibentuk untuk “memecut” kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang selama ini dinilai sangat lemah. Tetapi setelah lebih dari delapan tahun berdiri, KPK justru menjelma menjadi lembaga yang mulai bisa diandalkan, tetapi sebaliknya belum cukup mampu mendongkrak kinerja kedua lembaga penegak hukum lainnya. Sepertinya tak ada korelasi antara pendirian KPK dengan perbaikan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.

Reformasi boleh terus berkumandang, Kepolisian dan Kejaksaan bergeming. Persoalannya, kinerja KPK setelah memasuki jilid III juga relatif kurang memuaskan. Lembaga itu belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk menuntaskan kasus korupsi kelas kakap.

Praktik pemberantasan korupsi secara tebang pilih masih tetap terjadi. Bahkan, tudingan bahwa KPK menjadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawan politik tak pernah mengendur. Kasus Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun seolah dipetieskan. Kasus dugaan korupsi pajak, baru sampai pada pegawai kelas teri sekelas Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dugaan korupsi di Badan Anggaran DPR masih terkatung-katung dan gurita-korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, tak jua menyengat beberapa elite parpol. Penegakan hukum yang masih tebang-pilih membuat wajah reformasi di bidang hukum tetap memelas.

Kedua, reformasi membuat DPR menjadi lembaga negara yang sangat kuat. Sayangnya, kekuatan itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menjadi ATM parpol. Proyek-proyek pemerintah telah dikaveling, bahkan diijonkan. Fit and proper test menjadi ajang mengeruk keuntungan dari para calon pejabat publik. Pembuatan UU pun disesuaikan dengan pesanan sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Semua itu terjadi karena proses perekrutan calon anggota legislatif (caleg) yang buruk dan parpol tak mempunyai sumber dana mandiri. Sumber pendanaan parpol yang berasal dari iuran anggota, donasi perorangan dan badan swasta, serta APBN dan APBD, hanya formalitas belaka. Sebagian besar dana partai justru berasal dari kader-kadernya di parlemen yang memang ditugaskan mencari duit melalui berbagai proyek pemerintah. Modus tersebut tak pernah terungkap selama ini karena minimnya transparansi anggaran parpol dan adanya “perlindungan” dari undang-undang yang memang sengaja dirancang untuk tak memberi sanksi kepada parpol yang melanggar aturan transparansi pendanaan.

Ketiga, terkait dengan poin kedua, kinerja DPR yang selalu menuai kritik tak terlepas dari proses demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Pemilihan langsung anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka tetap membuka celah permainan politik uang.
Tak heran bila tak banyak kader parpol mumpuni yang menjadi anggota legislatif. Para caleg berduit dan populer yang lebih banyak “mewakili” rakyat, tetapi tak banyak berbuat bagi rakyat. Mereka lebih cenderung bekerja untuk kepentingan parpol dan diri sendiri.

Sedangkan kader parpol yang berkualitas justru tenggelam dan mengikuti arus besar politisi sontoloyo, bahkan mulai mengecap nikmatnya kekuasaan. Kenyataan tersebut membuat kita mendorong proses reformasi berjalan simultan dengan proses transformasi. Kebebasan yang diperoleh selama reformasi justru kerap disalahgunakan untuk merusak pluralisme. Semua itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum.

Bagi kita, tanpa transformasi, reformasi hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi tetap menyengsarakan rakyat. Transformasi akan terwujud apabila terjadi perubahan pola pikir, sikap-mental, dan perilaku, khususnya di kalangan penyelenggara negara dan elite bangsa.

Para penyelenggara dan elite harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan keluarga, sekaligus mengedepankan kepentingan rakyat daripada ego penyelenggara negara dan kepentingan parpol.

Tanpa itu, transformasi yang diharapkan tetap berhenti pada reformasi dan negeri ini akan sulit maju, bahkan cenderung mundur. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sosok pemimpin nasional yang tegas, sekaligus bijak, didukung lembaga-lembaga negara yang kredibel dan mengedepankan prinsip check and balances, serta penyelenggara negara yang amanah.